HASAN NURFIN, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap I. PAMASONA, Terdakwa II.

paraPemohon Peninjauan Kembali) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya di dalamdakwaan Primair.Bahwa oleh karena terdapatnya kedaan baru (novum) dan adanya kekhilafan ataukekeliruan yang nyata oleh judex facti dan judex juris dalam memutus perkara,maka sudah seharusnya demi hukum para Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskandari Dakwaan Subsidair.Bahwa dakwaan Subsidair yang dikenakan terhadap para Pemohon PeninjauanKembali yaitu Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat @G)UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 jo.

Setdakot Bandung, tersebutdi atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanakorupsi yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratdakwaannya yang diatur dan diancam : Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo.

M.Si. sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana.Subsidiair Terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha padaSekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota BandungNo

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menghukum Terdakwa SUNARKO dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahananHalaman 22 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPkK/2017/PN Ambdengan perintah

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 ayat (1) KUHPidana; Subsidiair : Melanggar Pasal 3 Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta PeraturanPerundangundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADILI :Menyatakan Terdakwa SUNARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan

bersertifikat hak milik menjadi atas nama Jumhana Cholil dkk.Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta tersebut jika dinubungkan dengan apa yang didakwakan olehJaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, apakah dapat dipersalahkan kepadaTerdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan sebagai berikut :KesatuPrimair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidiair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Lebih Subsidair :231Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah

diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Lebihlebih Subsidair :Pasal 11 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.AtauKedua :Primair :Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 ke2 KUHPidana.Subsidair

Apabila dakwaan Primair tidak terobukti baru kemudian dibuktikan dakwaansubsidiair dan seterusnya.Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa dengandakwaan Primiar melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

Menyatakan terdakwa SLAMET RIYADI, S.Sos, MM, tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Membebankan biaya perkara ini kepada negara.Halaman 29 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTTelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikansecara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplikdari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padapembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalamberita acara sidang perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangandengan surat dakwaan sebagai berikut :Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

faktafakta hukum tersebut di atas,selanjutnya akan dipertimbangkan apakah faktafakta hukum tersebutdapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwaterhadap unsurunsur dakwaan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusanini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini,menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwadengan dakwaan dalam bentuk dakwaan Subsidaritas ;Primair :Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangHalaman 226 dari 303 Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 22/PidTPK/2018/PN.JKT.PSTundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

MUNIB sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRnon Bahwa terdakwa M.

KUHPHalaman 121 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primairtidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP denganUNSUrUNSUF :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara ;5.

SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!

18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

(tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluhsembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa SELPIANUS DJABUMIR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1KUHPidana, kemudian dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal3 jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana

berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatansecara melawan hukum~ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :womenonnnnncnn (TIDAK DIBACAKAN, DIANGGAP DIBACAKAN DAN TETAPTERMUAT DALAM PUTUSAN) Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana11dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPembarantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD SIGIT PRASETYA, SP., MM.Bin SOEMARLAN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yangberbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2),ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahaan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yaitu dalam Dakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :Setiap orang;Secara melawan hukum;3.

TojoTA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April2016;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPutusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 17 dari 146Pidana Korupsi Jo.

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:Primair, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.Perbuatan terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D diatur dan diancamdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Generator) 2 = 65 MW (diasumsikan setengahdari GT 2.1 dan GT 2.2 sebesar 130 MW) atau 65.000 KW.Jumlah produksi selama 309 hari adalah = 197.000 KW x 7.416 =1.460.952.000 KWH.e Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan /Annual Report yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalahsebesar Rp. 1.374,00 per KWH.e Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWH x Rp. 1.374,00 per KWH = Rp.2.007.348.048.000,00.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangRI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.Subsidair :Bahwa ia terdakwa SURYA DHARMA SINAGA selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Plt.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medandalam putusan halaman 266 aliane pertama dan kedua dengan alasanseperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 10 s/d22Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerimapermohonan banding Jaksa Penunitut Umum ~ sebagaimana dalamtuntutannya yaitu:1.Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA SINAGA bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA DHARMASINAGA berupa pidana penjara selama : 5 ( lima ) tahun,dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadan dengan perintah Terdakwa tetap

jumlah itu sebagaimanaLaporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan TindakPidana Korupsi Perluasan Sawah Baru di Kecamatan Polen pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor :SR176/PW24/5/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh BPKP Perwakilan Propinsi NusaTenggara Timur;Perobuatan Terdakwa Amsal Jonathan loron Betty bersamasama dengan MelianusTeflopo (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 8 dari 149 Putusan Nomor : 42/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Amsal Jonathan lbron Betty selaku Direktur CV.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Sitidakterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPyaitu dakwaan Primair kami dan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan Primair.Halaman

JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si,sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999Halaman 20 dari 154Putusan Nomor 92/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdntentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Drs. JANUAR EFENDY SIREGAR, M.Si selaku PelaksanaTugas (Plt.)

Luas Lahan yang diperjual belikan dengan Pemda seluas7.171 M2Yumlah Harga Tanah Seharusnya (B) : Rp 492.600,00 x 7.171 M2 = 3.532.426.600,00aJUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (AB) = 3.280.015.400,00 Perbuatan terdakwa ADELY LIS Alias JULIsebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mengingat surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, makaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :Setiap orangdengan melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara,

Bahwa perbuatan terdakwa UNANG JUARSAH sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .Subsidiair: Bahwa terdakwa UNANG JUARSAH pada sekitar bulan Agustus 2012sampai dengan September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu padatahun 2012 bertempat di Wilayah Kecamatan

2012 tidakkepada masyarakat penerima manfaat beras raskin, maka telah timbul kerugiankeuangan/perekonomian negara dengan perhitungan selisin antara hargaPembelian Beras (HPB) dengan Harga beras sampai kepada penerima manfaatRaskin Rp.1.600, yakni 107.220 Kg X Rp. 4.958 = Rp.531.596.760, (lima ratustiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluhrupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut: PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atasUndangundang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaiman telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangSUBSIDAIRNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan

Pudyo Prayudi (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KitabUndang undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) Kitab Undang undangHukum Pidana.Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 136 dari 162 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa IRFANI,SE BIN (ALM) SUBANDI tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair.2.

tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umumdalam surat dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkantentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIR melanggar : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah Dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Rekening Tampungan ProgramRehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatanTerdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesarRp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah),atau nilai lainyang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secaralangsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin GimanMuh.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dengandemikian dakwaan Primair tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karenaitu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Bahwa untuk mengenai dakwaan Subsidaritas yaitu dapal Pasal 3 jo.