Ditemukan 1372 data
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
YOHANES REMIGIUS, VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), , DKK
Panjaitan Nomor 1, Cawang, JakartaTimur dan undangan tersebut dihadiri oleh kuasa Para Penggugat danbertemu dengan Manager Umum Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) yaitu Sdri. Ni Wayan Metri yangmengatakan akan dijelaskan oleh Kepala Divisi Hukum dan HumasPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD), dankemudian datang memasuki ruangan pertemuan Sdr. Ni Wayan Metri yangmemperkenalkan Sdr.
Joko Lelono sebagai Kepala Divisi Hukum danHumas Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PerumPPD) dimana Sdr.
Joko Lelono dengan tegas mengatakan tidak benarsegala biaya pemakaian olie dan penggantian suku cadang/spare partkendaraan/armada bus yang rusak milik Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) dibebankan kepada pekerja/pengemudikarena seluruh biayabiaya tersebut merupakan tanggung jawab dariPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD);12.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas pihak Tergugat/Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)hendak melakukan
Yohanes Amar,Remigius dan Ismail) berdasarkan Petikan Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)Nomor 16/DP/RESTR/IX/2009 tanggal 30 September 2009 danHalaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 124 PK/Pdt.SusPHI/2015memberikan upah selama dirumahkan berdasarkan Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)Nomor 19/Sekr/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006;2. Agar pihak pekerja (Sdr.
Gaji yang belum dibayar sejak bulang Agustus 2006 dengankeluarnya Keputusan Direksi Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (PPD) Nomor 19/SEKR/VIII/1006 tanggal 16Agustus 2006 tentang merumahkan pegawai yang masuk programlay off sampai dengan keluarnya Petikan Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PerumPPD) Nomor 16/DP/RESTR/IX/ 2009 tanggal 30 September 2009Halaman 12 dari 33 hal. Put.
62 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
SLAMET, DKK VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD),
(Bukti T 1)Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukumlagi oleh karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejaktanggal 30 September 2009 dengan melalui Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta ("Perum PPD")Nomor 16/DP/RESTR/IX/2009 tentang Pemberhentian dengan alasanRestrukturisasi Perusahaan (Bukti T2);Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat telahpernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri
Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 1981, menyebutkan bahwa:"Tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampauijangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak lagi mempunyai hubunganhukum, karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejaktanggal 30 September 2009 melalui Keputusan Direksi PerusahaanUmum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) Nomor16/DP/RESTR/IX/2009
Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) Nomor 16/DP/RESTR/IX/2009 tentangPemberhentian dengan alasan Restrukturisasi Perusahaan tanggal 30September 2009 karena alasan efisiensi;3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi berupa uangpesangon kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus denganperincian sebagai berikut:1. Slamet sebesar Rp55.773.484,002.
Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugatsebesar Rp522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 649K/Pdt.Sus/2012 tanggal 30 Januari 2013 sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PerusahaanUmum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PERUM PPD) tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 13/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Mei 2012;Hal.
Membatalkan Putusan Putusan Kasasi Nomor 649 K/Pdt.Sus/2012;1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan PHK antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali berdasarkan keputusan Keputusan DireksiPerusahaan umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)16/DP/RESTR/IX/2009Restrukturisasi Perusahaan tanggal 30 September 2009 karena alasanNomor tentang Pemberhentian dengan alasan efesiensi;2.
105 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) tersebut ;
PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD), yang diwakili oleh Direktur Utama PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) vs 1. SLAMET, dkk.
Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hubunganhukum lagi oleh karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasejak tanggal 30 September 2009 dengan melalui Keputusan DireksiPerusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta PerumPPD No. 16/DP/RESTR/IX/2009 tentang Pemberhentian denganalasan Restrukturisasi Perusahaan (Bukti T2) ;1.8.
Bahwa Tergugat dan Para Penggugat tidak lagi mempunyaihubunganhukum, karena telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejaktanggal 30 September 2009 melalui Keputusan Direksi PerusahaanUmum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) No16/DP/RESTR/IX/2009; (vide Bukti T 2)2.4.
Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum PengangkutanPenumpang Djakarta (Perum PPD) Nomor : 16/DP/REST/IX/2009 tentangPemberhentian dengan alasan Restrukturisasi Perusahaan tanggal 30september 2009 karena alasan Efisiensi ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi berupa uang pesangonkepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagaiberikut :1. SLAMET sebesar Rp55.773.484,002.
oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamAnggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai pemufakatan, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil putusandengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi : PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiPERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
310 — 138
Djakarta Lloyd (Persero), >< PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (PT. BSAM)
Djakarta Lloyd (Persero), beralamat di Jalan Senen Raya No. 44 JakartaPusat. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : IMAMSUPRIYONO, SH.MH, TANTY KURNIATY, SH. H. ASRULTOGO, SH masingmasing Advokat, Asisten Advokat, KonsultanAsuransi pada Law Office IMAM SUPRIYONO, SH, &PARTNERS yang beralamat di JI. D2 Raya No. 32 HarapanMulia, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan SuratKhusus tanggal 10 Oktober 2011 yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT ;MELAWANPT.
Djakarta Lloyd MVJatiwangi PB.400, DOL: 20 Oktober (Copy sesuai dengan asii);Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil jawabannyaTergugat mengajukan bukti suratsurat sebagai berikut:1.2.3.Bukti T1 : Polis Asuransi Marine & Hull No. 06.04.06.00008 (Copysesuai asli);Bukti T2 : Surveyor Report yang dikeluarkan oleh PT. AsukaBahari Nusantara (Copy sesuai asili);Bukti T2a : Terjemahan Tersumpah (asli);Bukti T3 : Adjuster Report yang dikeluarkan oleh PT.
57 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
JABES SIHOMBING, S.E VS PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD),
65 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
WILLY SAWIR PAMENAN ; PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA (PSKD), dkk
PERKUMPULAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA (PSKD),beralamat di Jalan Kwini No. 1 Senen, Jakarta Pusat,2. Dr. HARDJA SAMSURUJA alias TJIAM TJOAN HONG, bertempattinggal di Jalan Bandung No. 4 Jakarta Pusat,3. NOTARIS/PPAT RATNA KOMALA KOMAR,SH., selakunotarisProtokol dari Joenoes E. Maogimon,SH., beralamat di Jalan TanahAbang No. 9E Jakarta Pusat,Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat /para Terbanding juga Pembanding ;dan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.g.
403 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT DELTA DJAKARTA Tbk
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala SubDirektorat Upaya Hukum pada Direktorat Keberatan,Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU137/BC/2017, tanggal 16 Juni 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DELTA DJAKARTA Tbk., beralamat di Jalan InspeksiTarum Barat, Setia Darma, Tambun, Bekasi, Jawa Barat,yang diwakili oleh Allan De Vera Fernandez dan RonnyTitineruw, masingmasing selaku Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili
amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82058/PP/M.VIIB/20/2017, tanggal 21 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP206/BC.8/2015 tanggal 20 Mei2015, Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapanyang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Tagihan (STCK1)Nomor S09/WBC.08/KPP.MP.01/STCK1/2015 tanggal 20 Februari 2015,atas nama PT Delta Djakarta
32 — 15
PT Asia Mulia Transpasifik (Penggugat) VS PT Djakarta Lloyd (Persero) (Tergugat)
871 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DELTA DJAKARTA Tbk. tersebut;
PT DELTA DJAKARTA Tbk VS 1. PT SARI INCOFOOD CORPORATION, DK
83 — 56
DJAKARTA LIOYD (PERSERO) cs
PT Djakarta Lioyd ( Persero) ; Beralamat di Jalan Senen Raya No.44 Jakarta Pusat,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat 2. Deutsche Bank AG ; Beralamat di Taunusanlage 12,60325, Frankfurt Am Main,Federal Republic of Germany, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding II semula Tergugat II ;3. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ; Beralamat di Deutsche Bank Building, Jalan Bonjol No.80Lt.4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TerbandingII semula Tergugat Ill ;hal 1 dari 7 hal put.
39 — 22
CV.SUBER KARYA >< PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD)
213 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (PTBSAM) VS PT DJAKARTA LLOYD (Persero)
., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Perkantoran Pulomas satu, Gedung 2, Lantai 4,Ruang 8, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2, JakartaTimur, 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Agustus 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;LawanPT DJAKARTA LLOYD (Persero), diwakili oleh DirekturUtama Arham S. Torik, berkedudukan di Gedung Vinilone,Lantai 10, Jalan Raden Saleh 1317, Jakarta, dalam hal inimemberi kuasa kepada Imam Supriyono, S.H.
59 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJAKARTA LLOYD/PERSERO Head Office, dk.
Djakarta Lloyd dengan SerikatPekerja PT. Djakarta Lloyd (SPDL);Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 Penggugat memberikan Surat kepadaDirektur PT. Djakarta Lloyd (Persero) yang beralamat Jl. Senen Raya No. 44 JakartaPusat.
Djakarta Lloyd(Persero) Nomor : Dirut 054/KP5011/DL2011 tentang Pembebasan Dalam JabatanPenggugat di perusahaan PT. Djakarta Lloyd (Persero), yang ditandatangani olehDireksi PT.
Djakarta Lloyd (Persero) yang beralamat Jl.
Djakarta Lloyd No.
Djakarta Lloyd (Persero);2.
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; DIREKSI PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (DIREKSI PERUM PPD),
Penolakan tentang Hak Pensiun bagi Pegawai PerumPengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan SuratPengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) berdasarkan suratpermohonan Para Penggugat tertanggal 29 Agustus 2007 Nomor.017/SP/Pensiun/2007 tentang Penetapan Hak Pensiun bagi PegawaiHal. 6 dari 38 hal.
No. 273 K/TUN/2009.Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD).
PPD) yang beradadibawah naungan Departemen PerhubunganDarat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.Kemudian berdasarkan Peraturan PemerintahNomor. 229 Tahun 1961, Perusahaan NegaraPengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD)diserah terimakan dari DepartemenPerhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi danPariwisata kepada Pemerintah DKI Jakartaterhitung mulai tanggal 1 September 1961.2.
Bahwa pada tahun 1981 Perusahaan NegaraPengangkutan Penumpang Djakarta (PN PPD)berubah bentuk hukumnya menjadi PerusahaanUmum Pengangkutan Penumpang Djakarta(Perum PPD) yang didasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor. 24 Tahun 1981 tentangPerusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) juncto PeraturanPemerintah Nomor. 32 Tahun 1984 tentangPerusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta (Perum PPD) juncto PeraturanPemerintah Nomor. 91 Tahun 2000 tentangPerusahaan Umum Pengangkutan PenumpangDjakarta
No. 273 K/TUN/2009.Kasasi sebagai Pegawai Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta(PN PPD) sekarang Perum PPD.4.
164 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (PT BSAM)VSPT DJAKARTA LIOYD (Persero)
C5, Kuningan, Jakarta 12940,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanPT DJAKARTA LIOYD (Persero), yang diwakili oleh DirekturUtama Erizal Darwis, berkedudukan di Jalan Senen Raya Nomor44, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ImamSupriyono, S.H.
PT DELTA DJAKARTA TBK
Tergugat:
PT CIPTA KREASI DAVINDO
33 — 26
Penggugat:
PT DELTA DJAKARTA TBK
Tergugat:
PT CIPTA KREASI DAVINDO
63 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
DJAKARTA LLOYD tersebut tidak dapat diterima;
DJAKARTA LLOYD, yang diwakili oleh SYAHRIL JAPARIN Direktur Utama vs MUHAMMAD IDRIS, AS, SH.
DJAKARTA LLOYD, yang diwakili oleh SYAHRIL JAPARINDirektur Utama, berkedudukan di Jalan Senen Raya No. 44 Jakarta Pusat10410, dalam hal ini memberi kuasa subsitusi kepada Johanis Tanak,SH.M.Hum dan kawankawan, selaku Tim Jaksa Pengacara Negara,beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2012,sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;melawanMUHAMMAD IDRIS, AS, SH., bertempat tinggal di Jalan Batu AlamJaya No. 50
, Kotamadya Jakarta Timur, sebagai Termohon Kasasi dahuluPenggugat/Pekerja;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut:1 Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat ( PT Djakarta
Swasembada XI No. 48 TanjungPriok Jakarta Utara dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)atasnama PT Djakarta Lloyd (Persero)/Tergugat dengan perincian sebagaiberikut:Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 347 K/Pdt.SusPHI/2013f. 1. Nomor Polisi B 1808 JX , Jenis /Merk : Toyota Kijang Inova thn 2005;f. 2. Nomor Polis B 7905 ZQ , Jenis /Merk : Toyota Kijang A/T thn 2003;f. 3.
Swasembada XINo. 48 Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Bukti KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT Djakarta Lloyd (Persero)/Tergugat dengan perincian sebagai berikut:f.1. Nomor Polisi B 1808 JX , Jenis/Merk : Toyota Kijang Innova thn 2005.f.2. Nomor Polis B 7905 ZQ , Jenis/Merk : Toyota Kijang A/T tahun 2003.f.3.
Swasembada XI No. 48 TanjungPriok Jakarta Utara dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)atas nama PT Djakarta Lloyd (Persero)/Tergugat dengan perincian sebagaiberikut:f.1. Nomor Polisi B 1808 JX , Jenis /Merk : Toyota Kijang Innova thn 2005;f.2. Nomor Polis B 7905 ZQ , Jenis /Merk : Toyota Kijang A/T tahun 2003;f.3.
202 — 21
Djakarta Lloyd (Persero)Tergugat:Nuke WidiastutiTurut Tergugat:Doddy Priambodo, S.H.
Terbanding/Penggugat : PT. ASL Shipyard Indonesia
88 — 8
DJakarta Lloyd Persero
Terbanding/Penggugat : PT. ASL Shipyard Indonesia
234 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERUSAHAAN UMUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA (PERUM PPD) VS SITI HAWA binti H. AWANG, DKK