Junctis PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 103 K/TUN/2020tanggal 09 Maret 2020, yang mana sudah Berkekuatan Hukum Tetapberdasarkan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Pengadilan TataHalaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN BjbUsaha Negara Banjarmasin Nomor : W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020tanggal 16 Desember 2020;Bahwa Turut Tergugat sudah benar melakukan penerbitan sertipikat tersebutjuga sudah melakukan dengan sebaik mungkin dan tidak ada kekeliruan

Abdul Gawi Sebagai Tergugat IlIntervensi, diberi tanda T.I14;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Berkekuatan Hukum TetapNomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinputusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

TUN/2020; Dalil jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan SertipikatHak Milik Nomor 10141 atas nama Abdul Gawi adalah benar alas hak bidangtanah yang dimiliki Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yangditerbitkan oleh Turut Tergugat Sesuai prosedur yang berlaku dan tahapanyang sebagaimana mestinya namun saat ini sedang dalam prosespermohonan pembatalan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor103K/TUN/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap;yang mana pada pokoknya merupakan hal yang sama maka

/2020 yang diajukan pula asli dari bukti Surat tersebutoleh Tergugat II berupa bukti T.II3; Bukti Surat T.I15 dan TT.5 berupa fotokopi Surat Keterangan BerkekuatanHukum Tetap Nomor: W2.TUN.3/1747/HK.06/XII/2020 tertanggal 16Desember 2020 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin putusan Nomor 34/G/2018/PTUN.

(VideYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 2772001 jo16 K/TUN/2000, tanggal 2822001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 2421998),maka dengan adanya permasalahan tersebut di atas Hakim PN berwenangmengadili gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum 2.2 Penggugat yang menyatakan sah demi hukum Penggugat sebagaipemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141, atas nama Penggugatsebagai Pemegang Hak, dengan Surat Ukur

PENETAPANNomor 0818/Pdt.P/2016/PA.JP eoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Asri bin Jikiri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad

Kunak, Malaysia , sebagai Pemohon ;Juliani binti Baco, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,alamat Ladang Tun Fuad Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober

Rahmat bin Herman, 23 Thn, Islam, Burun Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;Hal 3 dari 9 hal.

Nurhayati binti Widodo, 19 Thn, Islam, lbu Rumah Tangga, Ladang Tun Fuad,Kunak, Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal halyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon Il;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suam istri, tetapisaksi tidak tahu kapan mereka menikah;e Bahwa Pemohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I; Bahwa sejak perkawinan tersebut, Pemohon dengan Pemohon

466 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 466 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MUHAMMAD ISHAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanPadat Karya Nomor 12, RT. 005/RW.003, Kelurahan Sungai Beliung,Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, pekerjaan pensiunan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:1.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/TergugatTergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dengan Data Yuridis berupa Surat Pernyataan Tanah tertanggal

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012demikian bilamana obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang manaPenggugat mengetahui pada saat Penggugat akan mengurus permohonanpeningkatan Hak Milik Tanah Penggugat pada Tanggal 6 Desember 2010, dimanaPihak Penggugat menyatakan dengan lisan bahwa tanah Penggugat bermasalah dantumpang tindih dengan pemegang obyek sengketa, maka beralasan secara hukumgugatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu 90 hari;8.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012dimanakah batasbatas tanahnya?, dan berbatasan dengan tanahtanahsiapakah? Dan dimanakah letak tanahnya ?, bahwa oleh karena itu surat hibahdibawah tangan yang menjadi dasar penerbitan sertipikat yang menjadi obyeksengketa a quo adalah cacat hukum dan tidak berguna dan berhargasesuai dengan hukum yang berlaku; Bahwa karena surat hibah dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum,maka Hj.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2012Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ ttd./H. Yulius, SH. MH. Dr.H.Supandi, SH. MHum.ttd./Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH. MS.Biayabiaya Panitera Pengganti,1. Meterai Rp. 6.000, ttd./2.

Tun Mukminah, S.H, M.H sebagaiPanitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Ade Ahmad Hanif, S.H.I Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HTtdUswatun Hasanah, S.H.I Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.243/Pdt.G/2018/PA.GsgPanitera Pengganti,Ttd.Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000.2. Biaya Proses :Rp. 50.000.3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000.4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 331.000.

TUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KUMILA binti P.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan KepalaBadan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru (Terbanding/semula Tergugat) berupa: a. Ijin Mendirikan Bangunan No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009atas nama H. NASPI, lokasi di Jalan A.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu :a. IMB No. : 503.184/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ; b. IMB No. : 503.197/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 atas nama H. NASPI,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ; 3.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.196/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. NURKHANDIQ, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru :3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi Z ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.191/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. MUKHLIS,lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, Kelurahan Landasan UlinTimur, Kota Banjarbaru ;3. Mengabulkan seluruh dalildalil keberatan Terbanding/semula Tergugat IIIntervensi 3 i4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Menyatakan sah keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu : IMB No. : 503.194/BP2T/2009 tanggal 11 Mei 2009 a.n. Hj.SUKARTINI, lokasi di Jalan A. Yani Km.27, RT.42 RW.11, KelurahanLandasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru ;4. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BanjarmasinNomor : 06/G/2010/PTUNBJM.5.

Tentang kewenangan mengadili ( Kompetensi Absolut )Bahwa, berdasar Pasal 33 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor: 2 Tahun2011 tentang Partai Politik, dalam hal penyelesaian di Internal Partai Politiktidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan sesuaikaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 502/K/TUN/2005tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 44/K/TUN/2008tanggal 22 Julli 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 591/K/TUN/2008tanggal 27 Januari 2009 dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 482/K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, bahwa keputusan Pejabat yang berkaitan dantermasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh kearena itu PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;B.

PartaiKebangkitan Bangsa ( PKB ) yang memberhentikan Penggugat / Terbanding sebagaiAnggota Partai, sehingga penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I / Pembanding,Tergugat II / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding, yang bersifat peresmianpemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara adalah tindakan Tergugat / Pembanding yang tercakup dalam bidangpolitik ketatanegaraan ( Taak Stelling ), dan sesuai kaidah hukum dalam putusannyaMahkamah Agung R.I Nomor: 482/K/TUN

/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor:591/K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli2008 dan Nomor: 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, bahwa Keputusan Pejabatyang berkaitan dan termasuk dalam lingkup politik tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bila dikaitkan anatara kaidah hukum dalam putusanMahkamah Agung tersebut dengan Pasal 32 dan 33 Undang Undang Nomor: 2 Tahun2008 sebagaimana telah dirubah dengan

peraturanperundangundangan yang berlaku.Badan atau Pejabat TUN di sini ukurannya ditentukan olehfungsi yang dilaksanakan Badan atau Pejabat TUN padasaat tindakan hukum TUN itu dilakukan.

Nomor 1775 K/Pdt/2016Bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentukdari kKeputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusanyang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukumTUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatukeputusan yang ~menciptakan, atau menentukanmengikatnya atau menghapuskannya suatu hubunganhukum TUN yang telah ada.

perdata.Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yangberpotensi menimbulkan sengketa TUN, sebagaimanadikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 574 K/Pdt/2012 tanggal 31Juli 2012..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005tanggal 5 Februari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005tanggal 21 Nopember 2006.c.

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN menyatakan para Tergugatmenguasai tanah milik Penggugat seluas 2.117.500 M2? Adalah tidakberdasarkan fakta yang sesungguhnya, karena sejak tahun 1977 hinggasaat ini tanah dimaksud tetap dalam penguasaan Penggugat (PT.

Genta Prana / Pemohon Kasasi.2008 Tgl. 20 Pebruari HGU No. 149/Hambalang seluas 4.486.975 m2 dimanadidalamnya ada objek sengketa 2.117.500 m2, telah dibatalkan sesuaiputusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2007 tgl. 2022008 yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap dan PK yang diajukan PT. Buana Estatetelah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/TUN/2009 tgl. 1692009 dansudah di eksekusi/ dilaksanakan oleh yang berwenang cq.

W2.TUN.146/HK.06/VII/2009 surat Ketua PTUN Jakartakepada Kepala BPNRI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihalPengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Amar putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupaputusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 1622008 agar diketahui olehmasyarakat; (Bukti Tambahan T/PK12);c) Tgl. 24 Maret, No. W2/TUN 1.57/HK.06/III/2010, Surat Ketua PTUNJakarta kepada :Presiden RI, (Bukti Tambahan T/PK13);KetuaDPR RI. (Bukti Tambahan T/PK14);Perihal Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;d.

W2/TUN.157/HK06/III/2010 tgl 243201011.Bukti Tambahan T/PK11 Surat Ketua PTUN Jkt Kepada Ketua DPRRINo. W2/TUN.157/HK06/III/2010, tgl 243201012.Bukti Tambahan T/PK12 Pengumuman Ketua PTUN Jkt (Panitera)Kepada masyarakat luas melalui media massa tg!

TUN Medan itu Tergugat/Terbanding telahmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2001. Memori kasasidiajukan pada tanggal 11 September 2001. Berdasarkan UndangUndang No.14 Tahun 1985 Pasal 47, memori kasasi haruslah disampaikan dalam tenggangwaktu 14 hari sejak permohonan pengajuan kasasi.

Dengan demikiansengketa TUN dimaksud secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetapdengan kata lain Sertifikat Tanah Wakaf No. 00009/Padang Jati tanggal 14September 1999 sudah dinyatakan batal, dengan demikian Yayasan Al HidayahBengkulu tidak mempunyai alas hak lagi diatas tanah sengketa, Kembali beradadalam penguasaan Penggugat berdasarkan alas hak yang kuat yaitu Surat IzinHak Usaha Membuka Tanah Rawa dalam Wilayah IV Kota Bengkulu No.

/2001 tanggal 31 Juli 2003dengan No. 2282 K/PDT/2003 tanggal 18 Januari 2006 disharmonis,tidak sinkron bertentangan satu dengan yang lain ;Perkara yang dimohon Peninjauan Kembali (P.K) ini ada titik singgungannya(Aanknopping punt ) dengan perkara No.455 K/TUN/2001 tanggal 31 Jull2003 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Gugatan perdatatanggal 16 Oktober 2001 ;Pemohon P.K dalam sengketa TUN tersebut statusnya adalah semulaPenggugat, kemudian Pembanding, kemudian Termohon Kasasi dalamKasasi yang

diajukan oleh Kepala BPN Kota Bengkulu ;Dalam sengketa T.U.N itu Pemohon sekarang ini, menggugat kepala BPNKota Bengkulu ke Pengadilan T.U.N Bengkulu Nomor 3/G/PTUN/BKL/2000Petitum Gugatan adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara TUN tersebutadalah sertifikat tanah wakaf No : 00009/Padang Jati Tahun 1999 tanggal 14September, Surat ukur No.06/1999 tanggal 26 Juli 1999 Kepala BadanPertanahan Kotamadya Bengkulu atas tanah perkara hak Pemohon P.Kdalam perkara Perdata yang didaftarkan pada Pengadilan

No. 423 PK/Pdt/2009Riwayat singkat perkara T.U.N No.455.K/TUN tanggal 31 Juli 2003 tersebutadalah sebagai berikut :Pemohon P.K terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor : 2282 K/Pdt/2003 pada perkara Tata Usaha Negara Nomor : 455 K/TUN tanggal 31 Juli 2003 adalah selaku Penggugat ;Tergugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Bengkulu, Inti Positagugatan adalah bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanahberdasarkan surat ijin Hak Usaha membuka tanah rawa dalam wilayah IVKotamadya

No.193 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.41 K/Pid/20143 Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

No.193 K/TUN/ 2008 tanggal 25 Maret 2009dimenangkan oleh Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., dan para pemiliktanah mengajukan Peninjauan Kembali yang perkaranya dimenangkan olehTerdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA., sesuai putusan Mahkamah AgungR.1. No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010;Pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa 2. H. SOENARJONO, BBA.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PIJH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PIIH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

No.03 PK/TUN/2010 tanggal 16 November 2010.

BONINtanggal 23 Juni 2010;Surat Pernyataan Penggarap DAWIS bin PITH dan Kwitansi uangkebijaksanaan (kerohiman) atas nama DAWIS bin PITH;Fotokopi Legalisir Kalender Tahun 1971 dan Kalender Tahun 1972;Fotokopi hasil olah TKP Tanah;Fotokopi legalisir 8 Akta yang dibuat oleh Notaris LILIK;Fotokopi Putusan MA Kasasi TUN Nomor : 193/TUN/2008 dimenangkanoleh Terlapor;Hasil LABKRIM dari MABES POLRI terhadap tandatangan R.

AUPB telah memiliki kedudukan sebagai dasar atau alasan bagi Penggugat untukmendalilkan gugatan dalam perkara TUN di pengadilan.4. AUPB merupakan alat uji bagi hakim TUN untuk menguji keabsahan ataupembatalan sebuah Keputusan TUN, sehingga, konsekuensinya, pelanggaranterhadap AUPB dapat disebutkan secara tegas oleh hakim dalam amar putusan.Hal. 94 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTK5.

UU AntiHal. 95 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTKKKN 28/1999.Kemudian, asas tidak menyalah gunakan wewenang adalah AUPB yangpaling sering digunakan.Beberapa yurisprudensi yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas initercermin dalam Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MARI No. 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001.

Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001 danPutusan No. 14/G/2015/PTUNPLG. Bahwa pejabat atau badan TUN harusmelakukan kewenangannya untuk tindakan hukum sesuai dengan yangsudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan (baik darisegimateri, wilayah, waktu). Kewenangan yang dilakukan sebelum waktunyamerupakan contoh pelanggaran asas ini.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam beberapa peraturanperundangundangan seperti UU PTUN 9/2004, UU Pemda 23/2014, yaitu dimaknaisebagai terwujudnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan pemerintahan.Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalampenerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992,Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan PutusanNo. 02/G/2013 /PTUNJKT.

Penerapan asas proporsionalitas juga muncul dalamPutusan MA RI No. 81K/TUN/2006 dan Putusan Nomor MARI No. 31 K/TUN/2014. Dengan demikian, asas inidimaknai serupa dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Putusan INCRACHT TUN Nomor : 98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14Desember 2017 yang menyatakan Batal SHM MILIK Penggugat SHM No.655 SHM No 655 an.

asas asas umum penyelenggaraan Negara yang bersih bebaskorupsi dan kolusi khususnya ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASASKETERBUKAAN terkait adanya Pemeriksaan TUN Nomor TUN Nomor98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017 yang mengadili hinggamembatalkan SHM No 655 an.Legiman Pranata.Bahwa Tergugat II telah TIDAK MELAKSANAKAN Pemberitahuan kepadaPenggugat ketika adanya Pemeriksaan TUN tsb merupakan bentukPerbuatan Melawan Hukum dari Asas AsaS Umum Penyelenggaraan Negarayang bersih bebas korupsi , kolusi

Menyatakan bahwa Pemilik KTP yang digunakan dalam alat bukti (P1/KTP)dan/atau (P4/ Akta Jual Beli No 54./2008) pada putusan TUN No98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017 yang bernama SiharSitorus adalah tidak sama orangnya dengan nama Pemilik KTP pada alatbukti (P5/ Surat Perjanjian sewa menyewa No.25 tgl 30 April 2012) padaputusan TUN No 98/G/2017/PTUNMDN tanggal 14 Desember 2017.10.

Batal atau tidak san Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yangmenimbulkan sengketa dan menetapkan Badan/Pejabat TUN yangmengeluarkan keputusan untuk mencabut KTUN dimaksud. JIKAPUTUSAN TUN TIDAK DIPATUHI MAKA KTUN TERSEBUT TIDAKMEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM LAGI, tidak perlu lagi ada tindakan atauupaya lain dari pengadilan seperti surat peringatan (R. Wiyono, 2009: 234) ;b.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)huruf b, yang MEWAJIBKAN PEJABAT TUN BUKAN HANYA MENCABUTTETAP!I JUGA MENERBITKAN KTUN BARU ;c. Selain itu, ada juga putusan yang mengharuskan pejabat TUN menerbitkanKTUN sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU PTUN. Pasal 3 mengaturtentang keputusan fiktif negatif.

PENETAPANNomor 0804/Pdt.P/2016/PA.JP=DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis yangdilaksanakan pada sidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysiatelah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahannikah) yang diajukan oleh:Suardi Bakri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamat diLadang Tun Fuad, Kunak

, Malaysia, sebagai Pemohon I;Murni binti Ambo Elo, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang,alamat Ladang Tun Fuad, Kunak, Malaysia, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal07 Oktober 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaPusat pada tanggal 07 Oktober 2016

Jumadi bin Ambo Ello, 27 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, menerangkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II;Hal 3 dari 9 Pen.

Tika binti Asis, 18 Thn, Islam, Buruh Ladang, Ladang Tun Fuad, Kunak,Malaysia, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan halhal yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalan pasangan suami istri yangmenikah secara Islam di Mostyn, pada tanggal 09 April 2007 dan saksihadir pada acara perkawinan tersebut; Bahwa akad nikah perkawinan Pemohon dan Pemohon Il terlaksanadengan Wali Ambo Elo (Bapak Kandung) dan mahar berupa RM

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ==" KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan PB Sudirman Nomor 22 A Kabupaten Situbondo,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarso EdiPurwanto, S.H. Warganegara Indonesia, NIP19660329198903 1 004, Pangkat / Golongan Penata Tk.

TUN. SBY tanggal 23 April 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :77/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 23 April 201 8;2. Berkas Pekara Nomor : 103/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya; ==3. Berkas Perkara Nomor : 77/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) beserta seluruhisi dan lampiran yang terdapat di dalamnya;=Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.77/B/2018/P T.TUNS BY4.

Int. 7 yang baru di putus dandiucapkan pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, belum proses pengirimanke Pengadilan Pengaju dan pemberitahuan kepada para pihak, menggunakanasas pengujian exnunc yang tidak dianut oleh Hakim Pengadilan TataUsaha Negara/Adminsitrasi;Ragaan Pengujian Hakim Peradilan TUN/Administrasi Pengujian Ex Tunc Pengujian Ex NuncObjek Sengketa(T.IL Int.1)P6= T.ll.Int.6 jo bukti T. II. Int.8 09 Januari 2017 P.14=T. Il.

Int. 7Pengujian Oleh Hakim TUN Tidak Dianut Oleh Hakim TUNMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di ataseksepsi yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Pembanding Il /Tergugat Il Intervensi bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dariputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak termasukdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 5

:e Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;e Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan TataUsaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkanwewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihakyang berkepentingan;Halaman 21 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor :

UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 diatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata UsahaNegara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antaralain dalam register perkara No.5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993,Putusan Perkara No.41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 danHalaman 23 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBYPutusan Perkara No.270K/TUN/2001,

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2 / KelurahanBaratajaya, seluas 231.598 m2, tanggal 2 September 1997, atas namaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya, telah digugat dalambeberapa perkara, antara lain :a.Perkara PTUN Nomor 105 / G / 2008 / PTUN.SBY jo. 152 / B / 2009 /PT.TUN.SBY jo. 172 K/ TUN / 2010 jo. 99 PK / TUN / 2012 antara TuanSUDJIMAN alias DJIMAN, dkk selaku Penggugat melawan Kepala BadanPertanahan Nasional RI, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya danWalikota Surabaya

Tanggal 09 Juli 2009Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentangpemberitahuan dan penyerahan salinan putusanMahkamah Agung RI NO.105/G/2008/PTUN.SBY JoNo.172K/TUN/2010 serta Fotocopy berlegalisir sesuai asliPutusan Mahkamah Agung RI No. 172 K/TUN/2010Tanggal 28 September 2010;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentangHalaman 66 dari 101 halaman, Putusan Perkara Nomor : 163/G/2019/PTUN.SBY10.Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10pemberitahuan dan penyerahan = salinan putusanMahkamah Agung RI

SBY Jo No.152/B/2009/PT.TUN.SBY Jo No. 172 K/TUN/2010 JoNo.99 PK/TUN/2012 serta Fotocopy berlegalisir sesuai asliPutusan Mahkamah Agung RI No.99 PK/TUN/2012Tanggal 21 Desember 2012;Fotocopy sesuai salinan resmi, Salinan PutusanNO.191/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 10 Juni 2014;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentang SuratPemberitahuan Putusan Banding;Fotocopy sesuai asli, Lembar disposisi tentang PengirimanSalinan Putusan Tingkat Banding Perkara Banding Nomor:224/B/2014/PT.TUN.SBY serta salinan Putusan

No. 21/B/2016/PT.TUN.JKTKEPALA KANTORHidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;LAWANPERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukandi Jalan Panglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru, dalamsengketa ini berdasarkan Surat Kuasa~Khusus04/63.72.600/TUN/VI/2015 tanggal 11. Juni 2015memberi kuasa kepada: 1. SUMARDI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;2.

ST., Jabatan sebagaiAnalis Permasalahan Pertanahan pada SeksiPengkajian dan Penanganan Perkara PertanahanKanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamatpada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, JalanPanglima Batur No. 1 Kota Banjarbaru; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor05/63.72.600/TUN/VIV2015 tanggal 30 Juli 2015 jugamemberikan kuasa dengan hak subtitusi kepadaFERIZAL, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia,Him.2 dari 9 him. Put.

Yurisprudensi tetap dalam perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24Halaman 10 dari 42, PUTUSAN Nomor : 28/G/2017/PTUN.MdoFebruari 1998, Yurisprudensi dalam perkara Nomor: 16 K/TUN/2000Tanggal 28 Februari 2001 dan Yurisprudensi dalam Perkara Nomor: 22K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, yang mana kaidah hukumnya lebihmenitik beratkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitandengan masalah kepemilikan dan adanya suatu kekeliruan mengenaifakta secara yuridis maupun fisik terhadap tanah objek sengketa,maka

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R J No. 88 K/TUN/1993 tanggal7 September 1994 yang kaidah hukumnya menyebutkan meskipunsengketa itu teijadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapijika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan,maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahuluke badan peradilan umum/perdata karena merupakan sengketakepemilikan;9. bahwa terkait dengan dalil posita angka 14, berdasarkan UndangUndangNomor 5 tahun 1986 jo UndangUndang

Bahwa sudah seharusnya perkara a quo diperiksa dalam PeradilanPerdata dan pengajuan Gugatan in casu oleh PENGGUGAT dalamPeradilan TUN adalah keliru dan bertentangan dengan AsasKompetensi Absolut dalam mengadili.5. Bahwa memperhatikan dan membaca Gugatan PENGUGGAT padaposita dalil Gugatan angka 1, 6, 7, 9, 10, 12 dan 13, jelaslah bahwaadanya hubungan keperdataan/waris) yang menjadi dasarkeberatan/pengajuan Gugatan in casu.Halaman 17 dari 42, PUTUSAN Nomor : 28/G/2017/PTUN.MdoB.

Disqualificatoire Exceptie/Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki LegalStanding dalam pekara a quo Bahwa yang boleh menjadi pihak PENGGUGAT dalam sengketa TUNadalah merekamereka (orang/Badan Hukum) yang oleh diterbitkannyasuatu Keputusan TUN dimaksud telah menimbulkan kerugian kepadamerekamereka tersebut.

Dengan kata lain seseorang/badan Hukum dapatbertindak sebagai PENGGUGAT dalam sengketa TUN jika memangKeputusan TUN yang diterbitkan/dimaksud telah menimbulkan akibathukum/merugikan terhadap PENGGUGAT. Bahwa apabila disandingkan dengan perkara a quo, yakni keberatanPENGGUGAT atas diterbitkannya sertifikat pengganti SHM 1658/Paal Dua,maka menjadi pertanyaan; apakah ada kepentingan hukum PENGGUGATyang dirugikan dengan diterbitkan sertifikat pengganti SHM 1658/PaalDua?