Ditemukan 28495 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-06-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 14 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm
Tanggal 3 Juni 2014 — MUKHTAR Bin H.HASAN.
416
  • Ill).Setelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas selurun dokumen penawaran yang masuk untuk paketpekerjaan tersebut dengan system Gugur dengan tahapan penilaian sebagaiberikut :g. Pembuktian kualifikasi ( Bab.
    Ill).dimana panitia mengunduh dokumen penawaran yang masuk didalamsystem, dan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dandokumen penawaran yang diunduh oleh panitia dari System adalah : CV. Bakti Membangunvy CV. Duta Persada Karya Mandiri CV.ARMYdari ke 4 perusahaan yang mendaftarkan diri tersebut ada 1 (satu) CV yangdinyatakan tidak lulus yaitu CV. Sema Agung sedangkan yang melakukanpenawaran tertinggi adalah CV.
    Ill).dimana panitia mengunduh dokumen penawaran yang masuk didalamsystem, dan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dandokumen penawaran yang diunduh oleh panitia dari System adalah : CV. Bakti Membangun CV. Duta Persada Karya Mandiri CV. ARMY.dari ke 4 perusahaan yang mendaftarkan diri tersebut ada 1 (satu) CV yangdinyatakan tidak lulus yaitu CV. Sema Agung sedangkan yang melakukanpenawaran tertinggi adalah CV.
    Ill).Setelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas selurun dokumen penawaran yang masuk untuk paketPutusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 75 dari 203pekerjaan tersebut dengan system Gugur dengan tahapan penilaian sebagaiberikut :g. Pembuktian kualifikasi ( Bab.
    Fortune System (CV. MITRA USAHA KAPAL) dan tokoPD. Bahari Surabaya.v SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094/132INF/II/2011, tanggal 22Maret 2011 tentang melakukan survey harga pasar kegiatan penyediaandan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap(DAK) ke Surabaya selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 23 Maret s/d 25maret 2011. Kami melaksanakan survey harga mesin kapal tersebut keCV. Fortune System (CV. MITRA USAHA KAPAL) dan toko PD. BahariSurabaya.
Register : 04-06-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 15/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : Ir. HELLY WEROR, M.Si
Pembanding/Jaksa Penuntut : YEDIVIA RUM, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : YEDIVIA RUM, SH
5125
  • Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm)5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95
    Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barangbarang berupa :Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, makspower votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm) 5.88A, open cicuritvoltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltagel1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystaline, back sheet : TPT180 microns, EVA: 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass ,Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF,
Register : 17-12-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Kray
Tanggal 8 Oktober 2014 — Terdakwa SUGENG SETIYANA Bin HENDRO SUMANTO (Alm)
7320
  • Ternyata para nasabah tersebut merasatelah lunas dan ada yang tidak mengambil kredit lagi ;Bahwa SOP (system Operasional Procedur) di BPR Gondang Rejo apabilanasabah mengajukan kredit yaitu :a Calon nasabah datang sendiri dengan membawa bukti diri berupa KTP,KK serta barang jaminan/agunan;b Kemudian berkas tersebut dibuatkan memao atau data calon nasabah yangditandatangani oleh Direktur Utama ;c Selanjutnya dibuatkan persetujuan Komite yang ditanda tangani olehDirektur Utama, Direktur AO dan Surveyer
    nasabah yang bernama Mujito Sukimin yang awalnyamengajukan kredit atas nama Rakiman kemudian karena Rakiman kreditnyamacet kemudian oleh terdakwa di kreditkan ke atas nama jaminan yaitu MujitoSukimin dan sampai sekarang Mujito Sukimin masih mengangsur ;Bahwa yang melaukan pembayaran angsuran atas nama Mujito Sukimin adalahTerdakwa ;Bahwa pernohonan kredit atas nama Mujito Sukimin tidak ada persetujuan dariAO;Bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama sejak Januari2012 ;Bahwa SOP (system
    Saksi ZULIANTI Binti JUMALI :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.Bahwa saksi pernah ada melakukan kredit di BPR Gondangrejo padasaat masih menjadi karyawan di BPR gondangrejo yaitu sekira tahun2009,Jumlah pinjaman saya waktu itu sekira Rp.6.500.000, ( enamjuta lima ratus ribu rupiah ). diangsur dalam jangka waktu 12 bulan,dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas.Bahwa pada saat menjadi karyawan BPR
    Di angsur dalam jangka waktu 12bulan, dengan system bunga menurun apabila bulan ini tidak bisamengangsur hanya memberi bunganya saja ,ynamun dalam jangkawaktu 12 bulan harus lunas. ;e Bahwa saksi Menggunakan jaminan berupa BPKB sepeda motorHonda Kharisma tahun 2005 No.Pol saya lupa Atas namaERNAWATI Alamat : Dk.Suro Rt.03 Rw.09 Ds.NgesrepKec.Ngemplak Kab.Boyolali, Saat ini pinjaman di BPR Gondangrejosudah lunas , jatuh tempo tanggal 29 Juni 2011.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — CAKRA BETA MANDRAGUNA vs PROF META, dk
3821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1106 K/Pdt/2017Pasal 7 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggibertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan danpengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdianpada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi: Dalam meningkatkan keahlian,kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya,setiap system kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologibertanggungjawab mengembangkan
    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal100 yang berbunyi:Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (1), meliputi:a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dariprovinsimenetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsimemfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;o a0memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat, nilaiadat istiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya
    IlmuPengetahuan dan teknologi berfungsi membentuk sumber dayamanusia ilmu pengetahuan dan teknologi;Pasal 7ayat (2) berbunyi:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),perguruan tinggi bertanggungjawab meningkatkan kemampuanpendidikan dan pengajaran, penetitian dan pengembangan, sertapengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi;Pasal 12 ayat (1) berbunyi:Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusiadan pengorganisasiannya, setiap system
    dalam pergaulaninternasionalUnhas merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yangterdapat di Pasal 6 ayat (1);Pada Pasal 7 bahwa mengabdi kepada masyarakat sesuai dengankemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu membantu masyarakat.Salah satu membantu masyarakat yaitu bertanggungjawab terhadapjenjang karier sumber daya manusia;Pada Pasal 12 bahwa "setiap sistem kelernbagaan ilmu pengetahuan danteknologi bertanggungjawab mengembangkan jenjang karier Sumber dayamanusia, juga menerapkan system
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Mad
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD LUTFI,SE Bin M.FATCHAN
20184
  • BPR = MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisakredit, laporan keuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking)Halaman
    BPR ManadiriDhanasejahtera Madiun pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dandalam proses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuaidengan Standart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesualdengan ketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateralyaitu kredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporananalisa kredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral,tanpa adanya pengecekan SID (System Informasi Debitur) / (BI Checking
    MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai denganStandart Operasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak Ssesuai denganketentuan dalam perbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitukredit tanpa adanya survey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisaHalaman 43 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkredit, laporan kKeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpaadanya pengecekan SID (System
    MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporanHalaman 51 dari 65 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Madkeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System
    BPR MandiriDhanasejahtera pada tahun 2015 melakukan pencairan kredit dan dalamproses pemberian kredit telah menyalahi dan atau tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP) kredit serta tidak sesuai dengan ketentuan dalamperbankan yakni kredit fiktif dan cross collateral yaitu kredit tanpa adanyasurvey usaha & jaminan, tanpa adanya laporan analisa kredit, laporankeuangan nasabah, kredit Jaminan cross collateral, tanpa adanya pengecekanSID (System Informasi Debitur)/(BI Checking) terhadap
Register : 26-04-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Smg
Tanggal 13 Juni 2017 — IWAN PRASETYAWAN S.,S.Kom bin DJUMRONI
7719
  • . 310/Pid.B/2017/PN.Smg Halaman 13asli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa saksi Pada saat itu saya hanya melakukan pengecekan KTP yangdilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid dan selanjutnya dilakukanpengecekan lewat System
    pada saat itu terlihatasli, sehingga pihak Bank percaya, nasabah harus melampirkan SuratKeterangan Usaha, Foto Copy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga,foto copy sertifikat tanah, foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB,yang selanjutnya dilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRIunit Ngaliyan Kota Semarang;Bahwa Saksi menerangkan Pada saat itu saya hanya melakukanpengecekan KTP yang dilampirkan oleh pelaku lewat aplikasi anderoid danselanjutnya dilakukan pengecekan lewat System
    diblokir dengan jaminan Sertifikat tanah an.AHMAD SUKIRANNo.SHM : 6395 Kel.Batursasi Mranggen Demak, luas tanah 134 M2;Bahwa Saksi menerangkan Untuk yang mengajukan kridit atas namaAHMAT SUKIRAN maka pembayaran angsuran Rp.1.988.900,pembayaran angsuran dilakukan pada bulan maret dengan jatuh tempo tg10, sehingga karena ditabungan masih ada sisa uang Rp.4 juta makatabungan tersebut diblokir, Karena bisa pencairkan terhadap nasabahtersebut karena proses pengajuan dari awal sudah benar dan dicek di SID(system
    mendapat informasibahwa para pelaku tersebut pada saat ini sudah diamankan di PolrestabesSemarang, nasabah harus melampirkan Surat Keterangan Usaha, FotoCopy KTP suami istri, Foto Copy Kartu Keluarga, foto copy sertifikat tanah,foto copy surat nikah, dan tambahan Surat PBB, yang selanjutnyadilakukan survey oleh pihak bagian survey dari Bank BRI unit SemarangBarat Kota Semarang; Bahwa Saksi Pada saat itu saya melakukan pengecekan kebenaran NIKKTP dan atas nama yang dilampirkan oleh pelaku lewat system
    BRI yanglangsung terhubung Kemendagri, dan selanjutnya dilakukan pengecekanlewat System Informasi Debitur (SID), yaitu. melakukan pengecekanriwayat pinjam dari pelaku yang ada di kantor, dan memang benaridentitas yang muncul sesuai dengan foto copy KTP yang dilampirkan,hanya fotonya yang tidak Nampak, dan pada saat dilakukan surveydirumah sesuai KTP, pelaku juga diminta untuk menunjukkan KTP aslinya,sedangkan untuk sertifikat tanah, tidak saya lakukan pengecekan ke BPNkarena pinjaman dibawah Rp.100.000.000
Putus : 22-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 22 Juli 2014 — DAMASUS DAMAI
3913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Bahwa untuk pembayaran pekerjaan harus didahului dengan pengajuanRPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuat oleh Vitus Akong, STselaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh Petrus Paulus Syukur, STselaku Pengawas kepada Terdakwa selaku Bendahara, dan untukpembayarannya harus mendapatkan persetujuan dari Drs.
    Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 13 dari 73 hal. Put. No. 964 K/Pid.Sus/201414= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.
    Jerau Ferdinadus dan tetapmenyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa penggunaan dana subsidi untuk pembayaran pekerjaan harusterlebih dahulu mengajukan RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang dibuatoleh Vitus Akong, ST selaku Kepala Pelaksana dan disetujui oleh PetrusPaulus Syukur, ST selaku Pengawas dan untuk pembayarannya harusmendapat persetujuan dari Drs.
    Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.= Bahwa Terdakwa selaku Bendahara dalam Pelaksanaan PembangunanUSBSLBN Borong memiliki tugas dan tanggung jawab :1 Menyiapkan Keuangan pembangunan USBSLBN Borong.2 Mengeluarkan keuangan pembangunan atas perintah Ketua KomitePembangunan USB dan membuat pertanggungjawabannya.3 Menyiapkan pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran.4 Membukukan dan memelihara seluruh inventaris milik KomitePembangunan.5 Dalam
    Jerau Ferdinandus dantetap menyetujui pekerjaan tersebut dilakukan dengan system borongan.Hal. 49 dari 73 hal. Put.
Register : 15-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
PT. GENTA ALAM SEMESTA
Tergugat:
Tn. LIE REZA H ALIWARGA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
328158
  • mendaftarkan merek GYMKHANA dengandaftar nomor IDM000463482 yang telah terdaftar pada tanggal 04 Maret 2015,sedangkan merek milik Penggugat yang masih dalam masa pengumumandengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek milik PenggugatGYMKHANApendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebihpada tanggal 06 September 2018 dengan unsur kata Sehinggadahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena NegaraIndonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku system
    Saksi Nugraha Hadinata; Bahwa saksi tahu Penggugat, dengan Tergugat saksi kenal dan denganTurut Tergugat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual saksi tahu, Bahwa saksi pernah terlibat dalam event HIN Gymkhana 2012,dikhususkan untuk mengurus segala sesuatu baik Racing Committee untukkegiatan slalomnya, dimana Eventnya terdiri dari kontes mobil, kontessound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil, lomba slalom,lomba makanan yang diselenggarakan oleh PT.
    Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesmobil, kontes sound system, DJ, lomba foto, pameran modifikasi mobil,lomba slalom, lomba makanan yang diadakan di Jogjakarta, Surabaya,Bali, dan di Jakarta.Bahwa setahu saksi Slalom adalah salah satu cabang olahraga diindonesia yang memakai mobil untuk melewati beberapahandycap/rintangan dengan dihitungan dengan kecepatan waktu telah60sesuai dengan Ketentuan Pasal 1.8 Peraturan Slalom Ikatan MotorIndonesia Edisi : 2019, Ketentuan
    Event/perlombaan yang diadakandalam HIN Gymkhana adalah kontes foto, kontes modifikasi mobil, kontesaudio system mobil, Disk Jockey (DJ), kontes Slalom.Bahwa dimana Tanggung jawab saksi dalam event HIN Gymkhana adalahsebagai Organisation Committee (OC) yang bertanggung jawab atasakomodasi, tiket, hotel, catering.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek untuk event otomotifyang diselenggarakan oleh PT HIN Promosindo dengan nama event HINGymkhana.Bahwa setahu saksi bahwa Gymkhana adalah Merek
    Adapunevent/perlombaan yang diadakan dalam HIN Gymkhana adalah kontesfoto, kontes modifikasi mobil, kontes audio system mobil, Disk Jockey (DJ),kontes Slalom.Menimbang,bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkaraini, baik bukti Surat maaupun saksi atau ahli ;Menimbang,bahwa buktibukti surat berupa fotokopi yang diajukan oleh ParaPihak tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian sesuaidengan surat aslinya serta telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehinggamenurut
Putus : 07-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 478 K/Pdt.Sus-Arbt/2013
Tanggal 7 Nopember 2013 — PT. WIJAYA KARYA (Persero), Tbk, DK VS PT. BUKIT DARMO PROPERTY, Tbk
422295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 478 K/Pdt.Sus Arbitrase/20132 Pembayaran kedua sejumlah 3 milyar rupiah akan di lakukan padatgl 7 Mei 2010;3 Pembayaran ketiga sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat testing dan commissioning telah dilakukan dandiperkirakan sesuai scedule pada tanggal 24 Mei 2010;4 Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP kecuali pekerjaan fire system dilaksanakanselama seminggu dan diperkirakan sesuai scedule
    pada tanggal 31Mei 2010;5 Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukandengan syarat proses testing dan commissioning seluruhperangkat MEP selesai dilaksanakan termasuk system Fire kecualisystem pendinganan (air Conditioned) dan diperkirakan sesuaiscedule pada tanggal 10 Juni 2010;6 Pembayaran keenam sejumlah 7.5 milyar rupiah akan di lakukanpada saat proses serah terima sesuai Surat Perintah Kerja No. 001/SPK/ADB/ II.07 Pasal 47, selesai dilakukan tanggal 21 Juni 2010;7 Selanjutnya
    tersebut belum dipenuhi Termohon,maka tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaksanakan pembayaranatas sertifikat yang telah terbit sebagaimana dimaksud dalam poin 7kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat tersebut;Adapun isi kesepakatan poin 4 sampai dengan poin 6 yang tercantum dalamnotulen rapat tanggal 1 Mei 2010 yakni dikutip sbb.:4, Pembayaran keempat sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP kecualipekerjaan fire system
    Pembayaran kelima sejumlah 2.5 milyar rupiah akan di lakukan dengansyarat proses testing dan commissioning seluruh perangkat MEP selesaidilaksanakan termasuk system Fire kecuali system pendinganan (airConditioned) dan diperkirakan sesuai scedule pada tanggal 10 Juni 2010;6.
Register : 25-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Mjk
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
EMA DIAN PRIHANTONO, SH.
Terdakwa:
ANDY WIBOWO Als. WELY bin MAHMUDI
249
  • Narkotika Golongan l,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dimana tentunya pemidanaan yang dijatunkan tetap memperhatikan kriteriakriteriayang termuat dalam Pasal tersebut, yang jika dianalisis dari perspektif DimensiPerumusan Sanksi Pidana (straafsoort), secara umum ketentuan Pasal 114 Ayat 1jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika mempergunakan system
    dan paling banyakRp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan khusus untuk pidana dendaberdasarkan Pasal 148 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalamUndangUndang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dantindak pidana Prekursor Narkotika, maka pelaku akan dijatuhi pidana penjarapaling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapatdibayar, sehingga apabila ditinjau dari system
Putus : 14-11-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1804 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan ; MAHYATI MARPAUNG alias ATI;
5030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan: Hakim tidak menjatuhkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarterjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktianmenurut undangundang yang bersifat negatif.Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yangmenjadikan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadidan Terdakwa
    yangdijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding denganperbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan putusan tersebut tidakmempertimbangkan bahwa saat ini Indonesia DARURAT NARKOTIKA.Bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan Hakim tidak menjatunkan pidanakepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadidan bahwa Terdakwalah yang melakukannya.Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelse/ atau system
Register : 20-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 36/Pid.B/2014/PN. Msb
Tanggal 8 April 2014 — BUDI MARJONO ALS MARJONO ALS BAPAK PUTRI
7223
  • peruntunganbelaka dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, terlebih dahulu Terdakwamenunggu kedatangan beberapa orang dirumahnya, dimana maksudkedatangan beberapa orang tersebut yaitu untuk melakukan permainan judikupon putih (toto gelap/togel) dengan cara memasang nomor atau shio baiksecara langsung maupun melalui sistem pesan pendek (shot message system
    tempat sebagaimana terurai padadakwaan primair diatas, menggunakan kesempatan main judi, perbuatanTerdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara Isebagai berikut :Pada waktu dan tempat seperti disebut diatas, terlebih dahulu Terdakwamenunggu kedatangan beberapa orang dirumahnya, dimana maksudkedatangan beberapa orang tersebut yaitu untuk melakukan permainan judikupon putih (toto gelap/togel) dengan cara memasang nomor atau shio baiksecara langsung maupun melalui sistem pesan pendek (shot message system
Register : 25-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 90/PID/2021/PT GTO
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ASYANI MUSLIM , SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : NURHADIJA LOLA POLIMENGO
12543
  • Sales mengajukan catatan permintaan barang kepada admin kantoruntuk diinput ke dalam system permintaan barang.b. Admin kantor menginput permintaan barang dan selanjutnyamenerbitkan print out rekapan permintaan barang untuk diserahkankepada petugas gudang.c. Petugas gudang mengeluarkan barang dari gudang danmemasukkannya kedalam mobil box untuk diserahkan kepada sales;d.
    Sales mengajukan catatan permintaan barang kepada admin kantoruntuk diinput ke dalam system permintaan barang.b. Admin kantor menginput permintaan barang dan selanjutnyamenerbitkan print out rekapan permintaan barang untuk diserahkankepada petugas gudang.c. Petugas gudang mengeluarkan barang dari gudang = danmemasukkannya kedalam mobil box untuk diserahkan kepada sales.d.
Register : 23-01-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 456/Pdt.G/2017/PA.KAB.MLG
Tanggal 27 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
4933
  • Pemohon adalah pekerja dengan system pekerjaan on (stand bydisite) dan off, dikhawatirkan Pemohon tidak dapat menjaga danmerawat anak dengan baik apalagi saat on site dan selama iniPemohon tidak pernah menjaga dan mengasuh sendiri anak danPemohon tidak pernah sama sekali menghadapi kondisi jika anaksedang sakit;2.
    keberatanTermohon bahwa nantinya Pemohon tidak dapat mengurus,menjaga dan merawat anak degan baik apabila Pemohon bekerjahanyalah kehawatiran yang terlalu berlebinan dan cenderungmengadaada adalah TIDAK BENAR, hal yang wajar jikaTermohon sangat khawatir dan ragu jika Pemohon yang merawat,menjaga dan mengasuhnya karena :6.1Anak Mochamad Haris Danish Althaf mempunyai riwayatkesehatan sesak, dan yang tahu dan terbiasa dengan kondisidan penangannya selama ini adalah Termohon;6.2Sistem kerja Pemohon dengan system
Register : 02-12-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN MAJENE Nomor 74/Pid.B/2020/PN Mjn
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.SYARKIYAH M, S.H., M.H.
2.HARLINA, SB,S.H.
Terdakwa:
MUSLIM TAHIR Bin Alm. H. MUH. TAHIR
7528
  • : Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediadiperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya; Bahwa saksi Sudah mengerti; Bahwa memang betul mobil tersebut ditangani oleh PT Adira DinamikaMulti Finance, Tok cabang Makassar IV dengan alamat CARDaengPasewang, Jin Lanto Daeng Pasewang 18 Makassar;Bahwa adapun status mobil tersebut adalah WO (Write Out) artinyamobil tersebut menunggak sudah lebih diatas 8 (delapan) bulan dansampai saat ini Denda masih berjalan dalam system
    bulansetelah surat kuasa diterbitkan bilamana belum didapat maka kuasa akandiperpanjang, Berita Acara Serah terima Kendaraan Bermotor, SuratPenyerahan, Memo Draf Termination (total biaya yang harus dibayar olehNasabah), terakhir Riwayat Pembayaran, di mana bila Unit sudah ditarikmaka yang harus diberikan kepada Nasabah yakni Berita Acara Serahterima Kendaraan bermotor dan Surat Penyerahan, selanjutnya Pihakketiga akan membawa ke Gudang, dan bilamana Unit tersebut sudahmasuk dalam gudang maka status dalam system
Register : 13-03-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 09-02-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0607/Pdt.G/2012/PA.JS
Tanggal 8 Oktober 2012 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
19040
  • Sungguh disayangkanbahwa Pemohon telah memutar balikkan fakta, karena Hal tersebut tidak benardan hanya alasan yang dicaricari oleh Pemohon saja karena pada kenyataannyaTermohon telah meminta ijin dan selama berada di Balipun Termohon selalumengirim kabar pada Pemohon melalui SMS (Short Message System).5.4 Bahwa Termohon menolak dalil point 6.4, yang antara lain menyatakan bahwasikap Termohon semakin menjauh dari pemohon karena kenyataannya Pemohonyang tidak mau diajak bicara dan Pemohon mulai menjauhkan
    isteri tetap menjalani kewajiban sebagai isteri dan mengurusianakanak namum sikap Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuanlain sejak tahun 2010 yang diakui dihadapan Termohon , ibu dan sepupu Termohontelah menimbulkan perasaan sakit hati Termohon adapun face book didunia mayadengan sahabat waktu SMA pengisi waktu agar tidak terlalu memikirkan perselingkuhanPemohon sedangkan kepergian ke Bali dengan teman SMA adalah seizin Pemohon dan17selalu mengirimkan kabar melalui SMS ( Short Message System
Putus : 09-11-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 9 Nopember 2011 — BASRI alias BAH ;SYUKRI ;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasalpasal ini dapatdielaborasi dan diinterprestasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum HakAsasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauhdalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yangtengah menghadapi proses hukum.Implementasi kewajibankewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktikNegara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilanpidana (integrated criminal justice system).
    Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai"..the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage theentire system working as one unit or department or as different section on oneunified service. Rather, it might be said to work on the principle of unity indiversity somewhat like that under which the armed forces function.
Register : 14-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 8/PID.TPK/2017/PT PBR
Tanggal 22 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : OSTAR AL PANSRI, SH.MH.
Terbanding/Terdakwa : HERMAN THAMRIN
12270
  • Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian MesinKyeocerra. Rp.50.000.000. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak KetigaRp.3.000.000. 7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000. Pembuatan Istana Kelinci danPembelian Kelinci Rp.10.324.000. Perbaikan Ruang MeetingRp.3.256.000. Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.
    Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian RB SU060,0G0.Mesin Kyeocerra. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Rp.3.000.000.7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000.
    Pembuatan Istana Kelinci dan Rp.10.324.000.Pembelian Kelinci Halaman 14 dari40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBR Perbaikan Ruang Meeting Rp.3.256.000.Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.Pembangunan gerbang belakang Rp.4.229.500.stanumPengadaan Sound System Rp.16.550.000.Operasional Rp.81.995.000.Beban Transportasi/SPPD Rp.9.147.000.Bantuan Sosial Rp.2.000.000. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2013 merupakan DirekturUtama PD.Kampar Aneka Karya dan sdr.
Register : 26-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 979/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Ketut Sumaryata Alias Mambo
138
  • tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 12.15 WITAbertempat di dalam kamar Kos Nomor 4 Jalan Gunung Karang II Nomor 3,Banjar Tegal Dukuh Anyar, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan DenpasarBarat, Kota Denpasar, saksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANISATYA MAHARDIKA, SH yang mendapatkan laporan dari masyarakat datangke kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian di dalam lemaripakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah bong dan1 (Satu) buah korek api gas dan di atas meja sound system
    Bahwa pada saatsaksi KETUT SUMARDIKA dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SHdatang ke kos Terdakwa dan melakukan penggeledahan, kemudian di dalamlemari pakaian kamar kos nomor 4 milik Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buahbong dan 1 (satu) buah korek api gas dan di atas meja sound system dalamkamar 1 (Satu) plastik klip kristal bening shabu dan 1 (Satu) pembungkuspermen blaster yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kristal beningshabu.
Register : 09-06-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 308/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. DOLLAR BERKAH SEJAHTERA
Terbanding/Penggugat : PT. PANCA PUTRA UTAMA
14135
  • selama 240hari/8 bulan kalender yaitu sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengantanggal 14 Juni 2018 dan Pihak Tergugat tidak mendapatkan perpanjanganwaktu pelaksanan pekerjaan;Bahwa sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan bulan Juli 2018Penggugat selalu berkomunikasi dengan Tergugat melalui surat maupunmelalui chat pada aplikasi whatsapp mengenai progress pembangunangedung Kampus Universitas Buana Perjuangan;Bahwa sistem pembayaran dalam pengerjaan pembangunan gedungkampus tersebut menggunakan system
    Bahwa sistem pembayaran dalam pengernjaan pembangunan gedungKampus tersebut menggunakan system Tern Kery Project dimana pihakTergugat mengerjakan proyek tersebut menggunakan modal Tergugatsebagai kontraktor;Bahwa benar dalil gugatan pada posita poin 9 (Sembilan) tersebut diatas ;Penggugat mengakui bahwa Tergugat mengerjakan proyek tersebutmenggunakan modal Tergugat sebagai Kontraktor dan tidak menggunakanmodal Penggugat, Namun mengapa setelan Penggugat mendapatPembayaran dari Pihak YPPTPP, Penggugat