• sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagaibapaknya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH.Perdata, yang berhak menjadi ahliwaris ialah : para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteriyang hidup terlama ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 252 KUH.Perdata, Suami boleh mengingkari keabsahan si anak apa bila dapat dibuktikan ;Menimbang, ......Menimbang, bahwa suami THO CING WENG selama dalam perkawinan dengan TJAIHONG istri pertama, tidak pernah mengingkari ke absahan

  anakanak THO CING WENG denganTJAI HONG demi hukum adalah ahli waris dari THO CING WENG dengan isterinyaTJAI HONG ...........TJAI HONG yang pertama ;Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama halaman 40 alinea ke 4,yang menyatakan, bahwa Penggugat I, II, III, TV dan V adalah anak luar kawin dari Ny.TJAI HONG adalah keliru, karena THO CING WENG tidak pernah menyangkal ataumengingkari anakanaknya sesuai (Pasal 251dan 252 KUH.Perdata), dan orang lain tidakberhak dan tidak boleh mengingkari ke absahan

• ., MH. yang tidakdisumpah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima sebabmajelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan eksepsi ParaTergugat/Para Pembanding tentang ketidak absahan kuasa hukum ParaPenggugat yang bernama Mubarak Umar, SH., MH. Dikarenakan yangbersangkutan tidak disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi,eksepsi tersebut telah dikabulkan.

• , kemudian Penggugat telah mengajukan bukti P5dan P2 yaitu' fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1805,dan fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2412, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karenagugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat danPenggugat juga telah mengajukan bukti dipersidangan,maka oleh sebab itu) gugatan Penggugat harus dinyatakanterbukti, sedangkan klausula bahwa rumah tersebut sedangdiagunkan sebagai jaminan kredit tidaklah dapatdijadikan sebagai alasan ketidak absahan

• ;Bahwa ada dua titik sentral yang perlu dikaji dalam sengketa ini :pertama, ke(tidak)absahan SIM (Surat Idzin Menghuni) tanggal 30 Juli 1957,kedua, ke(tidak) absahan Sertifikat HGB No. 131 tanggal 22 Maret 1982.Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 684 PK/Pdt/2011Berkenaan dengan SIM tanggal 30 Juli 1957, tidak ada argumentasihukum dan bukti apapun yang menunjukkan ketidakabsahannya.

• tertulis dalam spanduk unjuk rasabersama oleh Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenHalaman 19 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruKepulauan Yapen pada tanggal 4 Juni 2018 dan juga pernyataan sikap politiksecara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 dari Spontanitas Masyarakat PedulliDemokrasi Kabupaten Kepulauan Yapen kepada anggota DPRD KabupatenKepulauan Yapen;Bahwa belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri DalamNegeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan

  MENGUSUT IJASAHPALSU DARI TONNY TESAR dan juga pernyataan sikap politik secara tertulistertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poin delapan yang dibuat oleh TerdakwaJOHN ARAMPAYAI Alias JON Alias JHONO selaku penanggungjawab dari awalsampai akhir kegiatan Spontanitas Masyarakat Peduli Demokrasi KabupatenKepulauan Yapen;Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa benar belum ada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari MenteriDalam Negeri yang menyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan

  Kemudian mengenaipernyataan sikap politik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2018 khususnya pada poinkedua yakni DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk segera memanggil saudaraTonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.sc., S.Sos., MBA, mempertanyakanLEGALITAS JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUANYAPEN periode 20172022 sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa belumada Putusan Pengadilan ataupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yangmenyatakan atau mempermasalahkan ketidak absahan Surat

  pengangkatan Bupatidan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN SruBahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sejak dilantiknya saksi TonnyTesar, S.Sos dan saksi Frans Sanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A menjadi Bupati danWakil Bupati Kepulauan Yapen oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 17Oktober 2017 di Jayapura sampai dengan sekarang belum ada keputusan dariPengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan

  Pengadilan maupun putusan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan ataumempermasalahkan ketidak absahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeriberkaitan Pengangkatan saksi korban Tonny Tesar, S.Sos dan saksi korban FransSanadi B.Sc., S.Sos., M.B.A sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKepulauan Yapen dan menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebuttidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang didakwakan kepadaTerdakwa yang nota bene berkaitan dengan tindak pidana penghinaan.

• Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan PemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Pensiunan Veteran dan untukkeperluan lainnya ;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (d) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• persidangan ini digelar, dari Pihak Penggugat dalam hal iniKuasanya tidak dapat menunjukkan keabsahan legal standing untuk beracara dipersidangan, sehingga Pihak Penggugat dinilai tidak serius mengajukan gugatan ini.Sedang Pihak Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untukmengambil sikap penilaian atas keadaan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati apa yang terjadi dipersidangan dan mendengar tanggapan Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat,khususnya tentang ke absahan

• Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura No. 09/KPTS/DPRD JP/PIMP/2001 tertanggal 30 April 2001 dan atau ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan Wakil Bupati KabupatenJayapura Periode 20012006. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan dalam gugatan aquo, maka dapatdisimpulkan bahwa penetapan dan pengesahan Sdr HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.

  SIMBOLON, MA sebagai Bupati dan16Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalah tidak sah danbatal demi hukum (null and void).Bahwa perihal ketidak absahan penetapan dan pengesahan Sdr. HABELMELKIAS SUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH. SIMBOLON, MA sebagaiBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 20012006 adalahdidasarkan pada proses penetapan dan pengesahan Sdr. HABEL MELKIASSUWAE dan Sdr. Ir. TUNGGUL TH.

• dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22 enone nn nnn nnn nner nnn ne nnn ncn nnnnnneMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Iltersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukkeperluan lainnya ; 22002 no no nnn nnn nen nn nnn ec ec ccnaMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon Iltersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (e) Komplilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Pidie;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan pengurusan tunjangan Veteran;Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan

• Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belumpernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyrakat tentang absahan perkawinan tersebut.Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bek5. Bahwa pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinanberupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai denganamanah undangundang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.6.

• diajukan banding sebagaimanatercantum pada Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbh yaitu tanah objeksengketa yang di jual oleh Terbanding semula Tergugat kepadaTerbanding Il semula Tergugat Il dinyatakan sebagai tanah warisan milik paraPembanding dan Terbanding yang belum dibagi, dan bahwa jual beli atasHalaman 6 dari 10.Putusan Nomor 2/PD1. 2020/PT TEEobjek sengketa a quo tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu paraPembanding ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tentangke tidak absahan

• Bahwa, Pemohon memerlukan bukti ke Absahan perkawinan antara Pemohon Idengan Pemohon II untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak pada Dinaskependudukan dan catatan Sipil Ogan Komering Ulu;7. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon I dann Pemohon II mohonkepada Pengadilan Agama Baturaja kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:PRIMER1. Mengabulkan PermohonanPemohon;2.

• Lowokwaru;

• 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO dan FARIDA NUR AINI;
• 1 (satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;
• 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warna Hitam tahun 1995 Nopol: N-1015-DZ, Nomor Rangka: MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;
• 1 (satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.

Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;

4.

ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE.4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelan mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Urip Wahyu Nugroho lepas dari segala tuntutanhukum (onslag van recht vervolging);2.

Lowokwaru; 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP WAHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI; 1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2018/PN Mig 1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252; 1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

Lowokwaru;2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama URIP W AHYU NUGROHO danFARIDA NUR AINI;1 (Satu) lembar fotokopi Pajak Bumi Bangunan;1 (satu) lembar fotokopi Cek fisik mobil SUZUKI Katana GX, warnaHitam tahun 1995 Nopol: N1015DZ, Nomor Rangka:MHDESJ410SJD72682, Nomor Mesin: F10SID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB;yang merupakan berkas berkas milik PT.

ID175252;1 (Satu) lembar fotokopi ke Absahan BPKB.Dikembalikan kepada PT. PRATAMA INTERDANA FINANCE;4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami,Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Sudarsono, S.H.

• Griffith Julius Purba, Bekasi, 05 Juli 2015 Bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakandengan hukum adat ; Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia pada tanggal 3 Mei 2019 diRumah Sakit Elizabeth Kota Bekasi; Bahwa semenjak Pemohon dengan Suami Pemohon melangsungkanperkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan daripihak manapun/ masyarakat tentang ke Absahan Perkawinan tersebut.

• Bahwa pada berdasarkan bukti (P.3) berupa (fotokopi Akta Cerai) telahjelasdan nyata kalau Pemohon II telah melangsungkan pernikahan denganPenetapan Nomor 586/Pdt.P/2019/PA.Bjm Halaman 6 dari 8 halPemohon pada saat itu status Pemohon II masih dalam ikatan perkawinansah dengan suami pertama bernama Muhammad bin Jailani;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Pemohon IItidak dapat membuktikan tentang ke absahan pernikahan

• tanggal19 November 2017 yang dilaksanakan dihadapan RD.BENEDICTUSLIKOY,OFM.Cap yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernamaAlex Selianto dan Krispina; Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pemohon dan suampemohon bersetatus perawan dan perjaka; Bahwa setelah perkawinan pemohon dikarunia 3 (Tiga) oranganak yaitu : Khaira Khirana, Varel , Silvester Vian; Bahwa semenjak pemohon melangsungkan perkawinan belumpernah berceral dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihakmanapun/masyarakat tentang absahan

• Wtp.bin Abdullah mempunyai hubungan hukum, namun bukanlah merupakan aktaautentik yang dat dijadikan suatu bukti tentang ke absahan suatu perkawinan.Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syaratformal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalildalil permohonan Pemohon,antara lain: Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Lawu bin Abdullah, saksipertama hadir dalam acara perkawinan tersebut dan semua masyarakat di tempattinggal Pemohon sudah mengetahui bahwa

• Pemohon dan pemohonIl untuk memperoleh bukti Outentik tentang keabsahan pernikahannya gunauntuk kepentingan untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak dan untukESPEN NSAI Y G5 mmm mm nna tent nnnMenimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon dan Pemohon IItersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)dan (3) huruf (6) Komplilasi HUKUM Islam)j9===00==0n60esnsennnsnennseesMenimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon IItersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana ke absahan