ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003,tanggal 12 Februari 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali MahkamahRI No. 54 PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T I, Il 11s/d BUKTI T , Il 14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Nopember 2011 jo. PutusanHalaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pdl.G/2017/PN.

Bag.Mahkamah Agung RI No. 251 K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 38PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 ; (BUKTI T , Il 15 s/dBUKTI T I, Il 18).9.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Tanggal 5112011 No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT jo.Putusan Mahkamah Agung, Tanggal 08082012 RI No. 251K/TUN/2012 jo.

Putusan Mahkamah RI No. 261 K/TUN/2003, tanggal 12 Februari2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah RI No. 54PK/TUN/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ; (BUKTI T , Il 11 s/d BUKTI TI, I14).3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.46/G/2011/PTUN.Bdg, tanggal 25 Agustus 2011 jo. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 225/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal9 Nopember 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012 jo.

Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI No. 38 PK/TUN/2013, tanggal 19 Agustus 2014 (BUKTI T I, Il 15 s/d BUKTI T I, 1118)7.

Inilah intinya, bahwa setiapbadan atau pejabat TUN wajib melayani setiap permohonanmasyarakat (dalam hal ini sebagaimana Permohonan Penjelasandan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01April 2019 dan Terakhir diajukan Keberatan Tertanggal 06September 2019, selama 10 hari lebih sampai dengan Gugatan inidiajukan), Tergugat tidak menanggapinya. apabila hal yangdimohonkan kepadanya itu). menurut peraturan perundangundangan menjadi tugas (kewajibannya). kemudian badan ataupejabat TUN (in

JKT.29.secara lisan maupun secara tertulis, sehingga Penggugatmembuat kembali melalui kuasa hukumnya Surat yang ketiga,yaitu Surat KEBERATAN tertanggal 06 September 2019, Halitupun tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat (inCassu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KotaAdministratif Jakarta Timur), Sampai dimasukkannya GugatanSengketa TUN di Pengadilan TUN Jakarta, dalam hal iniTergugat sama sekali tidak beritikad baik memberikanjawaban dan/atau Tanggapan maupun keterangan.

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum : gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian jugaYurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensibeberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain, PutusanNomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 danputusan Nomor: 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001yang memuat kaidah hukum: gugatan mengenai fisiktanah dan kepemilikannya adalah wewenang dariperadilan perdata untuk memeriksa danmemutuskannya, demikian juga Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Perkara Nomor: 16K/TUN/2000

TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara NomorHal. 2. Put. No. 85/B/2019/PT.TUN.SBY.85/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 85/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 11 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 131/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi danLAUPTIITEAR I Yee ate cee ie eee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 85/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 8 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 131/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 3 Januari 2019, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : MENGADILI1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2.

Pengadilan TUN melalui putusan No. 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telan memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Surat KeputusanMenteri Kehutanan No. 468/KptsII/93 tanggal 1September 1993, dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan olehPengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal13 Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.43e.

Pengadilan TUN melalui putusan No. = 120/G/1993/HPH/PTUNJKTtanggal 12 September 1994 telah memutus perkara tersebut yangamarnya antara lain menyatakan batal dan tidak sah Keputusan MenteriKehutanan No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September 1993, dan putusantersebut selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusan MahkamahAgung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999;e.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan No.468/KptsII/93 tanggal 1 September 1993 adalah batal dan tidaksah dan putusan tersebut selanjutnya dikuatkan oleh PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 131K/TUN/1995 tanggal 17 Mel 1999.g.

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN JakartaNo.120/G/1993/HPH/PTUNJKT tanggal 12 September 1994 keputusanyang dikeluarkan oleh Tergugat No. 468/KptsI/93 tanggal 1 September1993 adalah batal dan tidak sah dan putusan tersebut selanjutnyadikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No.174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13 Pebruari 1995 Jo. putusanMahkamah Agung RI No. 131 K/TUN/1995 tanggal 17 Mei 1999.b.

PengadilanTinggi TUN Jakarta No. 174/B/1994/PT.TUN.JKT tanggal 13Pebruari 1995 jo.

Dikaitkan denganuraian tersebut diatas, tindakan Tergugat menerbitkan ObjekGugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan, baik secara prosedural maupun secara substansialdengan peraturan tersebut diatas. Bahwa Keputusan Tergugatyang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan No. 594Tahun 2017 tanggal, 27 September 2017 Tentang PemberhentianKeuchik Krueng Batu atas nama H. T.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Gugatan TUNmenimbulkan kerancuan kaidah hukum, oleh sebab itu ObjekGugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut diatas ;2. Asas Tertio Penyelenggaraan Negara :Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraannegara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.

Dengandemikian dibenarkan oleh Tergugat tidak ada kesalahanPenggugat ;Asas Proporsional :Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnyabahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dankewajiban penyelenggaraan negara.

Bahwa keberadaankeputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugattelah tidak proposional dalam menjalankan kewenangannya,sebab hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh baik Tergugat maupun Aparatur Delegatifnyatidak pernah memberikan pencerahan dan informasi yangtransparan dan proporsional atas penerbitan Objek TUN ;Asas Akuntabilitas :Penjelasan Pasal 3 Undang undang No. 28 Tahun 1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasHalaman 10 dari 43 HalamanPutusan

DiterbitkannyaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa ObjekGugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraannegara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layakterhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan TataUsaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;6.

dan dikuatkan lagi oleh Putusan Kasasi MA RI No :101/K/TUN/2000 ; 102 HGU No: 12 Ds.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.Sby Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi TUNSurabaya Nomor 141/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. Jo.

Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalamtenggang waktu 90 hari, yang dihitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya keputusan TUN. Apabila gugatan setelah lewatwaktu dari 90 hari maka pengadilan tidak akan menerima gugatan; dan gugatantersebut akan ditolak oleh pengadilan. Hal ini untuk menjaga agar kekuatan hukumdari keputusan TUN yang digugat tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidakpasti .

Soedarto,SH., selaku Sekretaris Perkumpulan Taman Flora dan SatwaSurabaya menyampaikan selamat dan mendukung atas terbitnyaKeputusan TUN a quo serta menuntut kompensasi atas asetKebun Binatang Surabaya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluhmiliyar rupiah);Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan olehPenggugat terhadap Keputusan TUN a quo telah melewati batastenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudahkadaluwarsa sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat

P.31/MenhutI/2012tentang Lembaga Konservasi, sebagaimana telah Tergugaturaikan di atas;Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN a quo tidakbertentangan dengan asas kepastian hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quotelah sesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik,khususnya asas tertib penyelenggaraan negara dan asas kepastianhukum;Dalam Penundaan :Terhadap dalil Penggugat pada angka 30 dan 31 halaman 11 dan 12 yangintinya mengajukan permohonan penundaan, dapat Tergugat

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakandalil yang mengadaada karena secara deklaratif Keputusan TUN a quoyang diterima oleh Tergugat Il Intervensi sudah diumumkan melalui mediaHalaman 49 dari 106 halaman Putusan Nomor : 57/G/LH/2016/PTUNJKTmassa local mapun Nasional, karena Keputusan TUN a quo pada saat itudiserahkan langsung oleh Tergugat kepada Walikota Surabaya di KebunBinatang Surabaya, serta dihadiri antara lain oleh anggota DPRD danJajaran Pemerintah Kota Surabaya dan diliput

TSKBS 2013 264 6,43 %2014 253 5,53 %2015 164 4,17 % Dengan demikian dalil Pengugat yang menyatakan bahwa keputusanbahwa Keputusan TUN a quo telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf gPeraturan Menteri Kehutanan No. 31/MenhutI/2012 adalah keliru dan tidakberdasarkan hukum;17.Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 halaman 10 dan 11yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara dan

Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwe suatukeputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari pengumuman tersebut ;Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut terkait dengan pihakke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negarapenentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan jenis Sabu.

Tun Abd.Razak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika Golongan jenis Sabu.

Ilham ditangkap pada hari Kamistanggal 20 September 2018 sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Romangpolong Kec. Somba Opu kab. Gowa ; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang ditemukan padasaat dilakukan penangkapan terhadap Lk. Ilham adalah 2 (dua) sachet plastikbening berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis shabu; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa NarkotikaGolongan jenis shabu ditemukan digenggaman tangan kanan Lk.

Ilham; Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 20September 2018 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa bersama dengan personilshabara Polres Gowa melaksanakan patroli rutin di Jalan Tun Abdul RazakKel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan kemudian salah satudari personil yaitu Brigpol Asgar Aziz menghentikan kendaraannya karenamelihat 2 (dua) unit mobil truck mencurigakan, dan kemudian personilmenghampiri mobil tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yaitu Lk. Chaidildan Lk.

Tun Abdul Razak Kel. RomangpolongKec. Somba Opu Kab.

No. 86/ G/2000/ PTUNMdn;.Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkangugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.GMD/ PT.TUNMDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RIdengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnyaberdasarkan surat No.

No. 537 K/Pdt/201 1dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ IV SKT/LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PTTUNMDN/ 2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TunMedan No. 86/ G/2000/ TUNMDN tanggal 29 Mei 2001;4.

Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atastanah seluas + 5600 m2 yang terletak di Dusun Il Desa Helvetia KecamatanLabuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/ WV 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan olen Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/ IV SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 189 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April

No. 537 K/Pdt/201 1Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo PutusanPengadilan Tinggi TUNMedan No. 76/BDG GMDN/PT TUNMDN/2001,tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No.86/G/2000/TUNMDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUNtersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusanPTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalamperkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan diPTUN, juga para pihaknya tidak terdapat

s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasilmembuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keteranganNo.592.2/0157/IV2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala DesaHelvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah AgungNo.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakansebagai pemilik atas tanah seluas + 5600 m?

192 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 192 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :PT.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.5 IWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta,beralamat di Jalan Wahidin No. 270, Lk VI, Kelurahan PandauHulu, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;6 SABAR RUSMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawan Swasta, beralamat di Jalan Air Bersih No. 147,Kelurahan Sudirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan ;7 EDDY TANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Komp.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.1616c. Bahwa berdasarkan Akta Pemindahan Hak No. 271/APH/KS/1965 Tanggal 15Juni 1965, Tarich Kaban mengalihkan penguasaanya atas tanah seluas +195.000 m2 tersebut kepada Djeneng Kaban ;d.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.2222Sertipikat Hak Milik No.1859/Padang Bulan Selayang I tanggal 16022012, atastanah seluas: 15.638M2 sesuai Surat Ukur No.00514/Padang Bulan Selayang1/2012 tanggal 03022012, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, KotaMedan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,terdaftar atas nama: Tadjuddin.

Putusan Nomor 192 K/TUN/2013.36ttd./ ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,MLS. H. Yulius, SH.MH.ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.Biaya biaya : PaniteraPengganti :1.Meterat.............00. Rp. 6.000, ttd./2.RedakSi....... ee Rp. 5.000, Fitriamina, S.H.,M.H.3. Administrasi .........2see% Rp.489.000,Jumlah ......... Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara(ASHADI, SH.)Nip. 220000754.36

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

denganmengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram sesuai putusan Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mtr. tanggal 27April 2005 juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 melawan KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat (sebagai Tergugat) dan BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tidak mengajukan hukum lagisehingga berkekuatan hukum putusan tersebut;4.

Menyatakan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataramsesuai putusan Nomor 1/G.TUN/ 2005/PTUN Mtr. tanggal 27 April 2005juncto putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26 September 2005 dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13/G.TUN/2004/PTUN Mtr. tidak dapatdiberlakukan terhadap tanah objek sengketa milik Penggugat;.

2012 Nomor 132 PK/TUN/2012,Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokong atas nama Nengah Sampil telahdinyatakan batal;Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki /egal standing dalammengajukan gugatan a quo, karena mendasarkan memiliki tanah objekperkara dengan mendasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 978/Sokongyang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 6 dari 22 hal.

Put Nomor 2827 K/Pdt/2014Nomor 1/G.TUN/2005/PTUN Mitr. tanggal 27 April 2005 tersebut sudahdibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan cacat serta dicoret dari Buku Tanahdan telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusannya Nomor 105/B/TUN/2005/PTTUN SBY. tanggal 26September 2005. Terhadap Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatanhukum tetap (incraht).

(tujuhribu seratus delapan puluh meter persegi) tanggal 19 Mei 2003 atas nama Nengah Sampil sudah dinyatakan batal dan ditarik kembali sertamencoretnya dari Daftar Buku Tanah yang disediakan untuk itu pada KantorBadan Pertanahan Nasional Lombok Barat sesuai dengan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 132 PK/TUN/2010 tanggal 26 Januari 2012juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 33/3.TUN/2005/PT TUN.SBY. tanggal 21 Maret 2005 juncto putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor 13

., untuk kemudahan segi pembuktian sebuahmemo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan merupakan keputusansuatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; e Bersifatkonkret adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugatberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;e Bersifat individual adalah keputusan TUN yang diterbitkan Tergugattidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik alamat atauhal yang dituju;e Bersifat final adalah keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugattidak lagi memerlukan

Bahwa keputusan TUN yang di buat atas dasar surat kKeputusan BPDyang tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana kami jelaskan di atasadalah keputusan yang dapat dibatalkan karena telah cacat secara formal;14.

UndangUndang No 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Atas UndangUndang No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini : Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusatmaupun di Daerah mengenai hasil pemilinan umum" ; Hal tersebut dikuatkan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2003 Tanggal 18 Agustus 2004 (Lihat Kumpulan Tetap YurisprudensiTetap Mahkamah Agung

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN. BDG tanggal 8 Oktober 2007 JoPerkara No. 75/G/2008/PTUN.BDG (Sekarang putusan tersebut telahberkekuatan hukum tetap); 22 0n onan nnn nn none2.

Gugatan diajukan sebelum waktu atau sesudah lewat waktu ; Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugtan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijk verklaard), (Vide : Ssesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18Agustus 2004 Jo. Perkara No.68/G/2007/PTUN.

Sukarta Indrafachrudi,tanggal 11 Mei 2009; o9bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua ... dasargugatan beserta alasanalasannya ... dalam surat gugatan pada angka 1 s/d angka 10yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja;bahwa namun demikian, pertamatama mohon perhatian dan dimohon akte,ketentuan esensial TUN sebagai peraturan dasar dalam sengketa TUN, sebagaiberikut: 2.1. bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negaraadalah

(mandaatsverlening) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas NegeriMalang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta17mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu; satu dan lain hal tercermindalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat(1) Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunianRumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untukkantor pusat Departemen; b.

sekarang ini;bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas vermoedenvan rechtsmatigheid, esensial sebagai peraturan dasar yang rechtsmatigheid dalampenyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalammelakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusankeputusan TUN tertentu, dalam rangka

Rumah Negara dilingkungan.....lingkungan Universitas Negeri Malang ...; yang bukan kapasitasnya dalamperkara TUN ini;bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dankeadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkunganUniversitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dankepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk padaRencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 20082012,Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor

Drs.Sukarta Indrafachrudi, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat,asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asasumum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme; bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang dimohonkan Penggugat dapatberimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib administrasi dalampengelolaan Rumah

Graha Metropolitan Nuansa) ;Bahwa dengan adanya putusan peninjauan kembali No. 44 PK/TUN/2000 yang bertentangan dengan putusan perkara No. 846/PDT.G/2004/PN.Jak.Sel. dimana putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000menyatakan tanah Kav. 63 adalah milik Pemohon Peninjauan Kembalidan di pihak lain Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan putusanNo. 846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. adalah pemilik tanah Kav. 63dengan kedua putusan tersebut yang saling bertentangan satu samalain, telah menimbulkan ketidak pastian hukum

, sebab PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No. 44PK/TUN/2000 selaku pemilik tanah Kav. 63, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali berdasarkan putusan perkara No.846/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel. selaku pemilik tanah Kav. 63, padahalberdasarkan putusan perkara No. 44 PK/TUN/2000 PemohonPeninjauan Kembali telah memperoleh tanah Kav. 63 melaluiprosedur pembebasan yang dilakukan oleh tim pembebasan tanahDKI Jakarta, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali melakukanpembebasan tidak melalui prosedur

No. 169 PK/Pdt/2008Akta No. 55, 56 dan 53 tanggal 6 Pebruari 1990 yang dibuatdihadapan Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH. berdasarkanpertimbangan putusan peninjauan kembali dalam perkara No. 44PK/TUN/2000 tanggal 9 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah cacat hukum atau tidak sah sesuaidengan azas perlindungan hukum maka perolehan hak yangdidasarkan pada perbuatan pidana tidak dapat dilindungi hukum ;Bahwa dengan demikian maka putusan peninjauan kembali No. 44PK/TUN/2000 tanggal

Harangganjangmaupun dari Gubernur DKI, walaupun data yang diajukan berupaputusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah berkekuatanhukum tetap yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112K/TUN/1998 yang berisi bahwa Gubernur Kepala Daerah DKI telahdimenangkan mengenai kebijakan pemberian SIPPT pada PT.Harangganjang ;Bahwa sebetulnya perijinan SIPPT dan Hak Guna Bangunan yangditerbitkan bagi PT.

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.