Bersifat KonkretKarena Objek Gugatan TUN yang diputuskan dalam Keputusan TataUsaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, dalam hal ini berbentuk sertipikat yang dalam hal inipenerbitan sertipikat adalah Tindakan Pemerintah yang jelas untukmemberikan Hak kepada Kanandia lrawan sebagai Pemegang Hakatas Tanah;b.

Objek Gugatan TUN Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorangatau Badan Hukum Perdata;Karena dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitumenimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat yaitu Ungi.Bahwa diketahui dalam hal ini seluruh Objek Gugatan TUN hanyamenimbulkan hak kepemilikan bagi pemilik Sertipikat saja yaitu Ungi,namun akibat hukumnya telah berimbas kepada Penggugat yangmana Penggugat sebagai pemilik sah yang menguasai tanah tersebuttidak dapat menerbitkan Sertipikat atas tanah

UPAYA ADMINITRATIF GUGATAN DAN TENGGANG WAKTU;5.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan TUN dalamperkara ini adalah didasarkan pada pemberitahuan Surat yangdisampaikan oleh Sdri.

Indrarini Sawitri, SH.Bahwa sebelum adanya pengajuan Gugatan atas Obyek Gugatan TUN,perlu ada upaya administratif atas Obyek Gugatan TUN, untuk memenuhipersyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yaitu: Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 berbunyi: Tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

/1992, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 101K/TUN/2014 dan PutusanNo.02/G/2013/PTUNJKT diketahui bahwa kriteria Asas Kecermatanadalah sebagai berikutIndikator dari asas kecermatan adalah BadanHalaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hatihati untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN dengan terlebih dahulu mencari gambaran

karenapenerbitan kedua SHM yang menjadi obyek sengketa telah melanggarketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 khususnya Pasal 31 ayat (1) yangmenyatakan bahwa Sertipikat diterbitkan untuk kepentinganpemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan data yuridisdan sebagai pemegang hak adalah pihak Penggugat dan jugamelanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituasas kepastian hukum dengan pengertian bahwa penerbitan suatukeputusan TUN

; Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihakketiga, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RIdalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 danReg.

Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknyamengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagipihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata UsahaNegara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketigamerasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dansudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

/1993tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register.Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg.

Nomor 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 maka penghitungan tenggang waktuPenggugat mengajukan gugatan telah lewattenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari.; Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat mengenai tenggangwaktu telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim terhadap dalil dalil jawabanTergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukumgugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvakelijk Verklaard);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yangterjadi

Nomor : 5K/tun/1992 tanggal 21 Januari1993 Jo. Putusan MA RI Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember1994 Jo. Putusan MA. RI.

Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret2002, yang substansinya mengatur mengenai tenggang waktumengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya keputusan tatausaha negara yang merugikan kepentingannya, oleh karena itugugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7September 1994 yang menyatakan bahwa Meskipun sengketa ituterjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jikadalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikanatas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakansengketaPerdata ; b.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/TUN/2007 tanggal 28Mei 2009 yang menyatakan : Bahwa terlepas dari alasan kasasitersebut, Judex Factie salah dalam penerapan hukum yaitu bahwadalam sengketa aquo terdapat masalah kepemilikan, dengankepemilikan: Bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hakatas tanah berdasarkan pembelian/pelepasan hak tanggal 2September 1997, Penggugat II berdasarkan pembelian/pelepasanhak tanggal 20 Juli 1995.

untukmembuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagaipihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenanganPengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudahseharusnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatanPenggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ; Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 169/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 11 Nopember 2008tersebut pada Tingkat Kasasi telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI No. 121 K/TUN

Ali Masyar,SH.MH ;Kewarganegara : Indonesia ; 0 ooAlamat : Kampus Sekaran, Gunungpati,Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatPekerjaanNamaKewarganegaraanAlamatFakultasMuhammad Azil Maskur,SH.,MH.Indonesia ;Kampus Sekaran, Gunungpati,SemarangStaf = Ahlli Rektor BidangPratama Herry Herlambang,SH.MH ;Indonesia.

;Kampus Sekaran,SemarangMuhtar Taufik & Partner GedungKWU Lt.3, Jalan Taman SiswaUNNES' Sekaran, Gunungpati,Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGKotaSemarangPekerjaan : Advojat dan KonsultanDengan domisili elektronik emaill: muhtaradvokat@gmail.com.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; 1.

,M.H.PANITERA PENGGANTIttdHalaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 38/G/2020/P TUN. SMGAGUS DWIYONO, S.H.,M.H.Perincian Biaya1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan, Redaksi) >: Rp. 60.000,2. BiayaATK : Rp. 200.000,3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah > Rp. 12.500,4. Meterai Penetapan Pencabutan : Rp. 6.000,Jumlah >: Rp. 278.500,(Dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan AndiTadda Nomor. 16 Kelurahan Ponjalae, Kecamatan WaraTimur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 6 Desember 2012, dan Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 1/K/TUN/2013/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2013,selanjutnya disebutMELAWANPERTANAHAN KOTA PALOPO, berkedudukan diJalan Andi Djemma Nomor 124, KotaPalopo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasaHukumnya:1 MUHAMMAD ASHDAR, SH.

Putusan No. 119/B/2013/PTTUN.Mks2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 79/G/TUN/2012/P.TUN.Mks., tanggal 10 juli 2013;3 Berkas perkara dengan kelengkapan surat surat yang berkaitan dengansengketa tersebut sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat surat lain yang berhubungan dengan sengketa int ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk perkaraini seperti tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor:79 /

G / TUN/2012 / PTUN.Mks., tanggal 10 juli 2013, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ; MENGADILI1.

jawabannya, dimana disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berwenang mengadili perkara ini ( Absolute Compentency ),dengan alasan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkutkepemilikan Penggugat atas tanah in casu karena adanya jual beli kedua orang tuapenggugat hal mana gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkutpembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atastanah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN

Bahkan berbagai kepentingan hukum selainkepentingan hak atas tanah dapat dijadikan sebagai dasar kepentinganmengajukan gugatan di Pengadilan TUN guna mendapat perlindunganhukum.

mengabulkan gugatannya ; Menimbang, bahwa terlepas dari alasan memori banding yang diajukanPenggugat/Pembanding pada memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggiberpendapat perlu mempertimbangkan dan menguji terlebih dahulu apakahPengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mempertimbangkan secaratepat dan menurut hukum tentang eksepsi kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan yang diajukan Tergugat/Terbanding ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding telah diajukandan didaftarkan di Pengadilan TUN

Berdasarkan fakta dan buktibukti tersebutPengadilan Tinggi TUN Makassar berpendapat bahwa obyek sengketa in litistelah diketahui Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2014.Dengan demikian haruslah disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding telahmerasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal penyerahan surat Tergugat/Terbanding kepada Kuasa Penggugat/Pembanding yakni sejak tanggal 11Nopember 2014 ; 2222220 no nnncncnnc nc nc neeMenimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengetahui kerugian

kepentingannya sejak tanggal 11 Nopember 2014sedangkan gugatannya didaftarkan di Pengadilan TUN Makassar padatanggal 02 Oktober 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat/Pembandingtersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak iamengetahui keputusan in litis dan merasa kepentingannya dirugikan, olehkarenannya eksepsi Tergugat/terbanding mengenai hal itu dapat diterima danpermohonan eksepsinya dikabulkan ; 22020 n nono 2Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbandingmengenai

08 K/TUN/2014

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut:1 Bahwasejak Tahun 1986 Penggugat menguasai sebidang Tanah Negara bek. Eig.Perp.

Putusan Nomor 08 K/TUN/201419.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014huruf b; tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangkapembangunan mengharuskan dilaksanakan.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014belaka.

Putusan Nomor 08 K/TUN/2014

481 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 481 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1PT. BURU MAKMUR WARGA, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014101112131415PT. SEJAHTERA ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh MuhammadDedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT. PROJO ARU MANISE, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad DediRahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempattinggal di Bantarjati Kaum, RT.OO1/RW.012, Kelurahan Bantarjati, KecamatanBogor Utara, Bogor ;PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Kelapa sawit, Karet dan Sarana Pendukungnya a.n. PT.

Putusan Nomor 481 K/TUN/2014Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ParaPenggugat pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Agustus 2014, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/PTUN.ABN. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Putusan Nomor 481 K/TUN/20142.Redaksi.......... Rp 5.000,003. Administrasi .......... Rp 489.000,00Jumlah : Rp 500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SH.NIP. : 220 000 754

Tun Mukminah, S.H.M.H. sebagai PaniteraPengganti hadiri oleh Pemohon tanpa hadiri Termohon;Ketua MajelisAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.Hakim Anggota Hakim AnggotaHalaman 3 dari 4 halaman Putusan No. 1144/Pdt.G/2016/PA.GsgAHMAD SAPRUDIN, SHI., M.H SOBARI, S.HI.Panitera PenggantiHj. Tun Mukminah, S.H.M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya Proses : Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp.180.000,004. Biaya Redaksi Rp. 5.000,005.

251 K/TUN/2014

Putusan Nomor 251 K/TUN/201411.12.13.14.Penggugat hanya mengambil absen pagi dan sore saja dan suasana seperti itulahmembuat tidak kondusif lagi bagi Penggugat.

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengeluarkan surat keputusan yangbersifat perintah agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, baikpemberitahuan, pemberhentian/ pengalihan dan atau suratsurat lain yangberhubungan dengan a quo untuk pihak lain;2.

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 24 paragraf 2 dan 3 yang berbunyi:Menimbang, ............

Putusan Nomor 251 K/TUN/2014Bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tersebut telah salah menerapkan hukum dan tidakmelaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakanhukum acara tersebut.

Putusan Nomor 251 K/TUN/201413.14.15.16.17.golongan IV/a. Anehnya teman Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi disekolah yang sama pada saat itu dengan selisih umur 20 dibawah Pemohon Kasasisudah lulus sertifikasi pada tahun 2010.

sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);- Uang tunai sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara Kalvin als Avin anak dari Bun Tun

Saksi Kalvin Als Avin anak dari Bun Tun Chiang dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangkadi rumah sdr.

;Bahwa Bandar judi kodokkodok saat itu yaitu sdr.Kalvin Als Avin anak dariBun Tun Chiang;Bahwa permainan judi dirumah saksi pada saat itu tidak ada memiliki izindari pihak yang berwenang;Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sqle Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;6.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IlBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN. Sg!Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Terdakwa IllBahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bangka,karena terdakwa ada melakukan kegiatan perjudian jenis dadu guncang(kodokkodok);Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015sekira pukul 21.00 Wib di Desa Air Kenanga Kec. Sungailiat Kab.Bangkadi teras rumah sdr.

Kalvin Als Afin Anak dari Bun Tun Chiang;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 KUHPidanayang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;2.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun 2018, Tentang PengangkatanSdr.

MASRONI sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan KaurKeuangan Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, KabupatenDemak, tertanggal 10 Maret 2018,beserta lampirannya,yang telahHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor : 176/G/2018/PTUN.Smg.melewatibatas waktu untuk diajukan gugatan TUN yaitu 90(sembilan puluh) hariseperti yang diatur pada pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSINGBahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapantertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang,Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsurBeslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putuSan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPara Penggugat.

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

520 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 520 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSIMALUKU UTARA, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Revolusibekas Kota Ternate, Kantor Gubernur Maluku Utara, Kota Ternate;Selanjutnya memberi kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H.

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013DPRD Provinsi Maluku Utara dalam DCT (Daftar Calon Tetap).

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013pembentukan peraturan perundangundangan sebagai sumber hukumsederajat dengan peraturan pemerintah.

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013melengkapi persyaratan administrasi patut dianggap sebagai tindakan melanggarAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas fair play yang didalamnya termasuk asas pertimbangan dst. ...

Putusan Nomor 520 K/TUN/2013Jumlah .............0.. Rp = 500.000, Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,H. ASHADL S.H.Nip. 220000754

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor306K/TUN/1995 tanggal 10 Januari 1997 jo. Nomor86/B/1995/PTUN.JKT jo. Nomor : 13/G/PTUNBdg/1996menyatakan : Risalah Lelang merupakan Berita Acara16atas pelaksanaan/penjualan suatu barang yang dijualdi depan umum (lelang) ; 10.

Bahwa = Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor11.47/K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, menyatakanbahwa Risalah Lelang bukan merupakan KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi merupakanBerita Acara hasil penjualan barang terseksekusi,sebab Risalah Lelang tidak ada unsur belissing maupunpernyataan kehendak dari Pejabat KantorLelang ; Bahwa buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas AdministrasiPengadilan, yang di keluarkan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia, menegaskan bahwa Rislah Lelangmaupun menurut

alasan keberatantersebut sebagai tersebutdalam point 4 gugatanPerlawanan, Pelawan tidaksependapat dengan pendapatKetua Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta yangmenyatakan RISALAH ~~ LELANGyang diterbitkan Kepala KantorPelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) YogyakartaNomor : 11/2005 tanggal 820Pebruari 2005 adalah bukanmerupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 1angka 3 Undang undangNomor : 9 Tahun 2004.Sedangkan menurut Pelawan,Risalah Lelang merupakanKeputusan TUN

(vide Martiman P, 1993 : 39) dan Indroharto (Usahamemahami Undang undang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebutTerlawan dahulu Tergugat memberikan jawaban tertanggal1 Juli 2005 pada pokoknya menyatakanRisalah Lelang bukan merupakan objek Tata UsahaNegara (Vide point 6) dengan menunjuk PutusanMahkamah Agung RI No. 306K/TUN/1995 tanggal 10Januari 1997 jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yang mana21putusan putusan Mahkamah Agung RI tersebutmemuat kaidah hukum Risalah Lelang merupakanBerita Acara atas pelaksanaan/penjualan suatubarang yang dijual di depan umum (vide point 9Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaranpendapat para ahli Tat Usaha Negara antara lainMartiman P dan Indroharto yang dijadikan dasarpengajuan Perlawanan oleh Pelawan, Majelis Hakimsependapat dengan pendapat Terlawan dalam jawabannyatertanggal 21

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan diTingkat Banding menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : 222222 nnn nn nnn nnn nena. Dr. Ilr.

TUN. JKT. Tanggal 28 Mei 2020 Tentang PenunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :155/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 29 Mei 2020;2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 217/G/2019/PTUN. JKT. besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 155/B/2020/PT. TUN.

TUN. JKT. dapatdiketahui bahwa Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensidan Pembanding/Tergugat dilakukan secara tertulis yang diajukan danditandatangani oleh Kuasa Hukum masingmasing yang ditujukan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutus perkara Nomor :217/G/2019/PTUN. JKT.

TUN. JKT sebagaimana disyaratkan di dalamPasal 123 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha N@Q ara) 222222 nn nnn nonce nnn enn nn nen nn nnn nnn en nnnnnnennennnnsMenimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi danPembanding/Tergugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.

TUN Mks tanggal 15 Juni 2010, Jo Putusan KasasiMahkamah Agung RI. Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9 Pebruari2011, Jo Putusan Permohonan Peninjauan Kembali ( PK) Nomor : 133PK/TUN/2012, tanggal 6 Pebruari tahun 2012, bahwa terhadap putusantersebut diatas pada tingkat Kasasi dan Permohonan PeninjauanKembali, bahwa Penggugat PT. Gowa Makassar Toursm DevelopmentTbk (PT.

GMTD Tbk) dinyatakan sebagai pihak yang kalah, kemudiandan adapun rincian dari Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor : 430 K/TUN/2010 dan Putusan PK Nomor : 133 PK/TUN/2012adalah sebagai berikut :Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 430 K/TUN/2010adalah sebagai berikut :20MENGADILLI :Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : 1.HJ. NAJMIAH MUIN, 2. MUHYINA, 3. MUH. NUR NAJMUL MUIN,Pemohon kasasi Il : BOBY SUNARDI EDWARD 2. LENNY SETIONO 3.HJ. ST.

MUHYINA MUIN, Pemohon Kasasi Ill : KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA MAKASSAR, tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 27/B,TUN/2010/PT. TUN MKS, tanggal 15 juni 2010 yangmenguatkan Putusan pengadilan tata Usaha Negara Makassar No.38/G.TUN/2009/PTUN.

Mks, putus tanggal 15 Juni 2012 ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010, tanggal 9Pebruari 2011 ;Bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutdiatas Penggugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)atas putusan Mahkamah Agung Nomor : 430 K/TUN/2010 tanggal 9Pebruari 2011, dan telah diputus pada tanggal 19 Agustus 2013dengan Nomor : 133 PK/TUN/2012, dengan amarnya putusan sebagaiberikut :MENGADILLI :Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon PeninjauanKembali

Foto copy salinan Putusan No. 27/B.TUN/2010/PT.TUN Mks , yangdiberi tanda T. s/d T.VI9;10.Foto copy Putusan No. 430 K/TUN/2010 , yang diberi tanda T.I s/dT.VI 10;11.

179 K/TUN/2011

PUTUSAN SELANomor 179 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskan PutusanSela sebagai berikut dalam perkara:MUH. ARIEF alias BACO COMMO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan MR. Muh. Yamin, Kelurahan Pekkabata,Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Sahardi, S.H., 2. Suhardi, S.H., dan 3.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2011sengketa tersebut pada butir 4 di atas, yang telah diterima oleh Penggugat padatanggal 25 Juni 2009, ternyata benar diterbitkan oleh Tergugat, maka berdasarkanitu Penggugat mengajukan gugatan seperti yang dilakukan sekarang ini dantenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, belum lewat waktu;Bahwa batasbatas tanah milik Penggugat Muh.

Putusan Nomor 179 K/TUN/20114. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IIIntervensi1, dan Tergugat II Intervensi2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2011143.

Putusan Nomor 179 K/TUN/201116Bahwa dalam berita acara eksekusi perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL,tertanggal 07 Mei 2007, dalam perkara antara Baco Commo, dkk. melawan H.

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalil permohonan dalam perkara a qou tanpamenjelaskan fakta adanya Putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUN3.

Bahwa Termohon baru mengetahui informasi terkait adanyaPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 180PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Nomor6/P/FP/2018/PTUNSmg, berdasarkan Surat Pemohon Nomor 007/SKLIDP/II/2019, Perihal: Permohonan Pemberian Rekomendasi Pengangkatan PerangkatDesa, tertanggal 1 Februari 2019;7s

Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 179PK/FP/TUN/2018 dan Putusan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 dalam pertimbangannya menyatakan: karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon dinyatakan lulusdalam proses seleksi Sekretaris Desa, Pemohon PK/Termohon

Bahwa dengan adanya putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor: 179 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yangmembatalkan Putusan Nomor 5/P/FP/2018/PTUNSmg dan Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober2018 yang membatalkan Putusan Nomor 6/P/FP/2018/PTUNSmg dan mengadilisendiri dengan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, maka sudahseharusnya sejak perkara itu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 5 Juni 2018 hingga

Bahwa sesuai penjelasan pada poin angka 7, Termohon melaluiCamat Gajah telah memerintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan agarmenaati dan melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali 179 PK/FP/TUN/2018tertanggal 30 Oktober 2018 dan Nomor: 180 PK/FP/TUN/2018 tertanggal 30Oktober 2018 dimana pada pertimbangan putusan Peninjauan Kembali pada intinyaadalah diperintahkan kepada Kepala Desa Tlogopandogan segera memintarekomendasi kepada Camat Gajah dan memperosesnya sesuai dengan peraturanperundangundangan

342 K/TUN/2011

NOMOR 342 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara:LAMEK NAWIPA, S.Sos., pekerjaan Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Kabupaten Paniai, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Kampung Aikai, Distrik Paniai Timur dan untuksementara bertempat tinggal di Jalan Pipa Nomor 9, KelurahanArgapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Pemohon Kasasi dahulu sebagai

;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan BatuHalaman dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201 1Karang Nomor 67 A Polimak II Jayapura, Papua, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/AVKABS/I/2011 tertanggal11 Januari 2011;Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat IIIntervensi I/Terbanding;3.

Dengan demikiantelah melanggar UndangUndang KPU Nomor 22 Tahun 2007 PasalHalaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201 1Huruf iHuruf 1Hurufm :101111 tentang Syarat Menjadi Calon Anggota KPU huruf i, huruf danhuruf m yang mana berbunyi:Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dalamsurat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yangdibuktikan dengan Surat Keterangan dari Partai Politik yangbersangkutan

pada ayat (1)dilakukan dengan ketentuan:Pergantian anggota KPU, KPU propinsi, atau KPU Kabupaten/Kotayang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentuan:a Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkatberikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DewanPerwakilan Rakyat;b Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsiurutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan olehKPU; danHalaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN

Bahwa apakah adaditemukan kesalahan atau tidak;9 Bahwa isi laporan yang disampaikan Tergugat Intervensi II bersama timnya yangmengatasnamakan masyarakat Paniai itu tidak benar, karena itu hanya segelintirorang atau itu merupakan aspirasi keluarga Zeth Yeimo atau Tergugat Intervensi II,dengan menjelaskan status hubungan keluarga mereka sebagai berikut:e 4 (empat) orang atas nama:e Menakim Mote (Keluarga Sepupu);e Paulus Bunai (Keluarga Sepupu);Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/201