penggugatyang tidak konsisten tersebut sehingga nyata gugatan penggugat a quoadalah obscour libele atau tidak jelas /kabur.Bahwa menurut hukum suatu tuntutan ganti kerugian harus diuraikandan dirinci dalam posita surat gugatan .Tanpa perincian dimaksud makatuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima:1 Pasal 1247 KUHPerdata;2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :tanggal 16Desember 1970, no.492K/Sip/1970;Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971

,No 117K/Sip/1971;Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia:tanggal 18 Desember 1971,No.598K/SIP?

1971; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal18 Agustus 1988 No.1720K/Pdt/1986)e Tentang DwangsoomBahwa Lembaga uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkanterhadap putusan dengan sifat kondemnatoir yang bukan merupakanputusan pembayaran sejumlah uang.Hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 26 Februari 1973, No.791K/Sip/1972sebagai berikut: Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadaptindakan untuk membayar uangBahwa sedangkan didalam gugatan

Pada tanggal 10 September 1971, Pemohon dengan suami Pemohon, umur 66tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Blitarmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteriPemohon di Kabupaten Blitar di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kabupaten Blitar.Penetapan Nomor 0363/Pdt.P/2014/PA.BL, Halaman dari 8 halaman2.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telahmenerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar denganNomor : XXXX , tanggal 10 September 1971, Bahwa untuk perlengkapanmengurus akta kelahiran anak, Pemohon mengalami kendala karena ternyatadalam Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon dansuami Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis NAMAPEMOHON YANG SALAH , sedang yang benar adalah sesuai dengan KTPdan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON YANG BENAR

. : 1162/1983P. yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11Oktober 1983 yaitu penetapan ganti nama dari : TJU LIN menjadi LINDAYUNITA, selanjutnya menyebut dirinya : LINDA YUNITA RAMOKOI; BUKTIP4;Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 823/I/DU/1968,yang diterbitkan pada tanggal O7 Juni 1971 oleh Pegawai Luar BiasaCatatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta tertera nama orangtua Pemohonadalah RAMOKOI dan LIONG, JOE LIAN; BUKTI P5;Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak

Bahwa benar Pemohon Linda Yunita Romokoi adalah Warga NegaraIndonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juni 1971 anak dari pernikahanantara Ramokoi dan Liong, Joe Lian yang diberi nama Liong Tju Lin, danberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No:1162/1983 P.,tanggal 11 Oktober 1983 mengganti nama menjadi Linda Yunita Ramokol ;2. Bahwa benar Pemohon Linda Yunita Ramokoi telah mempunyai 2(dua)orang anak yaitu Kevin Yuniarto dan Steven Chang;3.

Fotocopy Akte Perkawinan No.26/1971, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaMalang, tertanggal 27 Maret 1971, bukti P1 ;Dr Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama, tertanggal 24 Januari 1968, bukti P2 ;3. Fotocopy Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Bondowoso, tertanggal 16 Mei 1967,bukti P3 ;4. Fotocopy Turunan~ Burgerlijke Stand Probolinggo ChinezenUITTREKSEL, tanggal 07 Desember 1949, bukti P4 ;5.

Foto copy Kutipan Akta Nikah No.210/218/1971 tertanggal 9 Desember2010 antara MOREJO dan TUMIRAH selanjutnya pada foto copy bukti surattersebut diberi tanda (P3) ;4.

berdasarkan bukti (P1) berupa Kartu) TandaPenduduk dan bukti (P2) berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksisaksibahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Mojopuro Rt.10 Desa MojopuroKecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti Pemohonberdomisili di Kabupaten Sragen, dengan demikian secara hukum PengadilanNegeri Sragen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa Foto copy SuratNikah No.210/218/1971

Bahwa Slamet Gudel bin Masengut dan Sri Suhartati binti Sumonomenikah pada tanggal 17 November 1971 di KUA Kecamatan Jetis, Kab.Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:45204, tanggal 17 November 1971. Dan dari pernikahan tersebut telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak kandung yang bernama:Budi Hartono bin Slamet Gudel, lahir di Jakarta tanggal 22November 1974.2.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 14 Juli 1981, agama Islam,pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di LingkunganXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOta Cilegon, sebagai Penggugat,MelawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Cilegon, 14 Juli 1971

Syahrani/ Hawi) sebanyak 3/4(tiga perempat) bagian pada tanggal 20 Juni 1971 seharga Rp.93.750, (Sembilan puliih tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),sehingga Penggugat secara hukum sudah melepaskan haknyasebagai pemilik atas sebidang tanah sebagaimana Sertifkat HakMilik No. 217 tahun 1970 tersebut;5.

Mahkota beralamat di Jalan LetjendSuprapto No. 76 Depan Rumah Sakit Islam Cempaka PutihJakarta yang ditujukan kepada Mohammad Taher di Banjarmasinpada tanggal 10 Juni 1971 antara lain isinya menyebutkanMengenai bantuan Adinda Armidah aku kira karena suratsuratnyadibuat sebagai juaibell pada waktu itu, akupun tidak mengambil lebihdari harga yang sebenarnya, Saudaraku mengetahui pada saat akumembeli dari Pa Djuni Polisr;6.

Foto copy Kwitansi tanggal 20 Juni 1971 senlai Rp. 93.750, penerimaanuang dari Mohd.

Syahrani untuk harga %4 bagian tanah sesuai sertifkat No.217, tanda T.LT.IVPR .3 ;Foto copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 23 Maret 1972alinan PutusanPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberitanda, T.LT.II/PR.4 ;Foto copy Surat dari Hasbyan Noer yang ditujukan kepada Mohamad Taherbertanggal 10 Juni 1971, diberi tanda T.I.T.IV/PR5;Foto copy Surat Panggilan ke tanggal 15 Desember 2012 yang ditujukankepada Noor Ritta, diberi tanda

Mahkota beralamat di Jalan LetjendSuprapto No. 76 Depan Rumah Sakit Islam Cempaka PutihJakarta yang ditujukan kepada Mohammad Taher di Banjarmasinpada tanggal 10 Juni 1971 antara lain isinya menyebutkanMengenai bantuan Adinda Armidah aku kira karena suratsuratnyadibuat sebagai juaibell pada waktu itu, akupun tidak mengambil lebihdari harga yang sebenarnya, Saudaraku mengetahui pada saat akumembeli dari Pa Djuni Polisr; Bahwa ASLI Sertfikat No. 217 tahun 1970 sekarang dikuasaioleh Tergugat dan Tergugat

dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkantanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu TandaPengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh PengadilanTinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayatHalaman 4 dari 7 Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blicn(1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo.

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014, agar bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini; Halaman 4 dari 9 ; Penetapan Nomor : 0105/Pdt.P/2014/PA.Ngj.Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMANo. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untukganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUSDITOLAK oleh Pengadilan.4.7.

Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untukganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, HARUSDITOLAK oleh Pengadilan.5.6.

No. 117/Sip/1971, yang antra lainmenyatakan sebagai berikut:Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah gantikerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkanoleh Pengadilan.Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara lain sebagai berikut:Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT TIDAKDAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk gantikerugian

Putusan No.03/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.5.7.5.8.tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) antara lain sebagaiberikut:Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antra lainmenyatakan sebagai berikut:Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah gantikerugian yang harus diterima oleh PENGGUGAT, tidak dapat dikabulkanoleh Pengadilan.Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yangmenyatakan antara

. : 333 tanggal3 Mei 1971 (Untuk selanjutnya disebut SHM No. 206/Bintaro) semula tertulisatas nama : Waldemar Goeltom (orang tua Para Penggugat) ;Bahwa adapun yang menjadi dasar kepemilikan Para Pengugat atas SHMNo. 206/Bintaro adalah Surat Penetapan Waris dari Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 796/Pdt/P/1990/PN. Jkt.

Keterangan mana bersesuai denganSurat Tergugat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 Februari 2002, yangmenyatakan bahwa Setelah diadakan penelitian ulang dalam petafotogramteri tahun 1980, lembar 27/49, kotak C/1, ditemukan bekas tulisanM. 206, GS No. 333/1971 dan M 2278 GS No. 17/824/1983 ternyata telahdihapus akan tetapi tidak diketahui lagi siapa yang melakukan penghapusandengan alasan apa penghapusannya .

Pendaftaran dan penerbitan atas SHM No. 206/Bintaro, Gambar SituasiNo. 333 tanggal 3 Mei 1971 yang dahulu dilakukan oleh DepartemenDalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Cq Kepala KantorPendaftaran Tanah Kabupaten Tangerang telah sah dan sesuai denganUndangundang No. 1 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria jo.PMPA No. 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi danPendaftaran Bekas HakHak Indonesia Atas Tanah, artinya, objekpendaftaran tanah, letak bidang, bentuk bidang tanahnya yang semulaberasal

Pasal 12 dan 7 PMNA/Kepala BPN No. 3 Tahun1999, ternyata yang berhak dan berwenang untuk membatalkanhak atas tanah adalah Menteri, namun kewenangan itu dapatdilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah apabila hak atas tanahyang dibatalkan tidak lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi); Apabila dilihat pembatalan hak atas tanah yang tertuang dalamobjek sengketa adalah terhadap Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro, Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal 3 Mel 1971,maka luas tanah yang tercatat dalam Sertifikat

AbdulHalim Siregar seluas 1200 m2, maka sisa luas tanah Sertifikat HakMilik No. 206/Bintaro "Sisa", Gambar Situasi No. 333/1971 tanggal3 Mei 1971 yang dibatalkan oleh Termohon PK adalah seluas5.460 m2 (lima ribu empat ratus enam puluh meter persegi); Dari ukuran luas tanah yang dibatalkan seluas 5.460 m2, ternyataTermohon PK telah melakukan pembatalan hak atas tanahmelebihi 5000 m2, sehingga perbuatan Termohon PK yangmenerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.206/Bintaro telah

pertimbanganhukum dengan jelas dan terang sesuai dengan fakta hukum dan fakta yuridisdiperolehnya tanah itu oleh Terbanding I, sedangkan dalam persidangan ParaTerbanding tidak pernah membuktikan adanya transaksi jualbeli antaraTerbanding dengan Terbanding II, karena dalam ketentuan terhadap jualbellitanah harus dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Notaris/PPAT atauKepala Desa, hal ini sesuai dengan ;Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2019/PT BJM Putusan Mahkamah Agung No. 539 K/Sip/1971

Putusan Mahkamah Agung No. 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember1971 menyatakan Jual beli sawah yang tidak dilakukan di hadapanberwenang sebagaimana dikatakan oleh Pasal 19 Peraturan PemerintahNo. 10/1961, yaitu Notaris atau Camat, merupakan jual beli yang tidak sahmenurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindunganhukum.

Putusan Mahkamah Agung No. 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April1972, jual beli tanah tanpa Akta PPAT dinyatakan sah, yang berbunyiMembenarkan jual beli sebidang sawah yang terjadi pada tahun 1966 yangmemakai akta yang berupa surat segel yang disaksikan oleh Kepala Desa. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret1972 menganggap PP No. 10/1961.

berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2017/PN.Bln tanggal 22November 2018 dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa secarasah tanpa Hakim Tingkat Pertama diyakinkan dengan buktibukti yang lain sepertiadanya jualbeli secara sah sesuai ketentuan dan keterangan saksisaksi yangmengetahui adanya kepemilikan tanah tersebut, Hakim tidak boleh menggunakanasumsi dalam menafsirkan buktibukti hal itu dilarang, ini Sesuai dengan putusanMahkamah Agung R.I.No.583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 juni 1971 No. 117K/Sip/1971 :Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengansempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yangmenyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus28.29.30.BL.diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan olehPengadilan.b.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No.598K/Sip/1971apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidakdapat dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk gantikerugian yang tela diajukan oleh penggugat harus ditolak olehpengadilan.c.

Karenapermintaan tanggung renteng gantib rugi tidak berlandaskan hukumyang berlaku, sehingga secara tegas haruslah ditolak, hal tersebutbertentangan dengan yurisprudensi yaitu :Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 juni 1971 No. 117K/Sip/1971 : Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurnadan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenaijumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidakdapat dikabulkan oleh Pengadilan.Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember

1971 No.598K/Sip/1971apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidakdapat dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk gantikerugian yang tela diajukan oleh penggugat harus ditolak olehpengadilan.Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970NO. 146/1970/Perd/PTB : tuntutan ganti rugi yang tidak disertaiperincian kerugian harus ditolak..

Menurut hukum acara perdata hanya Penggugatlah yangberwenang untuk menentukan Siapasiapa yang akan digugatnya ,Yurisprudensi Mahkamah Agung R. tanggal 16 Juni 1971 No : 305 K/Sip / 1971 ;2.

Menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima;e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II tertanggal 12 September 2013,menyatakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIBahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat II harus dinyatakantidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang21mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain( Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971

, tanggal 7 Juli 1971 ;DALAM POKOK PERKARA.1 Bahwa, Tergugat II menyangkal dalildalil yang dikemukakan Penggugat, kecualiapa yang diakui secara tegas ;2 Bahwa, Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dari Penggugat, karenaTergugat II tidak mengenal Penggugat sama sekali ;3 Bahwa, Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanayang dimohonkan oleh Penggugat ;4 Bahwa, demikian pula dalildalil Penggugat lainnya, seperti kerugian materilmohon dikesampingkan ;Bahwa berdasarkan segala

gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima ;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa jawaban Tergugat III tertanggal 12 September 2013,menyatakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSI20Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat III harus dinyatakantidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain( Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971

, tanggal 7 Juli 1971) ;DALAM POKOK PERKARA.1Bahwa, Tergugat HI menyangkal dalildalil yang dikemukakan Penggugat,kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;Bahwa, Tergugat III hanya menerima titipan Sertifikat dari Tergugat I, namunSertifikat tersebut disita oleh pihak Kepolisian ;Bahwa, tidak benar telah terjadi penandatanganan pengikatan jual beli antaraTergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat II, karena sampai saat iniSertifikat tersebut masih tercantum atas nama Tergugat II ;Bahwa Tergugat

No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli1971;Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan Tergugat II dan III, Penggugatdalam Repliknya tertanggal 19 September 2013, pada pokoknya Penggugat menyatakanbahwa inisiatif untuk mengajukan suatu tuntutan hukum dan atau siapasiapa saja yangakan ditarik sebagai Tergugat, sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat sesuai denganAzas Nemo Yudex Sine Actors, Eksepsi yang diajukan tergugat II dan III bukan soalkompetensi/kewenangan mengadili, Eksepsi yang diajukan Tergugat

Sedangkan Ismail Amin telahmeninggal dunia pada tahun 1994, pekerjaan terakhir Pensiunan PegawalNegeri Sipil pada Kantor Gubernur Provinsi Aceh, beralamat terakhir diGampong Lhang, Kecamatan Darul Kamal, dahulu Kampung Lhang,Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;Bahwa pada tahun 1971 Ismail Amin membeli dari T.

Ismail Amin yang telah meninggal dunia pada tahun 1994 danpada posita 2 didalilkan pada tahun 1971 alm. Ismail Amin (ayah ParaPenggugat dan Tergugat I) dan Tergugat adalah istri dari alm.

Ismail Amintelah membeli sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam posita gugatantersebut dan pada posita poin 3 didalilkan setelah meninggal dunia alm.Ismail Amin pada tahun 1994 tanah objek sengketa belum pernah dibagiwaris kepada ahli warisnya yaitu Tergugat I, Para Penggugat dan Tergugat IIdan jika dipelajari gugatan Para Penggugat tersebut nampak jelas objeksengketa tersebut dibeli pada tahun 1971 oleh alm.

Ismail Amin pada tahun 1971 dalam masa perkawinan denganTergugat dan tidak dapat dinyatakan budel warisan alm. Ismail Aminseluruhnya dan sudah pasti berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHIapabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak bagianpasangan yang hidup lebih lama, dan dari hal tersebut terdapat faktaterhadap Tergugat menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III danIV dan dapat ditafsirkan adalah hak bagiannya dari harta bersamanyadengan alm.

Radja pada tahun1971 sesuai dengan Surat Keterangan Djual Beli tanggal 7 September 1971,setelah meninggal Ismail Amin pada tahun 1994 secara hukum menjadiboedel warisan almarhum Ismail Amin yang dimiliki Secara bersama oleh ahliwaris almarhum Ismail Amin, namun tanpa seizin para Pembanding semulapara Penggugat selaku ahli waris almarhum Ismail Amin dan ahli warisalmarhum Ismail Amin lainnya ternyata tanah boedel warisan tersebut telahdijual oleh Terbanding semula Tergugat kepada Terbanding III semulaTergugat

Pelawi, Lahir di Medan, Tanggal lahir 25 Oktober 1971, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Binayasa Blok A-3 No. 2 Jati Cempaka Kec. Pondok Gede Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai....Penggugat VII. Dalam hal ini bersama sama memberikan SURAT KUASA KHUSUS kepada : HARAPENTA SEMBIRING, SH, MH. Advokat, SUHANDRI UMAR TARIGAN, SH, APRIANITA Br.

Jadi Notaris Dian Maesarah, SH hanya mengikutisusunan pendiri yayasan sebagaimana yang tertulis dalam Akta No. 28 Tanggal 25Nopember 1971.

Erwina Surya Setiawaty Br Pelawi, tempat tanggal lahir, Medan,25 Oktober 1971, pekerjaan karyawan swasta, alamat JI. Binayasa Blok A3No. 2 Jati Cempaka Kec.

Danpada tanggal 25 Nopember 1971 Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu membuatAkta Pendirian Yayasan dihadapan Notaris Mangara Hutapea, Notaris Pengganti dariMarah Sutan Nasution dengan Akta No : 28, Tanggal 25 Nopember 1971 , dengansusunan kepengurusan Yayasan sebagai berikut : KITE PURBA sebagai DJUMPA PERANGIN ANGIN sebagai NDIKAR SARAGIH BA sebagai MAHMUD SEMBIRING sebagai NIAR PELAWI, BA sebagai TORANG JOSEPH SITEPU sebagai MULIA GURUSINGA sebagai SANDIMAN sebagai SELAMAT sebagai TIP!

Dan75mengenai posisi atau urutan nama Almarhum Niar Pelawi, BA didalam draft AktaPendirian Yayasan Perguruan Rakyat Pancur Batu yang diajukan kepadaKementerian Hukum dan HAM RI telah Teregugat IX sesuaikan sebagaimana yangtertuang dalam Akta No. 28 tanggal 25 Nopember 1971;Bahwa Tergugat IX secara lengkap mencantumkan nama nama pendiriyayasan termasuk harta kekayaan sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 28 Tanggal 25 Nopember 1971.Tergugat IX tidak pernah

, tanggal 16 Juni 1971, No. 2471 /K/1981,tanggal 18 Januari 1982 menyebutkan Para Penggugat memiliki kewenangan untukmenentukan siapa siapa yang akan digugat .

.~ 2 nnnnn nnn nn ncn nnnnnnnnnnennsancanennnsUmur / tanggallahir +: 41 Tahun/ 08 Juli 1971.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : INGON@S1a.=+====

September 2012 dengansalah satu pertimbangannya yakni Bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukangugatan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Baru KPRIGUSSTAMOR periode 2010s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota LuarBiasa (RALB) yang selanjutnya menyatakan dan memutuskan gugatanpara Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard) yangdalam hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal 7Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa,"Suatu. gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain , sehingga Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 17gugatan yang secara sah diajukan, haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Berdasarkan alasan yang tersebut diatas, dengan ini saya memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksadan mengadili gugatan Perdata atas diri saya selaku Tergugat1

KPRI GUSSTAMOR didirikan sekira tahun 1981 serta sayamenjadi anggota KPRI GUSSTAMOR sekira tahun 1982 ;Bahwa dalil para Penggugat pada point 2 s/d 16 harus ditolak dandikesampingkan, karena para penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatandalam kapasitasnya sebagai pengurus baru KPRI GUSSTAMORperiode 2010 s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota Luar Biasa(RALB) sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal7 Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkanbahwa, Suatu) gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 17lain, sehingga gugatan yang secara sah diajukan, haruslahdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;Bahwa sesuai dengan halhal yang diuraikan diatas maka Gugatandari Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai

+ 891m2;d Almarhum NI NENGAH REPOT (Ibu Kandung Tergugat 1 s/d 3) AktaHibah No. 86/1977 tanggal 21 Mei 1977, luas tanah yang dihibahkan adalahseluas + 540 m2;Bahwa selanjutnya secara diamdiam tanpa ijin dan sepengetahuan paraPenggugat, dengan berdasarkan akta hibah tersebut di atas, tanah sengketa telahdibuatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka masingmasing yaitu :a Sertifikat Hak Milik No. 1146, No. 2158, No. 2159 atas nama Made Merthayasa(Tergugat 1);b Sertifikat Hak Milik No. 1503, No. 1971

tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa dari almarhum IMade Layar kepada Tergugat 1 s/d 3 dan kepada I Nengah Repot yaitu Akta HibahNo. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977 tanggal 21 Mei 1987 adalah tidak sahdan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa (Tergugat1), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971

adalah tidak sah sehingga oleh karena bukti kepemilikanadalah merupakan produk administrasi Negara yaitu Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasionaol Kota Mataram, maka dengan menyatakan tidak sahnya suatuproduk pemerintah, sudah merupakan badan peradilan lain yang berwenang untukmenguji sah atau tidaknya produk yang diterbitkan oleh badan dalam pemerintah.Sehingga dalam hal ini surat gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 3 November 1971

tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 96/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaitusertifikat hak milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa,(Tergugat I), sertifikat hak milik No. 1503, 1971

tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa(Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971