Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahap sejak tanggal 09 Oktober 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015;9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tahapll sejak tanggal 08 Nopember 2015 s/d tanggal 07 Desember 2015;Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumwalaupun haknya telah diberitahukan akan tetapi terdakwa menerangkan akanmenghadapi perkara ini sendiri;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca :1.

Nomor193/Tipikor/V/2016/PN.Kdi., tanggal 18 Mei 2016;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKendari tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10Mei 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomor Reg.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal20 Juni 2016 oleh kami DJUMALI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari sebagai Ketua Majelis,DANIEL PALITTIN, S.H., M.H., dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

2013sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;e Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei2013;e Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengantanggal 06 Juni 2013;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri jantho sejak tanggal 07Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh sejaktanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;e Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013 ;Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :Darwis, SH., dan Nya Muslima N, SH., Advokat pada Kantor Hukum Darwis, SH &Associates di Jalan T.

PUTUSANNomor : 21/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.

R, tanggal 14 Agustus 2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tentang Penetapan Hari Sidang ;e Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Juli 2013, Nomor : 241

/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PI.R tentang Penetapan penahanan atas diriterdakwa ;e Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, tanggal 19 September 2013, Nomor : 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.

Tipikor Semarang, tanggal 17 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------

l.02/HK/MSJ/2013 tanggal 28 Februari 2013, pada tanggal 16Desember 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orangtelah terpenuhi ;Ad. 2 Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(yang selanjutnya disebut UU Tipikor

Indriyanto Seno Adji, SH., MHmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delikumum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikoradalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karenaitu menyalahgunakanwewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentumenyalahgunakan kewenangan.

kewenangan diskresioner (vrijsoestuur, Ermessen) untukmelaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnyadengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yangtidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaanterikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kKewenangan untukmemutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap normanormatersamar (vage norman) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).Menimbang, bahwa UndangUndang Tipikor

Dengandemikian maka pengertian melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalampenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor baik secara formil maupun materiil masihtetap dapat diberlakukan dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebihdititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yangtertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undangundang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yangtingkatannya lebih rendah

rupiah) yang merupakan kelebihan pencairan dana yangmelampaui pagu DPPA SKPD, Majelis hakim sependapat dan meyakinikebenarannya, kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena telahdigunakannya kelebihan dana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenMesuji tahun Anggaran 2013 di luar maksud penggunaan dana tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 5 Unsur Uang PenggantiMenimbang bahwadi dalam pasal 18 UU Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju : ditahan dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari2016;3.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Bulan Juli 2011 Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat melaui DinasPU Prop. Sulawesi Barat membangun Bendungan di Daerah Kecamatan BambairaKab.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanperbuatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

dibidang Hukum Pidana dan Hukum AcaraPidana;Bahwa surat dakwaan memiliki posisi yang sangat sentral;Bahwa surat dakwaan adalah menjadi dasar untuk pemeriksaan suatu perkarapidana, menjadi dasar untuk tuntutan, menjadi dasar untuk pembelaan danmenjadi dasar bagi hakim untuk putusannya;Bahwa surat dakwaan tidak boleh dibuat asalasalan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143(2) KUHAP surat dakwaan harusditandatangani serta harus memuat uraian secara cermat jelas dan lengkap;Bahwa pasal 2 UndangUndang Tipikor

Sedangkan pasal 3 berkenaan dengan penyalahgunaanwewenang;Bahwa seseorang dianggap telah melakukan delik dengan syarat harusmemiliki mensrea/niat yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa;Bahwa dengan tujuan maksudnya: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaandengan keinsyafan secara pasti, kesengajaan dengan keinsyafan/kemungkinan;Bahwa sengaja berarti dikehendaki dan dimengerti;Bahwa kesalahan terdiri dari : Dolus/sengaja dan Culfa/kelalaian;Bahwa bisakah seseorang didalam UU Tipikor dihukum karena

PUTUSANNo. 06/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiYogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPeradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir LILIK KARNAEN, MT. bin BUDIDARMA.;Tempat lahir : Banten ;Umur atau tanggal lahir : 56tahun/8 Mei 1957;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia.

. ; Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 12Nopember 2013; Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 1 Nopember 2013sampai dengan 30 Nopember 2013. ; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 01 Desember 2013 sampaidengan tanggal 29 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2014 sampaidengan 28 Februari 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakartasejak tanggal 01 Maret sampai dengan 30 Maret 2014 ; Hakim Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 8 April 2014 Nomor: No: 06/ TIPIKOR/ 2014/ PTYtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;2, Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal 05 Maret 2014, Nomor No. 24/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;ds Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.

Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengantanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan di Lapas kelas IIA Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengandilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;2. Perpanjangan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30Oktober 2012;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;4.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Januari 2013sampai dengan tanggal 08 Februari 2013;Hal. 1 dari 62 hal. Put. Nomor 1157 K/Pid.Sus/20136. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal09 April 2013;7.

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBanjarmasin berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding,tertanggal 4 Juli 2018 yang pada intinya keberatan dengan tidak adanya uangpengganti sebesar Rp. 211.159.443,73 (dua ratus sebelas juta seratus limapuluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tiga rupiah)Subsidiair 1 (satu) tahun penjara, dalam Amar Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yangdituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 4 juli 2018 , Majelis Hakimtingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan dengan benar berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwaalasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memoribandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusanPengadilan Tipikor

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikandi atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentangterbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Juni 2018,Nomor : 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., sudah tepat dan benar, sehingga dapatdipertahankan, namun demikian mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkanHalaman 45 dari 57 Putusan Nomor 6/PID.SUSPK/2018/PT.BJMkepada terdakwa Pengadilan Tinggi

Hakim Tinggi dan HadiSutjipto.S.H.M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin tanggal 4 Juli 2018, Nomor : 6/PID.SUSTPK/2018/PT.BUM.

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd) berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012sampai dengan tahun 2013, bertempat

di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

Buton Nomor:1113/KEPDIKMUDOA/BTN/X/2012 tanggal 22Oktober 2012 (yang penuntutannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsd)berdasarkan putusan PN.TPK Nomor:29/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Kdi Tanggal 01 September 2016), Pada hari SeninTanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan dengan bulanNopember tahun 2013 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012Halaman 17/102 Putusan No. 17/ Pid

Kadisampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 2 Lasalimu Selatan DesaAmbuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Propinsi SulawesiTenggara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pada PengadilanNegeri Kendari di Kendari, yang berwenang memeriksa dan memutus perkaratindak pidana korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkandiri

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari ini Senin tanggal 10 Juli 2017, Hakim Ketua tersebut didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari serta dihadiri oleh BASRI BACO, S.H.

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
• Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Nomor: 146/Pdt.G/2022/PN.Srg, tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai tuntutan kerugian Immateriil dari gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

Membebankan Terdakwa dan Terdakwa Il membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor : 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yayan Yandi Bin Tatangtersebut ;Hal. 25 dari 42 hal.

Yayan Yandi BinTatang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR/2014/PT.PLG. tanggal 13 Maret 2014yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang Nomor 23/PIDSUS/2013/PN.PLG. tanggal 24 Oktober 2013,untuk kKemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar

Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor 02/TIPIKOR

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammengambil putusannya tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PTBNA., telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidakHalaman 34 dari 39 hal. Put.

./2016cermat dan teliti memperhatikan serta menelaah faktafakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga putusannyatidak sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan bagi Para PemohonKasasisemula Para Penggugat/Para Pembanding;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh dalam putusan tanggal 24 +#2Februari 2016, Nomor7/PDT/2016/PT.BNA., yang menguatkan putusan Judex Facti PengadilanNegeri Bireuen tanggal 2 September 2015 Nomor 17/Pdt.G/

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/TipikorBanda Aceh tanggal 24 Februari 2016, Nomor 7/PDT/2016/PT.BNA., yangmenguatkan putusan Hakim tingkat pertama Judex Facti Pengadilan NegeriBireuen dalam putusannya tanggal 2 September 2015, Nomor17/Pdt.G/2014/PN.Bir., haruslah dibatalkan, oleh karena dalam keduaputusan Judex Facti tersebut, baik Judex Facti Pengadilan Negeri Bireuenmaupun Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, telah salahdalam menerapkan hukum;Menimbang,

tanggal 2 Oktober 2015;Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29 September 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 29Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengantanggal 24 Mei 2016;12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;13.

PUTUSANNomor. 2188 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : INSERI, SE BIN DAHRI ;tempat lahir : Tanjung Sakti Lahat ;umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 10 November 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan STM Tiara No. 17 Blok B Rt. 12 Rw.04 Kelurahan Bandar Agung, KecamatanLahat ;agama : Islam ;pekerjaan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;34 Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Palembang No. 12/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 14Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012,Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG, yang dimintakan

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;46HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH. ttd./ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,MHum. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor

) Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulumempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" padaunsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan

Unsur "Setiap Orang"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimanadisebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangkapenerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiaptiaporang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampubertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Unsur Secara Melawan Hukum"Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Namun berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawanhukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat.

(fotokopi sesuai dengan asili) ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Ambon, Putusan Tipikor, Nomor 07 / Pid.sus / TPK/ 2013 / PN. Amb, Tanggal 25 Mei 2015.

(Fotokopisesual dengan fotokopi) ; Contoh :1.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 ; 2.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,Tetapi sebelum Berlakunya Peraturan PemerintahNomor 11 tahun 2017 ;3.Keptusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelahberlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014,

(Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku TengahNomor 800/224 Perihal Permintaan NamaNama ASNyang terlibat TIPIKOR, 24 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan asli);Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 182/242 Perihal Permintaan Putusan, Tanggal03 Mei 2019.

PRINT 1557/N.1.10/ Ft.1/ 09/2012 sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 05 Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d 03November 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal24 Oktober 2012 No. 27/Pen.Pid.Sus/2012/P.TipikorBNA, sejak tanggal04 November 2012 s/d 02 Januari 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal18 Desember 2012 No. 554/Pen.Pid

/2012/PT.BNA, sejak tanggal 03Januari 2013 s/d 01 Februari 2013 ;6 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtanggal 22 Januari 2013 No. 41/Pen.Pid/2013/PT.BNA, sejak tanggal 02Februari 2013 s/d 03 Maret 2013 ;Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : H.Burhanuddin, S.H..MH., dari Kantor Advokat HBURHANUDDIN, SH.

Sebagai Hakim Anggota I dan HAMIDIDJAMIL, SH., Hakim Ad Hoc TIPIKOR/Anggota II, dan putusan mana diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2013 olehMajelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MUHARIRSYAH, SH. sebagai PaniteraPengganti. Dihadiri oleh NILAWATI, SH., MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.94Hakim Anggota I Hakim Ketua Majelisd.t.o d.t.oABU HANIFAH, SH., MH. H.

Untuk salinan yang samaPengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehPanitera,ANWAR, SHNIP. 196304241982031002 Halaman 95 dari 95 halaman Putusan No.27/Pid.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA

sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal28 Mei 2013Diperpanjang oleh Pununtut Umum sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengantanggal 7 Juli 2013 .Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 08 Juli 2013sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013Perpanjang ke 2 Ketua Pengadilan negeri Cibadak sejak tanggal 07 Agustus2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22September 2013.Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 23September 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013.Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 23Oktober 2013 sampai dengan tanggal21 Nopember 2013Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampaidengan tanggal 14 Desember 2013 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 15 Desember2013 sampai dengan Tanggal12 Februari 2014 ;Diperpanjang I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sejaktanggal13

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu temp at lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan N egara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukandengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mendapatkandana bantuan Hibah untuk program pembangunan prasarana dan sarana olahragarenovasi

Sukabumiatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerabhukum Pengadilan Tipikor Propinsi Jawa Barat, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalabgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Pada tahun 2011 pemerintab Kabupaten Sukabumi telah mendapatkan danabantuan Hibah untuk