Ditemukan 13261 data
9 — 9
(Abdul Wahhab Khallaf, /imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 398/Pdt.P/2020/PA.CbnMenimbang
8 — 13
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:Jao a) pis al elle ary jJb sew NE a29) alld Bo yoLgi Lgl aleArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai ister!
13 — 2
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFigh,1977, halaman 208)Bahwa sejalan pula dengan kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalih sebagai pertimbangan hukumsebagai berikut:asrlLoodb logic ac ,Jl we 9, 0i8I!
10 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 22/PUUXV/2017, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan DispensasiKawin, tidaklah melarang anakanak yang berumur kurang dari 19 tahun,akan tetapi kKesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungianakanak
15 — 2
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :Led Lett le ala al ay al ala Le Aan s 5Il ag G2 das 5 AI Cae ysArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masihtetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yangmenentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhi ketentuanperaturan sebagai berikut :1.
6 — 15
(Abdul Wahhab Khallaf, imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas
16 — 1
pernikahan dalam Hukum / Agama Islam serta tidak adanyahalangan atau larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II dapat dinyatakan sah;Menimbang, bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dantidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatandan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan paraPemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapatAbdul Wahhab
9 — 1
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).3. Bl eal Coda ool) SREY ee bliu,) (5 DSUalMaksudnya: (Menjatuhkan) talak itu adalah hak suami, tidak perlu adanyakerelaan dari istri.
13 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman 930:cole Lilo ot pay al pls be arezg sIl agis Us az9j ails 945 YoLei leisHal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0160/Padt.P/2017/PA.BicnArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumimasih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada buktiyang menentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa: itsbat nikah
15 — 3
syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
14 — 3
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya sajaperkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karenatidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
13 — 6
Hal ini telan sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:So Ql air ol plole aire JL rg UNS Arg j Aid 946 Yolg Leal leArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiister!
13 — 8
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakarhukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Figh halaman 930,yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yangmengatakan Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selamatidak ada bukti yang menentukan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh
11 — 4
;Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini,Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitabAlAsybah wa alNazhair karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab alSubkihalaman 200 dan terhadap kaidah berikut Majelis mempunyai tanggungjawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:arbacdbl bec auc Jl We pLYl 9 ,2i.Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayanirakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan.
12 — 15
Muharam bin Empu dan Kumat bin Jemat,dengan Mas Kawin berupa sebentuk cincin mas dibayar tunal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MajelisHakim dapat menilai kemampuan Pemohon dan Pemohon II menyebutkansyarat dan rukun sahnya pernikahan menurut ketentuan hukum Islam danperkawinan tersebut dilangsungkan tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah sejalan denganpendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab
53 — 12
Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:i> gl ass pl plole aire JL rags UMS arg j Aid 9 YoLg Lgl aleArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai ister! seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiister!
16 — 5
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :gi Lisl ale Udo J ats ol plo be duro JL rg UNS Arg 5 AS S5o YoArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumimasih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak adabukti yang menentukan lain (putusnya nikah) ;2.
15 — 3
dan Pemohon II berlangsung pada tanggal 12 Mei 2011 di MesjidSyuhada Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewaliMandar.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syaridalam Kitab Ianah alThalib n:Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harusdikemukakan sahnya pernikahan dan syaratsyaratnya, yaitu seperti wali dandipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.Dan dalam kitab Ushul alFigh yang dikarang oleh Abdul Wahhab
9 — 10
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFigh, 1977,halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambilalin olehHakim sebagai pertimbangan hukum yaitu Tindakan Pemerintah/Hakimterhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahan telahterpenuhi, dan permohonan Pemohon
40 — 3
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930:Led Leith gle la al aly al la Lean y jl ag GEA yj ADE Ge YsArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorangperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhiketentuan peraturan sebagai berikut :1.