Penggugat:
1.SAPUWANSYAH
2.Lilik Susanto
3.Suryadi
Tergugat:
1.Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarkat (GEMPAR)
2.Ananda Imam

KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI BRAGOLAN (KMPB) Melawan 1. KEPALA DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO 2. JOKO SUSILO 3. VERONIKA AJENG PERTIWI SETIJONO

Pembanding/Terdakwa : RIKI INKA PUTRA Alias BOING Bin ZULKARNAIN Diwakili Oleh : Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan
Terbanding/Penuntut Umum : IRA KARINA SH

JACUB (Penggugat) VS KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN), cs (Tergugat)

Jacub dari Keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional danSurat No. 433/SP/DPPPPRN/IX/2012 tanggal 3 September 2012 perihalPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara BaratAn. Noerdin HM. Jacub serta Surat No. 07./SP/DPW/PPRNNTB/VIV/2012tanggal 8 Juli 2012 tentang permohonan Pemberhentian dari keanggotaanPartai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa TenggaraBarat atas nama saudara Noerdin HM.

Jacob/Penggugat dari keanggotaanPeduli Rakyat Nasional,, sebagai jawaban atas Surat Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional NusaTenggara Barat (DPWPPRN NTB) Nomor 07.1/SP/DPW/PPRNNTB/VII/2012,tanggal 8 Juli 2012 tentang Permohonan Pemberhentian dari keanggotaanHal .13 .Putusan No.279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.Partai Peduli Rakyat Nasional dan PAW DPRD Provinsi Nusa Tenggara Baratatas nama Noerdin HM.

Menyatakan sah secara hukum dan memiliki kKekuatan hukum mengikatSurat Keputusan DPPPPRN No. 0079/SK/DPPPPRN/VI/2012, tanggal14 Juli 2012, tentang Pemberhentian Saudara Noerdin HM.Jacob/Penggugat dari keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional;4.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01.TAHUN 2010 TentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga danKepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat NasionalHal .16 .Putusan No.279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.Hasil Musyawarah Nasional1, tertanggal 15 Nopember 2010, (Bukti2. Foto copy surat tanggal 18 April 2011 Nomor : A.HU.4.AH.11.0113,perihal Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (Bukti3.

,perihal Kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (BuktiaeHal .19 .Putusan No.279/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.3.

.,;II.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPP PPRN);

;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 05 Agustus 2010,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING II ;MELAWANDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kota BumiNo.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh AMELIA A.YANI, Warga

telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarahtersebut dengan sungguhsungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusansengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuaraikandibawah ini ; Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan eksepsi dan pokok sengketayang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( Majelis Hakim Banding ) perlumempertimbangkan adanya surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli

Tahun 2010, tertanggal 15 Nopember 2010 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang :Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan KepengurusanHal 17 dari 22 hal Put. 09/B/2011/PT.TUN.JKT18Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Hasil Musyawarah Nasional1( vide terlampir di berkas perkara ini ), dengan adanya fakta hukum tersebut diatasadalah merupakan suatu alasan yang dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Bandinguntuk menyelesaikan

Sengketa Tata Usaha Negara ini dengan cepat sebagaimanaasas peradilan dalam menangani perkara sedapat mungkin diselesaikan dengan caracepat, sederhana dan dengan obiaya perkara yang fringan ;Menimbang bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tersebut diatas telah mengabulkan permohonan Dewan PimpinanPusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PRRN)/ Penggugat/Terbanding Nomor :396/A.1/DPPPRRN/XI/2010, tertanggal 09 Nopember 2010, perihal PermohonanPengesahan Anggaran

Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan DewanPimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, dengan pertimbangan selengkapnyasebagai berikut:1 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUN.JKT, tanggal O01 Nopember 2010 menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat ( DPP PRRN ) untuk seluruhnya ; 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 91/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 01 Nopember 2010 menyatakan batal sikap diam( keputusan fiktif negatif) Tergugat ( Menteri

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN);1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia2.Amelia A. Yani

P UT US AN NOMOR: 169/G/20 10/PTUN JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini,dalam perkara antaraDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN), diwakili oleh IR.

Yani, warga negara Indonesia, selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli RakyatNasional Hasil Musyawarah Nasional PPRNPertama di Bandung, beralamat di JalanKota Bumi Nomor 11, Kebon Melati,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaRONY HUTAJULU, SH., MH., EFFENDY P.SIMANJUNTAK, SH. dan BAMBANG PURBA, SH.ketiganya warga negara Indonesia, masingmasing Advokat pada kantor Hukum RONYHUTAJULU & PARTNERS, beralamat di PlazaBasmar Lantai 2, Jalan MampangPrapatan

Adanya Keputusan Tata Usaha Negara/KeputusanTergugat :Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan TergugatMente ri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010,Tanggal 15 Nopember 2010, Tentang Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan KepengurusanDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat NasionalHasil Musyawarah Nasional 1, selanjutnya disebut objekgugatan/keputusan Tergugat.

Rakyat Nasional(DPPPPRN) ; Pengajuan Gugatan Sesuai dengan Tenggang Waktu.Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 15Nopember 2010, Nomor : M.HH.17.AH.11.01, Tahun 2010,Tentang Pengesahan Munas PPRN di Bandung VersiAmelia A.Yani, yang menyangkut Perubahan KepengurusanDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional(DPPPPRN), dan yang Menyangkut Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai PeduliRakyat Nasional (DPPPPRN), diketahui oleh Penggugatdi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum, Dengan suratnya NomorAHU.4.AH.11.01 16, Tanggal 06 September 2010,Halaman 15 dari 153 Halaman Putusan Nomor169/G/20 10/PTUNJKTVi.16Tentang Penjelasan Kepengurusan DPP PPRN,Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia, Republik Indonsia, Nomor : M. = HH19.AH.11.01 Tahun 2008 ; KPU Pusat, dengan suratnya Nomor : 498/KPU/IX/2010,Tanggal 3 September 2010, Tentang KepengurusanDPP Partai Peduli Rakyat Nasional.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional;1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Ir. Ricky Sitorus, M.Si., dan Negeri Sirait, S.H., M.H.

P U T U S A NNomor : 91/G/2010/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagaiberikut, dalam perkara antaraDEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (DPPPPRN, berkedudukan di Jakarta, beralamat di JalanKota Bumi No.11 Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Amelia A.Yani,Warga Negara Indonesia

, jabatan selaku Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional(DPP PPRN) berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud denganSurat Keputusan No.

Rakyat Nasional hasil MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional telahdidaftarkan dan telah diterima oleh Departemen Hukumdan HAM pada tanggal 22 Maret 2010 untuk mendapatpengesahan dari pihakTEXQUGaT + = seas sens seme eee eee See Boe Be Se oRBahwa menurut ketentuan pasal 7 UndangUndang RI No. 2tahun 2008, Tergugat mengesahkan perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga hasi!

MusyawarahNasional Partai Peduli Rakyat Nasional paling lama14.

Dengan demikian, gugatan inidiajukan masih dalam tenggang wwaktu~ yang diaturperaturan perundangan yangDerakO)s a6 sece seme seme sche See Se Smee SAS SHS SRS sae oeAlasan alasan Gugatan.Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah PartaiPolitik yang telah berbadan hukum yang Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan terakhirnyatermuat dalam Akta Perubahan No.1 tertanggal 4Desember 2007 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat,SH., Notaris di Jakarta; dan telah mendapatHalaman 7 dari

Penggugat:
Lembaga Pemantau Independen Peduli Pembangunan Nusantara
Tergugat:
1.PT. PATEN ALAM LESTARI (PAL)
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANANHAN NASIONAL

LBH Masyarakat Peduli Hukum Jawa Timur
Terbanding/Penuntut Umum : FATHOL RASYID, SH

., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LBHMASYARAKAT PEDULI HUKUM (INDEPENDENT) Jawa Timur, beralamatdi Jalan Wonokitri 8 Nomor 6 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 September 2021 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10Nopember 2021, Nomor 1299/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang PenunjukanMajelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa ; Surat Plh.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING) VS 1.BUPATI SUMEDANG, 2. PT. KAHATEX 3. FIVE STAR TEXTILE INDONESIA, 4. PT. INSANSANDANG INTERNUSA

Putusan Nomor 178/G/2015/PTUNB DGKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNamaKewarganegaraanTempat TinggalNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalINdOneSia j= n= non nnn nen nnn nnn neem aneKetua Lembaga Swadaya MasyarakatPaguyuban Warga Peduli Lingkungan(PAWAPELING);Jalan Pasundan No. 82/18A RIT.2/RW.4Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol KotaBa@QUNG) jeseeeseeese cess cereee eeeHERI GUNAWAN>INdONeS Ia j===== =e nm meeeSekretaris Lembaga Swadaya MasyarakatPaguyuban Warga Peduli Lingkungan(PAWAPELING

) ;=2 == onoINGONGSIA famam seem nese nimi einBendahara Lembaga Swadaya MasyarakatPaguyuban Warga Peduli Lingkungan(PAWAPELING)) 5Kampung Mundel RI.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN MASYARAKAT PEDULI UNTUK REFORMASI PATI (LSM Gempur Pati)

., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, bertempattinggal di Perum Panjangan Asri Blok M No. 7Manyaran, Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 09/ASP/VIII/2011, tanggal 1 Agustus2011; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat:;LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKANMASYARAKAT PEDULI UNTUK REFORMASI PATI (LSMGempur Pati), berkedudukan di Jalan Tayu Puncel Km 12Desa Kambang, RIT 04 RW 04, KabupatenPati: Selanjutnya memberi kuasa kepada: BAMBANGSUHERMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia

bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 14 juni 2011, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 Juni2011, di bawah register perkara Nomor: 26/G/2011/PTUN.SMG, dantelah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2011, telah menggugat Tergugatyang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :Objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi InformasiPublik Nomor: 0001/PTSA/VI/2011, tentang putusan atas sengketainformasi publik antara Gerakan Masyarakat Peduli

Putusan No. 26/G/2011/P TUN.SMGNomor: 0001/PTSA/VI/2011, tanggal 14 Juni 2011 tentang :putusan atas Sengketa Informasi Publik antara GerakanMasyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) sebagai Pemohonmelawan KONI Kabupaten Pati sebagai Termohon;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan Komisi Informasi Propinsi JawaTengah Nomor: 0001/PTSA/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011,tentang putusan atas Sengketa Informasi Publik antara GerakanMasyarakat Peduli untuk Reformasi (

Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengahtimbul karena adanya sengketa Informasi publik antaraLSM Gerakan Masyarakat Peduli untuk Reformasi(Gempur) Pati sebagai Pemohon Informasi denganKomite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KabupatenPati sebagai Termohon Informasi;b.

Bahwa sengketa informasi ini timbul karena tidakditanggapinya permohonan informasi LSM GerakanMasyarakat Peduli untuk Reformasi (Gempur) Pati, olehKomite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) KabupatenPati (Penggugat) sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor:1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasiPublik, yang secara kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut: Bahwa permohonan informasi yang diajukan

Alek Iskandar, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr. Muhammad Syargawi, S. E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);-----------------------------2.

Anami Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr. Sarno, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);-------------------------------------------------------3.

Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

AnamiAkbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dariPartai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

Ansorisebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari PartaiKarya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatanSdr.

Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) danmeresmikan pengangkatan Sdr. Hamdi sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa(PU irre3.

Penggugat:
PT PLN (Persero) Distributor Jawa Timur Area Pamekasan c.q PT PLN (Persero) Distributor Jawa Timur Surabaya
Tergugat:
LSM Peduli Rakyat Miskin dan Anti Korupsi (PRAKSI)

-Jatmiko (Forum Peduli Masyarakat Taru Batang)-Panitia Pilkades Tarubatang, Kec. Selo, Kab. Boyolali Cq. Bupati Boyolali Cq. Gubernur Jawa Tengah Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Presiden Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara: +2222 20 2JATMIKO (KOORDINATOR FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANG),beralamat di Dk Kali TengahDesa Tarubatang Kecamatan Selo,Kabupaten Boyolali;dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada EDI SANTOSA, SH.,MH.

TARUBATANG. padahal sesuai dengan surat keterangan dariKESBANGPOL, No. 220/150/VI/32/2016 tanggal 8 Juni 2016 telahmenegaskan Lembaga FORUM PEDULI MASYARAKATTARUBATANGtidak pernah terdaftar atau terigister.2.3 Bahwa FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANG merupakanLembaga Bodong atau Fiktif secara hukum tidak mempunyai hubunganHukum dengan Tergugat (Panitia Pilkades) hal demikian sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 menyatakan suatu gugatan

Harusdiajukan dengan orang yang mempunyai hubungan Hukum bukan orangyang mempunyai kepentingan2.4 Bahwa dalam dalih gugatannya disatu sisi Penggugat berkapasitassebagai koordinator FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANGtetapi dilain sisi pada Posita 3, Posita 5 dan Posita 8 Penggugatberkapasitas sebagai bakal calon Kepala Desa Tarubatang Kec.

MASYARAKATTARUBATANG. padahal sesuai dengan surat keterangan dariKESBANGPOL, No. 220/150/VI/32/2016 tanggal 8 Juni 2016 telahmenegaskan Lembaga FORUM PEDULI MASYARAKATTARUBATANG tidak pernah terdaftar atau terigister.2.3 Bahwa FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANG merupakanLembaga Bodong atau Fiktif secara hukum tidak mempunyai hubunganHukum dengan Tergugat (Panitia Pilkades) hal demikian sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 menyatakan

suatu gugatan Harusdiajukan dengan orang yang mempunyai hubungan Hukum bukan orangyang mempunyai kepentingan;2.4 Bahwa dalam dalih gugatannya disatu sisi Penggugat berkapasitassebagai koordinator FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANGtetapi dilain sisi pada Posita 3, Posita 5 dan Posita 8 Penggugatberkapasitas sebagai bakal calon Kepala Desa Tarubatang Kec.

HASRI ABDUL MUTHALIB Vs DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), KABUPATEN TOLITOLI

Mallu, No.12A, Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2011;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH(DPD) PROVINS SULAWESI TENGAH cq DEWAN PIMPINANDAERAH (DPD) PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB),KABUPATEN TOLITOLI, beralamat di Jalan WR Supratman, Kel. Baru,Kec. Baolan, diwakili oleh H.

Tolitoli,berkantor di Jalan WR Supratman, No. 50, Tolitoli, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 22 Juni 2011;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Tolitoli, pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Karya Peduli

banding tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata setelah melihat buktibukti yang diajukan oleh Tergugat,ternyata benar Tergugat telah melaksanakan proses sesuai dengan anggaranDasar dan Rumah Tangga dan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenapemecatan dirinya dari Partai Karya Peduli

ASAD SYUKUR FAUZANI (PENGGUGAT)KETUA FORUM PEDULI KORBAN YA-IBAD, (TERGUGAT I )KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (TERGUGAT II)MASNAH SARI, SH, (TERGUGAT III )

KETUA FORUM PEDULI KORBAN YAIBAD, beralamat di Jalan KedungRukem 4 No.42 Surabaya, selanjutnya disebut sebagaiec ee ea ec usec eueeaeaeseeeeaeeeeeaeseseesegeeeaesesenes TERGUGAT I;KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, beralamat di JalanTeuku Umar No.1012, MentengJakarta Pusat, selanjutnya disebutSQDAGAL .......cececcececeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeaees TERGUGAT II ;MASNAH SARI, SH, beralamat di Jalan Teuku Umar No.1012,MentengJakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....

JATMIKO (KOORDINATOR FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANG), melawan PANITIA PILKADES TARUBATANG KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI Cq BUPATI BOYOLALI Cq GUBERNUR JAWA TENGAH Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, menjatunhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara : 222202 nen nnn nnn neJATMIKO(KOORDINATOR FORUM PEDULI MASYARAKATTARUBATANG), beralamat di Dk Kali TengahDesaTarubatang Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPOENSI MELAWANPANITIA PILKADES TARUBAT ANG KECAMATAN

Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkaraDA ge3TENTANG DUDUK PERKARANYA:Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan surat gugatan tanggal 25 April 2016 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali, dalam RegisterNomor 22/Pdt.G/2016/PN.Byl. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :MENGENAI OBJEK GUGATANNYA * Bahwa KOORDINATORFORUM PEDULI MASYARAKATTARUBATANG Kec.Selo Kab.Boyolali Terhadap keputusan yangmenjadi Objek sengketa dalam

No. 455/PDT/2016/PT.SMG.KONTRA PRODUKTIF Dengan suratnya Panitia Pilkades Nomor005/01/2016 ditandatangani Ketua Penitia saudara SARBINI danSurat Bupati Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret 982016DASAR DAN ALASAN GUGATAN 22 2221.Bahwa Penggugat FORUM PEDULI MASARAKATTARUBATANG Sebagai Kordinator Bicara melaluiPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Tarubatangtertanggal.31.Maret 2013.0oleh ketua Panitia SaudaraSarbini telah memutuskan dan menetapkan telahmemenuhi persaratan atminitrasi dan maju mengikutiujian

Bahwa FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANGmerupakan Lembaga Bodong atau Fiktif secara hukum tidakmempunyai hubungan Hukum dengan Tergugat (PanitiaPilkades) hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahHal 10 . Put.

Bahwa terhadap dalih gugatan Penggugat pada Posita 1 samasekali tidak benar, karena sesuai dengan surat keterangan dariKESBANGPOL, No. 220/150/VI/32/2016 tanggal 8 Juni 2016sebagai institusi yang mempunyai kompetensi telahmenerangkan FORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANGyang dikoordinatori oleh Jatmiko/Penggugat tidak pernahterdaftar atau terigister, dengan demikian telah jelas dan terangFORUM PEDULI MASYARAKAT TARUBATANG merupakanlembaga Bodong atau Fiktif dan secara hukum tidak mempunyaihak dan kepentingan

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING);

Bahwa, PAWAPELING adalah merupakan organisasi Masyarakat atauLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukumperkumpulan yang bersifat nirlaba terouka, pluralistik, independen,demokratis, gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan, pedulilingkungan, peduli kesejahteraan sosial, ekonomi masyarakat danpeduli atas hak hukum dan hak asasi manusia masyarakat;b.

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING) DAN I. BUPATI SUMEDANG., II. PT. KAHATEX;

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBANWARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING);Dalam hal ini diwakili oleh:1. Adi Mulyadi, kewarganegaraan Indonesia pekerjaanKetua Lembaga Swadaya Masyarakat PaguyubanWarga Peduli Lingkungan (PAWAPELING),beralamatdi Jalan Pasundan Nomor 82/18A RI 2/RW 4,Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, KotaBandung2. Heri Gunawan, kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Sekretaris Lembaga Swadaya MasyarakatPaguyuban Warga Peduli Lingkungan(PAWAPELING);3.

Atep, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanBendahara Lembaga Swadaya MasyarakatPaguyuban Warga Peduli Lingkungan(PAWAPELING), beralamat di Kampung MundelRT 04/RW 03, Desa Solokan Jeruk, KecamatanSolokanjeruk, Kabupaten Bandung;Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tertanggal 21Desember 2012 yang dibuat di hadapan DianGandarwati, S.H., Notaris di Bandung, beralamat di JalanSoekarnoHatta Nomor 590 Komplek Perkantoran MetroIndah Mall Blok D 33 Kota Bandung;Halaman 3 dari 12 halaman.

Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat serta anakPenggugat dan Tergugat;5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerustersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak harapan untuk kembalimembina rumah tangga;6.