Ditemukan 11260 data
118 — 75
.- Tanggal 20 Januari 2011 nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40.- berlaku sampai tanggal 19 Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung.30. Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA-10.- Tanggal 20 Januari 2011 nama Kapal Simba II berlaku sampai dengan 19 Januari 2012. Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kota Agung. 31.
Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba IIRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
Tanggal 20 Januari 2011 namapemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal : Simba ITRegister Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19 Januari2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KotaAgung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
Tanggal 20 Januari 2011nama pemilik Husnan, Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus nama kapal :Simba II Register Pas Kapal nomor 620 / S.40. berlaku sampai tanggal 19Januari 2012 . Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kota Agung.Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/2/KPL.KTA10.
86 — 31
Penerbitan Sertifikat dapat dikatakan bahwaPENGGUGAT telah salah menentukan Kompetensi Absolute Pengadilanyang berwenang memeriksa Gugatan PENGGUGAT dikarenakan bilayang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana55Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam PutusanNomor 620
Tanggal29 Maret 1979 No.42/III/1979, bidang tanah sertipikat Hak MilikNo.166/Duri tersebut beralih kepada LEMBANA ALI, terdaftartanggal 1 Oktober 1979.762) Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1980, sesuai catatan pada bukutanah sertipikat Hak Milik No.166/Duri telah dipisahpisah atasnama sendiri menjadi :SHM No.537/Duri Gambar Situasi No.620/3044/1979 seluas 58M2SHM No.538/Duri Gambar Situasi No.621/8045/1979 seluas208 M2SHM No.539/Duri Gambar Situasi No.622/3046/1979 seluas264 M2SHM No.540/Duri Gambar
108 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamatdi mana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari PeradilanUmum melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 620
Turut Tergugat;Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkarapada peradilan umum pada permohonan Penggugat menyatakan segaladokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara ini adalah mengandung cacat hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umummelainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 620
SUWANDY HADISURJA
Tergugat:
HELDA WATI SALIM
58 — 28
KAJOorangtua TERGUGAT dan TERGUGAT II) dibuktikan dengansejumlah undangan mediasi sebagai berikut:Surat Panggilan No. 04/073.55/Tib/86 tanggal 2 Januari 1987;Surat Panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1733/0733.55 tanggal31 Oktober 1990;Surat Panggilan No. 1882/073.55 tanggal21 November 1990;Surat Panggilan No. 620/073.55 tanggal 17 Mei 1991;Surat Undangan No. 793/1.711 tanggal9 Juli 1998;Surat Undangan No. 833/1.711 tanggal 20 Juli 1998;Surat Undangan No. 860/1.711
Brt.910.Surat panggilan No. 1635/073.55 tanggal17 Oktober 1990, bertanda P10A;11.Surat jawaban tanggal 23 Oktober 1990 atas surat Walikota Jakarta 8arattanggal17 Oktober 1990, bertanda P108;12.Surat panggilan No. 1733/073.55 tanggal31 Oktober 1990, bertanda P10C;13.Surat panggilan No. 1882/073.55 tanggal 21 November 1990, bertanda P100;14.Surat panggilan No. 620/073.55 tanggal17 Mei 1990, bertanda P10E;15.Surat undangan kepada Leo Burhan tertanggal9 Juli 1998, bertanda P10F;16.Surat undangan No.
26 — 12
4aab5e53cc0318d27 657 692fdaaa74 68 45d79b64e8 594cb83c7779935658bde6219ee010273710cadde7 22d95607d4767e07e2d30eaf7712838c058525c6e573c78 42dd7 3cf 3d271 fdb4dc9 754979158 fbda997079988 406940b9 420d857753d2a58135304f9b8cl1d4cal181dcll6acde5a262976e74aec0 89d00aldf0a3f2c8bd2df6bfe662e01led1249280000000049454e44ac426082rtlchfcslafOafs24 ltrchfcsO fs24insrsid5265405par shprslt*dodobxpagedobypagedodhgt8192dptxbxdptxlrtbdptxbxtextltrpar pardplain ltrparqe113900r1i3863sb14sa216nowidctlparpvpgphpgposx2849posy3 620
3e1a5f30330 9dd0da2638 feece167cb3 6d272cec88212cd4080c08 847d03 8a45fcac6979Ff 6F22Ffcb6e803b318697a727aea6lec4b32ffelcfa2a43699490a8181818 ladl7dfbdl 4ed47aeed 4395cha9ecfb8d14d38 df 4da0d607733373383b3b73d65b6161 6e81d9b367c2d7db0d2a53 6bace7 4b5d389786e3870falbla515c9b366a3 a5bel 4ef 7F811563dfa1c4c68cc03a752103d31097113e3 71 6 43 92c9c351ddbfJ7eccT7e75f7c8e279F7c12868662016b3 2c fb5940631a4437b1 F6f 675e3837de47615915563eb8 1630b642d0b800183338 8e80d4 3af fe 7ae87 7b7alb5b90199999750c7147bel 620
17 — 0
ditentukanPenggugat terlalu tinggi, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menetapkannafkah iddah bagi Penggugat yang harus dipenuhi Tergugat sebesar Rp2.000.000, dikalikan 3 = Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mengenai permintaan nafkah madliyah atau nafkahlampau yang dilalaikan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuandalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang diambil alin sebagaipertimbangan hukum dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang berbuny/i:wyle yloj 620
8 — 0
Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkahkepada istrinya sesuai kKemampuannya dan kewajiban tersebut tetapberlaku kecuali istrinya nusyuZz ;Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor : 1289/Pdt.G/2015/PA.Jbg.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa nafkah lampau yang belum terbayarkan oleh suamikepada isteri adalah menjadi hutang suami, hal ini sesuai pula denganapa yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178, yangberbunyi :wylo Yloj 620
53 — 24
diPengadilan Negeri Waikabubak tanggal 17 April tahun 2015 dan Kontramemori banding tersebut diserahkan oleh Jurusita Pengadilan NegeriWaikabubak kepada Terdakwa tanggal 20 April 2015 ;o= Demikian pula Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingtertanggal 10 April 2015 dan diterima di Pengadilan Negeri Waikabubak padatanggal 16 April 2015, dan memori banding tersebut diberitahukan /diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015;an= Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : W26U9/620
53 — 5
dengan peraturan perundang undangan yangberlaku yang dimana jual bell tersebut dilakukan di Notaris/PejabatPembuat Akta Tanah yaitu Tergugat XIll serta telah dilakukanpenyerahan secara yuridis (yurich:sche levering) oleh Tergugat sampai Tergugat VIIl kepada Tergugat IX yaitu berupa prosespembalikan nama dari semula milik Tergugat sampai Tergugat VIIImenjadi milik Tergugat IX dalam sertifikat yang ada di BadanPertanahan Nasional Kota Bandung sebagaimana yang tersyaratkandalam Pasal 616 KUHPerdata dan 620
96 — 45
Putusan No: 5I1/PDT.G/2013/PN.MMR.36menjadi kompetensi absolute Badan peradilan tata Usaha Negara, bukanLembaga Peradilan Umum, maka merujuk pada Yurisprudensi MAR/No.620 K/Pdt/1999, Tanggal, 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa"Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara danobyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Negeri;Berdasarkan fakta yuridis diatas, Turut Tergugat V mohon supaya
257 — 65
Usaha Perkebunan(IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat 1) sesuai surat Keputusan Nomor :500/057/Eko.2XIV2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dankemudian Tergugat Ill menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas namaHalaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/ Pat.G/2018 / PN SgtTergugat Il, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukanpemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 620
Suwondo
Tergugat:
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Semarang
216 — 138
(fotocopy sesuai aslinya); Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semarang Nomor : 800/620.a/VII/ 2017 Tentang PembentukanPengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Semarang Tahun2017/2018. (fotocopy sesuai aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor : 800/02402 tanggal 9 Februari2018 beserta Lampiran Surat Perintah Tugas atas nama Dr.Hari Wuljanto, M.Si.
132 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKANUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;7. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620/1048/DISHUB tentang Pembangunan Pelabuhan Sementara dalamWilayah Kabupaten Banggai;Hal. 77 dari 147 hal. Put.
Banggai;47) Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;48) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;49) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai:;50) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
Bunta Kabupaten Banggai;Foto copy Rekomendasi Kement erian Perhubungan DirjenPerhubungan Laut Nomor: PP.008/1/01/KUPP.BTA2011;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:551.43/1049/DISHUB tentang Pengoperasian Pelabuhan SementaraDalam Wilayah Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:552.3/1047/DISHUB tentang Lokasi Pelabuhan Sementara PT.ANEKA NUSANTARA INTERNASIONAL di Kabupaten Banggai;1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Bupati Banggai Nomor:620
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
DAHMAN SIRAIT
84 — 30
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Agus Julianto
95 — 6
147 — 76
ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjianyang dibuat oleh para pihak tersebut .Hal tersebut berarti bahwa perjanjianarbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalampasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yang merupakan konsekuensi logis dariadanya asas pacta sunt servanda:suatu perjanjian tidak dapat ditarikkembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk ituMenimbang, bahwa hal itu juga ditegaskan dengan Pasal 620
216 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
NASIRIN, 620. SUHARDI, 621.HERIYANTO, 622. GUNTUR NANDUNG, 623. MATAMIN, 624.IBRAHIM DAHLAN, 625. BUSTOMI HASAN, 626. DARWIS, 627.SELANANG FEl, 628. MAIDA, 629. HOTIMA, 630. BEJO, 631. BEDIKTEGUH, 632. BAYA, 633. KUNTO, 634. H. KUDIM, 635. MAIDABAKAR, 636. BAKAR H. GEDENG, 637. MAHADI, 638. NOUFAL, 639.MUHAMMAD ROSYAD, 640. MUSLIMAN, 641. YAMANI, 642. JIMA,643. M. YULIANSYAH, 644. TONESKA, 645. RUSLI, 646. NUAS MATNUR, 647. MACIK, 648. SAIPUL, 649. JHON FITER, 650. KULIM, 651.MARUM.S, 652.
125 — 116
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan No. 620 K/Pdt/1999;Tanggal 29 Desember 1999, Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata UsahaNegara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangpejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahperadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan 13.
PN.Jkt.Pst ;: Foto copy sesuai dengan aslinya UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UUPTUN) ; 2720222 22222: Foto copy sesuai dengan aslinya Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor Putusan No. 620
62 — 17
PADA HASIL REKAYASA DARITERGUGAT DAN OLEH KARENANYA SERTIFIKAT TERSEBUT HARUSDINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;Bahwa bertitik tolak dari petitum yang demikian maka terbukti penggugatmengarahkan pada kinerja Turut Tergugat II sehingga penilaian terhadap KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang berwujud Sertifikatadalah merupakan kewenangan dari lembaga Peradilan Tata Usaha, bukan lembagaPeradilan Umum ( Hakim Perdata), oleh karena itu mempedomani pada YurisprudensiMARI No. 620
Pembanding/Penggugat II : Hj.Beslina Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat III : Sumarni Binti H.Baharudin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat IV : Devie firdaus Bin H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat V : Lucia Kartika Handayani Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Pembanding/Penggugat VI : Dian Centry haygenia Binti H.Baharuddin Diwakili Oleh : Insani S.H
Terbanding/Tergugat I : Erwin Juliansyah
Terbanding/Tergugat II : MAHATRYWAN FHONI Diwakili Oleh : ILHAM PATAHILLAH,SH,MH,DKK
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kota Lubuklinggau
Terbanding/Tergugat IV : ANDRI SUSENO,SH,M.Kn
39 — 22
sertipikat tersebut batal atautidak sah atau mencabut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan sertipikathak atas tanah tidak sah dan atau membatalkan, mencabutsertipikat hak atas tanah, karena hal tersebut merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;BERHUBUNGAN PULA DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAHAGUNG RI mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah yangdiajukan di Pengadilan Negeri tidak dapat diterima, antara lain:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620