• Menetapkan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. Sebesar 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan Keputusan dinyatakan sah bila disetujui oleh minimal 32,38 % (tiga puluh dua koma tiga puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang hadir dalam Rapat tersebut ;3.

  Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPSLB Ketiga PT. Kedaung Industrial, Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;5. Memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini ;6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.216.000 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

  RUPSLB dengan agenda Pengangkatan/PerubahanSusunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan;b.

  KESATU DAN RUPSLB KEDUA PTKEDAUNG INDUSRIAL, LTD.

  Para Termohon juga tidakmenunjuk satu wakil bersama untuk mewakili para ahi waris dalamhal ini Para Termohon untuk menghadiri RUPSLB Perseroan.Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkan persyaratankuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupun RUPSLBKedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Bahwa diketahui oleh Para Pemohon bahwa ketidakhadiran ParaTermohon dalam RUPSLB Perseroan salah satunya adalahdisebabkan karena penyelesaian pemisahan

  Jakarta Barat untuk menetapkan kuorumkehadiran dan pengambilan keputusan untuk RUPSLB PT KedaungIndustrial, Ltd.

  Brt.menyelenggarakan RUPSLB Kesatu yaitu pada tanggal 20 Juli 2016 danRUPSLB Kedua yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016 dari PT.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPSLB atas PT GHF ARGO MANDIRI, dengan Agenda sebagai berikut:

  1).

  Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

  1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
  2. Melakukan perubahan Direksi;
  3. Melakukan Perubahan atas saham;

  1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

  1. Menghukum Pemohon untuk

• BahwaTergugat dan TergugatII telahmengadakanRapat UmumPemegangSaham LuarBiasa("RUPSLB")pada tanggal26 Mei 2008denganagendaPerubahanSusunanDireksi, salahsatunyapemberhentian PenggugatHal. 9 dari 29 hal. Put.

  Perseroan yang diadakan tanggal 26Mei 2008 adalah tidak sah dan melanggar hukum dan/atau belum saatnyadilakukan (prematur); demikian pula mekanisme pemanggilan RUPSLB dalamrangka persetujuan pemberhentian direksi secara tetap (permanen) tidakmemenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atauUU Perseroan Terbatas;RUPSLB Tidak Memberi Hak UntuK Membela Diri KepadaPenggugat Selaku Direksi Yang Diberhentikan:Meskipun, pemanggilan RUPSLB tidak memenuhi syarat, Tergugat danTergugat

  apalagi dalam RUPSLB tanggal 26 Mei 2008(pemberhentian Penggugat tidak ada agenda pertanggungjawabanlaporan keuangan untuk tahun buku 2008).

  Jobs DB Indonesia)Yang Dibuat Dihadapan Elvie Sahdalena,S.H., Notaris di BekasiBertentangan Dengan Undangan RUPSLB dan Keputusan RUPSLBTanggal 26 Mei 20089.

  kepada Penggugat tidak sah karenamelanggar ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU No.40 tahun2007;Menyatakan RUPSLB beserta agenda rapat yang tidak sesuai denganundangan RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2008tidak sah karena melanggar ketentuan anggaran dasar perseroan danUU No. 40 tahun 2007;5.

• Bahwa, dengan adanya surat tersebut maka Penggugat membalas denganSurat Balasan Permintaan Diselenggarakan RUPSLB dan PermintaanSalinan Risalah RUPSLB / AKta Perubahan Perseroan PT.

  permohonanPenetapan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

  Bahwa Isi dari gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karenasemua proses RUPSLB PT.

  Padafaktanya RUPSLB yang diadakanpada hari Kamis, 8 Juli 2021 tidakterlaksana sesuai dengan Agenda yang telah ditetapkan. Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Besar Anugerah Perkasa itumerupakan Hasil Keputusan sepihak Tergugat bukan hasil dariKeputusan RUPSLB tersebut. Penggugat Langsung mengambil sikapuntuk meninggalkan ruangan tempat diadakan RUPSLB gunamenghindari keributan yang lebih besar, maka dapat dipastikansesungguhnya tidak ada RUPSLB pada saat itu.

  dalam persidangan berartimutadis mutantis Penggugat telah mengetahui persis tentang agenda RUPSLB.

• tidak sah dan tidak dapat dijadikanpertimbangan Judex Faktie tingkat pertama;Bahwa jika Terbanding dahulu Penggugat keberatan terhadap Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut maka seharusnya Terbandingdahulu Penggugat melakukan pembelaan diri (Vide : Pasal 105 ayat (3) dan (4)UUPT/2007) dan bukannya keluar dan meninggalkan tempat Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, sehingga dengan keluarnyaTerbanding dahulu Penggugat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB

  RAHMAH MANDIRI MULIA melalui RUPSLB yangmelanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan anggaran dasarUtamaperseroan;Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)pada tanggal 10 April 2018, dilakukan penjualan saham milik Sunar Purwantodan Nuryanto kepada Harry Nata dan Henry Nata dengan total jumlah sahamyang dijual sebesar 45 (Empat Puluh Lima) lembar saham, selain itu RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) juga melakukan perubahanstruktur perseroan yaitu Sarmah sebagai

  Direktur Utama, Harry Nata (Tergugat II)sebagai Direktur, Henry Nata (Tergugat III) sebagai Komisaris berdasarkan AktaBerita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei 2018 Notaris Adi Sartono, SH,M.H.

  RUPSLB berdasarkan suratKuasa tertanggal 2 Februari 2019.

  ALMAHDI (SAKSI FAKTA TERBANDING),yang memimpin RUPSLB adalah PEMBANDING II (Direktur/Pemegang Saham)akan tetapi dalam pelaksanaan RUPSLB tersebut justtu PEMBANDING IV yangaktif memimpin dan mengendalikan jalannya RUPSLB (BUKTI P19, BUKTI P37,SAKSI FAKTA TERBANDING, SAKSI FAKTA PEMBANDING), seharusnyaPEMBANDING IV dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris adalah bekerjamandiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab serta taat kepadahukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode

• Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yangakan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran

  atas hasil rapatumum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepadaKementerian Hukum dan HAM RI:Halaman 2 dari 7 hal.

  Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/ataukuasanya untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi denganmata acara rapat sebagai berikut: Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan Menyetujuli pembentukan komitekomite dalam perseroan dalamrangka pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik olehperseroan selaku entitas anak perusahaan terbuka;3.

  Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon Kasasi untukhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;6.

  Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PemohonKasasi untuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TermohonKasasi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.8.

• Karena penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 serta pengambilankeputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhiKetentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005adalah sah dan mengikat Turut Tergugat sejak tanggal ditutupnyaRUPSLB 17 Maret 2005;Kehadiran Tergugat dan Pengambilan Keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB Tanggal 18 Maret 2008 merupakan tindakan yang tidak patut danmelanggar hak Para Penggugat;

  Padahal, Tergugat tidak berwenanguntuk hadir dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut serta membuatkeputusan mengenai masalah penyelesaian transaksi Penggugat pribadi dengan Tergugat dalam RUPSLB 18 Maret 2005 TurutTergugat . Ketidakberwenangan Tergugat tersebut dijabarkan lebihlanjut pada angka 13 dan 14 Gugatan.

  Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

  Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

  No. 862 K/Pat/201320.21.22.23.Oktober 2005 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V (Sutjipto,S.H.), Notaris di Jakarta;19.3 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TurutTergugat tanggal 23 Desember 2005;RUPSLB 17 Maret 2005 adalah sah secara hukum dan patut dicatatpelaporannya;Karena RUPSLB 17 Maret 2005 PT Cipta Televisi Republik Indonesia(Turut Tergugat I) telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TurutTergugat I, maka RUPSLB 17 Maret 2005 dan seluruh hasil keputusanRUPSLB 17 Maret adalah

• Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB keIll, tanggal 20 Desember2010 tersebut di atas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember 2010Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut:Hal. 2 dari 17 hal. Put.

  Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB keIl tanggal27 Desember 2010 yang menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagaistand by buyer;3.

  TermohonKasasi selaku kuasa dari Pemohon Kasasi dalam RUPSLB tanggal27 Desember 2010 sudah terbukti dengan sempurna dan tidak dapatdisanggah lagi;5.

  Selama ini belumpernah ada RUPS yang menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer, tibatiba saja tanpa alasan hukum yang jelas RUPSLB tanggal27 Desember 2010 telah menetapkan Termohon Kasasi sebagai standby buyer,6.2Jika penetapan Termohon Kasasi sebagai standby buyer merupakanbagian dari RUPSLB tanggal 27 Desember 2010, secara hukum hal itutidak dapat benar, karena penetapan status Termohon Kasasi sebagaistandby buyer tidak diagendakan sebelumnya dalam RUPSLB tersebut.Begitu pula jika hal itu

  Dalam kenyatannyaketika RUPSLB tanggal 27 Desember 2010 berlangsung rapat tidakdihadiri oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakilinya.Khususnya pemegang saham dari keluarga Liman terbukti tidak hadirdalam RUPSLB tersebut (vide Bukti P9). Artinya penambahan agendalainlain tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan;6.3 Bagaimana bisa terjadi?

• Nomor 861 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan NegeriKaranganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:Ts2.8.Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untukmelakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acara rapat perubahansusunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan pemberian izin kepada

  Pemohon dan/atau Kuasanya untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon dengan mata acaraRapat Umum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunan Direksidan/atau Dewan Komisaris;Menetapkan Pemohon dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon berdasarkanpenetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris Termohon untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan

  berdasarkan penetapan ini:Memberikan izin bagi Pemohon dan/atau Kuasanya untuk menunjukpejabat notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Termohon yang dilakukan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon kepada KementrianHukum dan HAM RI:Memerintahkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Termohon;Atau;Apabila Ketua Pengadilan

  ;Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon Kasasi dan/atauKuasanya untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasi dengan mata acara RapatUmum Luar Biasa (RUPSLB) adalah perubahan susunanDireksidan/atau Dewan Komisaris:Menetapkan Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya sebagai Ketua RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasiberdasarkan penetapan ini;Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris pada Termohon Kasasiuntuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

  Luar Biasa(RUPSLB) yang akan diselenggarakan berdasarkan penetapan ini;Memberikan izin bagi Pemohon Kasasi dan/atau Kuasanya untukmenunjuk pejabat notaris untuk penyelenggaran Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Termohon Kasasi yang dilakukanberdasarkan penetapan ini;Memberikan izin kepada pejabat notaris yang ditunjuk Pemohon Kasasiuntuk melakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Termohon Kasasikepada Kementrian Hukum dan HAM RI; danMemerintahkan

• Lampiran mana berupa :1) Daftar hadir RUPSLB Kedua;2) Surat Dari Direktur, bahwa Direktur Utama tidak berwenang untukmengundang Rapat Direksi, hingga perkara No.706/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. berakhir;) Undangan RUPSLB untuk tanggal 18 Maret 2008;) Draft Berita Acara RUPSLB;5) Draft Berita Acara RUPSLB, dengan tanda terima; W6) Suratsurat Suara Pemegang Saham;Bukti P3);Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Doktrin hukum Munir Fuady, S.H.,M.H.

  Bahwa dalam petitum Gugatan, Penggugat menuntut hasil RUPSLBcacat hukum dan Akta Berita Acara RUPSLB dinyatakan batal, denganalasan dalam RUPSLB tersebut tidak ada putusan rapat yangdikeluarkan oleh Pemegang Saham dan rapat hanya membahasmengenai siapa yang berwenang sebagai pimpinan rapat;1.3. Bahwa pihakpihak yang terlibat dalam RUPSLB adalah Penggugatdan Tergugat II s/d Tergugat IV selaku Pemegang Saham, Direksi danKomisaris.

  No. 2658 K/Pdt/201 118tidak konsisten dan terdapat kontradiksi serta tidak didukung oleh faktafakta dan buktibukti hukum;2.2.Bahwa Penggugat dalam RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 telah hadirdalam rapat dan memberikan hak suaranya dalam RUPSLB tersebut.Kehadiran Penggugat dalam RUPSLB tersebut atas undangan dariDireksi yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat Il.

  RUPSLB dilakukan atas undangan Tergugat selaku Direksi Perseroan; Keputusan untuk memilih dan menetapkan Tergugat Il sebagai KetuaRapat berdasarkan hasil pemungutan suara dan disetujui serta diputuskan olehmayoritas Pemegang Saham dalam RUPSLB.

  fundamentum petendi (posita) tersebut Penggugat memintaagar diadakan RUPSLB kembali dan RUPSLB dipimpin oleh Penggugat Videpetitum poin 5 dan 6 gugatan.

• Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundang parapemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan denganrincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Hari/Tanggal : 20 July 2016;Pukul : 11:00 sampai dengan selesai;Tempat : Kantor PT Kedaung Industrial, Kampung Poglar, KedaungKaliangke Jakarta Barat;Agenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggota Direksi danDewan Komisaris Perseroan:Ketentuan:1. Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi;2.

  Nomor 3207 K/Pdt/2017 Agenda RUPSLB adalah Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Kuorum rapat yang diperlukan dalam RUPSLB ini adalah lebih dari % (satuperdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; Para pemegang saham yang hadir/diwakili dalam RUPSLB adalahsejumlah 32.380 saham atau 32,38% dari selurun saham yang telahdikeluarkan Perseroan yang berjumlah 100.000 saham, terdiri dari:1.

  Bahwa dikarenakan RUPSLB tanggal 20 Juli 2016 tersebut tidak memenuhikuorum kehadiran, maka sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan danUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Pemohon Il yakni Tony Sukohardjo melakukan pemanggilan RUPSLB keduakepada Para Pemegang Saham untuk hadir dalam RUPSLB Perseroan;Halaman 12 dari 34 hal. Put.

  Ketidakhadiran Para Termohon ini menyebabkanpersyaratan kuorum kehadiran baik dalam RUPSLB Pertama maupunRUPSLB Kedua tidak terpenuhi, sehingga RUPSLB yang diselenggarakantidak dapat mengambil keputusan apapun;Halaman 15 dari 34 hal. Put.

  Brt. tanggal 1 Juli 2016,sehingga patut secara hukum untuk dikabulkan;57.Bahwa agar RUPSLB Ketiga dapat berlangsung dengan lancar dan baikmaka diperlukan pula penunjukan ketua rapat dalam RUPSLB Ketiga.

• Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT. Winnerindo Agung Cemerlang;
• Menetapkan Pemohon secara patut dan sah sebagai Ketua RUPSLB;
• Menetapkan secara patut dan sah RUPSLB dengan Acara Perubahan Anggaran dasar dan Pengangkatan Pengurus Baru PT.

• MULTICON INDRAJAYATERMINAL yang dilakukan dalam suatu RUPSLB yang melawan hukumkarena melanggar ketentuan tata cara pelaksanaan RUPSLB PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL karena tidak mengikutsertakan /menghadirkan / mengundang PENGGUGAT dalam RUPSLB tersebutsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka (2) dan angka (3) AnggaranDasar PT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPTdan melanggar perjanjian kredit antara PT.

  Apabila menurut Penggugat hasil keputusan RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal dapat mengakibatkan Penggugat mengalamikerugian finansial yang sangat besar, adalah kesalahan dari pihakPenggugat sendiri yang tidak ikut hadir dalam RUPSLB PT MulticonIndrajaya Terminal pada tanggal 23 Mei 2014 karena sebagai salahHalaman 23.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL yang sahkarena pada tanggal 23 Mei 2014 secara diamdiam telahmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

  Putusan No.65/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.Bahwa TERGUGAT Ill selaku Notaris tidak mengingatkan, tidakmelakukan pemeriksaan ulang dan tidak memastikan kepadaPENGGUGAT apakah dalam pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICONINDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutTERGUGAT 1 telah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalampelaksanaan RUPSLB PT.

  MULTICON INDRAJAYA TERMINAL secara diamdiam telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.

• Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

  DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

  RUPS Lainnya menurut Penjelasan atas Pasal 78 tersebut dalampraktik lazim disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB);Menimbang, bahwa oleh karena materi permohonan ini berkaitanizin penyelenggaraan RUPSLB terhadap PT.

  Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU)tanggal 27 Juli 2018 dan RUPSLB PT.

  Oleh karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPSLB dalamjangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat tersebut, makaPemohon meminta penyelenggaraan RUPSLB kepada Komisaris PT.

• Bahwa dalil tersebut adalah tidak benardan dapat dipahami dalil Penggugat tersebut bertujuan untukmembatalkan keputusan RUPSLB yang telah dilaksanakan olehTergugat berdasar pada penetapan Pengadilan Negeri Kendari nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI atau setidaktidaknya dapat dipahami agarpembuatan akta pernyataan keputusan RUPSLB ditunda;Bahwa perlu Tergugat terangkan, pelaksanaan RUPSLB PT.

  Rinrin Merinova;32)Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

  ., M.Kn pada tanggal 04Februari 2019;35)Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTA TAMBANGGUNUNG PERKASA telah sesuai pula dengan ketentuan yang termuatdalam UU PT terkait pembuatan Risalah RUPSLB PT.

  RUPSLB PT.Duta Tambang Gunung Perkasa;4.

  tanggal 04 Februari 2019 tanpa dihadirikuasa Citra Hartono sehingga RUPSLB PT.

• Kayu Lapis Indonesia dalamAkta No. 43 Pasal 22 ayat 1 butir a, sehingga RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia ke 1 ditunda ; Bahwa selanjutnya RUPSLB PT Kayu Lapis Indonesia ke II diadakan padatanggal 9 Maret 2000, tetapi Kembali lagi yang hadir hanyalah atau sekitar51.356 % dari jumlah keseluruhan ; Bahwa dengan demikian pula kembali Quorum RUPSLB PT. Kayu LapisIndonesia tidak dapat dijalankan karena tidak memenuhi Quorum Rapatseperti yang diatur dalam Anggaran Dasar PT.

  Kayu Lapis Indonesia Pasal22 ayat 1; Bahwa guna kepentingan perseroan RUPSLB tersebut perlulah diadakandan berdasarkan kenyataan yang ada Quorum Rapat selalu tidak mencukupiseperti yang diaturdalam Anggaran Dasar PT.

  No. 321 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tersebutDireksi telah mengadakan RUPSLB ke Ill pada tanggal 8 Desember 2003dan dalam RUPSLB tersebut telah diselesaikan agenda rapat, yaitu :a. Pengesahan Laporan Tahunan Tahun 1999 s/d 2002 ;b. Restrukturisasi ;c. Penambahan Modal ;d.

  Kayu Lapis Indonesia ;Bahwa dalil Terlawan sebagai Pemohon tentang adanya RUPSLBtanggal 23 Oktober 2003 dan RUPSLB tanggal 9 Maret 2000 yang olehPemohon dimaksud sebagai RUPSLB pertama dan RUPSLB Kedua dandijadikan dasar alasan permohonan untuk penetapan Qourum RUPSLB adalahsalah menuruthukum, karena : RUPSLB tanggal 23 Oktober 2003 telah dijadikan dasar untuk permohonanoleh Terlawan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17November 2003 Nomor : 261/Pdt.P/2003/PN.Smg ; Sedangkan RUPSLB

  Kayu Lapis Indonesia sebagaiketentuan hukum positif yang berlaku dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo, melainkan judex facti hanya begitu saja menyatakanbahwa RUPSLB ke sampai dengan RUPSLB keIV merupakanrangkaian satu kesatuan yang berkelanjutan, serta bertahap dilaluiberdasarkan ketentuan RUPS UndangUndang No. 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas (putusan perkara No. 91/Pdt/G/Plw/2009/Hal. 15 dari 22 hal. Put.

• >

  MENGADILI SENDIRI :

  • Menyatakan hak untuk menuntut hukuman gugur terhadap terdakwa Drs.IBRAHIM HASAN (Almarhum);
  • Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan kepada Negara;
  • Menetapkan barang bukti berupa :

  • Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ;
  • Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir
  • Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;

• Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;
• Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. Andalas Merapi Timber ;

Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs. ;

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

ACHYARMAN, MM Pgl ACHYAR (berkas terpisah),hasil RUPSLB tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi saksiFIRDAN JAYA LESMANA selaku direktur PT. AMT, saksi Drs. HAMZAHselaku Komisaris Utama, saksi MARZUKI KAMARUDIN selaku Komisaris,saksi RIZAL VITO selaku komisaris dan saksi SRI REZEKI RINI ASTUTIselaku pemilik saham, karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh parapemegang saham yang sah dari PT.

AMT juga tidak sah menghadiri RUPSLB karena ia tahukalau RUPSLB itu diadakan tanpa dihadiri oleh para pemegang sahamdan juga ia telah mewakili PT. Pembangunan Sumatera Barat denganHal.8 s/d 17 Putusan No.63/PID/2014/PT.PDGmemberikan kuasa kepada Ir. SUPARDI untuk mewakili PT.Pembangunan Sumatera Barat, hal ini bertentangan denganpernyataannya yang menyatakan bahwa saham yang tercatat atas namaPT.

Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopi Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yang dilegalisir ; Fotocopi Minuta Akta No. 26 Tanggal 17 September 2012 yangdilegalisir Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ; Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT.

Risalah / Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Andalas merapi Timber tanggal 30 Juli 2012 ;. Fotocopi Akta pendirian serta akta perubahan dari PT. AndalasMerapi Timber ;Digunakan dalam berkas perkara RADJILIS HAMZAH, Cs.

• Bahwa oleh karena Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB)telah diupayakan oleh Pemohon sebanyak dua kali Sesuai denganPeraturan Perundangan yang berlaku dan PASAL 10 Tentang Kuorum,Hak Suara, dan Keputusan RUPS Akta PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT PT.

  Merujuk pada RUPSLB yang dimaksud PEMOHON, makapada faktanya TERMOHON tidak pernah menerima pemanggilanRUPSLB dengan surat tercatat, termasuk menandatangani tanda terimasebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 1 angka 13 UU PT.Dengan demikian, RUPSLB yang pertama sebagaimana dimaksudPEMOHON jelas tidak memenuhi persyaratan menurut undangundangdan tidak bisa mengambil keputusan ;4. Bahwa, terkait dengan dalil PEMOHON pada butir 9, PEMOHONjelas memberikan dalil yang kelirudanmengadaada.

  RUPSLBsebagaimana dimaksud PEMOHON, yang dihadiri oleh kuasa hukumTERMOHON tidak diadakan pada tanggal 29 Juli 2017, melainkandiadakan tanggal 21 Juli 2017 dengan panggilan berupa surat tercatattanggal 14 Juli 2017 ;Bahwa, apabila RUPSLB diadakan pada tanggal 21 Juli 2017,sedangkan panggilan RUPSLB baru dilakukan dengan surat tercatattanggal 14 Juli 2017, maka pemangilan RUPSLB hanya dilakukan 7 harisebelum RUPS diadakan.

  Merujuk pada RUPSLB yang diadakan pada tanggal 21 Juli2017, maka TERMOHON IV sebagai salah satu ahli waris dari 50%saham Alm. Tn. Abraham Gitono Sugialam tidak hadir serta tidak pernahada pula persetujuan ataupun keputusan apapun di antara parapemegang saham tentang penetapan Ir. A. Koeswati M.S, sebagaikomisaris. Dengan demikian, RUPSLB tanggal 21 Juli 2017 ini juga tidakmemenuhi persyaratan menurut undangundang dan haruslah dinyatakantidak sah menurut hukum;Halaman 8 dari 24 hlm.

  Bahwa, terkait dalil Pemohon pada butir 11 dan 12,PEMOHONtelah salahmenerapkan hukum dalam permohonan RUPSLB yangdiajukan. Menurut Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5) UU PT, diatur secarategas bahwa permohonan yang dimaksud pasal tersebut hanya terbataspada penetapan kuorum RUPS, serta tidak ada pengaturan dan tidak adakaitannya apapun dengan penetapan terhadap agenda RUPSLB.

• Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

  Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

  Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

  Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

  Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

• untuk dilakukan RUPSLB tersebut atas alasan ada pekerjaandiluar kota, walaupun kenyataannya Penggugat tidak mendapatpemberitahuan secara langsung melalui surat resmi tentang rencanadiadakannya RUPSLB PT.

  RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tanggal 28 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Penggugat karena pada saatitu Penggugat sedang ada keperluan diluar kota.

  Oleh karenanya, selurunh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

  Oleh karenanya, seluruh Keputusankeputusan yangtimbul pada saat RUPSLB PT.

  Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, RUPSLB tanggal 28 Februari 2018 hanya melaksanakan agendapergantian organ perseroan (jabatan Direktur) dan pada tanggal 09 April2018 tidak pernah dilaksanakan RUPSLB.