Mangsur telah mengadakan beberapatransaksi jual beli di hadapan R.M Soekirno selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Wilayah Kecamatan Ciputat, atas sebagian objek tanah Persil 6 DIV C 1349: Di dalam warkah dari objek sengketa, salah satunya adalah Akte JualBeli yang terbit tahun 1965 yang mendasari terjadinya perubahanpemegang hak atas objek sengketa, di dalam isi Akte Jual Beli seolaholah S.Mangsur telah membubuhkan tanda tangan selaku Penjual;Bahwa dalil sebagaimana diuraikan pada point 5 dan 6 di atas

alasanpengambilalinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebutadalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;Bahwa, Judex Facti memiliki kKewajiban untuk menggali kembali peristiwahukum yang terjadi di dalam persidangan, semua alat bukti diberikanpenilaian yang benar, tidak hanya sekedar membenarkan putusan, itu jelasputusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, dan telah melukai hatipara pencari keadilan;Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara seksama, mengenai buktitransaksi jual beli yang mendasari

Mangsur (Setiawati Mangsur): Tanda tangan yang tertera dalam AJBAJB tahun 1965 (Bukti T3, T12dan T19) yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak sama dengantanda tangan S. Mangsur yang tertera dalam bukti P5 dan P6. Pekerjaan S. Mangsur (Setiawati Mangsur) yang benar adalah IbuRumah Tangga, tapi dalam AJB yang bendasari terbitnya objek sengketatercatat pekerjaan S. Mangsur adalah pedagang bahkan ada yangtercatat pekerjaan petani; Umur S.

Bahwa terkait dengan dasar hukum Pasal 23 ayat (2)huruf d UndangUndang KUP yang mendasari gugatanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)adalah tidak tepat dengan alasan:1) Bahwa Surat Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal bukan merupakanobjek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP, karenamerupakan surat pemberitahuan, bukan merupakansurat ketetapan pajak atau surat keputusan;2) Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal

Bahwa dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah menyatakan bahwadasar hukum yang mendasari pengajuan gugatanadalah Pasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndang KUP;c. Bahwa dalam petitum surat gugatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) meminta agarSKPKB PPN Nomor 00010/207/10/521/13 tanggal 18April 2013 Masa Pajak Oktober 2010 sebesarRp307.380.704,00 dibatalkan karena penerbitannyatidak sesuai prosedur;d.

Bahwa pada dasarnya dalam persidanganTermohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) sudah menyatakan dasar hukumyang mendasari gugatan yang diajukan adalahPasal 23 ayat (2) huruf d UndangUndangKUP;Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakanbahwa dasar hukum yang digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)adalah Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangKUP tidak sesuai dengan fakta persidangan, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) telah menyatakan bahwa dasar hukumpengajuan

722 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;Bahwa dengan adanya laporan Polisi dan juga gugatan perdata yang dilakukan olehTergugat tersebut, Penggugat menjadi kaget, kenapa tanah yang Penggugat milikisecara turun temurun, tanpa diketahui oleh Penggugat sudah berpindah tangan;Bahwa dengan adanya pengakuan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mempunyaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 722 tersebut, Penggugat menjadi ragu dan curiga,pasti terdapat ketidakberesan terhadap sertipikat tersebut;Bahwa yang mendasari

2008yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak termuat materiataupun pertimbangan hukum yang menyatakan sah tidaknyaSertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pengadilan No. 174/Pdt.G/1999/ PN.Smg jo No. 242/Pdt/2000/PT.Smg jo No. 1987 K/Pdt/2001 joNo. 257 PK/ Pdt/ 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyatabahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat ternyatatelah dipergunakan sebagai bukti yang mendasari

yang menjadi perkampunganatau diduduki rakyat akan di prioritaskan bagi rakyat yang mendudukinya setelahdipenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang Hak tanah,Menimbang, bahwa sebagai gugatan selanjutnya, Penggugat menuntutagar Majelis Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.722 atas nama Tergugat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya itu, Penggugatmenunjuk pada dalil bahwa yang mendasari

Bahwa terhadap harta bersama / gono gini tersebut diatas PenggugatRekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi sudah bersepakat dalam penyelesaian hukumnyauntuk mendasari kepada Akta Kesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Lina KusmiWardayati, SH;5.

Benar bahwa terhadap harta bersama / gonogini tersebut diatasPENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telahbersepakat dalam penyelesaian hukumnya untuk mendasari kepada AktaKesepakatan Bersama No. 07, tertanggal 23 Oktober 2012 yang Oibuatdihadapat Notaris / PPAT Lina Kusmi Wardayati, SH. Bahwa terhadap hartabersama / gonogini tersebut berlaku Akta Kesepakatan Bersama No. 07,tertanggal 23 Oktober 2012 apabila terjadi perceraian antara keduanya;6.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rakonpensi poin 3, akan PenggugatRekonpensi tanggapi aalah sebagai berikut :Bahwa benar Penggugat mengajukan Gugatan Rekonpensi (Counter Claim)berkaitan dengan harta bersama dan hakhak Penggugat selaku Istri yangbersamaan dengan Permohonan Cerai Talak adalah dengan mendasari Pasal132 huruf a dan b HIR atau Pasal 157 dan 158 RBG serta UU No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, hal mana alasan alasan kebolehanmengajukan Gugatan Rekonpensi didasarkan atas kenyataan k

Dekarma Saragih,Mendasari hal tersebut diatas dan Oditur Militer tidaksanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan ataspersetujuan Terdakwa maka keterangan saksi2, Saksi3 dansaksi4. yang sudah pernah diberikan di penyidik akandibacakan.Saksi2 :Nama lengkap : Gustaf SaragihPangkat/NRP : Bripda/ 97060679Jabatan : Ba SatlantasKesatuan : Polres SimalungunTempat, tanggal lahir =: Simalungun, Juni 1997Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama

Terhadap suratsurat berupa fotofoto (gambar) tersebutdiatas telah diperlihnatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,para Saksi dan Oditur Militer serta telan dibenarkan danmerupakan gambar dari barangbarang yang telahdipertimbangkan diatas, sehingga fotofoto (gambar) tersebutdapat dijadikan barang bukti perkara ini.: Bahwa dengan mendasari Pasal 171 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi Hakimtidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan sekurangkurangnya

I02/AD/V1I/2019Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhipidana penjara secara langsung akan lebih efektif.

207/11/058/13 tanggal 10 Januari 2013 MasaPajak Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut: Ditambah/ sooUraian Semula (Dikurangi) Menjadl(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang / (Lebih) Bayar 79.512.910 0 79.512.910Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 79.512.910 0 79.512.910Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 159.025.820 0 159.025.820 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepada PengadilanPajak atas permohonan Keberatan yang ditolak seluruhnya dengan Keputusan diatas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas selurun penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;selurun Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesualketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan":Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titio olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesual ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

DAMAYATI YULI SETYOWATI;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMG Bahwa dengan tidak dimasukkannya TIAH dan DIAH EKOWATIsebagai Para Pelawan menjadi gugatan Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan adalah kurang fihak; Disamping itu, bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang olehTerlawan II di KPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungannomor: 4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan PertanahanKabupaten Semarang, sehingga sudah selayaknya BadanPertanahan diajukan dalam fihak perkara

Bahwa yang menjadi dasar diajukan lelang oleh Terlawan II diKPKNL adalah mendasari sertifikat Hak Tanggungan nomor4540/2017, yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan KabupatenSemarang, sehingga sudah selayaknya Badan Pertanahan diajukandalam fihak perkara a quo, sehingga dengan tidak diajukannya BadanPertanahan Kabupaten Semarang sebagai fihak dalam perkara ini,maka gugatan Para Pelawan sepantasnya dinyatakan kurang fihak;7.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449,Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 193/Pdt/2021/PT SMGBisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta(fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil ;14.

Bukti surat tersebuttelah dinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan iniditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidaksaling memperdulikan;Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah tidak mengajukan jawaban, karena setelah menempuh mediasi Termohontidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmidan patut;Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbuktitidaknya alasan yang mendasari permohonan Pemohon akan dipertimbangkanterlebin dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon' dan Termohon,bahwa berdasarkan bukti

Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitabTanatut Thalibin juz V halaman 238, yang berbunyi :Aa Fabel OSS) fila jJaigy yl gts alaallye y alge Quik ple pluaillyArtinya : *Mengadili terhadap orang yang ghaib dari wilayah yuridiksi atau tidak hadirdalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah diperbolehkan apabilaPemohon/ Penggugat mempunyai hujjah / bukti.Dan sesuai pula dengan bunyi pasal 125 ayat (1) HIR ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah rumah tangga

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmidan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yangsah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkanalasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datangmenghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus denganverstek (pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun valliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari

mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Majlis Hakim berpendapat perkara aquo termasukkewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 22/08/V/2000 tanggal 11 Mei 2000, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon lahir di Ponorogo 09 Maret 1973, danPemohon Il bernama Eny Sri Wahyuni binti Saniran, padahal yang benaradalah

permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmemberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calonsuami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon agardipikirkan kembali dan menunggu anaknya umur 19 tahun untuk dinikahkan,sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari