Ditemukan 11601 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 26-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 406/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
1.JEFRIZAL alias JEFRI bin ZAINI ANWAR
2.LAMBAS LUMBAN GAOL alias LAMBAS
3.HELMI alias EMI bin SAMSIR
112 — 44
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor 406/Pid.B/2021/PN Sakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwapada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, SuratDakwaan Penuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 24-04-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/G/2012/PHI/PN.BDG
Tanggal 19 September 2012 — KASIM SANTOSO; BEBEN YULIANTO; M. MITAHUDIN; RASTONO; LAWAN ; PT. GLOPAC INDONESIA;
99 — 30
  • Bekasi sesuai dengan apa yang telah didalikan oleh ParaPenggugat, Anjuran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab.Bekasi sewaktu para Penggugat beramairamai mendatangi Dinas TenagaBekasi mengeluarkan anjuran No. 565/3362/HIsyaker/XII/2011 tanggal 23Desember 2011 adalah dalam tekanan, sesuai dengan apa yang telahdilakukannya kepada KOMNAS HAM RI yaitu melakukan penekanan agarmengeluarkan surat apapun yang menguntungkan sepihak ;A..10 Bahwa pelanggaranpelanggaran berat yang telah dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 900/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. REDA PUMP INDONESIA QQ PT. SCHLUMBERGER GEOPHYISCS NUSANTARA
95 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengandemikian, Surat Edaran tersebut mempunyai kedudukan yang kuatdan sebagai buktinya adalah dengan diterbitkannya Surat Edarantersebut pihak Belanda bersedia untuk melakukan renegosiasiterkait ketentuan Pasal 11 ayat (5) tersebut;h Bahwa penekanan dalam sengketa ini adalah pembuktian bahwapenerima bunga yang telah dibayar oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah memenuhi syarat atautidak untuk memperoleh fasilitas P3B Indonesia Belanda denganpertimbangan bahwa perlu
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 15-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 31/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Toyo Siswo Nugroho
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rimbo Bujang
76 — 33
  • Karena antara Penggugat danTergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila bergantinama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawanhukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukankepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu,cenderung Tergugat lebin melakukan suatu penekanan disertal intimidasikepada Pengugat untuk membayar sebagaimana usahanya Penggugatmasih lancar
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 18-08-2009 — Putus : 14-09-2009 — Upload : 05-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2009
Tanggal 14 September 2009 — PRADA LASTRIYONO
91 — 57
  • Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang telahmengabaikan penekanan dari Dantimnya dan tidaksesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan,yaitu. dengan tiba tiba menembak korban yang telahmengakibatkan luka pada tubuh korban di bagian peruttembus ke dada, hal tersebut telah Terdakwa periksasendiri terhadap tubuh korban setelah tertembak danjuga diketahui oleh Saksi yang langsungmemerintahkan agar membawa korban ke Pos VIII Pir 3untuk mendapat perawatan dan pengobatan.BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 01-10-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 1 Oktober 2013 — PT.JAYA READYMIX VS Ir. HERU WIBOWO,SE, DKK
64 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalahbentuk pengulangan yang merupakan penekanan dan penegasan ataskewajiban pemberian Uang Penggantian Hak bagi pekerja/oburuh yangmengundurkan diri atas kKemauan sendiri.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-10-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 19-02-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 572/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
1.AGUS SUHERI Alias AGUS
2.HERMAN Alias HERMAN
93 — 33
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan 2 (dua) orang lakilaki yang bernama AGUS SUHERI AliasAGUS dan HERMAN
Pengadilan PN BALE BANDUNG
Register : 27-09-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 183/Pdt.G/2016/PN Blb
Tanggal 22 Februari 2017 —
65 — 7
  • Bahwa berawal dari adanya penekanan yang berlebihan dari bagiantagih Tergugat Rekonpensi, sehingga atas tekanan tersebutmengakibatkan beban pikiran bagi Penggugat Rekonpensi dalammenjalankan usahanya, oleh karena atas kejadian tersebut, konsentrasidan semangat Penggugat Rekonpensi berkurang dari biasanya.b.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-09-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 373/Pid.Sus/2015/PN.TBT
Tanggal 25 September 2015 — ASTINA Alias TINA
35 — 5
  • Yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SURIANI, SH
Terdakwa:
SOFIANSYAH alias PIYAN
47 — 39
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahHalaman 20 dari 31 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Srhadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan lakilaki
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 236/PID/2020/PT SMR
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DINASTO CAHYO OETOMO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HENDRO SETIAWAN Als HENDRO Bin M YUSNI THAMRIN Diwakili Oleh : Nunung Tri Sulistiawati, S.H.,M.H
95 — 50
  • Keterangan saksisaksi tersebut didasarkan padaHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 236/PID/2020/PT SMRketerangan 5 (lima) orang yang ditangkap sebelumnya yaituINDRA LESMANA Alias HENDRA, RIZAL Alias ENTENG, IKRAM,ADNAN Alias DENAN, dan WAHYU FEBRIYANTO Alias YUDI,yang ternyata dalam persidangan menyatakan merekamengalami penekanan dan atau dibujuk untuk memberikanketerangan yang memberatkan Pembanding, yang ujungnyaketika diperiksa dalam persidangan, kelima orang tersebutmenerangkan sebaliknya;Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan
    sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)
    Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 105/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 3 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : SUMARNI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Cabang Pembantu Peunayong
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL Banda Aceh
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN PROPINSI ACEH
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAFRUDDIN
78 — 20
  • penjabat BRI yang berwenang sesuai dengan ketentuanyang berlaku di BRI.Dan juga pada angka 7 mengenai keberadaan pasal 1266 KUPPerdata.Bahwa setelah terjadi perdebatan dan penolakan Penggugat atasBerita Acara tersebut, Tergugat tetap memaksakan kehendaknya agarPenggugat menandatangani Berita Acara tersebut dan apalagi saat ituPenggugat II selaku suami Penggugat tidak ada dan Penggugat tidakdiberi kesempatan/waktu untuk berpikir dan bertanya/berdiskusi padapihak lain.Bahwa setelah melalui proses penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 442/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
REZA AULIA HABIB Alias REZA
33 — 12
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 442/Pid.B/2019/PN SrhAd.2.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-11-2017 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2051/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 April 2018 — Penuntut Umum:
Aci.E, SH
Terdakwa:
HERMAN
26 — 6
  • Brtpaksaan, Terdakwa bebas menjawab, tidak ada penekanan atau arahan,Terdakwa menjawab seperti yang dituangkan di BAP; Bahwa setelah itu Terdakwa membaca sendiri BAP nya didampingiPenasihat Hukum sebanyak 3 orang, kKemudian BAP ditandatangani dandicap jempol, juga ditandatangani oleh Penasihat Hukum dan Penyidik,tanpa ada paksaan; Bahwa saksi memeriksa Terdakwa yang kedua. sedangkan yangpertama yang memeriksa adalah saksi Budi Hidayat, saksi hanyamemeriksa dalam hubungan Terdakwa dengan saksi ELFIKAR
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 05-04-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 484/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 26 Januari 2017 — YUDI SERVA Bin RUSLI
30 — 17
  • diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1 Unsur barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalahmanusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuniut umum, oleh karena itu penekanan
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 07-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-05-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 703/Pdt.G/2016/PA.SUB
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 7
  • ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Halaman 24 dari 30 : Putusan nomor : 0703/Pdt.G/2016/PA.SubMenimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
FANDO CENDIASRIZAL Bin JUL SRIZAL
22 — 18
  • Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telan melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 612/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
Aulia Rahman Sipayung Alias Aulia
46 — 26
  • Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Aulia Rahman Sipayung alias Aulia
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 04-03-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 56/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 2 April 2015 — PAULUS TRI HARTONO bin DARJO
40 — 4
  • Unsur Barangsiapa :oP)Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaanidentitasnya pada sidang pertama