Ditemukan 574 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 7 Februari 2013 — 1.OSEA PETEGE, S.E.2.,FRIT AGAPA;MENTERI DALAM NEGERI RI
7924
  • Bahwa untuk surat Nomor : 170/34/Setwan tanggal 22 Agustus 2012,Perihal : usulan pengesahan danpengangkatan calon Bupati/WakilBupati terpilin yang diterbitkan olehKetua DPRD Kabupaten Dogiyaitersebut berdasarkan adanya SuratKeputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Dogiyai Nomor 4 Tahun2012 tanggal 20 Agustus 2012 tentangPenetapan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih KabupatenTahun 2012 Periode 20122017, telahmenetapkan Sdr.
    2012 Periode 20122017 ; 17.
    Bahwa belum dilaksanakan rapatparipurna DPRD tersebut jugadidasarkan pada fakta adanyapenolakan yang dilakukan oleh 12orang anggota DPRD KabupatenDogiyai, termasuk didalamnya KetuaDPRD yang menolak pelaksanaanPutusan Mahkamah KonstitusiNomor :3/PHPU.DX/2012 tanggal 6Agustus 2012 untuk menetapkanKepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih Kabupaten DogiyaiTahun 2012 Periode 20122017 ;18.
    Herman Auwe, S.Sos masingmasing disahkanpengangkatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati DogiyaiMasa Jabatan Tahun 20122017 ; 9. Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen sebagaimanayang Tergugat uraikan pada halaman 13 angka 7 seluruhdokumen adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatandalam perkara a quo ; 10.
    Bukti P14 Daftar Hadir Anggota Dewanperwakilan rakyat daerah Kabupaten Dogiyai dalam acarapengambilan janji jabatan dan pelantikan Bupati dan Wakil BupatiDogiyai Periode 20122017 (fotokopi dari fotokopi) ;29. Bukti P15 Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pembentukan danPengangkatan PanitiaPemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua SeKabupaten Dogiyai (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;30.
Putus : 06-04-2015 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2605 K/Pdt/2014
Tanggal 6 April 2015 — ALIANSYAH. H lawan BADAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (BPP Gapensi)
4117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gapensisesuai Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA) sejak bulan Oktober tahun 2010,sebagaimana tanggal terbit yang tertera pada KTA tahun 2010, dan KTA tahun2011 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011, KTAtahun 2012 yang berlaku untuk 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012,sedangkan pemilihan ketua umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatandilaksanakan pada bulan Maret 2012 sehingga pada saat mengajukan dirisebagai calon Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan Masa BhaktiTahun 20122017
    keberatan lainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.6.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalampenerbitan Surat Keputusan Nomor 114/SK/BPP/2012 Tanggal 13 Maret2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan Personalia Penasehat,Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah Gapensi ProvinsiKalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 20122017
    ;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 114/SK/BPP/2012 Tanggal13 Maret 2012 Tentang Pengesahan Bentuk Dan Susunan PersonaliaPenasehat, Dewan Pertimbangan dan Badan Pimpinan Daerah GapensiProvinsi Kalimantan Selatan Masa Bhakti Tahun 20122017 adalah tidak sahdan batal demi hukum serta tidak berlaku;Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan untukmengangkat Ketua Umum Gapensi Propinsi Kalimantan Selatan melaluimekanisme Pergantian Antar Waktu atau melalui mekanisme lain yang sesuaidan
Putus : 04-03-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Kdi
Tanggal 4 Maret 2013 — H. Koesjanto, S.P.
MELAWAN
Ketua Divisi Pembinaan Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur, DKK
289
  • Jatim masa bakti 20122017; Bahwa surat keputusan No. 56.10/DPP/PD/DPC/VI/2012 tentang susunanpengurus Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kab. Kediri Prov.
    Kedirimasa bakti 20122017) yang nyatanyata Tidak Procedural dan BertentanganDengan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi Partai Demokrat;Bahwa demi hukum untuk dilakukan penangguhan pelantikan Tergugat II danjajaran kepengurusannya (hasil Muscab II kepengurusan DPC PD Kab.
    Kediri masa bakti 20122017 yangsarat penyimpangan adalah cacat hukum / tidak sah; Bahwa dikarenakan suratsurat yang berkaitan dengan Muscab II lanjutan DPCPD Kab. Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat HI dan Tergugat IV diSurabaya dan pengesahan Tergugat II sebagai Ketua DPC PD Kab.
    Kediri masa bakti 20122017 yangsarat penyimpangan adalah cacat hukum / tidak sah; Poin 30 : Bahwa dikarenakan suratsurat yang berkaitan dengan Muscab II lanjutan DPCPD Kab. Kediri yang diselenggarakan di kantor Tergugat HI dan Tergugat IV diSurabaya dan pengesahan Tergugat II sebagai Ketua DPC PD Kab.
Register : 25-07-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1585/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Bahwa ketika Pemohon tertimpa musibah mendapat vonis pidanaselama lima tahun (20122017) sehingga harus berada di LembagaPemasyarakatan, malah kehidupan Termohon semakin tidak terkontroldalam prilaku kehidupannya bahkan dapat diduga Termohon telah tidakpeduli lagi dengan bahwa dirinya adalah istri Pemohon, sehingga sekiraakhir tahun 2017 pada saat Pemohon bebas dari LembagaPemasyarakatan dapat menemui Termohon dan keluarganya di kediamanorang tua Termohon di Bromo, ternyata Pemohon mendapati bahwaTermohon
    Bahwa pada perinsipnya sejak sekira Desember 2017 hingga saat iniantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pada hakekat yangsebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2012hingga saat ini akibatnya hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohonsebagai suamiistri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana layaknyasuamiistri hal mana Pemohon pada tahun 20122017 tinggal di LembagaPemasyarakatan dan berikutnya tinggal dengan orang tua Pemohon padaalamat Pemohon di atas dan Termohon
Register : 24-11-2017 — Putus : 20-12-2017 — Upload : 15-01-2018
Putusan PA KANDANGAN Nomor 0499/Pdt.P/2017/PA.Kdg
Tanggal 20 Desember 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
182
  • Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon IlTelah memeriksa buktibukti surat dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam surat permohonannya tanggal24 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKandangan dengan register Nomor 0499/Pdt.P/2017/PA.Kdg tanggal 24Nopember 2017 mengemukakan halhal sebagai berikut:Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0499/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017
    saat pernikahan status Pemohon adalah jejaka,sedangkan status Pemohon Il adalah perawan;Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungannasab/darah, sesusuan maupun hubungan semenda;Bahwa Pemohon Il pada saat menikah dengan Pemohon tidak terikatdengan pinangan lakilaki lain;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal diDesa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu SungaiSelatan sampai sekarang;Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0499/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017
    HalmiahHal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0499/Pdt.P/2017/PA.KdgTanggal 20122017
Register : 29-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Byw
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
RODIAH
183
  • Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3510 LT 20122017 0041,tanggal 20122017, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil KabupatenBanyuwangi ( bukti P4);5.
Register : 06-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2012/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2012 — Dr. H.AIDJARANG WATTIHELUW, S.Sos, M.Si. dan HALLATU ROY,S.Sos,MAP sebagai Para Penggugat
10635
  • Bukti P7Foto copy sesuai dengan asli, Tanda terima kekurangan berkas Calon Bupatidan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 20122017 Dr. H. A.Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP, / PENGGUGATtanggal 21 Januari 2012, oleh TERGUGAT. Bukti P8Foto copy sesuai dengan asli,Tanda terima perbaikan berkas tambahanCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode20122017 Dr. H. A.
    Bukti P12Foto copy sesuai dengan copy,Surat Keputusan Dewan Pimpinan PusatPartai Indonesia Sejahtera (DPP PIS) , tanggal 07 Desember 2011 nomor :1771/SK/DPPPIS/112011 tentang persetujuan dukungan terhadap CalonKepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode 20122017. Hal 19 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN q5.
    Bukti P14Foto copy sesuai dengan asli,Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiKedaulatan tanggal 01 Desember 2011 Nomor: 049/SK/DPP.PK/CABUPMalteng/XII/2011 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PartaiKEDAULATAN kabupaten Maluku Tengah periode 20122017.Surat Keputusan DPP partai KEDAULATAN tanggal 21 Februari 2012 Nomor: 52/B/ / DPPPK/II/2012 perihal : Pengurus DPC Balon Bupati dan WakilBupati Partai KEDAULATAN kabupaten Maluku Tengah yang sah. NO.
    Bukti P15Foto copy sesuai dengan copy,Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan PusatPartai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKDI) tanggal 7 Desember 2011Nomor : 450/DPP/IIIJ11/2011 tentang dukungan Rekomendasi Calon BupatiMaluku Tengah periode 20122017.Surat DPP PKDI tanggal 26 Januari 2012 Nomor: 522/DPP/lC/01/2011perihal protes keras dan klarifikasi NO.
    IFoto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PemudalIndonesia, No. 33.012/EX/DPPPPI/I/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon WakilBupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Masa Bakti 20122017;BuktiT910.
Register : 14-03-2012 — Putus : 16-04-2012 — Upload : 08-11-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 16 April 2012 — MARTINUS YOGI, S.E.; MATHIAS MABI GOBAI, S.E.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI
9138
  • Bahwa berdasarkan verifikasi PPS di tingkat PPD terhadapdukungan kepada Para Penggugat, maka Komisi Pemilihan Umum( KPU ) Kabupaten Paniai dalam Berita Acara Nomor : BA.31/KPUPAN/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Rapat Plano tentangVerifikasi Administrasi Calon Perseorangan Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periodetahun 20122017 dengan hasil rapat pleno menyatakan PasanganCalon Perseorangan yang memenuhi syarat Administrasi adalah 8( delapan ) pasangan, termasuk
    hasil verifikasi terhadapjumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPUKabupaten Paniai, dimana hasil verifikasi tersebut belum finaldan belum merupakan keputusan KPU Kabupaten Paniai /Tergugat, karena berdasarkan Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Paniai Nomor : O01 Tahun 2011, tentangPenetapan Tahapan, Program dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode:Tahun 20122017
    final dan bukan merupakanKeputusan serta tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negarayang merugikan kepentingan dan akibat hukum bagi ParaPenggugat terhadap diterbitkannya Berita Acara Nomor : BA.35/KPUPAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, yang diterbitkan olehTergugat ; Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai Nomor : 01 Tahun 2011, tentang penetapantahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniaiperiode Tahun 20122017
    (Fotocopy sesuai dengaDaftar Verifikasi dan Rekapitulasi Calon PgPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KabupPeriode 20122017, Tanggal 17 Februari 2012 (Fotoddengan Asli) ;Daftar Jumlah VerifikasiPerseorangan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKabupaten Paniai Periode 20122017, Tanggal 17 Fek(Fotocopy sesuai dengan Asli) ;dan RekapituKepPenyampaian Tahapan, Program, JadwalKabupaten Paniai, Tanggal 02 Desember 2011 (Fotoddengan Asli) ;Berita Acara Verifikasi dan RekapitulagJumlah Dukungan Bakal Pasangan
Register : 05-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT PADANG Nomor 72/PID/2021/PT PDG
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Terdakwa : Silvia Hervina Panggilan Cici
Terbanding/Penuntut Umum : T. APRIYALDI ANSYAH,SH
7526
  • Satu) lembar faktur kontan pembelian kalung berat 3 (tiga) emas dariToko Mas Amanah Paman Batu Basa tanggal 21052018; 1 (Satu) lembar faktur kontan pembelian cincin berat 3 (tiga) emas dancincin berat 2 (dua) emas dari Toko Mas Wirman Padang Baru tanggal31122017; 1 (Satu) lembar faktur pembelian cincin balok anak berat 12 (Setengah)emas dari Toko Mas Berlian Lubuk Basung; 1 (satu) lembar faktur kontan pembelian cincin anakanak berat %(Seperempat) emas dari Toko Mas Risman Z Lubuk Basung tanggal 20122017
    (satu) lembar faktur kontan pembelian kalung berat 3 (tiga)emas dari Toko Mas Amanah Paman Batu Basa tanggal 21052018; 1 (Satu) lembar faktur kontan pembelian cincin berat 3 (tiga) emasdan cincin berat 2 (dua) emas dari Toko Mas Wirman Padang Barutanggal 31122017; 1 (Satu) lembar faktur pembelian cincin balok anak berat %(setengah) emas dari Toko Mas Berlian Lubuk Basung; 1 (Satu) lembar faktur kontan pembelian cincin anakanak berat 4(Seperempat) emas dari Toko Mas Risman Z Lubuk Basung tanggal 20122017
    Satu) lembar faktur kontan pembelian kalung berat 3 (tiga) emas dariToko Mas Amanah Paman Batu Basa tanggal 21052018; 1 (Satu) lembar faktur kontan pembelian cincin berat 3 (tiga) emas dancincin berat 2 (dua) emas dari Toko Mas Wirman Padang Baru tanggal31122017; 1 (Satu) lembar faktur pembelian cincin balok anak berat 12 (Setengah)emas dari Toko Mas Berlian Lubuk Basung; 1 (satu) lembar faktur kontan pembelian cincin anakanak berat %4(Seperempat) emas dari Toko Mas Risman Z Lubuk Basung tanggal 20122017
Putus : 07-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 PK/PDT/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th, M.Si, dk., mewakili untuk dan atas nama GEREJA MASEHI INJIL di Halmahera (GMIH), VS 1. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., Ketua Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (BPHS-GMIH) hasil Sidang Sinode Istimewa GMIH, dkk.
434303 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., kKeduanya mewakili untukdan atas nama Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH)dalam jabatan selaku Ketua dan Sekretaris BadanPekerja Harian Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera(BPHSGMIH), Periode tahun 20122017 hasil SidangSinode GMIH XXVII yang dilaksanakan di Desa DorumeLoloda Utara tanggal 2330 Agustus 2012,berkedudukan di Kantor Sinode GMIH JalanKemakmuran, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikuasa kepada: 1. Arnold N. Musa, S.H., M.H., 2.
    Nomor 300 PK/Pdt/20191 Ul, UN, IV, V, VI, VII, VEL, IX, X, XI, XI, XI, XIV, XV, XVI, XVI, XVI,XIX, XX, XX, XXII, XXII, XXIV, XXV yang didukung dan difasilitasi olehTergugat XXVI adalah tidak mempuyai kekuatan hukum berlaku danbatal demi hukum:Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai BPHSGMIH yang sahperiode tahun 20122017 yang terpilin secara sah pada Sidang SinodeGMIH XXVII di Desa Dorume Kecamatan, Loloda Utara yangdilaksanakan pada tanggal 2330 Agustus 2012 sebagaimana KeputusanPersidangan Sinode
    Menyatakan Para Penggugat adalan sebagai BPHSGMIH yang sahperiode tahun 20122017 yang terpilin secara sah pada Sidang SinodeGMIH XXVII di Dorume Kecamatan Loloda Utara yang dilaksanakanpada tanggal 2330 Agustus sebagaimana Keputusan PersidanganSinode XXVII GMIH Nomor 15/Kpts/SS XXVII/2012, tanggal 30 Agustus2012, tentang Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Periode 20122017;6.
Register : 07-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Kds
Tanggal 22 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
132
  • Fotokopi Kartu) Keluarga Nomor 3319031102100069 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus padatanggal 20122017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kKemudian oleh KetuaMajelis diberi tanda Bukti P.4. dan diparaf;5.
    bukti yang sah;Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kartu Tanda PendudukNomor 3319032404660006 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas DukcapilKabupaten Kudus pada tanggal 02042013, bukti P.3. berupa KutipanAkta Kelahiran Nomor 2261/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantorCatatan Sipil Kabupaten Kudus pada tanggal sembilan belas Agustusseribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, bukti P.4. berupa KartuKeluarga Nomor 3319031102100069 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasDukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20122017
Register : 26-09-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PA SURAKARTA Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Ska
Tanggal 15 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
154
  • Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANU DWI HERMAWANyang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Kota Surakarta Nomor 3372LT031120170010 tanggal 06Nopember 2017 yang bermeterai cukup dan dinazzegel, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberitanda P.2;oe Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Kantor Pemerintahan Walikota Kota Surakarta,Nomor: 3372035604790001 tanggal 20122017, yang bermeterai
    DinasKependudukan Kota Surakarta , Majelis Hakim berpendapat telah terbuktianak Pemohon memang belum berumur 19 tahun karena anak Penohonlahir pada tanggal 12 Maret 2001 sehingga belum terpenuhi ketentuan untukmelaksanakan pernikahan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1 ) Undang Undang Nomri 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan FotokopiKartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P.3 yang aslinya dikeluarkan olehKepala Kantor Pemerintah Walikota Kota Surakarta Nomor3372035604790001 tanggal 20122017
Register : 10-02-2022 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Bgl
Tanggal 1 Maret 2022 — Pemohon:
Olivia Prederika Natasya
2513
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

    1. Menyatakan SAH perubahan/perbaikan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 1771-LT-20122017-0028 Tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum DANISH REYNAND ZUNOKO menjadi DANISH REYNAND ZUNOKA;
    2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan
Register : 08-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA BOYOLALI Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Bi
Tanggal 5 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
366
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syahyang menikah pada tanggal 16 Desember 2009, tercatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali sebagaimanayang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor1557/KUA.11.09.01/PW.01/12/2017 tanggal 20122017 atas KutipanAkta Nikah Nomor : 0828/087/XII/2009;Be Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Margosari RT.003RW.007, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolaliselama
    Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Nomor1557/KUA.11.09.01/12/2017 , tanggal 20122017 , yang bermateraicukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan membenarkandan menerima buktibukti Surat tersebut : Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugatmenghadirkan saksisaksi dan telah didengar keterangannya
Register : 11-06-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 17-07-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 10 Juli 2012 — 1. MARIUS YEIMO, S.E.; 2. Drs. ANSELMUS PETRUS YOUW, M.Si.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI
18630
  • calon BupatiAnselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanya15.16.sebanyak 160 (seratus enam puluh) dukungan, Tergugatmengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) dukungan; = sms Distrik Paniai Timur Kampung Uwibutu semula Para Penggugatmengajukan 101 (seratus satu) dukungan tetapi dalam daftarverifikasi dan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahanjumlah dukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum KepalaDaerah Kabupaten Paniai Periode tahun 20122017
    calon BupatiAnselmus Petrus Youw, Msi pada kolom daftar dukungan hanyasebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) dukungan, Tergugatmengabaikan dukungan para penggugat sebanyak 101 (seratus satu) dukungan; Distrik Bibida Kampung Bibida semula Para Penggugat mengajukan96 (Sembilan puluh enam) dukungan tetapi dalam daftar verifikasidan rekapitulasi hasil Penelitian administrasi tambahan jumlahdukungan calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala DaerahKabupaten Paniai Periode tahun 20122017 calon Bupati
    yang termuatdalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 (vide BuktiSurat T2) ; Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengangkat PanitiaPemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) SeKabupaten Paniai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun
    20122017 (vide BuktiSurat T3 dan T4) ; Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana disebutdalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Jo.
    Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 20122017 ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012 Tanggal 24April 2012 Tentang Penetapan Pasangan
Register : 08-10-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bkn
Tanggal 27 Oktober 2021 — Pemohon:
TORANG NABABAN
8137
  • Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 Mei 2007;
  • Shintia Clara Nababan, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Pangkalan Kerinci 7 Mei 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/V/1ST/5127/2007 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 9 Mei 2007;
  • Lucia Birgitta Nababan, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Gunung Sari 24 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-20122017
    -0023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 20 Desember 2017;
  • Gladdys Magdalena Nababan, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Gunung Sari 1 Maret 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-20122017-0019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 20 Desember 2017;
  • Yola Yunita Nababan, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Gunung Sari 9 Juni 2016 sebagaimana
    tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1401-LT-20122017-0021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 20 Desember 2017;

yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum khusus menandatangani proses administrasi anggunan/jaminan Sertifikat Hak Milik No: 1699 atas nama Rita Ulina Sigiro (Istri Pemohon) tanggal 24 Oktober 2013 pada pengajuan pinjaman di Bank Riau Kepri Unit Lipat Kain;

  1. Membebankan biaya perkara kepada
Register : 11-01-2018 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN PRAYA Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Pya
Tanggal 18 Januari 2018 — Pemohon:
SAIMAH
140
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAIMAH, lahir di Kelebuh Lombok Tengah, tanggal 09 Oktober 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-20122017-0182, tertanggal 20 Desember 2017;
    3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor AN. 702430, tanggal 31 Maret 2010 atas nama SAIMAH, lahir di Mataram, tanggal 09 Oktober 1986 dirubah
Putus : 12-04-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 April 2017 — H. ISMAIL HASAN
9965 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemeliharaan peralatan kantor;Bahwa pada periode 20122017, Terdakwa H. Ismail Hasan diangkatsebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No: 5619/ SK/DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tanggal 7 Juni 2012, dengan susunankepengurusan sebagai berikut:e Ketua : H. Ismail Hasan;e Wakil Ketua : H. Taufig, SS;e Wakil Ketua II : H. Suaidi Junaidi, SH;e Sekretaris : H. Moh. Hasyim;e Wakil Sekretaris : Asis, S.IP;e Wakil Sekretaris Il: Moh.
    Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Periode 20122017, bersamasama dengan saksi Ir.
    Pemeliharaan peralatan kantor;Bahwa pada periode 20122017, Terdakwa H. Ismail Hasan diangkatsebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No: 5619/ SK/DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tanggal O7 Juni 2012, dengan susunankepengurusan sebagai berikut:Ketua : H. Ismail Hasan;Wakil Ketua : H. Taufig, SS;Wakil Ketua II : H. Suaidi Junaidi, SH;Sekretaris : H. Moh. Hasyim;Wakil Sekretaris : Asis, S.IP;Wakil Sekretaris Il: Moh.
    Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, PenganggaranDalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor 56.19/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VI/ 2012 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat KabupatenBangkalan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 20122017
    tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan LaporanPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PartaiPolitik; 1 (satu) bendel Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat Nomor 56.19/SK/DPP.PD/DPC/V1/2012 tentang SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratKabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 20122017
Register : 03-05-2024 — Putus : 14-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PN LANGSA Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Lgs
Tanggal 14 Mei 2024 — Pemohon:
FADILAH RAHIM
165
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

    M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan perubahan data nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-20122017-0024 tertanggal 27 Desember 2017, yang semula tertulis dengan nama Fadilah Rahim Lubis, dirubah menjadi dengan nama Fadilah Rahim;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon
    agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan terhadap data nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama Fadilah Rahim Lubis, dirubah menjadi dengan nama Fadilah Rahim pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-20122017-0024 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan
Register : 07-12-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.Drs. JUSUF LATUCONSINA,2.drg. LILIANE AITONAM;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA;1.TUASIKAL ABUA, S.H,.2.MARLATU L. LELEURY, S.E
9851
  • ., sebagaiPasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MalukuTengah Periode 20122017, maka Tergugat pada tanggal 31Agustus 2012, telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara :1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.81593 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012, tentangPengesahan Pengangkatan Bupati Maluku Tengah, ProvinsiMA ILIKU) 5 ~~~=2~ nan nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nemnnnn nn2.
    Leleury, S.E., sebagai PasanganCalon Terpilin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenMaluku TengahTahun 20122017, maka Tergugat pada tanggal 31Agustus 2012, telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negaratentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Maluku Tengah / objek sengketa, keputusan mana barudiketahui oleh Para Penggugat berupa foto copy objeksengketa melalui DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal25 September 2012, yaitu setelah Tergugat melantik Pasangan CalonTerpilih
    Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari, menurut ketentuan Pasal 55 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara =;15.Bahwa, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MalukuTengah dalam Rapat Plenonya, telah menetapkan 6 (enam)Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten MalukuTengah Tahun 20122017