dalildalil permohonanPemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressisverbis) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan (volledig, bindende en beslissende bewijskracht), namunkarena perkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yangberkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sajaantara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon denganTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuaan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak beradadalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidaksaling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagaibentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antaraHalaman 15

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PasalPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Perceraian dapatteryadi karena alasan bahwa antara suami isteri terusmenerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga9.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Bahwa sekali lagi ditegaskan, bahwa yang terjadi dalamperkara ini adalah kelalain Offeree/konsumen dalam kurun waktukekosongan selama 9 (sembilan) tahun, dari tahun 2005 sampaidengan 2014, sehingga ada perbedaan yang hakiki, dimanaagreement yang sudah ditandatangani telah timbul kewajibandisatu sisi dan hak disisi lainnya sebagai hukum yang memaksa,dan yang berlaku bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugatadalah ketentuan angka 8 ayat (3) Jo. ayat(5) daripada agreementyang telah disepakati yakni

Bahwa sedangkan dalam poin 2 butir c, halaman 22putusan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi tunggakanpembayaran cicilan, maka dikenakan denda, cuma pembayarandenda dalam Pasal 8 ayat 2 surat pemesanan tersebut tidak jelaspengaturannya, karena dalam angka tertulis 1% sedangkan dalamhuruf tertulis (satu permil);Bahwa perlu ditegaskan, ketidak jelasan dalam pengaturan tidakhanya dari penulisan atau pengetikan akan tetapi makna yangtersurat dalam penulisan yang dijelaskan melalui buka dan tutupkurung

halaman 24 putusana quo haruslah dikesampingkan, Oleh karennya melalui Memori Kasasiini, kiranya Judex Juris sependapat dengan kami bahwakeadilanadalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihakpihak baikberupa kerugian maupun keuntungan atau memberlakukan seseorangsecara proporsional sesuai prinsip keseimbangan, terkait denganperistiwa ini, fakta riil sudan Sembilan tahun Termohon Kasasi lalaimemenuhi kewajibannya, kalau kemudian dia datang dan menuntutsedangkan kesepakatan yang tertuang sudah ditegaskan

dalildalil permohonanPemohon telah diakui oleh Termohon secara murni dan tegas (expressis verbis)dan mempunyai nilai kKekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat danmenentukan (volledig, bindende en beslissende bewijskracht), namun karenaperkara ini berkaitan dengan perceraian (person recht) yang berkaitan eratdengan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhurdan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara Suami isteri danmengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan

atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Namun pada konsideran lain dalam surat keterangantersebut ditegaskan bahwa Surat Keterangan tersebut hanya berlaku 3 (tiga)bulan sejak tanggal dikeluarkan (yaitu tanggal 25 November 2016 sampaidengan 25 Februari 2017);3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/57/BK/I/2017 a.n.Khadijah.

Namun pada konsideran lain dalam surat keterangantersebut ditegaskan bahwa Surat Keterangan tersebut hanya berlaku 3 (tiga)bulan sejak tanggal dikeluarkan (yaitu tanggal 5 Januari 2017). Pada SuratKeterangan tersebut dinyatakan bahwa Penggugat beralamat KTP diPesona Khayangan Mungil Blok J No.10 RT/RW. 001/029 KelurahanMekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;4.

Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 162 R.Bg;Tentang Pokok PerkaraMenimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan dangugatan Penggugat secara formil tidak dapat diterima, maka tentang pokokHalaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 294/Pdt.G/2016/PA.Pstperkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sebagaimanaakan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (

Ketentuan ini telah ditegaskan dalam YurisprudensiTetap Mahkamah Agung No. 38 K/PDT/1954, tanggal 10 Januari1957 yang menyatakan bahwa suatu affidafit atau keterangan tertulisdi bawah sumpah dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatanpembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagaialat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangansaksi di depan persidangan.ad. d dane.Bahwa bukti surat yang diberi tanda T,1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11 dan 12 4,dan bukti surat yang diberi

Ketentuan ini telah ditegaskan dalam YurisprudensiTetap Mahkamah Agung No. 38 K/PDT/1954, tanggal 10 Januari1957 yang menyatakan bahwa suatu affidafit atau keterangan tertulisdi bawah sumpah dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatanpembuktian, karena tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagaialat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangansaksi di depan persidangan.c.

Ketentuan ini telah ditegaskan oleh YurisprudensiHalaman 16 dari 23 halaman.

Dalam Perjanjian Kredittersebut ditegaskan bahwa Pelawan dengan persetujuan Haji Warsibanselaku Penjamin dan suami Pelawan merupakan Debitur dari Terlawan atas fasilitas kredit DP 200 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh jutaHalaman 9 dari34 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/20 14/PN Rbg.rupiah), yang mana untuk menjamin hutangnya, Pelawan menyerahkanObyek Sengketa sebagai agunan kreditnya dan terhadap obyeksengketa telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalamSertifikat Hak

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukHalaman 11 dari 34 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/20 14/PN Rbg.Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa: "Penjual / PemilikBarang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelangmelalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secaratertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaanlelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenislelanQnya

dibuat oleh dan dihadapanTjahyono Santoso, SH Notaris/PPAT di Rembang;Bahwa menanggapi posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang intinya bahwaPelawan mengakui bahwahutangnya kepada Terlawan telah macet dan pada akhirnya dilakukan10.penjualan umum melalui lelang oleh lembaga negara yang berwenangyaitu (Terlawan Il); Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan sebagai bentuk aktualisasi dari sistem parate eksekusi dan"eigenmachtige verkoop sebagaimana digariskan Pasal 1178KUHPerdata ditegaskan

Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata setiap orangmenunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsurdari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapatdisebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide: Barangsiapa adalahsuatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IXNo.101 Pebruari 1994, halaman 157);Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.: 49/Pid.B/2017/PN MmeMenimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatukesimpulan bahwasanya

disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangkaatau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secarahukum, serta memiliki kKecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidakterganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadarisepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkandari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang ataumanusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan

SatochidKartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens enwetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: Seseorang yang melakukansuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wi//en) perbuatan itu,serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibatdari perbuatan itu;Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie)sebgaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25),ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu

Bahwa tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinyakekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa:Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidakdiketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badanhukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yangbersangkutan.4.

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditegaskan adanya syaratumum bahwa: Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada,orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tuatidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorangyang berasal dari: a.

Meskipun orang tua mempunyai kewenanganmutlak dalam mewakili anak untuk bertindak hukum di dalam maupun di luarpengadilan, namun untuk tidak terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan olehorang tua, Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap harta anaksebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 UU No 1/ 1974 yang menyatakan bahwaOrang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahunatau belum pernah melangsungkan

Nomor 10 tahun 1998perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan secara jelastelah ditegaskan bahwa:Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelanganmaupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilikagunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunandalam hal nasabah debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, denganketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya";Sedangkan dalam

ayat (2) ditegaskan bahwa:Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah";8 Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan (3) Kep.

Nomor 304/KMK.01/2002., secara jelas telah ditegaskan mengenaidefinisi nilai limit yaitu: Merupakan nilai nominal yang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatupelelangan, dan;e = Nilai limit itu, sebagai dasar untuk mengesahkan pemenang lelang;10 Bahwa bedasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 Januari2011, Nomor 01/Pen.PdtEks.SHT/2010/PN,Psr., telah ternyata ditetapkan bahwa:e Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri serta tertanam diatasnya, Sertipikat

yang dibuat Tergugat Nomor 108 Tahun 2011tertanggal 6 April 2011 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (FoodEstate) adalah Keputusan yang bersifat Pengaturan Umum (tidak bersifatIndividual) dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b dan c)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal angka (3) UndangUndangNomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ditegaskan

diatur bahwa "Tidak termasuk dalamKeputusan Tata Usaha Negara menurut undangundang ini" yaitu dalam Pasal 2huruf (b) "Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum" selanjutnya padaPasal 2 huruf (c) "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukanpersetujuan";Selanjutnya dalam Pasal angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditegaskan: "Lahan PertanianPangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untukdilindungi dan

Dimanasubstansi luasan areal Izin Lokasi tersebut ditegaskan pula dalam KeputusanPerpanjangan Izin Lokasi maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi. Demikian pula kesesuaian substansi luasan yangtercantum dalam Keputusan Pemberian Izin Lokasi dengan luas bidang petalampiran Izin Lokasi tersebut telah diakui pula instansi pertanahan terkait sertainstansi Dinas Kehutanan.

Dimana tanah yang dapat diberikan IzinLokasi dalam rangka pelaksanaan penanaman modalperusahaan harus sesuai dengan peruntukan areal yangditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Hal mana ditegaskan dalam Pasal 3 Perkaban Nomor 2Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurutRencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaanyang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan olehperusahaan menurut

Dimana substansi luasan areal Izin Lokasitersebut ditegaskan pula dalam Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi(vide Bukti P6) maupun Dokumen Studi AMDAL yang telah disetujuioleh Termohon Kasasi (vide Bukti P7 & P8).

repliknya Penggugat Konvensi/ Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatHalaman 7 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Konvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual Kepada Yunis Wandi;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 1 (satu), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Mirna Ernis pada tanggal15 September 2004;Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding,dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta bersama objek perkara poin 3 (tiga), merupakanbukti lengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/Pembandingmembantah telah menyerahkan objek perkara tersebut kepada TergugatKonvensi/Terbanding, dan Penggugat Konvensi/Pembanding juga menyangkalbahwa objek tersebut telah dijual;Halaman 14 dari 41 hal Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Terbanding bahwabenar Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding memiliki harta objek perkara poin 4 (empat), merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Pembanding dalam repliknyamembantah, tidak benar objek perkara tersebut telah dijual kepada DendyMarta Putra (anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) tanggal5 Desember 2011, hal itu adalah sangat bohong;Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding tersebutdapat dipahami bahwa benar dahulu objek perkara poin 5 (lima) tersebutsebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan TergugatKonvensi/Terbanding, jawaban pengakuan tersebut merupakan buktilengkap/sempurna sebagaimana ditegaskan

Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Sip/1972, ditegaskan karena penggugat tidak dapat membuktikangugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukantidak dapat diterima;.

Bahwa ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu sebagaiberikut:Akibat putusnya perkawinan karena perceraian talah:b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalamkenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;6.

Bahwa ditegaskan kembali dalam Pasal 45 UUP ,sebagai berikut:Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (ii1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasalin'berlaku. sampai anak itu) kawin atau dapat berdirisendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antarakedua orang tua putus;7. Bahwa napkah merupakan suatu pemberian yang diberikan olehseseorang atau pihak yang berhak menerimanya.

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansiputusan itu; Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukumtetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne Dis in idem;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 588 K/Sip/1973 tertanggal 3 Oktober 1973 ditegaskan

bahwakarena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihakpihak yangHalaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Non (iiibersengketa sama dengan perkara terdahulu,dan perkara yang lalu tersebut telahmendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970maka gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan barutersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 ditegaskan

BATASBATAS TANAH MASINGMASING, PENGGUGAT TIDAKDISEBUTKANBahwa, perlu untuk ditegaskan jika obyek sengketa dalamgugatan Penggugat adalah menyangkut masalah tanah, tetapi ironisnyaPenggugat tidak menyebutkan dan atau menguraikan secara rinci danjelas tentang batasbatas tanah dan kavling nomor berapa yang menjadiobyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Reg.

Bahwa, perlu ditegaskan apabila Tergugat tidak pernah menawarkantanah kepada Penggugat dan tidak pernah terjadi hubungan jual bellitanah kavling sebagaimana dalam posita Penggugat, karena kedudukanPenggugat hanya sebatas calo atau makelar saja yang meminta komisikepada Tergugat;3.

Bahwa, perlu ditegaskan apabila Penggugat hanya bertindak sebagaicalo atau makelar saja karena berdasarkan data pembeli atas tanahtidak ada yang bernama Penggugat, yang tercatat hanya setiap bulanPenggugat membayarkan angsuran pembeli atas nama BU TRISHalaman 8 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN.

Bahwa, perlu. ditegaskan pula apabila Tergugat Rekonpensisebelumnya telah melaporkan Penggugat Rekonpensi ke PolrestabesHalaman 12 dari 31, Putusan Nomor: 133/Pdt.G/2016/PN. Sby.dengan sangkaan penipuan dan penggelapan, yang setelah dilakukanserangkaian tindakan penyidikan akhirnya laporan Tergugat Rekonpensitidak terbukti dan dihentikan penyidikannya oleh Polrestabes Surabaya;.

Tng.perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatancerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundangundangan,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon,namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

Tng.Oleh karena itu, manakala suami istri telah tidak menjalankan hak dan kewajibansebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggangwaktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi pentingsebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(a) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapadanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraianPutusan Perkara Nomor : 522/Pdt.G/2016/PA.Pdlg Hal. 18 dari 23 halamansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Majelis Hakim sependapat danmengambil alih pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasanalasan mengajukangugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugatjuga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat

12 tahun(belum mumayyiz) dapat dialinkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambatpertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapatdisimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selakuibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan

KabupatenSerdang Bedagai dan berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti P.1,pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga di KUA KecamatanSiantar Selatan Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan AgamaPematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Kecamatan Siantar SelatanKota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan Sei RampahKabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

Hal itu pun ditegaskan dalamPutusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972, yang melarang Hakimmengabulkan halhal yang tidak diminta oleh atau melebihi dari apa yangdiminta. ... dst;Unqoute;Bahwa berdasarkan silogismasilogisma hukum yang PUK uraian diatas,tampak jelas dan tandas bahwa Judex Facti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabulkan melebihidari apa yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal189 ayat (3) Rog dan Pasal 50 Rv putusan perkara

ini, Mahkamah Agungmelalui surat edarannya yakni SEMA Nomor 1 Tahun 1963, tanggal 31 Mei1963 perihal Petunjuk membuat putusan, menyebutkan bahwa adakalanyaMajelis mengenyampingkan alatalat bukti tanpa memberi alasan sedikitpun,apabila Majelis memandang halhal tersebut dianggap tidak perlu, makahendaknya dipertimbangkan dalam putusan berdasarkan alasanalasan, dandipertegas lagi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November1974, tentang Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan;Bahwa ditegaskan

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika pada halaman789 antara lain menyatakan:Quote:Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970...

pa Je GlyDan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti danberalasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 39ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 70 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana akan ditegaskan

Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antara Penggugatdengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka MajelisHakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Bima Satria Aji bin Rahmansyah, lakilaki, lahir tanggal 12 September 2011 dan Arjuna Panca Naka binRahmansyah lakilaki, lahir 1 Desember 2015tahun kepada Penggugatsebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak a quodewasa atau mandiri, sebagaimana akan ditegaskan

dalam iddah, jika ada dalam talakrajl, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuanitu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah iddah Penggugatyang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena adanya kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya nafkah iddah Penggugat,maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddahsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah , sebagaimanaakan ditegaskan

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Izin Prinsip Nomor2710/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi PenanamanModal tanggal 29 September 2014 bahwa penyertaan modal dalamperseroan harus ditingkatkan sesuai ketentuan yang berlaku (Bukti 2); Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 tanggal 26 April 2012 yang dibuatdihadapan Dewi Yosilawati, S.H., M.Kn, kuorum kehadiran pemegangsaham untuk dapat dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Hal ini telah ditegaskan didalam Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibacakanpada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 (Penetapan 195);3. Bahwa Penetapan 195 telah bersifat final dan telah berkekuatanhukum tetap dan juga tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupeninjauan kembali berdasarkan Pasal 80 ayat (6) dan Pasal 86 ayat (7)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Undang Undang PT) beserta penjelasannya.

dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi pertimbangannya a quo telah tidak teliti(kekhilafan) karena dalam ketentuan anggaran dasar perseroan in casuPasal 11 point 7 jelas ditegaskan