Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 871/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
5041 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be timed in the Contracting State ini whichit arises and according to the law of that state, but if therecipient is the Beneficial Owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the gross amountof the interest;Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
Register : 24-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PONTIANAK Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ptk
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
204
  • Musthafa As Sibai, halaman 100, yang diambil alihsebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:aeS ley AVS dash Aaa ye AL Lalse EN eilly Gd Qe atts Aya g HN shall Glesl) Oa ala Ug ALG g! GLS Noy G1 550) AR lal GS Lage y Gund liie Ga Elia) 2 yaYsapg Aled af Uy Logie dally US Crags atl Dd Gas gil Cede on Aaa SI a Deal at GIWRN, Lis abl) deeArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akanHal. 35 dari 38 Hal. Putusan.
Register : 28-06-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Bkn
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
246
  • sangat sedih dengan perceraian ini,sedangkan Penggugat rekonvensi masih menginginkan untuk melanjutkanrumah tangga dengan Tergugat rekonvensi dan masih menyanyanginya;Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi uangmutah tersebut sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa nafkah istri adalah kewajiban seorang suamiterhadap istrinya secara patut dan sesuai kemampuannya sebagai ketentuanayat 233 surat alBagarah yang berbunyi sebagai berikut :Lgatug V Suds CalS$ V Os shall
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
3728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
Register : 04-03-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN. Pbl
Tanggal 6 September 2017 — Y S LIM TRADING COMPANY PTE. LTD. (Penggugat) Lawan PT. SOUTHERN MARINE PRODUCTS (Tergugat)
15147
  • This agreement shall be construed in accordance wth the law ofSingapore and all disputes arising out of or in cennection wth theagreement shal be finally settled under the Rules of Arbitration ofSingapore International Centre (SIAC) by one arbitrator appointed inaccordance wth the arbitration rules of the SIAC.Artinya/Terjemahannya :Kesepakatan ini diterangkan sesuai dengan hukum Singapura dansemua perselisihan yang timbul sehubungan dengan peranjian ini akandiselesaikan secara final dibawah aturan
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
18665 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika, menyebutkan: Business profits ofa resident of one of the Contracting States shall be exempt from taxby the other Contracting State unless such resident carries onbusiness in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 992/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Register : 02-06-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Utj
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1913
  • telahditetapbkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Aqila Ayundabinti Rudi Hendra Gunawan, lahir pada tanggal 11 Februari 2016, sementaradengan perceraian ini antara Penggugat Relonvensi dan TergugatRekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagaisSuami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demi kemaslahatan anak danuntuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child shall
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State iniwhich it arises and according to the law of that state, butif the recipient is the beneficial owner of the interest thetax so charged shall not exceed 10 per cent of the gossamount of the interest.Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakanpajak atas penghasilan bunga tersebut.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Pasal 11 P3B IndonesiaBelanda mengatur mengenaipemajakan atas penghasilan bunga, yang redaksinya berbunyisebagai berikut:a.Interest arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contracting State may be taxed in that other state;However, subject to the provisions of paragraph 3, such interestmay also be tmed in the Contracting State ini which it arises andaccording to the law of that state, but if the recipient is thebeneficial owner of the interest the tax so charged shall
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
11611499
  • Loan Agreement :The Lender by way of one or more advances shall make a single loan to theBorrower in an amount not to exceed US$35,608, 100 (ThirtyFive Million SixHundred Eight Thousand One Hundred United States Dollars) (theCommitment Amount) subject to the terms and conditions hereof (eachsuch advance, an Advance and all such Advances, the Loan). Theamount of each Advance will be set forth on the Repayment Schedule(defined in Section 2.1 below) for such Advance.
    The Advances shall bedisbursed by the Lender by way of fund transfer into such bank account ofthe Borrower as the Borrower shall designate in writing to the Lender.
    TheLenders obligation to make any Advances under this Agreement shall expireon the date ninety (90) days after the date of this Agreement.Teriemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Kreditur / Pemberi Pinjaman melalui pencairan dana pinjaman yang dapatdilakukan dalam satu kali atau lebih akan menyediakan satu fasilitaspinjaman kepada Debitur dengan jumlah tidak lebih dari US$35.608.100(Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Seratus Dollar AmerikaSerikat) (Jumlah Komitmen) dengan
    Bank Pembangunan DaerahSumatera Selatan Dan Bangka Belitung shall execute, sign and/or deliver,as applicable, the following documents for the purpose of security for suchsums in form and substance satisfactory to the Lender and prior todisbursement of the First Advance (Security Documents and, together withthis Agreement, the Loan Documents):a) fiduciary transfer over moveable assets covering the Equipment;b) fiduciary assignment over insurance proceeds covering the insurance ofthe Equipments;c)
Register : 17-09-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5398/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 25 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
5736
  • Musthafa As Sibai, halaman 100, yangberbunyi :ct OEY peSohey YSY Aah ayy pe Ge dllad Lele Ej, GEAN ae ag Ayes jl Shall glAan 9 UAE Dall e585 oh pl) Gyo ail Leal gl GIS yaad 1 jul Nae Glau GS Lege y Geet lie Gu Leia!
Putus : 22-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 22 Juni 2017 — RUBIANTO, Dkk lawan PT. DINAMIKA KARYA UTAMA
25075
  • Dalam Pasal 19 ayat 2 alinea 1 Perjanjian Distribusimenyatakan sebagai berikut :In the event of any dispute among the parties in relation to, or inconnection wth this agreement or a breach hereof which cannot besettled amicably shall be finally settled by arbitration to be conducted inthe English language and to be held in Jakarta under the Rules ofArbitration of the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI IndonesianNational Board of Arbitration) in respect of such dispute by a panelcomprised of
Putus : 11-07-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159/B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Juli 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ; PT. DYNO NOBEL INDONESIA,
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dyno Nobel Indonesia herein referredto. as "Contractor" and who shall perform theServices describbed in the Agreement;F.19.Bahwa berdasarkan bukti Services Agreement Nomor:BH9913900mi tersebut telah jelas PT. Newmont NusaHal. 29 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/2010Tenggara melakukan perjanjian dengan perusahaanJoint Operasi dengan nama PT. Dyno NobelIndonesia/PT.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INTI EVERSPRING INDONESIA
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam service agreement hal tersebuttidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article 2disebutkan adviser shall provide and render it Services... Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yangakan dikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.
Register : 01-07-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 September 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. SURYA SEJAHTERA OTOMOTIF
4918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbanganhukum Judex facti perkara a quo yang menyatakan, Bahwa dengan demikianMajelis berkesimpulan tidak dapat meyakini kebenaran penetapan nilai pabeanyang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding NomorKEP4077/KPU.01/2008 tanggal 29 Agustus 2008 dengan alasan sebagaiberikut:a.Bahwa Article 17 WTO Agreement on Customs Valuation menyatakanbahwa Nothing in this Agreement shall
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1158/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • However, subject to the provisions of paragraph 3, suchinterest may also be tmed in the Contracting State ini whichit arises and according to the law of that state, but if therecipient is the beneficial owner of the interest the tax socharged shall not exceed 10 per cent of the goss amount ofthe interest;Huruf a, mengatur bahwa tempat kedudukan penerimapenghasilan bunga (negara domisili) dapat mengenakan pajakatas penghasilan bunga tersebut.
Putus : 28-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — 1. PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING, DK VS AIDIL FITRI, DKK
13287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MARKING : N/M;12 DELIVERY TERMSThe Sellers shall arranges shipment by air cargo under the expense of the Buyer;13. SHIPMENT:Mid September 2006 not later than end September 2006;14. PAYMENT:By Telegraphic Transfer upon the receipt of cargo by the air cargo agent atSoekarnoHatta Cargo Warehouse;15. TITLE:The title of ownership will remain with the Seller until the goods have beenpaid in full by the Buyer;16.
Register : 25-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Prob
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
281
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall