ratus enam puluh tigarupiah enam puluh empat sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu, sesuai Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR0390/PW.06/5/2013 tanggal07 Februari 2013 Perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Jaringan LampuJalan Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi BengkuluTahun 2007 2009.19coreee Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang No. 31 tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana 9n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nner nSUBSIDAIR :Siatetatatatatate Bahwa terdakwa H.D.

MADIAN, M.Si. bin SAIUN dari Pasal 2 Ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa Ir.

Menyatakan Terdakwa IWAN SUHERMAWAN BIN E.SUHENDAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yangdilakukan secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RINomor.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor.20 Tahun 2001 tentang

M.Kes sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa dr.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas nyatanyata dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara lebih kurang sebesar Rp.10.024.027.315,7 (sepuluhmilyar dua puluh empat juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah koma tujuhsen).Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dandiancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)ke1 K.U.H.Pidana jo pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana.ATAUKE DUABahwa ia terdakwa H.

Tambak Asri XXV 26, Kelurahan MoroKrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya telah memenuhiunsurunsur delik yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Drs. H.

CHOLIL, M.Kes tersebut di atas melanggarketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa drg. CHOLIL, M.Kes selaku Direktur Rumah SakitBrigjend. H.

2.317.870.000,00(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%) Rp 42.147.364,00Jumlah Pelunasan Rp 67.371.939,00Rp 51.520.647,00Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Rp 49.675.505,00 Uang Muka Kerja Rp 210.715.455,00(20%) Rp 2.107.154.545,00 Angsuran Pertama Rp 1.358.505.240,00(42,63%) Rp 748.649 .305,00 Angsuran Kedua(76 ,23%) Angsuran Ketiga(terakhir 100%)Jumlah PPnJumlah Pelunasan BersihPekerjaan yang dilaksanakan (64,47%)Jumlah Kerugian Keuangan Negara yangPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang NomorTahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang Undang NomorTahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana ;SubsidairBahwa ia Terdakwa H.T.

Fattolo Kecamatan BulaKabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2016 Nomor : SRSR135/PW25/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 dari Badan PengawasanHalaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Malukuyaitu sejumlahRp. 384.229.000, (tiga ratus delapan puluh empatjuta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIRBahwa la terdakwa ABDULAH REFRA alias DULA selaku Penjabat KepalaPemerintah Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula KabupatenSeram Bagian Timur pada bulan September tahun 2016 sampai denganbulan Maret tahun 2017 atau setidaktidaknya

S.Sos Bin Karingudu dengan Sdr.SoetrisnoAlias Tris Bin Misdi untuk kepentingan Pribadi masingmasing.Bahwa akibat dari perouatan Terdakwa RAHMANSYALH, S.Sos BinKaringudu dan Sdr.Soetrisno Alias Tris Bin Misdi (Penuntutan Terpisah) Negara/ Pemerintah Kabupaten Donggala mengalami kerugian sebesar Rp.631.519.022, ( Enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribudua puluh duarupiah ) atau setidaktidakn ya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa la Terdakwa RAHMANSYAH, S.Sos Bin Karingudu selakuKuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.Donggala, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Donggala No :188.45/0173/DPPKAD, Tanggal 14 Februari2012, Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenDonggala bersamasama dengan Sdr.Soetrisno

TANABin LAHASANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primairtersebut;3: Menyatakan Terdakwa Ir. ALIM BAHRI L.

;Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;Telah mendengar saksisaksi, Ahli dan Terdakwa ; Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1Menyatakan terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIMSAMANHUDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan diLP Kelas I Kedungpane

RAJAWALI PRIMA UTAMA ; 116Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta hukum tersebut diatas terhadap dakwaan Penuntut Umum, untuk menentukanapakah terdakwa CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI terbukti atautidak terbukti bersalah melakukan salah tindak pidana Korupsi yang didakwaan olehPenuntut Umum tersebut ; Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansebagai berikut : PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

PT Titanium Property a. 30 Desember 2014 Rp 38.000.000.000,00 b. 12 Oktober 2015 Rp 2.400.000.000,00 c. 25 Agustus 2016 Rp 2.127.008.400,00 d. 31 Maret 2017 Rp 1.300.000.000,00 d. 31 Agustus 2018 Rp 200.000.000,00 Rp 44.027.008.400,00 Rp 164.727.008.399,35 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

memeriksadengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan suratsuratyang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Agustus 2021 Nomor18/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst serta dengan memperhatikan Memori Bandingdan Kontra Memori Banding tersebut, memberikan pertimbanganpertimbangansebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana:KESATUPrimatr :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MH yaitu penyidik pada kejaksaan negeri Dolok Sanggultanggal 18 Desember 2015.Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi dan ahli sertaketerangan terdakwa serta adanya barang bukti surat maka selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telahmendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitasyaitu :PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah menjadi dengan UU RINo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1e KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dalambentuk subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair penuntut umum, apabila dakwaan primair dapatdibuktikan maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan begitusebaliknya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa oleh penuntutumum didakwa melanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Halaman 92Putusan No.92/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KeleKUHPidana yang unsurunsur nya sebagai berikut :Setiap orang;2.

., M.Si. tidak terobukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dr.

undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 (Satu) KUHP;Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

. : PDS05 /DENPA /07/ 2015yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriDenpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :Menyatakan terdakwa I WAYAN PAGEH,SE,MMterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI. Nomor : 31Tahun 1999 jo.

pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluhtahun)dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 adalah tentang pidana tambahan,yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa unsurunsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi;4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara;5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukandan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatuunsurunsur tersebut dihubungkan

Rio Sumalauda diperoleh Hasil Penghitungan Kerugian Negarasebesar Rp. 122.612.500,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus DuaBelas Ribu Lima Ratus Rupiah).Perbuatan Terdakwa Ujang Supriadi Bin Nasihin diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

dipersidanganterdakwa mampu menjawab secara jelas dan lancar semua pertanyaan MajelisHakim dan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalahorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga unsur setiap orang telah terpenuhidalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telahterpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perludipertimbangkan unsurunsur berikutnya;Ad.2.Secara melawan HukumMenimbang, bahwa Unsur melawan hukum pada Ketentuan Pasal

2 Ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut mengharuskan pembuktian unsur melawan hukumformil dan melawan hukum materiil sebagaimana dalam penjelasannya.

,Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatasmengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang Rp.12.001.054.429, atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana hasilperhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam suratnomor : SR2668/PWIV5/2011 tanggal 14 Juni 2011Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor25231 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;7 Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang

Pasal25318 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, ~~ TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danmerupakan pasal yang dapat berdiri sendiri, sehingga karenanya merupakanpasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaituunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah,dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana, sesuai dengandakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.

No. 610 K/Pid.Sus/2015Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo.

belum dipulinkan/ belum dikembalikan keKas Daerah tersisa sebesar Rp. 271.950.000,00(Rp.499.955.000,00 dikurang Rp228.005.000,00) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh PenuntutUmum ke persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :e Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Apabila unsurunsur pasal dalamdakwaan Primair semuanya terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan, sebaliknya apabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair