Ditemukan 907 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : timur tamur tiur tur timor tour tumur tmlr
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1669 — 1230
  • WIRAHADI.Sepengetahuan saksi, draf SK tersebut sudah dikomunikasilangsung oleh Pak SUJOKO dengan Pak Sekjen, dan siapuntuk dicetak dan ditandatangani oleh Pak Sekjen.Untuk penilaian ke tiga besar tersebut merupakan hakprerogative dari Sekjen sehingga setelan Pak Sekjen memilihMUAFAQ WIRAHADI, maka segera ditindaklajuti denganmencetak, dan membuat SK lalu kemudian dilantik sekitarbulan Januari.Yang melantik MUAFAQ WIRAHADI adalah saksi sendiri atasperintah dari pak Sekjen, yang melantik seharusnya KakanwilJawa Tmur
    Saksi membenarkan pernah menjadi kepala kantor wilayahMenag Jawa Tmur. Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa sama sekali.7. Saksi ABDURAHMAN MASUD, tempat lahir di Kudus, tanggal lahir 16April 1960, jenis kelamin Lakilaki, kKebangsaan Indonesia, alamat (KTP)JI.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
484 — 766
  • Sumatera Tmur Energi yang direkturny juga dijabat oleh YusrizalAndayani ditrasfer lagi kepada anak perusahan anak perusahan PT. BLJ yangdidirikan sesuai dengan RUPS dan RUPSLB tanggal 29 Mei 2012 dan RUPStanggal 18 Mei 2013 sebagai berikut :1. Pada tanggal 21 September 2012 ditransferkan ke PT. BUMI LAKSAMANAJAYA BENGKALIS Agro sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah);2. Pada tanggal 21 September 2012 ditransferkan ke PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
231 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .537.726.571,00(tujuh milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu riburupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Tmur
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
203 — 50
  • Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debiturtelah siap dilokasi provek, pekerjaan belum dapat dilakukan karenaDebitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkanpada bagian Permasalahan MAK ini), saksi menerangkan bahwa pihakBank DKI yang melakukan site visitke Proyek Pembangunan BandaraTanah Grogot Kalimantan Tmur pada tanggal 17 November 2011 terdiridari Unit GKK yaitu Dulles Tampubolon, terdakwa Hendri kartika Andridan Ridwan Faisal, sedangkan dari Unit GMRK yaitu Budi Pudjijono
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
496 — 341
  • Saksi juga tidak pernah membaca atau mengetahui suratpernyataan dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) tertanggal19 Mei 2014 ;Bahwa saksi selaku Kabid Pelayanan Publik BULOG Divre Jawa Tmur telahmenerima Surat Perintah Kepala Perum BULOG Divre Jawa Timur Nomor : SP1329/1/13030/11/2014 tanggal 5 November 2014 Tentang Pejabat PemeriksaanDugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
168 — 304
  • Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan TergugatXIl,XIll serta TergugatXI telah ditemukan fakta hukum tentang kebenaranpertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor253.K/TUN/2014, tanggal 17 Juli 2014;Bahwa objek tanah yang menjadi milik Tergugat IX, X, XI berdasarkanpeninjauan yang dilakukan TergugatXll, XIIl serta TergugatXI adalahsebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun PT Hari Sawit Jaya; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/kebun Masyarakat; Sebelah Tmur
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

242 — 58
  • I adalahsebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun PT Hari Sawit Jaya; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/kebun Masyarakat; Sebelah Tmur berbatas dengan tanah/kebun PT Hari Sawit Jaya; Sebelah Barat berbatas dengan tanah/kebun PT Lingga Tiga Sawit;Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melaluiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492K/Sip/1970 dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 582K/Sip/1973, yang menyatakan : bentukbentuk petitum yang tidak jelas yaitu antara