Ditemukan 9449 data
3429 — 2019 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak MA dengan pertimbangan ... [Selengkapnya]
AC 148 000 554 2520, BankMandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp650.000.000,00;b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa,tanggal 02 Desember 2010;c. 1 (satu) lembar foto copy Invoice PT.
AC 148 000 554 2520, BankMandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp405.774.286,00;b. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi PT. Sejahtera Ade Perkasa, tanggal 24Hal. 115 dari 183 hal. Put. No. 1993 K/PID.SUS/2019Desember 2010;b. 1 (satu) lembar Asli Invoice PT.
AC 148 000 554 2520, BankMandiri Bontang dari PT. Hutama Karya sebesar Rp249.975.000,00;b. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi PT.
AC148 000 554 2520, Bank Mandiri Samarinda sebesarRp69.975.000,00;c. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran PrestasiPekerjaan Nomor : 50/BAPP/Mh.1049/S.Perj.III/189, tanggal 25 Mei2011;d. 1 (satu) lembar foto copy Perincian Tagihan Prestasi tanggal 25 Juni2011;e. 1 (satu) lembar Surat PT. Sejahtera Ade Perkasa kepada Bpak. Ir.
46 — 10
Oleh karena surat ketetapanpajak yang dikeluarkan setelah berlakunya UUPA tahun1960, maka surat ketetapan pajak tersebut tidak menentukanstatus hak atas tanah, tetapi sematamata untuk kepentinganperpajakan.Surat Direktorat Topografi TNI AD Nomor B/554/IX/202, tanggal25 September 2002, Perihal: Penjelasan tentang Status hukumhak milik atas tanah seseorang/badan hukum dikaitkan denganTopdam, yang ditandatangani oleh Direktur Topografi BrigadirJenderal TN!
B/554/IX/2002, perihal: Penjelasan tentangstatus hukum hak milik atas tanah seseorang/badan dikaitkan denganTopdam, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal DepartemenKehutanan di Jakarta, diberi tanda TT.I.6;7. Surat Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, KantorWilayah DJP Jawa Barat , Kantor Pelayanan Pajak PratamaSukabumi, tanggal 11 April 2013, No. S.6529/WPJ.09/KP.09/2013, hal:Permohonan Penjelasan Kekitir Padjeg Boemi Persil No. 338, 339 dan340 a.n.
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
BAMBANG SUSILO
60 — 36
., NRP 19076/P Berdasarkan SuratPerintah Nomor : Sprin/554/V1/2017 tanggal O06 Juni 2017 dariKomandan Latih Korps Marinir dan Surat Kuasa dari TerdakwaSerka Marinir Bambang Susilo kepada Penasihat Hukum tanggalO7Juni 2017.Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :Saksi1.Nama lengkap : Imam SubaliPekerjaan : SwastaTempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 10 Nopember 1988Jenis kelamin > Lakilaki.Kewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Pademonegoro
36 — 2
Penahanan oleh Penuntut Umum tangal 1 April 2013No.Print.554/0.4.10/Ep.I/04: /2013 sejak tanggal 1 April2013 sampai dengan tanggal 20 April. Penahanan oleh Hakim tanggal 10 April 2013, No.136/PNH/IV/2013/PN.Yk sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengantanggal 9 Mei 2013 ;0.
129 — 60
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PNAmb.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 230/RPPT/X1/2012,tanggal 6 Nopember 2012, foto copy diatas foto copy yang di beri meteraisecukupnya dan di beri tanda T5.3 ;Foco copy Sertifikat hak Milik No : 602, tanggal 13 Desember 2012, atas namaPHENNY PARIURY, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meteraisecukupnya dan di beri tanda T5.4 ;Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 554, tanggal 26 April 2012, atas namaSUDARMAN ALIMUN, yang
WINDA PRASETIANI
Tergugat:
1.Bank MEGA Cabang Pembantu Surabaya Jemur Andayani
2.Kantor Kekayaan Negera dan Lelang Jawa Timur Wilayah Sidoarjo
3.Ir. FIRMAN MAULANA AULIA
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto
51 — 11
Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 554 K/Sip/1976tanggal 26 Juni 1979 berbunyi : Berdasarkan Pasal 19 Peraturan PemerintahNo. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapanpejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan Kepala Desa yangbersangkutan. Karenanya secara hukum tidak terdapat keraguan dalam halTerlawan III adalah pemilik sah secara hukum atas Obyek dalam permohonaneksekusi pengosongan nomor : 4/Eks.HT/2016/PN.Mjk ;7.
90 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DANAMON SIMPANPINJAM UNIT PASAR PERDAGANGAN, berkedudukan di JalanSisimangaraja Nomor 554, Perdagangan, Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utaradiwakili oleh Cahyanto Candra Grahana dan Irawantoko, masingmasing selaku Litigation Division Head dan Litigation Head 1dalam hal ini memberi Kuasa kepada Burhan Sidabariba, S.H.
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Bandung
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB BUANA INDONESIA Tbk
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : Tn. RONY
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny. EVI ROSANA WIJAYA
59 — 46
untuk membayar' biaya perkara secaratanggung renteng sebesar Rp. 3.996.000, (tiga juta sembilan ratussembilan puluh enam ribu rupiah) ;Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 13Halaman 34 dari halaman 39 Putusan Nomor 614 / PDT / 2016 / PT.BDGSeptember 2016 Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandungtanggal 30 Agustus 2016 Nomor: 554
Terbanding/Penggugat : Ny. Hj. AFIAH SALEO Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Turut Terbanding/Tergugat II : Bupati Kabupaten Raja Ampat Cq. Distrik Waigeo Selatan Kampung Saonek
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Raja Ampat
52 — 46
Putusan MA No.554 K/Sip/1976, Tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiappemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat aktatanah setidaktidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutanb.
MARIO A.B JOSEPH
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN, cq. KASAT RESKRIM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
127 — 67
SUWARDI(fotocopy)Laporan Hasil Penyelidikan (Sesuai dengan aslinya)Notulen Gelar Perkara Peningkatan Status Penyelidikanmenjadi Penyidikan (Sesuai dengan aslinya)Surat Kapolsek Cilandak Nomor: B/406 A/II/2021 /Reskrimperihal Pelimpahan Berkas Laporan Polisi Nomor: LP/367 /K/VII/2021 /Sekcil (Sesuai dengan aslinya)Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 554 AjJII/2021/Reskrim Jaksel (Sesuai dengan aslinya)Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 572 AIll/2021/Reskrim Jaksel (Sesuai dengan aslinya)Halaman
32 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salahdalam menerapkan hukum dimana Judex Facti dalam putusannyahalaman 13 yakni: "... bahwa dengan berdasarkan Sema Nomor 3Tahun 1963 pada poin ke 3 tersebut dan diperkuat dengan keluarnyaYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni1979 yang isinya....dstnya";Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalamputusannya dimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan
73 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
memilikiIzin Trayek di lain lintasan, bahwa dengan kenyataan danfakta ini, Tergugat tidak layak memberikan Izin Trayek jalurMedanKabanjahe (PP) sebagimana Surat Keputusan TUN aquo,Bahkan sebelum izin trayek sebagaimana obyek sengketaditerbitkan, tiga perusahaan angkutan AKDP resmi dan lainnyayakni PT.Aronta, PO.Borneo dan Sartika Group sudahHalaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 100 PK/TUN/2015mengajukan penambahan izin trayek dimaksud sebagimanaSurat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara No.551.21/554
75 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pernyataan tanggal 12 September 1987, yang di legalisasi olen CamatTarakan Barat tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 554/CTB/10/1989, a/n NY.Dahlia;20.Surat pernyataan tanggal 3 Februari 1990, yang di legalisasi oleh CamatTarakan Barat tanggal 30 Mei 1990 Nomor 204/CTB/05/1989, a/n SitiHudaya;Hal. 51 dari 77 Hal. Putusan No.159 PK/Padt/201421.Surat pernyataan tanggal Desember 1989, yang di legalisasi olen CamatTarakan Barat tanggal 30 Mei 1989 Nomor 200/CTB/05/1989, a/nSyalmiah.S, B.Sc;22.
;Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh CamatTarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 555/CTB/10/1989 An.Kumala Sari;Surat pernyataan tanggal 12 September 1987 dilegalisasi oleh CamatTarakan Barat Tanggal 5 Oktober 1989 Nomor 554/CTB/10/1989 An. Ny.Dahlia;Surat pernyataan tanggal 3 Pebruari 1990 dilegalisasi oleh CamatTarakan Barat Tanggal 30 Mei 1990 Nomor 204/CTB/05/1990 An.
20 — 13
., Advokat / Penasehat Hukum padaKantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum CahayaKebenaran Dan Keadilan (YLBH CKK) , beralamat di JalanCut Nyak Dien No. 9A Kisaran, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Agustus 2019, terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kisaran Nomor: 554 KS/2019/PA.Kistanggal 21 Agustus 2019, sebagai Penggugat;Melawan:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, UMur 30 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggalXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXKXKXXKKXKXKKXXKKXKXKXXKXKota
161 — 60
;Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Padt.G/2018/PN.ArmMenimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan Putusan Nomor. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni1979, juga telah menegaskan bahwa Berdasarkan Pasal 19 PeraturanPemerintah No. 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukandihadapan pejabat akta tanah atau setidaktidaknya di hadapan Kepala Desayang bersangkutan;Menimbang, bahwa begitupun dengan bukti surat bertanda P6, P7,dan P8, yang
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP199/WPJ.02/2014 jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih)dibayar adalah sebesar Rp517.891.554,00 dengan perincian sebagaiberikut:(dalam rupiah) Uraian Semula sliaeana MenjadiPPN Kurang / (Lebih) Bayar 269.767.958 0 269.767.958Sanksi Bunga 19.979.412 0 19.979.412Sanksi Kenaikan 228.144.184 0 228.144.184Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 517.891.554 0 517.891 .554
131 — 19
Fotocopy Surat Izin UndangUndang Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan PerizinanTerpadu Muara Tebo No : 503.08/554/KPMDPPT/2015 tertanggal 10Nopember 2015, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikandengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/574/ITU/KPMDPPT/2015, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan denganaslinya selanjutnya diberi tanda bukti P7;8.
9 — 0
5adb5dd2 0d6b52bd5 2le f2cdd5eb92 46a3d8b4757e8d3 729e245eb2b2 60a0238 d01000 OF f 0300504b03041400060008000000210030dd4329a8 060000a41b00001600000074 68 656d652f7468656d652f7468656d65312e78 6docec5 94f 6db361 4b f0fd8 77207 46f 6327761a07 75 8ad8b19b2d4d1bc 46e87 le 698996d850a2 40d2497d1lbdae3 800 1c3ba 618715d86d87 61558 116d8a5dfb34d93ab6cldd0afb0 47529 2c5 58 5e9 23 6d8 8aad3e2412f9e3fbfflelfa9abd7eec70cld1221294fda5e fd7 2cd4324f1794093b0edddlef 62fad79482a9c0498184b4bd2 99 1ldeb5 8df7dfbb8ad7 554
180 — 170
GUNIN);Akta Jual Beli No. 554/JB/V/1975 tanggal 9 Mei 1975 oleh PPATCamat Pasar Rebo dengan tanah seluas 1700 m2 tanah milik adat CNo. 151 Persil 17a dan persil 27 Blok D.1 Sill perolenannya dapat belidari Alm. Bagol Bin Lamun (kakak tertua Alm. GUNIN);Akta Jual Beli No. 1022/JB/VI/1975 tanggal 16 Juni 1975 oleh PPATCamat Pasar Rebo dengan tanah seluas 900 m2 tanah milik adat CNo. 151 Persil 27 Blon D.I perolehannya dapat beli dari Alm. BagolBin Lamun (kakak tertua Alm.
71 — 40
. @ Rp.250.000, Rp. 12.575.000, 2 Whelloader 1 unit 534 554 20 @ Rp.250.000, Rp. 5.000.000, TotalRp.17.575.000, Jadi Biaya Sewa Whelloader 2 (dua) unit untuk Bulan Januari 2012 adalah sebesarRp.17.575..000, (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);6 Bahwa terhadap Biaya sewa alat berat berupa jenis : Excavator sebanyak 4 (empat)unit , jenis : Wheelloader sebanyak 2 (dua) unit dan jenis : Bulldozer sebanyak 1 (satu)unit yang belum dibayar Tergugat dari Bulan Mei 2011 sampai dengan