dipergunakan untukpelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan kreditor yangdiutamakan maka TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSIIberhak menguasai objek sengketa dan melakukan pembinaan terhadappermohonan kredit TURUT TERGUGAT yang macet telah sesuai denganprosedur/mekanisme yang berlaku;17.Bahwa atas gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI untuk diletakkannya sita jaminan (CB) terhadap obyeksengketa tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT KONVENSIPENGGUGAT REKONVENSI adalah pemegang Hak Preference

timbul.DALAM REKONVENSI1.Menerima Gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI tidak melakukan wanprestasi;Menyatakan bahwa pengikatan jaminan dengan Sertipikat Hak TanggunganNo. 1233/2013 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 14Halaman 18 dari 24 Putusan No. 66/Pdt.G/2016/PN.KInMaret 2013 adalah sah secara hukum dan memiliki kKekuatan mengikat,sehingga TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalahKreditur Preference

Hak Tanggungan bersifat memberikan Hak Preference (droit depreference) atau kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentudaripada kreditor lainnya;2. Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (droit de suite), yangberarti Hak Tanggungan tetap melekat pada tanah/objek sepanjangbelum dihapuskan oleh pemegang Hak Tanggungan dimaksud;3.

Hak Tanggungan memiliki sifat Spesialitas dan Publisitas, yangmenyebabkan timbulnya Hak Preference kreditor.Sebagaimana berdasarkan :UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas TanahBeserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimanaberdasarkan:Pasal 1 angka 1Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah,yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak Jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun

maka termasuk perjanjian yang bersifataccesoir ikut juga terputus/tidak berlaku atau tidak sah, sehingga Tergugat harus melakukan pengikatan Hak Tanggungan baru ;12.Bahwa oleh karena itu sesuai pada posita angka 11 gugatan tersebutdiatas, karena putusnya suatu perjanjian pokok, maka perjanjian yangbersifat accesoir pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa tersebutjuga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, sehingga pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan( Preference

Menyatakan Pinjaman Penggugat kepada Tergugat sudah bukanpinjaman yang diutamakan (Preference) dan sudah menjadi pinjaman biasa(Konkuren), sehingga apabila Tergugat akan melakukan penjualan lelangatas obyek sengketa jaminan hutang Penggugat, maka Tergugat harusmelakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri;4.

dibebani HakTanggungan.Adapun yang menyebabkan hapusnya perikatan hutangpiutang, menurut Pasal 1382 KUH Perdata adalah karenaadanya pembayaran.Atas dasar hal tersebut, sekalipun perjanjian kredit sudahberakhir atau bahkan jatuh tempo, tetapi sepanjangkredit/nutangnya belum lunas/dilunasi, maka tidakmengakibatkan pengikatan Hak Tanggungan yang merupakanperjanjian accesoir dari perjanjian kredit menjadi hapus/gugur,sehingga Tergugat selaku pemegang Hak TanggunganBERHAK dan tetap memiliki kKedudukan preference

apakah Form D tersebut dapat diterima atau tidak untuk mendapatkan tarifpreferensi;In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in thepreceding paragraph, the importing Member State should accept and consider theclarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not theForm D application can be accepted for the granting of the preferential treatment.The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds ofdenial of preference

Nomor 594 K/Ag/2018Fidusia diberikan kedudukan yang diutamakan (preference) untuk pelunasanpiutangnya (vide Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan dan Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);Bahwa alasan kasasi mengenai hak hadhanah juga tidak dapatdibenarkan, karena perjanjian tersebut dilakukan di luar pengadilan dan diluar mediator dan serta tidak dilaporkan kepada pengadilan dan tidaktermuat dalam putusan sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Nomor 417 K/Ag/2018Kantor Cabang Pembantu Kesawan, sehingga belum dapat dibagi karenaberdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan mempunyaikedudukan yang diistimewakan (hak preference) apabila terjadi cidera janji,oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa alasan kasasi tentang utang bersama kepada saudara Tamsildan Buya (ayah kandung Penggugat) sebagaimana tersebut pada angka 6huruf c, d, dan e posita gugatan

suatuperjanjian pokok, maka seluruh perjanjian yangbersifat accesoir termasuk pengikatan HakTanggungan atas obyek sengketa tersebut jugabatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat, sehingga pinjamanPenggugat kepada Tergugat dengan perjanjiankredit No.CRO.SLO/0O146/KMK/2012 yang dibuatdibawah tangan tertanggal 21 September2012, dan dilegalisasi oleh Niek Hanifah Notarisdi Karanganyar dengan Nomor ; 454/2012tertanggal 21 September 2012 sudah termasukbukan pinjaman yang diutamakan ( Preference

Menyatakan Pinjaman Penggugatkepada Tergugat berdasarkanPerjanjian No.CRO.SLO/0146/KMK/2012 yang dibuat dibawahtangan tertanggal 21 September2012, yang dilegalisasi oleh NiekHanifah Notaris di Karanganyardengan Nomor ; 454/2012tertanggal 21 September 2012antara Penggugat denganTergugat batal demi hukum danbukan pinjaman yang diutamakan( Preference ) dan sudah menjadipinjaman biasa ( Konkuren ),sehingga apabila Tergugat akanmelakukan penjualan lelang atasobyek sengketa jaminan hutangPenggugat, maka

Chinatrust Indonesia sesuai dengan AktaHak Tanggungan No. 1492/2005, DI2008:17694/2005, DI307:36560/2005, tanggal 18 Mei 2005 ; Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Bukti P9 membuktikankeberatan bantahan Pembantah sekarang Terbanding yaitu atas tanahPembantah sekarang Terbanding telah diletakkan sita eksekusisebelumnya telah dibebani hak tanggungan ; Menimbang, bahwa dengan telah diletakkannya Hak Tanggungan makasi pemegang hak tanggungan dalam hal ini PT Bank ChinatrustIndonesia mempunyai hak preference

Bank ChinatrustIndonesia mempunyai hak preference dan oleh karenanya mempunyaiprioritas yang tinggi untuk didahulukan hutanghutang lainnya, sehinggapensitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi itu seharusnyahanya Vergelykend Beslag sebagaimana diatur dalam Pasal 463 RV ;maka telah terbukti bahwa Berita Acara Sita Eksekusi No.71/Eks.P4P/2000/PN.Bks., Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 28 Maret2007, jo.

Bahwa di dalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan ditegaskan prinsip hukum jaminan, dimana hak preferen dariTerbantah selaku Kreditor pemegangnya / Kreditor Preferen terhadap hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalahdiutamakan (droit de preference), sehingga konsekuensi dari berlakunyaprinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusilelang atas harta kekayaan tersebut, maka Terbantah selaku KreditorPreferenlan yang

Bahwa atas gugatan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI untuk diletakkannya sita jaminan (CB) terhadap obyeksengketa tidak dapat dilaksanakan karena TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemegang Hak Preference yang sahatas obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat HakTanggungan No. 7236/2013 tertanggal 25 November 2013;Bahwa dalam hal kemudian terjadi tunggakan kewajiban PENGGUGATKONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, maka TERGUGAT KONVENS//PENGGUGAT REKONVENSI berhak untuk melakukan

untukmembayar biaya perkara yang timbul.DALAM REKONVENSI 1.Menerima Gugatan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGATREKONVENSI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan No.Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor518/Pdt/2018/PT SMG10.7236/2013 tertanggal 25 November 2013 adalah sah secara hukum danmemiliki kekuatan mengikat, sehingga TERGUGAT KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI adalah Kreditur Preference

Bahwa atas gugatan PELAWAN yang memohonkan untukdiletakkannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyeksengketa tidak dapat dilaksanakan karena atas obyek sengketatelah dibebani Hak Tanggungan, dengan TERLAWAN sebagaipemegang Hak Preference yang sah atas obyek sengketasebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 351/2012 tanggal 2 Agustus 2012 yang telah ditingkatkan ataudibebani Hak Tanggungan No.06242/2012 Peringkat (Pertama)tanggal 26 September 2012 melalui Maria Haryani

PPAT di KabupatenBanyumas adalah sah dan berharga menurut hukum sehinggaTERLAWAN adalah merupakan Kreditur pemegang Hak Preference;7. Menyatakan pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan yangakan dilaksanakan oleh TERLAWAN melalui TERLAWAN II adalah sahdan berharga menuruthukum sehingga tidak bisa dibatalkan;8.

Ibu,berdasarkan doktrin tender years, diasumsikan sebagai orang tua yang lebihkompeten dalam pengasuhan anak atau maternal preference, yakni ibuHal. 8 dari 11 Put. No. 0505/Pdt.G.2018/PA.Bmdianggap serta merta memiliki Kemampuan alamiah untuk merawat anaknya.Baik doktrin anak sebagai hak milik, maupun doktrin tender years, melihatmasalah hak asuh anak dari sisi orang tua.

Put No.25/Pdt.G/2017/PN.Bna.09.10.11.12.13.dengan deroit de preference, (sesuai pasal 1 ayat (1) dan penjelesan umum UUNo. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah);Bahwa asas tersebut memiliki definisi bahwa hak tanggungan dapat memberikanjaminan hukum untuk para kreditur (jika lebih dari satu krediturnya), dan daripara krediturkreditur tersebut dapat diajukan hak untuk didahulukan dalampelunasan hutang kepadanya berdasarkan beberapa hal yang menjadi

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatannyapada angka nomor 8 bahwa Penggugat sering menemui Tergugat agar jikaterjadi pelelangan para Penggugat diikutsertakan sebagai kreditur, walaupunTergugat sebagai kreditur yang mendapat prioritas utama atau disebut denganderoit de preference, (sesuai Pasal ayat (1) dan penjelasan umum UU No. 4tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangHal. 7 dari 24 hal.

Bahwa dalilPenggugat adalah keliru, karena Tergugat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai hak preference/ hakpenuh yang diutamakanuntukmengajukanpelaksanaanLelangEksekusi Hak Tanggungan kepadaKantor PelayananKekayaanNegara dan Lelang Padan KPKNL Padang)/ Tergugat Il, makaHalaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Pdg.gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah errorin persona.f.

Bahwa dalilPenggugat adalah keliru, karena Tergugat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai hak preference/ hakpenuh yang diutamakanuntukmengajukan pelaksanaanLelangEksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Padang (KPKNL Padang)/ Tergugat Il, makagugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat secara hukum adalah errorin persona.f.

Ngadiwarjo,seluas : 11.000 M2, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal18101985 Nomor 3416/85 atas nama : Herry Untung.Selanjutnya kesemuanya disebut Obyek Jaminan HakTanggunganBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangundangHak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan) jo.Pasal 1133 KUHPerdata, Objek Jaminan Hak Tanggungan1812.merupakan agunan yang diberikan oleh Perlawanan kepadaTerlawan, guna menjamin pelunasan utang Perlawan dengan hakmendahului daripada krediturkreditur lainnya (hak preference

Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggitinggisebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi HakTanggungan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1133 KUHPerdata, disebutkanbahwa objek Jaminan Hak Tanggungan merupakan agunan yang diberikanoleh Pelawan kepada Terlawan, guna menjamin pelunasan utang Perlawandengan hak mendahului daripada krediturkreditur lainnya (hak preference).45Sebagaimana dengan Pasal 20 ayat (1) UU Tanggungan itu, apabilaPelawan Cidera

Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggItinggi sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi HakTanggungan,Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas dapatdiketahui, bahwa permohonan Eksekusi Hak Tanggungan didasarkan padaSertifikat Hak Tanggungan dengan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, dimana sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 48Hak Tanggungan, Terlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan berhaksecara preference atas

Bahwa oleh karena itu batalnya suatu perjanjian pokok, maka seluruhperjanjian yang bersifat accesoir termasuk pengikatan Hak Tanggungan atasobyek sengketa tersebut juga batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat, sehingga pinjaman Penggugat bukanpinjaman yang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadipinjaman biasa (Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelang Tergugat harusmelakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri;.

Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;Menyakan penjualan lelang atas obyek sengketa oleh Tergugat denganbantuan Tergugat III yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019,tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menyatakan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat bukan pinjamanyang diutamakan (Preference) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa(Konkuren), sehingga untuk penjualan lelang Tergugat harus melakukangugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan

Bahwa karena batalnya pengikatan Hak Tanggungan atas obyeksengketa tersebut dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga pinjaman Penggugat bukan pinjaman yang diutamakan( Preference ) akan tetapi sudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren),sehingga untuk eksekusi lelang terhadap obyek sengketa milik Penggugattersebut Tergugat harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewatPengadilan Negeri Sleman ;10.

Menyatakan dan menetapkan pinjaman Penggugat kepadaTergugat bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) akan tetapisudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusilelang terhadap obyek sengketa milik Penggugat tersebut Tergugat harus melakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;9.

Sertipikat Hak Milik No. 317 an H MOHAMMADRIDWAN. yang telah diikat dengan HakTanggungan Peringkat No 45/2009 tanggal 19Januari 2009 ; dengan telah dilakukannya pengikatan jaminantersebut dengan Hak Tanggungan maka pengikatanatas jaminan tersebut telah sempurna, sehinggapemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Tergugatoleh hukum diberi hak preference untuk melakukaneksekusi jika debitur (Yang Berhutang) denganjaminan obyek tersebut wanprestasi seSuai yangdiatur dalam UndangUndang Hak Tanggungan ; pada

Bahwa ketentuan pasal 6UUHT menjamin bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hakmelakukan parate eksekusi untuk menjual obyek hak tanggunganmelalui lelang Bahwa Hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri merupakan satu perwujudan dari kedudukandiutamakan ( droit de preference dan droit de Suite) yang dipunyaioleh pemegang hak tanggungan ; 0"7.

Kharisma Buana Raya (Dalam Pailit) dan Terbanding Il sebagaiKreditur Preference yang mempunyai Hak Separatis;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.33/Pdt.G/2017/PN.Tjk.telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana diatur UU Kepailitan dan PKPU. Halaman 8 dari 10 hal.

Bahwa oleh karena batalnya pengikatan Hak Tanggungan dengansertifikat Hak Tanggungan peringkat pertama atas obyek sengketa tercatatatas nama pemegang Hak Tanggungan Tergugat tersebut dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga jaminan pinjamanHalaman 3 Putusan No. 495/Pdt/2020/PT SMGPenggugat bukan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) akan tetaplsudah menjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga untuk eksekusi lelangterhadap obyek sengketa milik Penggugat tersebut, Tergugat harusmelakukan

Menyatakan bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat bukanjaminan pinjaman yang diutamakan ( Preference ) akan tetapi sudahmenjadi pinjaman biasa ( Konkuren), sehingga apabila Tergugat mengajukan penjualan lelang atas obyek sengketa Tergugat harusmelakukan gugatan kepada Penggugat lewat Pengadilan Negeri ;6.