Ditemukan 13261 data
11 — 5
permohonan ini adalah hukum Islam, dan dalam hukumIslam membolehkan pemeluknya melakukan Poligami ( taaddud al azawway );Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon mengajukan izin Poligamisalah satu alas an, karena perempuan yang akan dinikahi tersebut telah hamil 5(lima) bulan, akibat dari hubungan gelap Pemohon, sehingga kalau dibiarkanberlarutlarut akan menimbulkan kerawanan sosial dan akan membahayakanpihak Pemohon beserta keluarganya, hal tersebut sejalan dengan maksud daridalil Fighi dari Abdul Wahhab
aoedlios uleArtinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraihkeuntungan. ( Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977, halaman 208 );Menimbang, bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat(2 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salahsatu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikanizin berpoligami;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan pertimbangantersebut diatas dan dengan terpenuhinya
11 — 3
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
15 — 4
(Kitab Abdul Wahhab Khollaf, /i/mu Ushul alFigh,1977, halaman 208).3. euoy ol po 10, V ig > Llawl 9 Whi,al ,oJl.Maksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanyakerelaan dari istri. (Kitab AlMuhadzzab, juz 2, halaman 71).. ; . i ~ fF Mo, Ho LSArtinya: Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau tidakHal. 10 dari 13 hal.
12 — 5
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
9 — 1
di muka yang di antaranya, bahwa Pemohon danPemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakatyang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidak sah,faktafakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.membuktikan bahwa adanya suatu hubungan yang yang sah serta diakuipemerintah di wilayah Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal sekarang;Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
mendapatkan buku nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan mengurus dokumenkependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
6 — 1
selama 4 tahun tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti i didalam dan diluar wilayah RepublikIndonesia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugattidak mungkin dipertahankan lagi, oleh itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fathul Wahhab
5 — 0
tahun 2006 tanpa ijin dan tanpa alasanyang sah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluarwilayah Republik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
6 — 2
selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
12 — 6
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
10 — 2
selama 4 tahun tanpa jin dan tanpa alasan yang sah sertatidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
11 — 6
TgtMenimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapatdengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalamkaryanya Ushdl Fiqh halaman 390 di bawah ini:Leg cle Loo al aby al plaka dan g ily apd (DU day 5 ADE Ge YsArtinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka hal demikian dapat dihukumkanadanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain(putusnya perkawnan);Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan
Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2014/PA Tgtkelahiran dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karenaperuntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyaikemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnyapula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab A/Asyb&h we alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadapkaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril
58 — 10
4 hal.Penetapan No 0470 /Padt.G/2019/PA WspMenimbang, bahwa secara sosiokultural Pemohon dan suami Pemohontelah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampaimelahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwaPemohon dan suami Pemohon adalah suami istri, karena perkawinandilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, sertatidak ada orang lain yang merasa keberatan, hal ini telah sejalan denganpendapat pakar Hukum Islam Syekh Abdul Wahhab
6 — 1
PENETAPANNomor 310/Pdt.P/2021/PA.LLGaN et z nag lagloaglg LJ (po Jobb wg 51 JugTuo ViArtinya : Dan adapun persenggamaan zina, maka sesungguhnya tidakada iddah padanya, dan dibolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina,kemudian bersenggama dengannya walaupun dia masih dalam keadaan hamil,menurut pendapat yang paling benar.Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyahdalam Kitab Ilmu Ushul alFigh karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :aslioll ls ule pate sacl!
16 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan kaidah figih dalamKitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagaipertimbangan hukum sebagai berikut :aalocdL bogie arc JI le 19 ,s0ill12Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi
15 — 7
Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupafasakh;Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahhab Khallaf yang memberikanpenjelasan bahwa apabila perkataan fasakh didasarkan kepada nikah, maka iaakan membawa maksud membatalkan dan membubarkan pernikahan olehsebab sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide,Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam AlAhwal alAsyakhsiyyah Fil alSyariati al Islamiyah, Darul Qalam, Kuwait, 1990 hal 60).
9 — 1
TISi: sgt dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran anak dansebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebuttidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, makapermohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
7 — 2
tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidakdiketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah RepublikIndonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yangdipandang adil adalah perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalamkitab fatkhul wahhab
9 — 1
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Sptperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya UshdlFigh halaman 390 di bawah ini:Lgilgiil be Wo ol ats ol
Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Sptkeberangkatan ibadah haji dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapatoleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum danmempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal inisepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubki halaman 200 dan terhadap kaidahberikut majelis mempunyai tanggung
12 — 5
: goal dyArtinya: Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorangterhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnyaperkawinan dan syaratsyaratnya seperti adanya wali dan dua orangsaksi yang adil;Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahuiadanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihakyang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadappernikahan keduanya, karenanya majelis hakim sependapat denganpernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab
nikah guna mengurus hakhak Para Pemohonsebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan administrasimendapatkan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakimberpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan denganhukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohontentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlumengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab AlAsybah wa alNazhairkarya Imam Tajuddin Abdul Wahhab
22 — 4
syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
Khallaf halaman 93 yang diambilsebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "Barang siapa mengetahuibahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkanmasih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada buktibukti yangmenentukan lain (putusnya perkawinan)";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambilPenetapan No.0300/Padt.P/2016/PA.Amt him 9 dari 12sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi