Ditemukan 868 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pakai pakan pekan pakal pilkad ppkd ppad pakam pikal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPKl2014/PN. BDG
Tanggal 26 Juni 2014 — MUNJIRIN Bin HAMBARI
45 — 21
  • Anggaran (P AIKP A) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPD, yang kemudian PPK SKPD melakukan verifikasi atas permohonan penerbitanSPD setelah sesuai dengan DPA SKPD selanjutnya diserahkan kepada P A/KP A, setelahditerima P AIKP A melakukan verifikasi atas permohonan SPD sebelum diterbitkan atauditandatangani SPD tersebut, setelah diterbitkan permohonan penerbitan SPD olehP AlKP A kemudian Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan kepada Dinas PPKADselaku BUD, setelah diterima oleh Dinas PPKAD
    selaku BUD, kemudian KasiAnggaran dan Verifikasi Kasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan Dinas PPKAD melakukan pengecekan atas permohonan penerbitanSPD dari SKPD tertata dalam APBD, bila tertata maka Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan membuat konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diteruskankepada Kepala Dinas PPKAD Selaku BUD, setelah itu Kepala Dinas PPKAD SelakuBUD menandatangani SPD terkait dan selanjutnya SPD tersebut diserahkan BendaharaPengeluaran SKPD terkait
    ulang atas permohonan penerbitan SPM, bila dokumenpendukungnya tidak sah atau tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada PPKSKP A, bilamana dokumen pendukung lengkap / sah maka P A/KP A menandatanganiSPM dan menerbitkan SPM tersebut;e Bahwa setelah SPM diterbitkan P A/KP A kemudian SPM dan SPP berserta dengandokumen pendukung seperti: surat perj anj ian, Surat Perintah Kerja, Berita AcaraPemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, K witansi pembayaran,Potongan Pajak, SPD diserahkan kepada PPKAD
    selaku BUD , kemudian KasiAnggaran dan Verifikasi Kasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan Dinas PPKAD melakukan pengecekan atas permohonan penerbitanSPD dari SKPD tertata dalam APBD, bila tertata maka Kepala Bidang Anggaran danPerbendaharaan membuat konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diteruskankepada Kepala Dinas PPKAD Selaku BUD, setelah itu Kepala Dinas PPKAD SelakuBUD menandatangani SPD terkait dan selanjutnya SPD tersebut diserahkan BendaharaPengeluaran SKPD terkait
    selaku BUD, setelahditerima oleh Dinas PPKAD selaku BUD, kemudian Kasi Anggaran dan VerifikasiKasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan DinasPPKAD melakukan pengecekan atas permohonan penerbitan SPD dari SKPD tertatadalam APBD, bila tertata maka Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaanmembuat konsep Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk diteruskan kepada KepalaDinas PPKAD Selaku BUD, setelah itu Kepala Dinas PPKAD Selaku BUDmenandatangani SPD terkait dan selanjutnya SPD tersebut
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 15-02-2012 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 16-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 03/Pid.Sus/2011/PN.Mdo
Tanggal 8 Februari 2012 — dr. Zainuddin Berahim, M. Kes.
90 — 15
  • Zainuddin Berahim, MKes menandatangani suratpernyataan pertanggungjawaban belanja, kwitansi pencairan danmenerbitkan SPM kemudian diserahkan kepada Samsir Laiya, setelahditerima oleh Samsir Laiya dibawa ke Dinas PPKAD Kab. Bolmutuntuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);Bahwa tanggal 06 Mei 2010, dr. Henri Wantah menemui sertamemberitahukan CV.
    Kab.Bolmut untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);Bahwa tanggal 15 Desember 2010 Dinas PPKAD Kabupaten BolaangMongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor SP2DNo.3918/SP2D/LSBG/XIl/2010, kKemudian Samsir Laiya mengambilSP2D DAK 50 %, selanjutnya menghubungi dr.
    Zainuddin Berahim, M.Kes menerbitkan44dan menandatangani SPM berserta surat pernyataanbertanggungjawab belanja;Bahwa tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut,setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.
    Kab.Bolmut untuk diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);Bahwa tanggal 15 Desember 2010 Dinas PPKAD Kabupaten BolaangMongondow Utara menerbitkan SP2D Nomor SP2DNo.3918/SP2D/LSBG/XIl/2010, kemudian Samsir Laiya mengambilSP2D DAK 50 %, selanjutnya menghubungi dr.
    Zainuddin Berahim, M.Kes menerbitkandan menandatangani SPM berserta surat pernyataanbertanggungjawab belanja;Bahwa tanggal 21 Desember 2010, Samsir Laiya memasukandokumen pencairan tersebut kepada Dinas PPKAD Kab. Bolmut,setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas PPKAD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 8 Januari 2014 — JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahmelakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG,SE. diangkatsebagai Kepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan SuratKeputusan Walikota Nomor : 800/724/V/WKThn 2010 tanggal 21 Mei 2010tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Sementara Kepala Dinas PPKAD
    meminta agar VERY EVA SUSANTI SIREGARmencairkan seluruh anggaran dalam DIPA tahun 2010.Bahwa selanjutnya antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengantanggal 3 Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG,SE.secara melawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yangbertentangan dengan Surat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor :900/3683/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4,dengan menandatangani dan menerbitkan 3 (tiga) lembar cheque dariRekening Koran Giro Dinas PPKAD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-11-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACOB DOEK, S.Pi
68 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2264 K/Pid.Sus/2015e) Dokumen SPM yang telah ditandatangani oleh PenggunaAnggaran diambil oleh PPK/PPTK dan diserahkan kepadaBendahara Pengeluaran selanjutnya diberikan kepadaKontraktor untuk diproses lebih lanjut pada Dinas PPKAD /BUDKabupaten Rote Ndao ;Selanjutnya oleh Dinas PPKAD/BUD sebelum diterbitkan SP2Dterdahulunya dilakukan Verifikasi atas dokuman SPM dan SPPLS oleh Kepala Bagian Anggaran pada Dinas PPKADKabupaten Rote Ndao dan apabila terpenuhi maka akanditerbitkan SP2D untuk Kontraktor
    No. 2264 K/Pid.Sus/2015e) Dokumen SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggarandiambil oleh PPK/PPTK dan diserahkan kepada BendaharaPengeluaran selanjutnya diberikan kepada Kontraktor untuk diproseslebih lanjut pada Dinas PPKAD /BUD Kabupaten Rote Ndao ;f) Selanjutnya oleh Dinas PPKAD/BUD sebelum diterbitkan SP2Dterdahulunya dilakukan Verifikasi atas dokuman SPM dan SPPLS olehKepala Bagian Anggaran pada Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndaodan apabila terpenuhi maka akan diterbitkan SP2D untuk Kontraktortetapi
    apabila tidak terpenuhi maka dokumen SPM dan SPPLSbersama seluruh lampiran akan dikembalikan kepada pihak DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao untuk dilengkapi ;g) Bahwa apabila pengajuan SPM dan SPPLS dinyatakan lengkap dansudah sesuai dengan lampiran dokuman yang diverifikasi, maka olehKepala Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao menandatangani SP2Ddan diberikan kepada Kontraktor Pelaksana ;5.
    Bahwa dilihat dari prosedur pencairan dana proyek yang telah dijelaskan diatas, SPM bukan merupakan satusatunya alat dalam pencairan danaproyek, tetapi ada pula SPPLS dan sebelum dikeluarkan SP2D sebagaiada proses yang harus dilalui yakni oleh PPKAD melalui Kepala BagianAnggaran pada Dinas PPKAD harus melakukan verifikasi kebenaran daridokumen permintaan uang proyek yang diajukan oleh Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Rote Ndao dan ternyata tidak ada dokomen yangdibuat secara menyimpang dari
    prosedur dan tahapan pencairan danaproyek, maka oleh Kepala Dinas PPKAD menerbitkan SP2D untukKontraktor sehingga dana Proyek dapat dicairkan dan diberikan kepadaKontraktor jadi layak tidaknya pencairan uang bukan dari adanya SPMtetapi merupakan keputusan PPKAD sebagai Bendahara Umum Daerahyang dengan kewenangannya dapat mengeluarkan SP2D yang akanmenjadi dasar pencairan uang oleh Kontraktor Pelaksana Proyek;6.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 04-02-2014 — Putus : 07-03-2014 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 04/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 7 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IRVAN SURYA HARTADI, SH.
Terbanding/Terdakwa : SALEH
53 — 32
  • UNTAD Untuk Biaya Biaya OperasionalKampus II Luar Domisili Kabupaten Morowali di Bungku Tahun Anggaran2012, pada tahun 2012 pihak Kampus II Universitas Tadulako (UNTAD) diMorowali telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowalisebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowalitahun anggaran 2012 yang melekat dalam Daftar Perincian Anggaran (DPA)pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD
    merupakan StafAdministrasi Umum dan Urusan Keuangan pada Kampus II UNTAD diMorowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UniversitasTadulako (UNTAD) Nomor:1912/UN28/KM/2012 tertanggal 16 Maret 2012tentang Pengangkatan Pengelola Administrasi Keuangan Kampus IlUNTAD di Morowali, telan melakukan pengajuan berkas permohonanpencairan dana hibah dari Pemerintah Daerah Morowali sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD
    ) Kabupaten Morowalidan setelan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkaspermohonan pencairan dana hibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) yang disesuaikandengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KabupatenMorowali tahun anggaran 2012, kemudian setelah berkas permohonanpencairan dana hibah tersebut dinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkanSurat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Perintah Pencairan Dana
    ) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan danahibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012,kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebutdinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah PencairanDana
    ) Kabupaten Morowali dan setelah dilakukanpemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pencairan danahibah tersebut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (PPKAD) yang disesuaikan dengan Anggaran PendapatanHalaman 18 dari 47 halamanPutusan No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali tahun anggaran 2012,kemudian setelah berkas permohonan pencairan dana hibah tersebutdinyatakan lengkap selanjutnya diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
200 — 166
  • /2015, tanggal 30 November 2015;p)5 (lima) lembar Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52.1/KS/PPKAD/2015, tanggal O7 Desember 2015, besertalampirannya;q)5 (lima) lembar' Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52/KS/PPKAD/2015, tanggal O7 Desember 2015, besertalampirannya;r) 5 (lima) lembar Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam BentukUang Nomor : 028/53/KS/PPKAD/2015 tanggal 08 Desember 2015,beserta lampirannya;S) bukti pengeluaran uang dan kepemilikan tanah SOLIKHUN ALKASWI :1) 1 (satu) lembar Tanda
    Selain undangan pada acara tersebut saksitidak pernah mengikuti rapat lainnya ataupun terlibat secara aktif;Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52/KS/PPKAD/2015, Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52.1/KS/PPKAD/2015 dan Berita Acara Pemberian Ganti KerugianDalam Bentuk Uang, Nomor : 028/53/KS/PPKAD/2015 adalah tandangansaksi;Bahwa saksi dimintai tandatangan Berita Acara tersebut yaitu pada haritanggal lupa awal bulan Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib di KantorDinhutbun Kab
    MISRUN (Kadus)Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52/KS/PPKAD/2015, Berita Acara Kesepakatan, Nomor028/52.1/KS/PPKAD/2015 dan Berita Acara Pemberian Ganti KerugianDalam Bentuk Uang, Nomor : 028/53/KS/PPKAD/2015 adalah tandangansaksi. Alasan saksi bersedia tanda tangan dalam berita acara tersebutkarena sebelumnya saksi sudah mendapatkan laporan dari KasiHal 87 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Pemerintahan Kecamatan Sdr.
    Keputusan Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara Nomor900/37/PPKAD/ Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentangPembentukan Pengelola Kegiatan Perubahan Anggaran Tahun 2015.Hal 204 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Berita Acara Sosialisasi (Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok DesaPunggelan) Nomor 028/51/KS/PPKAD/2015 tanggal 30 November2015,Berita Acara Kesepakatan Nomor 082/52/PPKAD/2015 tanggal 7Desember 2015 (Pengadaan Tanah
    Pengganti Bengkok DesaPunggelan).Berita Acara Kesepakatan Nomor 028/52.1/KS/PPKAD/2015 tanggal 7Desember 2015 (Ganti Kerugian Tanah Bengkok Desa Punggelan).Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Nomor028/53/KS/PPKAD/2015 tanggal 8 Desember 2015.Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 028/56/PPKAD/2015 tanggal 15Desember 2015.SPPT PBB dengan nama Wajib Pajak Solihin Kasromi.SPPT PBB dengan nama Wajib Pajak Supandi Ratmo.Kutipan Daftar Buku C Desa atas nama Solikhun.Kutipan Daftar Buku C
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 80 / PID. SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 20 April 2017 — YULIUS LERU TENGA, SE
65 — 22
  • Saksi STEFANUS WODHE, SE, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Page 106 of 173Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016Bahwa pada tahun 2009 saksi menjadi Bendahara bantuankeuangan pada Dinas PPKAD Kabupaten Ende, berdasarkanKeputusan Bupati Nomor yang nomer dan tanggalnya saksi sudahlupa, yang secara umum tugas saksi sebagai bendahara bantuankeuangan adalah menyimpan, mengelola, menatausahakan danmempertanggungjawabkan keuangan ;Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Ende adamengelola
    dari pengguna anggaran dalam arti membantu prosespencairan dana SKPD PPKAD juga membantu proses pencairandana pos bantuan sosial, menandatangani kuitansi setelah uangtersebut diterima oleh pemohon dana dan setelah ditandatanganioleh bendahara dan si penerima dana bantuan sosial tersebut.e Bahwa pada tahun 2009 Dinas PPKAD Kabupaten Endemengelola dana Bansos, dan yang bertugas mengelola dana tersebutadalah bendahara Bantuan Keuangan Stefanus Wodhe, penarikanPage 113 of 173Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK
    Bahwa benar terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE selakuSekretaris Dinas PPKAD Kabupaten Ende yang merupakan KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK.
    Bahwa Pada tahun 2009 Pemerintah KabupatenEnde menganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD KabupatenEnde, dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, danaHibah, dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional PemberdayaanMasyarakat), dana tidak terduga.
    Bahwa Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Endemenganggarkan dana Bantuan keuangan melalui dinas PPKAD Kabupaten Ende,dana bantuan keuangan tersebut terdiri dari dana bantuan sosial, dana Hibah,dana desa, dana pendamping PNPM (Progam Nasional PemberdayaanMasyarakat), dana tidak terduga.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Tanggal 20 Juni 2016 — SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.,M.Si
40 — 23
  • M.Si selakuPelaksana Tugas (PIt) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai hingga diangkatmenjadi Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai berdasarkan Keputusan BupatiKabupaten Dogiyai Nomor : SK. 821.201, tanggal 11 Mei 2013, telah melakukan atauturut melakukan bersamasama dengan Drs.
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 12/PID.TPK/2013/PT MTR
Tanggal 23 September 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : APRIYANTO KURNIAWAN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : MARDIN, Spi
98 — 30
  • Surat Kadis PPKAD (selaku pengguna anggaran) kepada KtrLingkungan Hidup KLU no. 593/06B.A/DPPKAD/2010 tanggalO07 Januari 2010 tentang Mohon Rekomendasi Lokasipengadaan tanah. Dalam surat tsb PPKAD meminta lokasiPengadaan tanah TPA.3. SK Bupati KLU No. 10/04/DPPKAD/2010 tgl 21 januari 2010tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah Pemkab KLU.4.
    Dalam surat tsbKtr LH meminta disediakan anggaran sebesar Rp. 900 juta untukPengadaan tanah TPA.2)27Surat Kadis PPKAD (selaku pengguna anggaran) kepada KtrLingkungan Hidup KLU no. 593/06B.A/DPPKAD/2010 tanggal 07Januari 2010 tentang Mohon Rekomendasi Lokasi pengadaantanah. Dalam surat tsb PPKAD meminta lokasi Pengadaan tanahTPA.SK Bupati KLU No. 10/04/DPPKAD/2010 tg!
    Lombok Utara T.A. 2010 (Anggaranpengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) T.A.2010.dikembalikan kepada dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara,36) Copy Surat Panitia Pengadaan tanah Pemkab. KLU T.A. 2010 No.22/PPTKLU/2010 tgl 29 Oktober 2010 perihal mohon pengukuran.37) Copy Surat Pejabat Perwakilan Ktr Pertanahan Kab. Lombok UtaraNo. 48.a/52.1.100/XI/2010 tgl. 11 Nopember 2010 perihal MohonPengukuran.38) Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan tanah Pemkab.
    Dalam surat tsb PPKAD meminta lokasi Pengadaantanah TPA.SK Bupati KLU No. 10/04/DPPKAD/2010 tgl 21 januari 2010tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah Pemkab KLU.Surat dari Instansi yang memerlukan tanah ( Ktr LingkunganHidup KLU) kepada Bupati KLU no. 800.7/54/KLHKLU/2010tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Rencana Lokasi TPA.Surat dari Camat Gangga ditujukan kepada Bupati KLU No.018/132/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Persetujuan LokasiTPA.
    Lombok Utara T.A. 2010 (Anggaranpengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) T.A.2010.dikembalikan kepada dinas PPKAD Kabupaten LombokUtara,36) Copy Surat Panitia Pengadaan tanah Pemkab. KLU T.A. 2010 No.22/PPTKLU/2010 tgl 29 Oktober 2010 perihal mohonpengukuran.37) Copy Surat Pejabat Perwakilan Ktr Pertanahan Kab. LombokUtara No. 48.a/52.1.100/XI/2010 tgl. 11 Nopember 2010 perihalMohon Pengukuran.38) Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan tanah Pemkab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
82 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku Bendahara Pengeluaran/BendaharaPembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenBuol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 900/1728a/DPPKADtanggal 24 Januari 2011, (masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada Jumat tanggal 1 Juli 2011 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli tahun 2011, atau setidaktidaknya dalam tahun 2011bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Buol (PPKAD) atau setidaktidaknya pada
    Perobuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol(PPKAD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.2/16.30BKD/2008 tanggal 11 Juli 2008 dan sebagai Pejabat Pengelola KeuangaanDaerah (PPKD) serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol No. 900/22.71/DPPKAD,mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut
    Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BATALIPU, SE., selaku Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol(PPKAD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol No. 821.2/16.30Hal. 8 dari 50 hal. Put.
    CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD;Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1Juli 2011;Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/ ~ LS/DISDIKPORA/201 1;Copy surat lembar kontrol TA. 2011;Hal. 19 dari 50 hal. Put.
    SPM:0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011tentang PPKAD selaku BUD;Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap(Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011;Copy Register Kendali;Hal. 23 dari 50 hal. Put.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2012 — Putus : 04-09-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PT BENGKULU Nomor 18/Pid.TIPIKOR/2012/PT.BKL
Tanggal 4 September 2012 — FERRY JULIANDRA, SE BIN MANSYURDIN
68 — 25
  • Menyatakan terdakwa Ferry Juliandra, SE Bin Mansyurdin membayaruang denda sebesar Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah)Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan ; 3 (tiga) lembar berita acara serah terima barang nomor : 900/48/B.1/DPPKAD/2010, tanggal 23 januari 2010 ; . 1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/53/B1/DPPKAD/2010 tanggal 23 januari 2010 dari PLT KADIS PPKAD ;1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/95/B1/DPPKAD/2010 tanggal 8April 2010 dari PLT KADIS PPKAD ; 4.
    Potokopi surat pernyataan Ferry Juliandra, SE tanggal 10 april 2010 ; 5. 1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/129/B1/DPPKAD/2010 tanggal 11 mei 2010 dari PLT KADIS PPKAD ;1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 970/68/B1/DPPKAD/2010 tanggal 4Oktober 2010 dari Sekretaris Daerah ; . 1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/115/XI/2010, tanggal 21 desember 2010 dari Ferry Juliandra, SE ;8. 12 (dua belas) bundel potokopi surat tanda setoran (STS) tahun 2009 ;9. 12 (dua belas) bundel potokopi buku
    Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan JaksaPenuntut Umum berupa:. 3 (tiga) lembar berita acara serah terima barangnomor : 900/48/B.1/DPPKAD/2010, tanggal 23 januari2010 ; . 1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/53/B1/DPPKAD/2010 tanggal 23 januari 2010 dari PLTKADIS PPKAD ; . 1 (Satu) lembar potokopi surat Nomor : 900/95/B1/DPPKAD/2010 tanggal 8 April 2010 dari PLT KADISPPKAD ; . Potokopi surat pernyataan Sdr.
    Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umumberupa :1. 3 (tiga) lembar berita acaraserah terima barang nomor :900/48/B.1/DPPKAD/2010tanggal 23 januari 2010 ;2. 1 (satu) lembar potokopi suratNomor : 900/53/B1/33DPPKAD/2010 tanggal 23januari 2010 dari PLT KADISPPKAD ; . 1 (Satu) lembar potokopi suratNomor : 900/95/B1/DPPKAD/2010 tanggal 8 April2010 dari PLT KADIS PPKAD ; . Poto kopi surat pernyataanSdr.
    Ferry Juliandra, SEtanggal 10 april 2010 ;. 1 (satu) lembar potokopi suratNomor : 900/129/B1/DPPKAD/2010 tanggal 11 mei2010 dari PLT KADIS PPKAD ; . 1 (satu) lembar potokopi suratNomor : 970/68/B1/DPPKAD/2010 tanggal 4Oktober 2010 dari SekretarisDaerah ; . 1 (satu) lembar potokopi suratNomor : 900/115/XI/2010,tanggal 21 desember 2010dari Ferry Juliandra, SE ; . 12 (dua belas) bundel potokopisurat tanda setoran (STS)tahun 2009; . 12 (dua belas) bundelpotokopi buku kas umum34Dinas Pendapatan daerahKab
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum
Register : 07-02-2012 — Putus : 30-03-2012 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 6/PID.B/2012/PN.PN. RND
Tanggal 30 Maret 2012 — Jaksa Penuntut:
JEFFRY G. LOKOPESSY, SH
Terdakwa:
YUNUS PANIE
49 — 20
  • 165 cm ;
    1. 1 (satu) helai kain gorden warna cokelat, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden 176 cm dan lebar 156 cm ;
    2. 1 (satu) helai kain gorden warna putih, terdapat noda merah di duga darah, dengan panjang kain gorden 190 cm dan lebar 162 cm ;
    3. 1 (satu) buah aksesori gantungan gorden, terbuat dari plastik warna kuning emas, dalam kondisi pecah terbagi dua bagian ;

    • Dikembalikan kepada Dinas PPKAD

    , dengan ciriciri terbuat dari aluminium,warna kuning emas, dengan panjang + 165 cm ;1. 1 (satu) helai kain gorden warna cokelat, terdapat noda merah di dugadarah, dengan panjang kain gorden + 176 cm dan lebar + 156 cm ;z. 1 (satu) helai kain gorden warna putih, terdapat noda merah di duga darah,dengan panjang kain gorden + 190 cm dan lebar 162 cm ;3. 1 (satu) buah aksesori gantungan gorden, terbuat dari plastik warna kuningemas, dalam kondisi pecah terbagi dua bagian ;Dikembalikan kepada Dinas PPKAD
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 13-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 13 April 2018 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
92 — 42
  • belanja rutin SKPD, sehinggabendahara pengeluaran pada SKPD menindaklanjuti dengan menerbitkansurat penyediaan dana (SPD) dan menerbitkan surat perintah pembayaran(SPPUP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran danmenerbitkan perintah surat perintah membayar (SPMUP) yangditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran danselanjutnya dokumendokumen tersebut diajukan ke Dinas PPKAD(bendahara umum daerah/ BUD) melalui tim verifikasi kelengkapanadministrasi yang ada pada Dinas PPKAD
    AMPI NIAK (Kadis PPKAD)50.000.000,32. Marvin H (Polri/Mantan Ajudan Bupati SBB) tranfermelalui Rek BRI 487101018610533 oleh Rio 11.700.000,33. Bayar Hutang Hotel Natsepa 6.900.000,34 Bayar Hutang Hotel Natsepa 10.000.000,35.
    AmpiNiakKadis PPKAD 50.000.000.32. Marvin H (polri/Mantan Ajudan Bupati SBB 11.700.000,transder melalui rek BRI 487101018610533oleh RIO33. Bayar hutang Hotel Natsepa 6.900.000,34. Bayar hutang Hotel Natsepa 10.000.000,35. T.
    Ayu Ditha Gresilya PU Tranfer 4.000.00 Perinta(Anak Kandung Bupati) dari bank 0 hBRI atas bupatinamaJubaidahTubaka487301011846539ke rekbankmandiri Norek0081520013556283atas namaAyuGresilyaPU30. 04 P.PICAL Kabag Humas Liputan 3.000.00 PerintaDes SBB masalah 0, h14 AYU Bupati31. 12 AmpiNiakKadis PPKAD Bayar 50.000.0 PerintaDes pinjaman 00, h14 Dana MTQ Kadis Halaman 185 dari 213 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPkK/2017/PN Amb PPKAD 32.12Des14Marvin H (polri/MantanAjudan Bupati SBBtransder melalui rek BRI4871
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 27-03-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.BJM.
Tanggal 20 Nopember 2013 — ABDUL HAMID BIN MASTUR
59 — 18
  • atas penggunaan anggaran 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000. ( lima miliar tujuhratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penyetoran yang bersumber dari pinjaman kepadapihak ke3 dan anggaran PPKAD masingmasing sebagai berikut :e 14 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.e 15 Agustus 2008 : Rp. 1.000.000.000.e 25 Agustus 2008 : Rp. 1.369.000.000.e 25 Agustus 2008 :Rp. 727.774.269.e 8September 2008 :Rp. 729.187.500.e 22 September 2008 : Rp. 196.263.962.e 31 Desember 2008 :Rp. 727.774.269.e = 22 April 2009Total
    Yayan Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mata anggaranRp. 3.500.000.000,Rp. 3.000.000.000,Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.
    Chairil Muchlis, M.AP selakuSekretaris Daerah Kabupaten Tapin dan setiap pencairan anggaran yang dimulai dari SPP(ditandatangani bendahara) yang ditindaklanjuti dengan SPM yang ditandatanganiSekretaris Daerah dan selanjutnya diteruskan ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D. Denganterbitnya SP2D tersebut anggaran langsung masuk rekening Sekretariat Daerah KabupatenTapin.
    Yayan Rp. 3.000.000.000, Kas Daerah TA. 2008 yang ada mata anggarannya di PPKAD yaitu mata anggaranBantuan Sosial sebesar Rp. 2.807.083.370.
    (empat milyardua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh enam ratus tigapuluh sembilan rupiah) dilakukan penyetoran ke kas daerah yang bersumber daripinjaman kepada pihak ke3 dan dari anggaran PPKAD masingmasing :e 4 Agustus 2008 : Rp. 2.146.000.000. ;e 5 Agustus 2008 :Rp. 768.878.000. ;Halaman 47 dari 57 halamanPutusan No. 18/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.BJM.e 13 Agustus 2008 :Rp. 1.369.979.639. ;9 Bahwa atas penggunaan anggaran 2008 sebesar Rp. 5.750.000.000.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 29/PID.2011/PT.BKL.
Tanggal 24 Mei 2011 — Herman Achyar bin Achyar
58 — 24
  • Surat permintaan pembayaran tanggal 18 Desember2008 pembayaran 90% dari Nilai Kontrak;Surat permintaan pembayaran tanggal 18 Desember2008 pembayaran 10% dari Nilai Kontrak;Surat pengantar pengajuan SPPLS pengadaan barangdan jasa Nomor : 195 / SPP / BL / LS / DISTANNAK / 2008, tanggal Desember 2008;Surat pengantar pengajuan SPPLS pengadaan barangdan jasa Nomor : 196 / SPP / BL / LS / DISTANNAK / 2008, tanggal Desember 2008;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kepala31.32.33.34.35.36.25Dinas PPKAD
    Kab.Bengkulu Selatan, tanggal 20Desember 2008 pencairan dana 90% dari nilaikontrak;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KepalaDinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan, tanggal 20Desember 2008 pencairan dana 10% dari nilaikontrak;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati BengkuluSelatan Nomor : 07 Tahun 2008, tanggal 18 Januari2008, tentang penunjukan pejabat yang diberi kuasaselaku pejabat pengguna anggaran / pengelolabarang dan penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Kabupaten Bengkulu Selatan
    Surat permintaan pembayaran tanggal 18 Desember2008 pembayaran 90% dari Nilai Kontrak;Surat permintaan pembayaran tanggal 18 Desember2008 pembayaran 10% dari Nilai Kontrak;Surat pengantar pengajuan SPPLS pengadaan barangPas30.31.32.33.34.35.36.dan jasa Nomor : 195 / SPP / BL / LS / DISTANNAK / 2008, tanggal Desember 2008;Surat pengantar pengajuan SPPLS pengadaan barangdan jasa Nomor : 196 / SPP / BL / LS / DISTANNAK / 2008, tanggal Desember 2008;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KepalaDinas PPKAD
    Kab.Bengkulu Selatan, tanggal 20Desember 2008 pencairan dana 90% dari nilaikontrak;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KepalaDinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan, tanggal 20Desember 2008 pencairan dana 10% dari nilaikontrak;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati BengkuluSelatan Nomor : O07 Tahun 2008, tanggal 18 Januari2008, tentang penunjukan pejabat yang diberi kuasaselaku pejabat pengguna anggaran / pengelolabarang dan penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) Kabupaten Bengkulu Selatan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PTipikorPN.Gtlo
Tanggal 16 Februari 2012 — ALFATRA LATIEF, Amd. Kep
52 — 10
  • Lalu berkas yang telah diverifikasi tersebutditeruskan kembali ke Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo.Setelah itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo membuat SuratPengantar untuk meneruskan berkas tersebut ke Dinas PPKAD (Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk dicairkan.
    Setelah dana cair makaBendahara Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)menghubungi Terdakwa untuk segera menjemput dana tersebut secara tunaidengan tanpa ada potongan;Bahwa pada tahun 2008 untuk Kecamatan Limboto terdapat jumlah jiwa yang telahterbayarkan untuk santunan dana duka sesuai data dari Dinas KesehatanKabupaten Gorontalo dan data dari Dinas PPKAD (Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gorontalo sebanyak 148 orang atau senilaiRp. 74.000.000, (tujuh
    Sehinggadana duka sebesar Rp. 67.500.000, (enam puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;Bahwa selain itu pada tahun 2009 untuk Kecamatan Limboto terdapat jumlah jiwayang telah terbayarkan sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dandata dari Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Gorontalo sebanyak 139 orang atau senilai Rp. 69.500.000, (enampuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi
    Setelah dana cair makaBendahara Dinas PPKAD (Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)menghubungi Terdakwa untuk segera menjemput dana tersebut secara tunaidengan tanpa ada potongan; Bahwa pada tahun 2008 untuk Kecamatan Limboto terdapat jumlah jiwa yang telahterbayarkan untuk santunan dana duka sesuai data dari Dinas KesehatanKabupaten Gorontalo dan data dari Dinas PPKAD (Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gorontalo sebanyak 148 orang atau senilaiRp. 74.000.000, (
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 08/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 29 Agustus 2013 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
72 — 11
  • Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD; -----------------14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011; -------------------------------------------------------------------------------------15. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011; -16. Copy surat lembar kontrol TA. 2011; ----------------------------------------------17.
    Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD; -----------------------------------------------------------------24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Triwulan III tahun 2011; ----------------------------------25. Copy Register Kendali; ---------------------------------------------------------------26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora; ---------------------------------------------27.
    BADANG, SE., di bagian SIMDA Dinas PPKAD dan kalaudisetujui laporkan kepada saksi H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, MSi.,selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol; Bahwa saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., yang mengajukan dokumen pencairanhonorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga AdministrasiDaerah untuk triwulan III pada tanggal 1 Juli 2011; =nBahwa saksi UDIN K.
    DOMUT,2011 bertempat dikantor Dinas PPKAD rey all; Bahwa persyaratan untuk pengajuan peneai onor Guru Kontrak Daerah danPegawai Honorer Tenaga Admini erah pada Dinas Pendidikan danOlahraga Kabupaten Buol yaitu: *.*a. Surat Penyediaan Dana(SPD),, b. Surat Permintaan Rembayaran (SPP); 22202 nn nnn nnnSurat Perintaha 9Surat Keput ngakatan; e. Abse J, anamanama penerima; f. en dokumen yang ada pada Dinas PPKAD, yangnandatangani SPM adalah saksi H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, MSi.
    Dan selanjutnya dibawa ke Dinas PPKAD di bagian bidangAkuntansi Seksi Verifikasi untuk melihat jumlah besaran angka apa sudah benarsesuai dengan yang tersedia, setelah diverifikasi diserahkan kepada Kuasa BUDuntuk diteliti apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang diminta, selanjutnyasesudah diteliti langsung dibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pencairan. Dana(SP2D) kemudian dibawa oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani OatDinas selaku BUD.
    DOMUT, S.IP., mengajukanairan. honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasiah menandatangani Cek untuk pencairan honor Guru ah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol untukQs ulan III tahun 2011 ke Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Buol pada saat saksi ditelpon oleh saksi SATAR MS.BADANG, SE., selaku Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Buoldan pada saat itu saksi mengatakan kepada saksi SATAR MS. BADANG, SE.
    Dan selanjutnya dibawa ke Dinas PPKAD di bagian bidang AkuntansiSeksi Verifikasi untuk melihat jumlah besaran angka apa sudah benar s Nnyang tersedia, setelah diverifikasi diserahkan kepada Kuasa BUD untuk aansudah lengkap dan sesuai dengan yang diminta, selanjutnya ses eliti langsungdibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)) gan saksi H. ABDILLAHI BANDUNG, S.Sos, M.Si.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2014 — Upload : 09-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 71/PID.SUS-TPK/2014/PT.KPG
Tanggal 11 Desember 2014 — Junus Fanggidae, S.E
78 — 38
  • BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari2011.1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja danPembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor :900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraianpengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah langkah menghadapi AkhirTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari2011 s/d 09 Februari 2011, PT Bank
    NTT Cabang Rote Ndao(014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab RoteNdao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth.Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTTCabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTTCRt/I/2011 tanggal 31Januari 2011 perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan
    kepada Yth.Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari2010 s/d 31 Desember 2010, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao(014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.13.0004421 PT.Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 10 Januari2014.e 2 (dua) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 01 Januari2011 s/d 31 Desember 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao(014) User Cetak : 1786 kepada Yth. 01401.13.0004421 PT.Lince Romauli Raya BTN Kolhua Kupang tanggal 08 Januari2014
    BANYA, SH sebesar Rp. 337.341.750,untuk jangka waktu 20 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari2011.e = =61 (satu) ........e1 (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Bidang Belanja danPembiayaan atas nama Kepala Dinas PPKAD Rote Ndao Nomor :900/367/PPKAD/XI/2010 tanggal 05 November 2010 uraianpengiriman Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 900/36/PPKAD/2010 perihal Langkah langkah menghadapi AkhirTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya.e 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Periode 09 Februari2011 s/
    d 09 Februari 2011, PT Bank NTT Cabang Rote Ndao(014) User Cetak : 0533 kepada Yth. 01401.04.000003 6Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao), tanggal 10 Februari 2011.e (satu) Jepitan Asli Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Kab RoteNdao Nomor : 900/15/V/DPPKAD/2011 tanggal 28 Januari 2011perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank kepada Yth.Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao.e 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pemimpin Cabang Bank NTTCabang Rote Ndao Nomor : 14/BNTTCRt/I/2011 tanggal 31Januari 2011 perihal
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 11 Desember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
94 — 22
  • Rajawali Mitra Persada, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Tolikara, Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas SKPKD/PPKAD Kabupaten Tolikara;
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 16/ KONT/ K-PKD.SKPD/PPKAD/ CK-DPU/ TLK/ 2013 tanggal 9 September 2013, Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas SKPDKD/PPKAD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.782.400.000,-
    Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Termin II 95 % atas Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas SKPKD/PPKAD dan Nomor : 053/SPM/PU/DDL/2013 tanggal 11 Desember 2013 dari Rekening Nomor : 703/21.10.06.00062-4 (DDL) Pemkab Tolikara uang sebesar Rp. 351.296.000,- kepada Leofandy T. Gosal Dirut. PT.
    Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;
  • 1 (satu) lembar Asli surat Pembukaan Pemblokiran Nomor : 900/116/DPKAD/2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolikara ;
  • 4 (empat) lembar foto copy surat Pemblokiran Nomor : 900/173/DPPKAD/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari Kepala Dinas PPKAD Kab.
    Tolikara kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Tolikara;
  • 1 (satu) bundel foto copy Permohonan Pembayaran Tagihan Termin I Nomor : ./RMP/SP/X/2013 tanggal Oktober 2013 dari PT. Rajawali Mitra Persada kepada Pengguna Anggaran Kantor Dinas SKPKD/PPKAD Dinas P.U Kab.
    Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan I 30 % atas Pekerjaan Pembangunan Kantor Dinas SKPKD/PPKAD dan Nomor : 032/SPM/PU/DDL/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dari Rekening Nomor : 703/21.10.06.00062-4 (DDL) Pemkab Tolikara uang sebesar Rp. 167.664.000,- kepada Leofandy T. Gosal Dirut. PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1501 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2014 — MASA YUSLINA Binti HI. YUSUF (Alm)
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekon, maka secara keseluruhan memperoleh dana tunjanganpenghasilan Kepala Pekon dan aparat pemerintah sejumlah Rp. 38.450.000,(tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa tunjangan penghasilan Kepala Pekon dan aparat pemerintah tersebutmerupakan dana APBD Kabupaten Tanggamus yang telah dialokasikan dalamDPA Satker Kecamatan, sehingga mekanisme penyalurannya dikelola olehkecamatan, yaitu untuk pengajuannya dimulai dengan permohonan SPP (SuratPermintaan Pembayaran) kepada Dinas PPKAD
    No. 1501 K/Pid.Sus/2012ribu rupiah) sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh Satker/Kecamatan kepadaDinas PPKAD;e Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola danmenyalurkan dana TAPP tersebut pada bulan April, Mei, Juni 2010 tidakmelakukan pembayaran kepada para aparat Pekon di Kecamatan PulauPanggung, adapun dana tersebut telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untukkeperluan melunasi hutangnya;e Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 telah melakukan pembayarantunjangan penghasilan
    Juni 2010, yaitu Rp. 38.450.000, x 6 bulan =Rp. 230.700.000, (dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);Untuk penyaluran bulan Juli s/d Agustus 2010, yaitu Rp. 38.450.000, x 2 bulan= Rp. 79.900.000, (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);3 Khusus untuk penyaluran bulan April s/d Juni 2010, yaitu Rp. 38.450.000, x 3bulan sebesar Rp. 115.350.000, (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluhribu rupiah) sesuai dengan SPM yang diterbitkan oleh Satker/Kecamatan kepadaDinas PPKAD