• Putusan Nomor 1699 B/PK/Pjk/2021tidak bebas, maka Pemohon Banding adalah sebagai BUT dari KawasakiKisen Kaisha, Ltd Jepang dan KSP;bahwa Pemohon Banding belum pernah terdaftar sebagai BUT di KPPBadora sampai dengan saat ini, dan oleh Terbanding juga belum pernahdidaftarkan/diberikan NPWP secara jabatan, akan tetapi UndangundangPerpajakan Indonesia menganut azas Self Assesment yang artinya tanpamendasarkan pada ketetapan/aktivitas Direktorat Jenderal Pajak maka WajibPajak melakukan segala kewajibannya

  Dengandemikian belumnya Pemohon Banding mempunyai NPWP/PKP sebagai BUTtidak bisa dipersalahkan kepada Terbanding semata di mana sebagai agenyang tidak bebas Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd Jepang seharusnya PemohonBanding secara Self Assesement harus mendaftarkan diri sebagai WPDalam Negeri (BUT);bahwa untuk BUT K Line (Singapore) Pte Ltd (KSP) ternyata telah ada BUTyang terdaftar di KPP Badora sejak tanggal 7 Oktober 2004 dengan NPWP02.072.015.7.053.000;bahwa sengketa ini adalah Komisi Jasa Keagenan

• PETIKAN PENETAPANNomor 0100/Pdt.P/2017/PA.KAGa SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :Fajirilah bin Muhamad Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Dusun Ill Desa Kuripan Kecamatan Teluk GelamKabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Farida

• P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo.

  P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) jo.

  P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa saat saksisaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwaternyata Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan kayudidalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

  P.43/MENHUTII/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alamharus melalui Self Assesment dengan dilengkapi Surat Keterangan SahHasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; telah terpenuhi;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3)huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana telah dirubah

• Divisi Self. Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal
  3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal

• Dapat kami jelaskandengan berpijak pada prinsip self regulatory bodies. Dalam sistem HukumAdministrasi Negara kita peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebutdapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.

  di daerah untukmenjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapun kebijakan yang dibuatnyaharuslah dilakukan artinya hak uji materiel terhadap peraturanperaturan KPUada pada lembaga tersebut, tidakmutlak harus dimintakan pengujian ke Mahkamah Agung sebagaimana yangPemohon lakukan saat ini ;Secara langsung pembatalan atau pengecualian terhadap penerapanperaturanperaturan KPU ada dalam wewenang dari lembaga itu sendiri.Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yang belum cukupdiatur dalam self

• E133106108720019 tanggal 24 Januari 2013 yangdilaksanakan sesuai asas Self Assessment dengan menerapkan peraturanperundangundangan tentang Tarif;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukanimportasi 12 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, berupa Pos 1 Escalator:9300AE10EN3080MR/650, Negara asal : China, yang diberitahukandengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 066104 tanggal 18Februari 2013 dengan klasifikasi

  E133106108720019 tanggal 24 Januari 2013 yangdilaksanakan sesuai asas Self Assessment dengan menerapkan peraturanperundangundangan tentang Tarif.3.3.

• Kalideres Jakarta Barat, kemudian saksi masuk kedalam warungdan mengecas Handphone milik saksi di dalam warung, lalu saksi tidurdan sekira jam 05.00 wib saksi terbangun karena mendengar suaraberisik ada yang berteriak "Bahwa saksi melihat ada teman saksi sedang mengejar terdakwakemudian berhasil mengamankannya, selanjutnya karena saksi ngin tauapa yang telah terjadi, saksi datang menemui teman saksi dan temansaksi 1 menunjukan 1 (satu) unit Handphone meek OPPO FI Plus Self*Expert, Type X9009, wama

  Kalideres Jakarta Barat.Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambit berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO FI Pius Self* Expert, TypeX9009, Wama Emas, NO. NEI I : 861230034841495, NO.

  Kalideres Jakarta Barat.Bahwa barang milik korban yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unitHandphone merk OPPO FI Plus Self** Expert, Type X9009, Warm Emas, NO.ii. El 1 : 861230034841495, NO.

• FANSYAH Als IFAN Bin SURIANSYAH tertangkaptangan oleh tim dari jajaran Polsek Sungai Tabuk dalam membawadan/atau menguasai sebilah senjata penikam jenis parang; Bahwa benar sebilah senjata penikam jenis parang mana tidakmemiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa FANSYAH AlsIFAN Bin SURIANSYAH dan/atau tidak dalam peruntukan tertentuyang diperbolehkan secara hukum; Bahwa benar maksud daripada Terdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self

  Adapunmaksud dan tujuan daripadaTerdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH tersebut adalah gunamenjaga diri (self defense)sebagaimana yang telah dilakukan sedemikianrupa olehTerdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAH pada waktu dandi tempat di mana Terdakwa FANSYAH Als IFAN BinSURIANSYAHtersebut ditangkap (dalam hal ini di tepi Jalan Gubernur Syarkawi, DesaSungai Pinang Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar);Sanna Menimbang, bahwasebilah senjata penikam jenis parang manatidak memiliki keterkaitan

• PT Cendana;

• 1 lembar SIM B1 Umum atas nama FAIZAL;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

• 1 unit mobil truck Self Loader warna hijau No.Pol JT-8364-LK plat dasar Hitam dengan Noka :8DC11369595 dan Nosin : FV419P530339;
• 1 lembar STNK Mobil Mitsubishi Truck Self Loader warna hijau No.Pol KT-8364-LK plat dasar Hitam an RAIHAN;
• 1 Lembar SIM B II Umum An. MUH.

• Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pen. dorongan ;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ;h). Artillery mortar 81 mm, mortar 60 mm ;2). Taktik, meliputi :i). 9 Prinsip perang ; ~Hal. 4 dari 100 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2006T p).. Bertempur di area berbangunan ;. Perang Gerilya ;Escape and Evasion :Commandos ;Attack dengan Infiltrasi :1?.

  Self Propelled Missile ;. Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan ;. Artillery ;. Stinger ;g).M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ;Artillery mortar 81 mm, mortar 60 mm ;Taktik, meliputi :a).b).C).d).e).f),g).h).9 Prinsip perang ;Escape and Evasion ;Commandos ;Attack dengan Infiltrasi ;Bertempur di area berbangunan ;Perang Gerilya ;Perang Hutan ;Perang Gunung ; Hal. 13 dari 100 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2006 3).

  Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan ; .e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ; h). Artillery mortir 81 mm, mortir 60 mm ;Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ; b). Escape and Evasion ;). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;3). Field Engineering yang miliputi :a).

  Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MP! (Mean PointImpact) ;h). Artillery mortir 81. mm, mortir60 mm ;. Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ;b). Escape and Evasion ;c). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;. Field Engineering yang miliputi :a).

  Self Propelled Missile ;d). Self Propelled Missile, meliputi : macammacam sistim pendorongan;e). Artillery ;f). Stinger ;g). M 16 Al, meliputi : menembak dengan metode MPI (Mean PointImpact) ; h). Artillery mortir 81 mm, mortir60 mm ;2). Taktik, meliputi :a). 9 Prinsip perang ;b). Escape and Evasion ;c). Commandos ;d). Attack dengan Infiltrasi ;e). Bertempur di area berbangunan ;f). Perang Gerilya ;g). Perang Hutan ;h). Perang Gunung ;3). Field Engineering yang miliputi :a).

• Minahasa Utara tepatnya pada halaman depan KantorDesa Gangga Satu, atau setidakidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negen Aijrmadidi yangberwenang memeriksa dan mengadili, telan Melakukan PenganiayaanTerhadap Saksi Korban SELFI AROH ALIAS SELF?

  Bengkak dan memar tersebut disebabkanoleh kekerasan benda tumpul;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan alat bukti suratVisum et Repertum tersebut dengan keterangan Saksi SELF AROH danSaksi ALFIN MANEBANG berkaitan dengan titik tamparan yang dilakukanoleh Terdakwa. Apabila memang benar Terdakwa telah pula menamparwajah bagian kiri Saksi SELFl AROH, seharusnya dalam hasil Visum etRepertum tersebut juga akan termuat luka memar atau luka bengkak padawajah bagian kiri Saksi SELFl AROH.

  Disisi lain dengan memperhatkan latar belakang korbansebagaimana perimbangan sebelumnya, Saksi SELFI AROH dan SaksiALFIN MANEBANG karena subjektifitasnya terhadap Terdakwa telahmemberkan keterangan yang memberatkan Terdakwa, yaitu denganmengatakan bahwa Saksi SELFI AROH tidak sadarkan din akibatpenamparan yang dilakukan oleh Terdakwa, padahal Saksi SELF AROHmasih dalam kondisi sadar setelah ditampar oleh Terdakwa sebagaimanaketerangan Saksi YULI CLARA SAERANG;Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi

  Berdasarkan keterangan tersebut,penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SELFl AROHyang telah menimbulkan luka bengkak dan memar pada wajah bagian kananSaksi SELFl AROH, dilakukan oleh Terdakwa yang sedang emosi karenaperkataan dan teriakan Saksi SELF AROH, serta dengan maksud agarSaksi SELFl AROH diam dan tidak berteriakteriak lagi;Menimbang, bahwa perouatan Terdakwa berupa tamparan telahmenimbulkan luka dan rasa saksi pada diri Saksi SELFl AROH, sedangkantamparan tersebut dimaksudkan

• Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dilakukan atasdasar permintaan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self EmployedMass Market Kantor Wilayah VII Semarang dengan suratnya : 1. Nomor : 90/SP/LELANG/2011 tanggal 23 November 201. i. Nomor: 96/SP/LELANG/2011 tanggal 13 Desember 2011. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6UndangUndang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan KlausulAkta Pemberian Hak Tanggungan yang berbuny!

  Dengan demikian, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self EmployedMass Market Kantor Wilayah VII Semarang in casu Tergugat I selaku KreditorHak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjuallelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo TergugatII sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai perantara lelang atas adanyapermintaan Tergugat I.

  Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VII Semarangmerupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU Hak Tanggungansehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 angka 5 PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER03/KN/2010 tanggal5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumenpersyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari : a) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit

  Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang dengan posisi hutang per 23 Nopember2011 dengan jumlah total Rp. 811.429.454,48 Halaman 25 dari71 halamanPutusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.PwiSalinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupaperingatanperingatan maupun pernyataan dari Pimpinan/Direksi Bankin casu PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang yang bersangkutan selakukreditur ; 1.

  Pelaksanaan lelang tersebut telah didahului dengan Pengumuman Lelang olehPenjual (PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang) melalui : i. Surat Kabar Harian Wawasan tanggal 16 Desember 2011 sebagaipengumuman ulang dan ralat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi HakTanggungan Surat kabar harian Wawasan tanggal 20 Desember 2011 daripelaksanaan lelang sebelumnya tanggal 12 Desember 2011, ii.

• Manggis 1, RT.0O08 RW.003 Kel/Desa.Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yangmerupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sehinggaPengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 nama pemohon didalamKutipan Akta Kelahiran Nomor: 2300/CS.DMT/1990 tertanggal 06 April 1990 atasnama SELFI BIDUANG yang mana Pemohon lahir di Bitung tanggal 28 April1978 dan diberi nama SELF!

  Nomor 2300/CS.DMT/1990 tertanggal 06 April1990 dan dokumen administratif Kepoendudukan Pemohon memakai nama NURRITA BIDUANG dalam keseharian pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keadaaankeadaan tersebut di atas,Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan namapada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Seloragar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta KelahiranPenetapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Tjs, halaman 4 dari 8Pemohon, yang sebelumnya bernama SELF

• SARBAN alias ABANbin SANUL dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self defense); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umumtelah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentukdakwaan tunggal yaitu: 2 22 nnn ne nee nn ene nnn ee neMelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen'(stbl. 1948 Nomor 17) dan UndangUndang RepublikIndonesia

  SARBAN alias ABAN bin SANULtersebut adalah gunamenjaga diri (self defense)sebagaimana yang telah dilakukan sedemikianrupa olehTerdakwa M. SARBAN alias ABAN bin SANUL pada waktu dan ditempat di mana Terdakwa M. SARBAN alias ABAN bin SANULtersebutditangkap (dalam hal ini di salah satu ruas Jalan A. Yani kilometer 48 DesaAstambul, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar);mecneennnnnnn Menimbang, bahwasebilah senjata penikam jenis pisau manatidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa M.

• oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self

• /Putusan Nomor 348/Pid.B/2014/PN Mtp Bahwa benar maksud dari pada Terdakwa RAHMADANI Als AMATBin MAKSUM dalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata (self defense); Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umumtelah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentukdakwaan tunggal yaitu: =2 2222222 202 oon ene eneMelanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke BijzondereStrafbepalingen

  Di mana maksud dari pada TerdakwaRAHMADANI Als AMAT Bin MAKSUM dalam membawa senjata penikam aquo adalah guna berjagajaga semata (self defense); Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi,maka menurut Majelis Hakim unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentangMengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948Nomor 17) dan UndangUndang

• November 2003 (bukan 6 November 2004)tidak dikaji oleh Majelis Hakim, padahal Penggugat dalam gugatannyatertanggal 28 September 2005 telah memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk menyatakan bahwaperjanjian kredit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Penggugat memohon demikian karena melihat adanya ketidak benarandalam pembuatan perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat Vtertanggal 6 November 2003 dan ketidak benaran dalam menerimaobyek perkara dari Show Room Self

  No.293 PK/Pdt/2007.Jadi kalau ada surat yang menyatakan bahwa pada tanggal6 November 2003 Tergugat II menerima obyek perkara dari ShowRoom Self Bina Motor sepoerti yang diterangkan pada angka 2.1.2.tersebut diatas, maka hal ini jelas tidak benar dan mustahil bisa terjadi,kecuali hanya rekayasa saja.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaalasanalasan tersebut tidak termasuk alasan permohonan

• P.43/MENHUT11/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN SbwHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan KayuPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a jo.

  P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo.

  P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/II/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan, hasil hutan yang berasal dari hutan hak,tidak ada ijin kayu untuk kayu yang berasal dar hutan hak dan sudahmemiliki alas titel dan dibebani ha katas tanah, masyarakat wajibmelaporkan ke Dinas

  dilakukan didalam kawasan hutan tersebut tidakada ijin penebangan dan tidak ada dokumen pengangkutan;Bahwa Terdakwa melanggar Undang undang nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan pasal 88 ayat (1)huruf a Jo pasal 16, pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo pasal 12 huruf e, Jopasal 82 ayat (1) huruf c, jo pasal 12 huruf c;Bahwa berdasarkan Permen nomor P.43/MenHutII/2015 harus memilikiSKSHHK ( Surat keterangan sah hasil hutan kayu ) ;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit secara Self

  P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1

• uraian serta penjelasan tersebut diatas dapatdikemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat antara lain : Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengtenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ; Mengajukan permohonan keberatan ; Menyampaikan alasan keberatan ; Mengajukan peninjauankembali ; Mengajukan gugatan dan lainlain ; Mengajukan banding ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self

  Print0330/WPJ.08/RP.03/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sedangkanakhir pemeriksaan Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2006 (viafacsimeile) dan panggilan menandatangani berita acara pemeriksaan padatanggal 17 Pebruari 2006 ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self Assesment,Penggugat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadaNegara, undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenanganyang

  Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ;Mengajukan permohonan keberatan ;Menyampaikan alasan keberatan ;Mengajukan peninjauankembali ;Mengajukan gugatan dan lainlain ;Oo a9 5Mengajukan banding ;Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, Wajib Pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan

  Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, wajib pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yangbesar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibankewajibanperpajakannya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harusdibayar ke Kas Negara.4.

• Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

  Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunkantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;5.

  Self Financing sudah ada ;4.

  Pesona Dompu Mandirimencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Financhinh telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

  Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebihRp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.