Ditemukan 28495 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-12-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 282/PID.B/2013/PN.BJN
Tanggal 13 Desember 2013 — ADI PURNOMO BIN SUSIANTO
3827
  • GO KIE TJAY, 1 buahkulkas, 1 set sound system merk crimsond warna hitam, 1 buah kartukredit OCBCNSP An. GO KIE TJAY dan uang tunai Rp. 25.200.000,dikembalikan kepada saksi GO KIE TJAY, 3 lembar bukti penarikan uangdari kartu kredit ATM BCA An. GO KIE TJAY tetap terlampir dalam berkasperkara, 1 buah helm merk VOG warna hijau, 1 buah helm merk DYRwarna merah, 1 buah sarung tangan warna putih kombinasi hitam, 2buah pedang/parang, 1 buah jaket switer warna hijau dirampas untukdimusnahkan;5.
    GO KIE TJAY, 3 lembar bukti penarikan uang dari kartu kredit ATM BCA An.GO KIE TJAY, 1 buah helm merk VOG warna hijau, 1 buah kulkas, 1 buah sarungtangan warna putih kombinasi hitam, 2 buah pedang/parang, 1 buah jaket switerwarna hijau, 1 set sound system merk crimsond warna hitam, uang tunaiRp.25.200.000, , 1 buah kartu kredit OCBCNISP An.
Register : 14-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Bil
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.NURDHINA HAKIM, SH, MH.
2.JONI EKO WALUYO, S.H.
Terdakwa:
ADI ISMAIL Bin MUHAJIR
275
  • Pandaan, Kab.Pasuruan (system ranjau);Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik daripusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.
Register : 04-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : Ir. HELLY WEROR, M.Si
Pembanding/Jaksa Penuntut : YEDIVIA RUM, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : YEDIVIA RUM, SH
5125
  • Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm)5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95
    Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm) 5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF,
Register : 17-12-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Kray
Tanggal 8 Oktober 2014 — Terdakwa SUGENG SETIYANA Bin HENDRO SUMANTO (Alm)
7320
  • Ternyata para nasabah tersebut merasatelah lunas dan ada yang tidak mengambil kredit lagi ;Bahwa SOP (system Operasional Procedur) di BPR Gondang Rejo apabilanasabah mengajukan kredit yaitu :a Calon nasabah datang sendiri dengan membawa bukti diri berupa KTP,KK serta barang jaminan/agunan;b Kemudian berkas tersebut dibuatkan memao atau data calon nasabah yangditandatangani oleh Direktur Utama ;c Selanjutnya dibuatkan persetujuan Komite yang ditanda tangani olehDirektur Utama, Direktur AO dan Surveyer
    nasabah yang bernama Mujito Sukimin yang awalnyamengajukan kredit atas nama Rakiman kemudian karena Rakiman kreditnyamacet kemudian oleh terdakwa di kreditkan ke atas nama jaminan yaitu MujitoSukimin dan sampai sekarang Mujito Sukimin masih mengangsur ;Bahwa yang melaukan pembayaran angsuran atas nama Mujito Sukimin adalahTerdakwa ;Bahwa pernohonan kredit atas nama Mujito Sukimin tidak ada persetujuan dariAO;Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak Januari2012 ;Bahwa SOP (system
    Saksi ZULIANTI Binti JUMALI :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah ada melakukan kredit di BPR Gondangrejo padasaat masih menjadi karyawan di BPR gondangrejo yaitu sekira tahun2009,Jumlah pinjaman saya waktu itu sekira Rp.6.500.000, ( enamjuta lima ratus ribu rupiah ). diangsur dalam jangka waktu 12 bulan,dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas.Bahwa pada saat menjadi karyawan BPR
    Di angsur dalam jangka waktu 12bulan, dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas. ;e Bahwa saksi Menggunakan jaminan berupa BPKB sepeda motorHonda Kharisma tahun 2005 No.Pol saya lupa Atas namaERNAWATI Alamat : Dk.Suro Rt.03 Rw.09 Ds.NgesrepKec.Ngemplak Kab.Boyolali, Saat ini pinjaman di BPR Gondangrejosudah lunas , jatuh tempo tanggal 29 Juni 2011.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — CAKRA BETA MANDRAGUNA vs PROF META, dk
3821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1106 K/Pdt/2017Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggibertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan danpengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdianpada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian,kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologibertanggungjawab mengembangkan
    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal100 yang berbunyi:Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (1), meliputi:a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dariprovinsimenetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsimemfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;o a0memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat, nilaiadat istiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya
    IlmuPengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber dayamanusia ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 7ayat (2) berbunyi:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuanpendidikan dan pengajaran, penetitian dan pengembangan, sertapengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi:Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusiadan pengorganisasiannya, setiap system
    dalam pergaulaninternasionalUnhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yangterdapat di Pasal 6 ayat (1);Pada Pasal 7 bahwa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengankemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat.Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadapjenjang karier sumber daya manusia;Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelernbagaan ilmu pengetahuan danteknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier Sumber dayamanusia, juga menerapkan system
Putus : 09-11-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Nopember 2011 — BASRI alias BAH ;SYUKRI ;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasalpasal ini dapatdielaborasi dan diinterprestasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum HakAsasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauhdalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yangtengah menghadapi proses hukum.Implementasi kewajibankewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktikNegara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilanpidana (integrated criminal justice system).
    Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai"..the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage theentire system working as one unit or department or as different section on oneunified service. Rather, it might be said to work on the principle of unity indiversity somewhat like that under which the armed forces function.
Register : 14-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 22 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : OSTAR AL PANSRI, SH.MH.
Terbanding/Terdakwa : HERMAN THAMRIN
12270
  • Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian MesinKyeocerra. Rp.50.000.000. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak KetigaRp.3.000.000. 7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000. Pembuatan Istana Kelinci danPembelian Kelinci Rp.10.324.000. Perbaikan Ruang MeetingRp.3.256.000. Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.
    Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian RB SU060,0G0.Mesin Kyeocerra. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Rp.3.000.000.7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000.
    Pembuatan Istana Kelinci dan Rp.10.324.000.Pembelian Kelinci Halaman 14 dari40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBR Perbaikan Ruang Meeting Rp.3.256.000.Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.Pembangunan gerbang belakang Rp.4.229.500.stanumPengadaan Sound System Rp.16.550.000.Operasional Rp.81.995.000.Beban Transportasi/SPPD Rp.9.147.000.Bantuan Sosial Rp.2.000.000. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2013 merupakan DirekturUtama PD.Kampar Aneka Karya dan sdr.
Register : 02-11-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 455/Pid.B/2021/PN Bpp
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
RUDI Bin KANTO
792
  • KANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
  • - 1 (satu) buah Kipas angina ;

    - 1 (satu) set Sound System

Register : 10-08-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.PP
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6312
  • Biaya nafkah anak sampai anak berumur dewasa (21 tahun)sebagaimana ditentukan undangundang, sebanyak Rp.3.000.000, (tigajuta rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dankesehatan serta cara pembayarannya memotong gaji Pemohonlangsung by system dari SDM Bank BRI Cabang Pariaman;10. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam,bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anakanaknya yangbelum mencapai umur 21 tahun bila perkawinan putus karena talak;11.
    Biaya nafkah anak sampai anak berumur dewasa (21 tahun)sebagaimana ditentukan undangundang, sebanyak Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan dankesehatan serta cara pembayarannya memotong gaji Pemohonlangsung by system dari SDM Bank BRI Cabang Pariaman;3.
    anak tersebut, sehinggaPenggugat sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan kesempatanyang seluasluasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnyaterhadap anak tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anaksampai anak berumur dewasa (21 tahun) sejumlah Rp.3.000.000, (tiga jutarupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta caraHalaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2017/PA.PPpembayarannya memotong gaji Tergugat langsung by system
    dari SDM BankBRI Cabang Pariaman;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkahanak, Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada anakPenggugat dengan Tergugat setiap bulannya dengan cara pembayarannyamemotong gaji Tergugat langsung by system dari SDM Bank BRI CabangPariaman ke rekening yang dibuat atas nama anak Penggugat denganTergugat, namun besarannya disesuaikan dengan kemampuan ataupenghasilan Tergugat, sehingga Tergugat bersedia memberikan nafkah bagianak Penggugat dengan
    faktor kelayakan bagi anak Penggugatdengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk anakminimal sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulansampai anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana akan ditegaskandalam diktum putusan ini;Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat mengenai cara pemberian nafkah anak olehTergugat kepada anak Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan caramemotong gaji Tergugat langsung by system
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — SUTARNO, S.H., M.M vs. GUBERNUR BANK INDONESIA, DK
11275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Transaction Processing (TP) di kantor cabang (KantorCabang sampling Bekasi dan Purwakarta) pada sistemkomputer belum sejalan dengan Petunjuk OperasionalKomputer (POK), yang dibuat Divisi Teknologi kantor pusatBank BTN;Standar petugas belum dibekali dengan training yangcukup dalam melaksanakan tugas dan hanya mengikutikebiasaan petugas sebelumnya;Belum ada format standar permohonan restrukturisasi daridebitur kepada petugas Area Collection kepada kantorcabang (c.g unit kerja LA/TP);Pengendalian system
    komputer SIBS pada menurestrukturisasi kredit belum dilengkapi dengan alat controlatasan control input persetujuan atasan (approval);Hasil proses pelaksanaan restrukturisasi kredit yang sudahdijalankan oleh petugas kantor cabang tidak dapatdikontrol dan dimonitor oleh Manajemen kantor cabang;Penyebab terjadinya delta negative pada laporankeuangan PSAK 55 dikarenakan pada proses eksekusikedalam system menu komputer SIBS dan BDS belumsempurna oleh kantor cabang;Ditemukan factor human error secara
    missal di unit kerjaLoan Admin (LA) dan unit Transaction Processing (TP) dikantor cabang berupa kesalahan dalam prosedur prosesrestrukturisasi di dalam system computer yang tidaksesuai Petunjuk Operasi Komputer (POK) standar;Bahwa Penggugat sebagai Kepala Divisi CWD telahmelaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalamjabatannya sesuai kewenangan yang dimiliki Penggugatdengan melakukan tindakan dan langkah nyata agar prosesHalaman 45 dari 78 halaman.
    Putusan Nomor 133 PK/TUN/20168.5 Jika keputusan Termohon Peninjauan Kembali tsb diterbitkan melanggarUU dan AAUPB maka sebagai Negara hukum keputusan TermohonPeninjauan Kembali harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara dan di negara hukum tidak ada alasan berlindung dibalikkepentingan membahayakan system perbankan dan system keuangannasional dan tidak berlindung wilayah Judicial Immunity sehingga tidaktersentuh oleh lembaga peradilan;8.6 Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 dan 9
Putus : 23-09-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SANGGAU Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Sag
Tanggal 23 September 2016 — ABANG HENDRY GUNAWAN Alias EEN Bin ABANG ABDURAHMAN ATENG
10920
  • .- 1 (satu) kota singgle filteration system merk Q-PLUS.- 2 (dua) buah filter Cartridge.- 1 (satu) unit layar komputer Merk Acer.- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Hitam.- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Merah dengan nomor hp : 0166453223.- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna biru dengan nomor hp : 081349388870.- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam dengan nomor hp : 081350395782.
    ) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto :0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto :0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Sag1 (satu) unit Speaker Merk VINNFIER.unit Casing CPU Merk DELL.kotak water filter merk PANASONIC.1 (satu) kota singgle filteration system
    koma dua empat enam tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto :0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto :0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.1 (satu) unit Speaker Merk VINNFIER.1 (satu) unit Casing CPU Merk DELL.1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.1 (satu) kota singgle filteration system
    bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto :0,2483 (nol koma dua empat delapan tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikanKristal Narkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto :0,3310 (nol koma tiga tiga satu nol) gram.Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2016/PN Sag1 (satu) unit Speaker Merk VINNFIER.unit Casing CPU Merk DELL.kotak water filter merk PANASONIC.1 (satu) kota singgle filteration system
    komadua empat enam tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 11A, berat Netto : 0,2483 (nol komadua empat delapan tiga) gram.1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan KristalNarkotika jenis shabu diberi kode 12A, berat Netto : 0,3310 (nol komatiga tiga satu nol) gram.1 (satu) unit Speaker Merk VINNFIER.1 (satu) unit Casing CPU Merk DELL.1 (satu) kotak water filter merk PANASONIC.1 (satu) kota singgle filteration system
Register : 02-12-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 229/Pid.B/2014/PN.Pgp
Tanggal 25 Februari 2015 — CHANDRA ALS CHANDRA BIN YAW NAM
9339
  • ANTAR NUSA INDAH PRATAMAbergerak di bidang entertaint baik itu perhotelan, karaoke dan restoran ;Bahwa saksi bekerja sebagai Operator Sound System di CV.
    ANTARNUSA INDAH PRATAMA / karaoke GRAND MILLENIUM CLUB tersebutsekitar tahun 2003, tetapi sampai dengan pertengahan tahun 2007 karaokeGRAND MILLENIUM CLUB masih menggunakan kepingan CD;Bahwa Karaoke GRAND MILLENIUM CLUB tidak lagi menggunakankepingan CD sejak pertengahan tahun 2007;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di karaoke GRAND MILLENIUMCLUB adalah sebagai penanggung jawab operator sound system saja;Bahwa Karaoke GRAND MILLENIUM CLUB buka setiap hari mulai daripukul 20.00 Wib sampai dengan
    ANTAR NUSAINDAH PRATAMA dan alat itu sudah berisi lengkap dengan Hard Disk dansaya hanya memasang alat terebut di setiap room karaoke GRANDMILLENIUM CLUB;Bahwa saksi tidak mengetahui cara atau sistem update song list darimasingmasing room yang ada di karaoke GRAND MILLENIUM CLUBtersebut yang menjadi tugas saksi sebagai operator sound system;Bahwa sepengetahuan saksi cara karaoke GRAND MILLENIUM CLUBmenjalankan karaoke tersebut kepada customer, pihak GRANDMILLENIUM CLUB menyediakan ruangan/room yang
    ANTAR NUSA INDAHPRATAMA berdiri;Bahwa ada selain polisi yang datang ke GRAND MILLENIUM CLUB untukmelakukan pengecekan, yaitu anggota WAMI (Wahana Musik Indonesia) ;Bahwa Sepengetahuan saksi barang bukti tersebut disita dari 15 (limabelas) room di GRAND MILLENIUM CLUB ;Bahwa Sepengetahuan saksi selaku operator sound system di GRANDMILLENIUM CLUB Tampilan video dan suara dari alat server computeryang ada di room karaoke GRAND MILLENIUM CLUB adalah gambartampilan videonya seperti klip asli, berikut
Register : 21-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN CURUP Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Crp
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pemohon:
3.Drs Syamsul Effendi, MM Bin H Muhammad Rusli
4.Hendra Wahyudiansyah Bin Ahmad Hijazi
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
170124
  • Bahwa system pengambilan Putusan di KPU Rejang Lebong diambilsecara bersamasama; Bahwa pengambilan Putusan KPU Rejang Lebong tersebut apabilaada yang tidak sependapat maka dilakukan Voting suara terbanyak;4.
    keterangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong; Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebongoleh KPU RI sejak tahun 2018 dengan masa bakti sampai dengan tahun 2023; Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh SENTRA GAKKUMDURejang Lebong dan Polres Rejang Lebong; Bahwa saksi membenarkan Bukti Surat Termohon Sesuai denganBukti Nomor T11 dan T62 tentang Berita acara Sumpah dan AcaraPemeriksaan Saksi atas nama Saksi Sendiri; Bahwa system
    Hal mana tidak terlepaspemberian jaminan due procces of law yang dalam system peradilan pidanaIndonesia diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untukmenjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil.
    Bahwa dari tanggaltersebut jika diperhitungkan dengan mempedomani system perhitungan kalenderberdasarkan hari kerja, maka dapat ditarik konstruksi hukum bahwa pada rentanwaktu bulan Juli 2020 hanya terdapat 1 hari libur nasional yang pada tanggal 31 Juli2020, adapun selain dan selebinnya merupakan hari kerja kecuali hari Sabtu danMinggu.
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 920 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DSM KALTIM MELAMINE
3925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal26A ayat (4) UndangUndang KUP maka sudah seharusnya MajelisHakim melakukan uji bukti kebenaran material;Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam hal iniadalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesual dengan system
    melakukan uji bukti kKebenaranmaterial;Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 920/B/PK/PJK/201412.13.14.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26Aayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system
    ayat (4)UndangUndang KUP makasudah seharusnya Majelis Hakim melakukan uji bukti kebenaranmaterial;10.bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengabaikan ketentuan Pasal 26A11ayat (4) UndangUndang KUP akan mendorong pada Wajib Pajak Wajib Pajak lain untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan dalam halini adalah ketentuan pelaksanaan yang terkait pada Pasal 26A ayat (4)UndangUndang KUP dalam proses pemeriksaan, karena mengingatMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yangsesuai dengan system
Putus : 07-09-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1804/PID.B/2010/PN.SBY
Tanggal 7 September 2010 — COKRO WIJOYO bin TJIOE GIOK WAIAN
8332
  • bahwa benarpada tanggal 6 juni 2010 pada waktu polisi melakukan penggeledahan danpenangkapan saksi sedang bertugas di lantai 19 dan saksi melihat Terdakwa CokroWijoyo sebelum kedatangan Polisi sedang bermain bilyard dengan temannya 3 orangdan Terdakwa Cokro Wijoyo mempersilahkan dan mengantar polisi melakukanpemeriksaan ;e Bahwa benar perlengkapan bermain poker kartu remi dan koin yang sudah tersediadimeja dalam ruangan, sedangkan setiap ruangan yang ada dilantai 19 menggunakan kaca sitimone way system
    Dijawab oleh Pak Sudamiran minta maaf ini perintahatasan ;e Bahwa terdakwa diperiksa terus menerus lebih dari 24 jam sehingga mengalamikelelahan yang luar biasa, sejak awal terdakwa tidak pernah mengakui dan tidak pernah bermainjudi, sehingga BAP terdakwa ditanda tangani saja biar cepat selesai ;e Bahwa benar kaca yang disetiap ruangan dibuat kaca one way system yakni dariluar dapat melihat kedalam tetapi dari dalam tidak bisa melihat keluar, ini dimaksudkanuntuk memantau permainan yang ada didalam
    tersebut terdapat tulisan yang dipasang oleh pihak managemen yang berbunyidilarang bermain judi ;Menimbang, bahwa keadaan tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi A deCharge yang antara lain menerangkan sebagai berikut :e Bahwa seluruh pemain yang akan bermain di lantai 19 terlebih dahulu harus menitipkanbarangbarangnya berupa uang dan dompetnya dan lainlainnya pada loker yangtersedia di lantai 9 ;e Bahwa kamarkamar yang terdapat pada lantai 19 Skay Club dibatasi dengan kacakacadengan one way system
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spn
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
CEPY INDRA GUNAWAN
Terdakwa:
1.WAGINEN Alias PAK SAFA Bin BARENGAT
2.MAPON Alias PAK YOGA Bin BARENGAT
27827
  • Bahwa dengan mempergunakan Peta tersebut ahli dapat membacanyauntuk menentukan suatu titik apakah titik tersebut masuk kedalamkawasan hutan/ atau diluar kawasan hutan.Bahwa Hal tersebut dapat diketahui dengan cara memasukan titikKoordinat lokasi tersebut kedalam aplikasi ArcGIS dan Mempergunakanalat berupa GPS (Global Positioning System).
    Bahwa Alat berupa berupa GPS (Global Positioning System) tersebutberfungsi untuk menentukan posisi titik dalam bentuk koordinat (angka)dan ahli dapat mengoperasikan alat GPS tersebut. Bahwa Berdasarkan titik Koordinat UTM UPS : 47M07515939807450,kemudian dilakukan Ploting kedalam peta.o Peta Lampiran SK. Menhutbun No. SK. 901/ KptsII/1999tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Kawasan TNKS di 4Provinsi.Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spno Peta Lampiran SK.
    Bahwa Global Positioning System (GPS) merk Garmin tipe 64S, GPSyang digunakan, alat tersebut mulai digunakan tahun 2019 dan berfungsiuntuk merekam data spasial berupa titik, garis dan polygon.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Spn Bahwa Pada saat menyimpan koordinat lokasi tersebut, tingkat akurasisebesar + 6 Meter.Bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat adalan hutan negara yangdilindungi.
Register : 11-04-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smg
Tanggal 28 Juli 2016 — SLAMET MULYO Dkk MELAWAN PT BLUE SEA INDUSTRY
7511
  • Perubahan System kerja di perusahaan PT.
    Bahwa TERGUGAT bersedia menghilangkan System kerja 12 (dua belas) Jamsehari, apabila kondisi pekerjaan memerlukan jam kerja lebih dari 7 (tujuh)Jam kerja, maka TERGUGAT akan menerapkan System kerja lembur.8.
Putus : 23-03-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1496 K/Pid.SUS/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — YULIA TENRIWARU POLII
7253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek. 1160004090792 an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dari rek saksiVERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA
    Rek. 1160004090792an.VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA
    VERONICA COLONDOM, buku direcord system sebagai buku rusak danuntuk menerbitkan buku tabungan baru tersebut Terdakwa memalsukantandatangan nasabah serta buku tabungan tersebut tidak pernah diberikanpada nasabah yaitu saksi VERONICA COLONDOM melainkan dikuasai olehTerdakwa; Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2003 Terdakwa melakukanpenarikan tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dari rekeningsaksi VERONICA COLONDOM dengan mengelabui teller yaitu saksi POPPYREMITA dan mengatakan
Register : 24-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DONGGALA Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dgl
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
LADJIDJE LAKERA
Tergugat:
1.Hj. RADHIA LANINTJO
2.AZIZA LANINTJO
3.ZAINAB TIN MARIONA
4.SUHARNI ANI MARIONA
5.NOVAN ASMIN
6.EVAN ASMIN
7.WAWAN ASMIN
8.YOWAN ASMIN
9.SARFIAH MAHMUD
10.IRSAN MAHMUD
11.NINGSIH MAHMUD
12.ALAM MAHMUD
13.SURYADI MAHMUD
14.IVAL MAHMUD
15.DEWI MAHMUD
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Sigi
6730
  • sudah meninggal:; Bahwa Tanah milik Penggugat LADJIDJE LAKERA sudah berubahmenjadi sawah dalam beberapa petak sawah; Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah sawah tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat; Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang BUGIS yang menyewa tanahmilik Penggugat LADJIDJE LAKERA; Bahwa Penggugat LADJIDJE LAKERA tidak menjual tanahnya kepadaorang BUGIS tersebut.Orang BUGIS hanya meminjam tanah milikPenggugat LADJIDJE LAKERA dengan system
    Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan mereka dalam system bagihasil tersebut; Bahwa Saluran air disebelah timur masih baru, begitu pula dengansaluran air yang ada didekat Sekolah; Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ASMAUN mengembalikan tanahyang dipinjamnya pada Penggugat LADJIDJE LAKERA atau tidak;Halaman 22 dari 42 Putusan Gugatan Perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dgl.
    Kepala Dusun pada saat itu; Bahwa Pada saat ASMAUN mengolah tanah tersebut belum berbentuksawah; Bahwa Saksi sudah tidak ingat kapan tanah tersebut berubah menjadisawah; Bahwa ASMAUN tinggal di lokasi Obyek sengketa nanti setelah tanahtersebut berubah menjadi sawah; Bahwa ASMAUN tinggal diobyek sengketa tidak membangun rumahpermanen, ASMAUN hanya membangun pondok; Bahwa Dalam satu kelompok yang bersamasama dengan ASMAUNadalah 30 (tiga puluh) orang; Bahwa Kalau orang tua saksi membagi lahan dengan system
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Mad
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD LUTFI,SE Bin M.FATCHAN
20184
  • BPR = MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisakredit, laporan keuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking)Halaman
    BPR ManadiriDhanasejahtera Madiun pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dandalam proses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuaidengan Standart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesualdengan ketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateralyaitu kredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporananalisa kredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral,tanpa adanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking
    MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak Ssesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisaHalaman 43 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System
    MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporanHalaman 51 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System
    BPR MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporankeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System Informasi Debitur)/(BI Checking) terhadap