Ditemukan 740 data
23 — 4
, saksi nikah saksi sendiri dansatu lagi saksi sudah lupa, dengan mahar 8 mayam emas dibayar tunai,Bahwa saksi sangat yakin pernikahan tersebut sudah menurut syariat islam;Bahwa selama para Pemohon menikah dan berumah tangga tidak ada yangmeragukan tentang ke absahan pernikahan tersebut;Bahwa selama Pemohon menikah sudah dikaruniai anak, dan mereka tidakpernah bercerai;Bahwa selama menikah Pemohon tidak ada isteri lain selain Pemohon II:Bahwa penetapan ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus
23 — 4
Bahwa, Pemohon memerlukan bukti ke Absahan perkawinan antara Pemohon Idengan Pemohon II untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak pada Dinaskependudukan dan catatan Sipil Ogan Komering Ulu;7. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon I dann Pemohon II mohonkepada Pengadilan Agama Baturaja kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PRIMER1. Mengabulkan PermohonanPemohon;2.
24 — 8
dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22 enone nn nnn nnn nner nnn ne nnn ncn nnnnnneMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
75 — 12
Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan PemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Pensiunan Veteran dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (d) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
66 — 7
persidangan ini digelar, dari Pihak Penggugat dalam hal iniKuasanya tidak dapat menunjukkan keabsahan legal standing untuk beracara dipersidangan, sehingga Pihak Penggugat dinilai tidak serius mengajukan gugatan ini.Sedang Pihak Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untukmengambil sikap penilaian atas keadaan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati apa yang terjadi dipersidangan dan mendengar tanggapan Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat,khususnya tentang ke absahan
123 — 38
., MH. yang tidakdisumpah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima sebabmajelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTergugat/Para Pembanding tentang ketidak absahan kuasa hukum ParaPenggugat yang bernama Mubarak Umar, SH., MH. Dikarenakan yangbersangkutan tidak disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi,eksepsi tersebut telah dikabulkan.
43 — 17
Bahwa terhadap keberatan dari kuasa Hukum= pihakTergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding padapoin ke2 maupun keberatan dari kuasa hukum pihakTergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada poinke4 dan ke6, Majelis Hakim Tingkat bandingberpendapat karena para Tergugat/Para Pembanding tidakdapat mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapatmelumpuhkan ketidak absahan Sertifikat Hak MilikNo:1013/1995, maka Sertifikat Hak Milik No.1013/1995tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat hal inisesuai
yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan, sedangkan mengenai tidakdiajukannya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendariuntuk menghadirkannya di dalam persidangan, hal ini17bukanlah kewajiban dari pihak Penggugat/Terbanding,justru yang berkewajiban untuk menghadirkannyadipersidangan adalah kewajiban dari Para Tergugat/ParaPembanding, karena yang menyangkal keabsahan buktiSertifikat yang diajukan oleh Peggugat/terbanding, makauntuk menyangkal ketidak absahan
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa ada dua titik sentral yang perlu dikaji dalam sengketa ini :pertama, ke(tidak)absahan SIM (Surat Idzin Menghuni) tanggal 30 Juli 1957,kedua, ke(tidak) absahan Sertifikat HGB No. 131 tanggal 22 Maret 1982.Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 684 PK/Pdt/2011Berkenaan dengan SIM tanggal 30 Juli 1957, tidak ada argumentasihukum dan bukti apapun yang menunjukkan ketidakabsahannya.
ERNI BERTA
48 — 20
Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belumpernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyrakat tentang absahan perkawinan tersebut.Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinanberupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai denganamanah undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.6.
90 — 34
diajukan banding sebagaimanatercantum pada Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu tanah objeksengketa yang di jual oleh Terbanding semula Tergugat kepadaTerbanding Il semula Tergugat Il dinyatakan sebagai tanah warisan milik paraPembanding dan Terbanding yang belum dibagi, dan bahwa jual beli atasHalaman 6 dari 10.Putusan Nomor 2/PD1. 2020/PT TEEobjek sengketa a quo tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu paraPembanding ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentangke tidak absahan
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 09/KPTS/DPRD JP/PIMP/2001 tertanggal 30 April 2001 dan atau ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenJayapura Periode 20012006. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam gugatan aquo, maka dapatdisimpulkan bahwa penetapan dan pengesahan Sdr HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.
SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan16Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalah tidak sah danbatal demi hukum (null and void).Bahwa perihal ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABELMELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagaiBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalahdidasarkan pada proses penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.
BOBY ARDIRIZKA WIDODO,SH.MHum
Terdakwa:
URIP WAHYU NUGROHO
65 — 9
Lowokwaru;
- 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO dan FARIDA NUR AINI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warna Hitam tahun 1995 Nopol: N-1015-DZ, Nomor Rangka: MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;
- 1 (satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.
Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;
4.
ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Urip Wahyu Nugroho lepas dari segala tuntutanhukum (onslag van recht vervolging);2.
Lowokwaru; 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI; 1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2018/PN Mig 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252; 1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:
Lowokwaru;2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP W AHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI;1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB;yang merupakan berkas berkas milik PT.
ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami,Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Sudarsono, S.H.
15 — 3
Bahwa pada berdasarkan bukti (P.3) berupa (fotokopi Akta Cerai) telahjelasdan nyata kalau Pemohon II telah melangsungkan pernikahan denganPenetapan Nomor 586/Pdt.P/2019/PA.Bjm Halaman 6 dari 8 halPemohon pada saat itu status Pemohon II masih dalam ikatan perkawinansah dengan suami pertama bernama Muhammad bin Jailani;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Pemohon IItidak dapat membuktikan tentang ke absahan pernikahan
21 — 8
Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
23 — 8
Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22002 no no nnn nnn nen nn nnn ec ec ccnaMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
24 — 8
No.239/Pdt.P/201 1/MSSgiMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan pernikahanPemohion dari Pema@rion II 16tSGi Ul jnssecxsnennneccenn neem cnieannnnnnmemenmnnnnnneMenimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan PemohonIl serta keterangan dua orang saksi dipersidangan terungkap fakta bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun1999 di Gampong S B Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, dan saat iniPemohon
26 — 9
Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
26 — 9
Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukESPEN NSAI Y G5 mmm mm nna tent nnnMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan
13 — 5
Wtp.bin Abdullah mempunyai hubungan hukum, namun bukanlah merupakan aktaautentik yang dat dijadikan suatu bukti tentang ke absahan suatu perkawinan.Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syaratformal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalildalil permohonan Pemohon,antara lain: Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Lawu bin Abdullah, saksipertama hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempattinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa
Wasti Tambun
41 — 21
Griffith Julius Purba, Bekasi, 05 Juli 2015 Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakandengan hukum adat ; Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia pada tanggal 3 Mei 2019 diRumah Sakit Elizabeth Kota Bekasi; Bahwa semenjak Pemohon dengan Suami Pemohon melangsungkanperkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan daripihak manapun/ masyarakat tentang ke Absahan Perkawinan tersebut.