Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Janthodalam perkara aquo, yang dalam pertimbangannya menyetujui danmengambil alin pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth, tanggal

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho pada putusan perkara a quoyang dikuatkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan telahkeliru menerapkan hukum pada penerapan Pasal 378 KUHP, karenamenurut doktrin hukum bahwa penerapan Pasal 378 KUHP ini dititikberatkan pada perbuatan melawan hukumnya, di mana perbuatan disiniadalah bentuk perbuatan yang bersifat aktif yang melanggar peraturanperundangundangan, bukan bentuk perbuatan yang bertentangan denganhak dan kewajiban yang timbul dari

., binSyamsul Hidayat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan, banding pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimanatertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor

:8 /Akta.Pid/Tipikor /2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmengajukan permintaan, banding pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai manatertera dalam akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/Tipikor /2021/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukankepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :8 /Akta.Pid /Tipikor/2021 /PN Bgl.Menimbang, bahwa

untuk kepentingan permintaan bandingnyatersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingtertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori BandingPenasehat Hukum Terdakwa Nomor 8 /Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN BGL tanggal 25Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 28 Juni 2021 Nomor 8/ Akta.Pid / Tipikor /2021 /PN Bgl;Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori

banding tertanggal 29 Juni 2021sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor8/Akta.Pid /Tipikor /2021 /PN Bgl, tanggal 29 Juni 2021;Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebuttelah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa berdasarkanAkta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid /Tipiko r/2021/PN.Bgl,tanggal 1 Juli 2021 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut PenasihatHukum Terdakwa telah mengirimkan susulan Kontra Memorie Banding

tertanggal8 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBengkulu, pada tanggal 16 Juli 2021, dan Kontra Memorie Banding tersebut telahdi beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta PemberitahuanHalamann 79 dari 83 Putusan Nomor : 7/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKontra Memori Banding Nomor : 8/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, tanggal 21 Juli2021 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiBengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan

, tanggal 08 Desember 2014 tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya dalam hal :Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka RayaNomor : 08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK, tanggal 08 Desember 2014, halaman61 alinea tiga/akhir dikutip sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yangjuga dijadikan dasar dakwaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tipikor

dilakukan secara bersamasama, karena telah terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersamasama sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding untuk memutus dalam perkara a quo.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga pertimbangan Majelis JudexFacti diambil alin sebagai pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding.Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam putusan judex facti Pengadilan Tipikor Tingkat Bandinghalaman 6062 dalam pertimbangannya sepenuhnya mengambil alihpertimbangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam SuratTuntutan yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, makaseharusnya putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memutuskan sesuaidengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum..

Dengan demikian judex factiPengadilan Tipikor tingkat Banding yang mengambil alin pertimbangan judexfacti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tidakmenerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya karena pertimbangan demikian adalah kurang cermat(onvoldoende gemotiveerd), karena alasan tersebut bukanlah alasan yuridisyang dapat digunakan sebagai tindakan yang meringankan perbuatanterdakwa serta tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di Rumah

Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olehKetua Majelis dan HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd/MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.

Nomor: 1968 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriWonosari dan Para Terdakwa;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta tanggal 02 Mei 2013, Nomor: 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk. yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa

Jo.No. 24/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwapada tanggal tanggal 12 November 2013 Penuntut Umum Pada KejaksaanNegeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 32AKS/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tpkor.Yk. Jo No. 08/Pid.Sus/2012/ P.Tpkor.Yk.

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum yakni ketentuanPasal 197 ayat (1) hurufd KUHAP atau menerapkan ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, dengan alasansebagai berikut: Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 112, JudexFacti telah menyatakan bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi" tidak terpenuhi, namun tanpa

Bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanundangundang, yakni dalam hal:4Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor24/TIPIKOR/2013/PTY tanggal 04 Oktober 2013 halaman 119, JudexFacti telah menjatuhkan putusan berupba membebaskan para Terdakwadari dakwaan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum, yangselanjutnya kami kutip sebagai berikut :1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta melalui Putusannya tanggal4 Oktober 2013 No.24/TIPIKOR/2013/ PTY, Jo.

PUTUSANNo. 26/TIPIKOR/2013/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa:1II.NamaTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNamaTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanSUPRIYONO

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2012sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 19 Oktober2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta, sejak tanggal 18Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;5.

Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Yogyakarta , sejak tanggal 17Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013,Selanjutnya tidak ditahan sampai sekarang ;Terdakwa : Supriyono,S.IP , Pardiro, Yogi Pradono, Naomi Prirusmiyatiselama dipersidangan telah didampingi Penasehat Hukumnya bernama1.MUHAMMAD IKBAL,SH. 2.DEDDY SUWARDI SR,SH. 3.KURNIANURYAWAN,SH. 4.WISNU HARTO,SH. 5.LISTIANA LESTARI,SH.6.S.P, HUTA BARAT,SH. 7.PURWATININGSIH,SH. 8.NURASID,SH.9.SAFIUDDIN,SH. 10.WAHYU WIDAYATLSH

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta tanggal 6 September 2013 Nomor: No: 26/TIPIKOR/2013/PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2. Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal02 Mei 2013, Nomor 09/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk.;3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara No.Reg.Perk.PDS03/F/WSARI/09/2012 tanggal ....

A contrario sepanjangtidak ada bukti faktual tidak ada penyalahgunaan wewenang;Berdasarkan uraian tentang konsep penyalahgunaan wewenang,orang yang tidak mempunyai wewenang tidak mungkin menyalahgunakanwewenang;Interpretasi terhadap Pasal 3 UndangUndang Tipikor yang mendasarkanpada kata setiap orang dan menyimpulkan bahwa orang swastapun dapatmelakukan tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sesat karenahanya menginterpretasi kata setiap orang tanpa mengkaitkan secarakontekstual dengan menyalahgunakan

Hadjon, S.H. di atas,sangat jelas bahwa orang yang tidak mempunyai wewenang tidak mungkinmenyalahgunakan wewenang dan interpretasi terhadap Pasal 3 UndangUndang Tipikor yang mendasarkan pada kata setiap orang danmenyimpulkan bahwa orang swastapun dapat melakukan tindakanpenyalahgunaan wewenang adalah sesat karena hanya menginterpretasikata setiap orang tanpa mengkaitkan secara kontekstual denganmenyalahgunakan wewenang, karena salah satu asas interpretasikontekstual adalah noscitur a sociis;Dalam

perkara a quo berdasarkan pendapat ahli di atas jelasTerdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi a quo tidak dapat didakwa dandituntut dengan Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Bagaimana jika Pasal 3 UndangUndang Tipikor tersebut dikaitkandengan delik penyertaan dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi a quo?

Putusan No. 1704 K/PID.SUS/2016Ad.4.UndangUndang Tipikor yang mendasarkan pada kata setiap orang danmenyimpulkan bahwa orang swastapun dapat melakukan tindakanpenyalahgunaan wewenang adalah sesat karena hanya menginterpretasikata setiap orang tanpa mengkaitkan secara kontekstual dengan menyalahgunakan wewenang, karena salah satu asas interpretasi kontekstualadalah noscitur a sociis;Dalam perkara a quo berdasarkan pendapat ahli di atas jelasTerdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi a quo tidak dapat didakwa

dandituntut dengan Pasal 3 UndangUndang Tipikor, dan dengan demikianunsur ini pun tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi a quo;Bahwa bilamana salah satu unsur saja dalam surat dakwaan tidakterbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan, (Putusan MA.

Bahwa setelah sekian lama pemohon menunggu, ternyata papan tersebutbaru dicabut bulan September 2019 setelah Papan di Cabut tersebut bahwamasih tetap menguasai tersebut.dan juga sempat Novan Basuki Arianto JaksaKasi Pidsus Melaporkan ke Polres Kabupaten Probolinggo bahwa Pemohondilaporkan dan sempat menerima Surat panggilan Nomor S.PgI.483/IX 2019/Satreskrim Bahwa di tujukan dengan Saudara Pemohon Praperadilan bahwasuruh menghadap Briptu Condro Browo di Ruang Unit Tipikor Set ReskrimPolres Probolinggo

Bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwadalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PengadilanNegeri,sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilanbelum seleai, maka permintaan tersebut gugur mengingat perkara atas namaROHMAD telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan berdasarkan putusanNomor 54/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby tanggal 05 Agustus 2019 dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap;6.

Tipikor/2012/PTBNA tanggal 26 November 2012 yang telah menguatkan putusanPengadilan Negeri Idi No. 249/Pid.B/2011/PNIDI tanggal 07 Agustus 2012, PemohonKasasi berkeberatan karena Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan hukum atauHal. 17 dari 25 hal. Put.

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BambangAriyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti :Hal. 25 dari 25 hal.

PUTUSANNo. 2564 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : H.

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis denganHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum ttd./ttd./ H. Surachmin, SH., MH Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MMPaniteraPengganti,ttd.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 09Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015.5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 12Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015.6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 14Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015.7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Banjarmasin : sejaktanggal 13Mei 2015s/d tanggal 11 Juni 2015.8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Banjarmasin : sejaktanggal 12 Juni 2015s/d tanggal Juli 2015.Putusan No.16/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm. Halaman 1 s/d 83Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : AHMAD MUJAHID,SH.SYAMSUL BAHRI,SH.,ABDUL ROHMAN,SH.,RIZALDI NAZARUDDIN,SH.

,Semuanya adalah Advokat /Penasihat Hukum pada kantor Hukum AHMADMUJAHID ZARKASI,SH yang beralamat di Jalan Raya Yudistira No.37 Rt.21Komplek Bumi Pemurus Permai,Kelurahan Pemurus Dalam Kec.banjarmasin SelatanKota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015yang terdaftar dikepaniteraan PN Banjarmasin Nomor 21/PID/2015/PN.Bjm.Pengadilan TIPIKOR tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasintanggal 12 Februari 2015, No.16 / Pid.Sus TPK / 2015

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palangkarayatanggal 30 Mei 2013 Nomor : 18I/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R sejak tanggal30 Mei 2013 s/d. 28 Juni 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juni 2013 Nomor : 18I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL.R sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013;6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 21 Agustus 2013 Nomor: 10PP I/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.PR sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 26September 2013;7.

surat kuasa khusus tanggal 4Juni 2013 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PengadilanNegeri Palangkaraya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 dibawah Nomor : 99/V1I/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.R;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berturutturut:1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan NegeriPalangka Raya tanggal 30 Mei 2013 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ;3.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua dan HakimHakim Anggotatersebut dengan dibantu oleh RUSPELIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh HENDRA, SH.

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013.Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara PerkaraNo.57/Pid. Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Turut Sertamelakukan Korupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, denganAmar Putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa . SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY,S.T.

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 peranTerdakwa melakukan hal tersebut di dalam turut serta melakukanadanya peran atasannya bernama IRFAN RAHARDI dalam perkaraini, dimana pelaku utamanya adalah saksi IRFAN RAHARDI danjuga dana yang di korupsi telah dikembalikan kepada dana secarakeseluruhan kepada negara.Bahwa Penggugat selama di dalam tahanan Penyidik, tahananPenuntut Umum/Kejaksaan Negeri Sangatta dan menjalanihukuman tidak ada pemberhentian sementara dari JabatanPegawai Negeri Sipil di

Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTM= Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e = Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e =Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15012014 ;Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal. 16042014 s.d. tanggal. 15052014;= Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, $.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K.

Pleburan Tengah No.3 A,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;e Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataan terkait barang danjasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasa dan penyelenggaraan lelang dan dilihatfakta yang ada spefikasi bangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;e Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelismengaitkan pada fakta dipersidangan;2. Prof. DR.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidanalegal Login yang secara nyata diatur bahwa terhadap alat yangdigunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dirampas untuknegara,Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut, kamiPenuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim TinggiHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor 290/PID/2019/PT BNApada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk memutuskan :1.

Penunjukan Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan TinggiMakassar tanggal 31 Maret 2020 Nomor 192/PID.SUS/2020/PT MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi danmembantu Majelis Hakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut UmumNomor REG.. PERK.

:eceeeeeeeeeee eens : Rp. 6.000.JUMIAN 00.0... eceecee cece cece eeeeeees : Rp. 151.000,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 13 (tiga belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 13 dari 13 Halaman Permohonan No. 167/Pdt.P/2019/PN Bgl

,M.Hum.Panitera Pengganti,d.t.oNur Afifah, S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNip.19612131 198503 1009Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNAHalaman 13 dari 12 Putusan Nomor 190/PID/2019/PT BNA

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR