Ditemukan 70009 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - kesusilaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 26-07-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — ALEXANDER VS JOANES KURNIAWAN
247 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 450 kK/Pdt.SusHKI/2016tegas dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15Tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut:Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atauketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimanaterdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a.
    Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001:(1) Permohonanharus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merektersebut:a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannyadengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebin dahuluuntuk barang dan/atau jasa yang sejenis;13.
    Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut;"Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabilaMerek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan, atau ketertiban umum";Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan a quo telah diajukandalam batas waktu yang diperkenankan menurut ketentuanperundangundangan dan oleh karena itu sudah selayaknya jikaHalaman 7 dari 36 Hal. Put.
    Bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum;pengertian Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang15/2001 disebutkan bahwa adanya dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum sebagai berikut:"Pengertian bertentangan dengan moralitas agama,kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama denganpengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5huruf a.
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN PARE PARE Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pre
Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Syahrul
Terdakwa:
Sudirman Alias Sudi Alias Rehan Bin A. Asse
56 — 0
  • ASSE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan secara berlanjut, dan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan, dan Membuat, Menyebarluaskan Pornografi yang Memuat tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, kedua, dan ketiga;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus
Register : 20-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 06-07-2022
Putusan PN MENGGALA Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Mgl
Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
Ardi Herliansyah SH
Terdakwa:
CATUR HARTONO bin SRI HARTONO
237 — 233

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Catur Hartono Bin Sri Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus
Register : 19-01-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN DEMAK Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk
Tanggal 6 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.EILLEN MAULIDYA SAVIRA, S.H.
2.HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD MUKTAR NASIR Bin MARGONO
87 — 55

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muktar Nasir Bin Margono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.DANY ARI SUBAGIO, SH
2.HESTY SITORUS, SH
Terdakwa:
TRY ANGGARA PUTRA als ANGGA bin ADE TARMEDI
339 — 283

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa TRY ANGGARA PUTRA alias ANGGA Bin ADE TARMEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer Kesusilaan
Register : 06-11-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 114-K/PM III-18/AD/XI/2017
Tanggal 22 Januari 2018 —
172 — 71
  • Baru KotaAmbon Provinsi Maluku atau setidaktidaknya di tempattempat yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ilk18 Ambon telahmelakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaan, perouatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut :1.
    Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampubertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuyaitu Barang siapa telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki danmenginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.Yang dimaksud dengan Terbuka adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau disuatu
    dan menginsyafi bahwa perbuatannya bersama Saksi1adalah perbuatan yang bertentangan normanorma agama, normakesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, karena Terdakwa danSaksi1 tidak terikat dengan perkawinan yang sah, bahkan baikTerdakwa maupun Saksi1 masingmasing masih terikat dalamperkawinan yang sah dengan pihak lain.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keduayaitu Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telahterpenuhi.Bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur
    Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menjalin hubungan asmaradengan Saksi1 hingga sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi1 karena perilaku Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinyadan tidak menghormati serta menghargai ikatan pernikahan Saksi1 danSaksi3, padahal diketahui kKeduanya telah menikah dan masih terikatperkawinan yang sah, hal ini menunjukkan suatu sikap yang tidak terpujiserta melanggar normanorma hukum, kesusilaan serta norma agamadan tidak mentaati hukum serta bertentangan dengan
    Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Karsono, Kopda NRP 31000758641079telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.2.
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 11-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA TALU Nomor 634/Pdt.G/2021/PA TALU
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
  • TALUkesepakatan perdamaian dengan Termohon Konvensi, sebagaimana tersebutdalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitumyang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilaikesepakatan perdamaian antara Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertibanumum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapatdilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata junctoPasal 27 ayat
    perundangundangan dan kesepakatan tersebut jugamenunjukkan bahwa Pemohon Konvensi menyatakan mampu melaksanakankesepakatan tersebut dan Termohon Konvensi tidak keberatan dan menerimakesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatantersebut dapat dijalankan secara hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antaraPemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang hak asuh anak danmutah tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertibanumum dan/atau kesusilaan
    menyepakatiperdamaian dalam tuntutan rekonvensi;Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut adalah untuk membebankanTergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama Anak sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikandan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859ayat 2 KUHPerdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatuakta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan
    atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsurpenipuan dan paksaan;Menimbang, terhadap kesepakatan nafkah anak tersebut maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan dalam rekonvensi tersebutternyata telah memenuhi unsurunsur atau syaratsyarat yang termuat dalamPasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertibanumum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuanpaksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata) dan juga tidak bertentangan denganHukum Islam, maka
    Tarmidzi);Menimbang, bahwa ternyata kesepakatan dalam rekonvensi yang dibuatoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tidakbertentangan dengan hukum Islam, perundangundangan, kesusilaan maupunketertiban umum, juga tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, telahmemenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berkesimpulankeinginan dari para pihak untuk memuat kesepakatan dalam rekonvensi dapatdikabulkan dengan dicantumkan dalam amar putusan rekonvensi:;Menimbang, bahwa meskipun
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-08-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 164-K / PM.II-09 / AU / VIII / 2013
Tanggal 25 Nopember 2013 — HENDRA MULYADI SERKA
52 — 25
  • persidangan.Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada OdituratMiliter IO9 Bandung Nomor : Sdak / 125/ K / AU / I09 / VIl/ 2013 tanggal 29 Juli2013,telah melakukan tindak pidana :Kesatu : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahaldiketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah, sebagaimanaMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan2diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke2huruf a KUHP.Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Sbw
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
PD BPR NTB SUMBAWA
Tergugat:
Jackobus Wattu
71 — 28
  • dibacakandalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami sertamenyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;Menimbang, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihakdiselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada kedua belah pihak, masingmasing setengahnya;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaiantersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidakbersifat melanggar hukum maupun kesusilaan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan PA MAGETAN Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Mgt
Tanggal 8 September 2015 — PEMOHON
9 — 0
  • untuk menikahkan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan ;aac Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAKPEMOHON telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering tidurbersama dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI tersebut,hubungan mana telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bilatidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhalyang melanggar hukum dan norma kesusilaan
    dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas PemberianNya dan MahaMengetahui.doktrin qaidah Fighiyyah yang berbunyi yang diambil alin sebagai pendapatMajelis :lacJI ul> ule prtio awlaoll 55>Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 01-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1552/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
  • No. 1552/Pdt.G/2020/PA.BmMenimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikahyang merupakan akta otentik, dan fotokopi bukti tersebut telah dinazegelingdan cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, normaagama dan kesusilaan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo.
    Pasal 1868 KUH Perdataterbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yangsempurna dan mengikat serta dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut Majelis Hakimberpendapat antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yangdicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatanen yang merupakan akta otentik, dan fotokopi buktitersebut telah dinazegeling dan cocok dengan aslinya, tidak bertentangandengan norma hukum, norma agama dan kesusilaan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 25-07-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PA MAGETAN Nomor 0062/Pdt.P/2013/PA.Mgt
Tanggal 20 Agustus 2013 — PEMOHON
8 — 0
  • maka untuk menikahkan tersebut harus adaDispensasi dari pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telahberhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering tidur bersama dengan seorangperempuan bernama CALON ISTRI tersebut, hubungan mana telah menimbulkankeresahan dalam masyarakat dan bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahandikhawatirkan bisa terjadi halhal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan
    orangorangyang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki dan perempuan,Jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karuniaNya danAllah Maha Luas PemberianNya dan Maha Mengetahui.doktrin qaidah Fighiyyah yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALONISTRItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 28-12-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 780/Pdt.P/2020/PN Cbi
Tanggal 13 Januari 2021 — Pemohon:
MUHAMMAD IQBAL FARABI
18 — 12
  • N sesuai dengan KTPAyah dan Ibu Pemohon, Apakah perbaikan/penggantian nama tersebut tidakbertentangan dengan UndangUndang, norma kesusilaan, kepatutan dan adatistiadat ;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 780/Padt.P/2020/PN CbiMenimbang, bahwa perbaikan nama yang menjadi kewenangan bagiPengadilan Negeri untuk menetapkan adalah perbaikan nama yang tidakmempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingandan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 28-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 11-01-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 933/Pdt.P/2012/PA. Kab. Mlg.
Tanggal 11 Desember 2012 — PEMOHON
11 — 5
  • Kecamatan Dau Kabupaten Malang karena anak Pemohontersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 11 bulan;e Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya (Fifi Anggraini MaulutDian) tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak tahun yang lalu, danhubungan antara keduanya semakine Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanyadikhawatirkan terjadi halhal yang melanggar norma agama dan kesusilaan;e Bahwa ia mengetahui antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut
    dan (Fifi AnggrainiMaulut Dian) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu danbepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasilagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yangcukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masingmasing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besarterjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, normahukum, dan norma kesusilaan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PA MAGETAN Nomor 0067/Pdt.P/2014/PA.Mgt.
Tanggal 30 Juni 2014 — PEMOHON
8 — 0
  • UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, harus ada Dispensasi dari pengadilan ;nm Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Pemohon yangdikuatkan dengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHONtelah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta sering bersama denganseorang lakilaki bernama CALON SUAMI tersebut, hubungan mana telahberakibat calon mempelai wanita hamil 7 bulan dan bila tidak segera dilanjutkandengan pernikahan dikhawatirkan bisa terjadi halhal yang melanggar hukum dannorma kesusilaan
    orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekaPage 9 of 11dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas PemberianNya dan MahaMengetahur.doktrin qaidah Fighiyyah yang berbunyi :dlasdl ul> ule parte swlasll 55.Artinya : Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMItersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perobuatan melanggar hukum dannorma kesusilaan
Pengadilan PA MAGETAN Perdata Agama
Register : 15-10-2012 — Putus : 30-10-2012 — Upload : 31-07-2013
Putusan PA MAGETAN Nomor 0084/Pdt.P/2012/PA.Mgt
Tanggal 30 Oktober 2012 — PEMOHON I dan PEMOHON II
4 — 0
  • dilangsungkan maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)UndangUndang Nomor Tahun 1974, harus ada Dispensasi dari pengadilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganketerangan Para Pemohon yang dikuatkandengan keterangan saksisaksi telah terbukti bahwa ANAK PEMOHON telah berhubunganakrab dan menjalin cinta serta sering bersama dengan seorang lakilaki bernama CALONSUAMI tersebut, hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahandikhawatirkan bisa terjadi halhal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan
    diantaramu dan orangorang yanglayak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki dan perempuan, jika merekamiskin Allah akan memapankan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha LuasPemberianNya dan Maha Mengetahui.doktrin qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :$39 swlaoll pate le Ul> alloollArtinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.maka dalam perkara ini pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tersebutdipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan
Pengadilan PN GARUT Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN GARUT Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Grt
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
ANRU FEBRIANA
33 — 3
  • seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yangbersangkutan, dan menurut UndangUndang diperbolehkan dengan syaratperbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kKedudukan hukumatau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggaradat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yangdianggap penting ;Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama,maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan
    Pebriana dan ururtan lahir dari anak ke4 (empat) menjadi anak ke5(lima) harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantersebut serta tidak terbukti bahwa tujuan pemohon melakukan perubahannama untuk mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukumkeluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah ataudianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting sertanama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan
Pengadilan PN POSO Perdata
Putus : 03-04-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN POSO Nomor 15/PDT.G/2013/PN.PSO
Tanggal 3 April 2013 — R.D VS T.S
28 — 5
  • Put.No.15/Pdt.G/2013/PN.Pso.tergugat selalu saja menghindari dan bahkan orang tuatergugat selalu menyembunyikan tergugat setiap kalipenggugat atau keluarga atau teman hendak menemuitergugat ditempat kediaman orangtuanya;Bahwa perbuatan tergugat yang berulangulang menjalinhubungan pacaran, serta hidup bersama dengan lelakiHamid layaknya suami isteri adalah perbuatan zina menurutnorma hukum, agama, adat dan kesusilaan;10.
    sikap dan tingkah laku yang tidak inginkembali hidup bersama dengan penggugat sehinggakarenanya penggugat berkesimpulan bahwa tidak adaharapan untuk hidup bersama suami isteri;Bahwa atas dasar adanya perbuatan tergugat yangmelakukan zina yang mengakibatkan pertengkaranpenggugat dan tergugat secara terus menerus dan sikapserta tingkah laku tergugat yang tidak ingin kembali hidupbersama dengan penggugat maka menurut ketentuan Pasal19 huruf a dan f PP No.9 tahun 1975 dan norma agama,norma adat serta kesusilaan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 1193/Pdt.P/2018/PN Mlg
Tanggal 11 Oktober 2018 — Pemohon:
Melani Agustina
17 — 2
  • Dimana Perubahan tersebut dibolehkan sepanjangtidak bertentangan dengan undangundang dan kesusilaan (kepatutan) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka pengubahan namatersebut tidak dilarang oleh Undangundang dan kesusilaan (kepatutan) sehingga apabiladihubungkan dengan P1, tentang Kartu Tanda Penduduk, P2 tentang tentang KartuTanda Penduduk, P3 tentang Kartu Keluarga dan P4 tentang Akta Kelahiran yangdiajukan oleh Pemohon dimana dari kKesemua bukti tersebut nama Ibu Pemohon tertulisNurdiansjah
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 960/Pdt.P/2018/PN Tng
Tanggal 18 Oktober 2018 — Pemohon:
IDA HARDIYANTI SIREGAR
42 — 23
  • Penetapan No. 922/Pdt.P/2018/PN.Tng.permohonan ini akan menggunakan atau mempedomani ketentuan Undang undang No. 4 tahun 1961, dan keputusan Presedium Kabinet No.12/U/Kep/12/1966 yang mengatur bahwa nama nama yang dipilih tidak bolehmelanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai gelar dan tidakboleh melanggar tata kesusilaan ;Menimbang, bahwa saksi saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yaitu saksi Alfred Peter Latuihammallo kakak kandung Pemohon,saksi Auzana Hadisurya Kakak
    saksi Boyong Edy tetanggaPemoohon menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan namaPemohon Dominggus Reglof ditambah dengan nama Marga Latuilhamallo,dikarena Pemohon ingin nama Marganya tercantum dalam Akta KelahiranPemohon ;Menimbang, bahwa Undang undang No. 23 tahun 2006 pasal 52membolehkan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan dan ternyata nama yang dipilin Pemohon tersebut pun bukanmerupakan gelar dan tidak melanggar adat suatu daerah pun juga tidakmelanggar tata kesusilaan