Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-01-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 10-09-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 04/PDT/2013/PT MALUT
Tanggal 14 Maret 2013 — Hj.SUMARNI KHARIE LAWAN ABD.HALIM KHARIE, DKK
6318
  • Divisi Self Employed Mas Market Manado Cq. SEMM(Danamon Simpan Pinjam Self Employed Mas Market) pasarBastiong, berkedudukan di Ternate ;Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;6. MENTERI KEUANGAN RI Cqg.Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq.KantorWilayah 16 Manado Cq.Kepala Kantor KPKNL, beralamatdijalan Manonutu Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;Sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;7. Hi.
Putus : 10-07-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67C/PK/PJK/2008
Tanggal 10 Juli 2008 — PT. BATARASURA MULIA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian serta penjelasan tersebut diatas dapatdikemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat antara lain : Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengtenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ; Mengajukan permohonan keberatan ; Menyampaikan alasan keberatan ; Mengajukan peninjauankembali ; Mengajukan gugatan dan lainlain ; Mengajukan banding ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self
    Print0330/WPJ.08/RP.03/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sedangkanakhir pemeriksaan Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2006 (viafacsimeile) dan panggilan menandatangani berita acara pemeriksaan padatanggal 17 Pebruari 2006 ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self Assesment,Penggugat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadaNegara, undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenanganyang
    Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ;Mengajukan permohonan keberatan ;Menyampaikan alasan keberatan ;Mengajukan peninjauankembali ;Mengajukan gugatan dan lainlain ;Oo a9 5Mengajukan banding ;Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, Wajib Pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan
    Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, wajib pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yangbesar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibankewajibanperpajakannya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harusdibayar ke Kas Negara.4.
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
230134
  • Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.
    Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunKantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;.
    Self Financing sudah ada ;4.
    Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
    Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelis syarat Self Finanching telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
Register : 15-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 129/Pdt.G/2019/PA.TSe
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • (Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 129/Padt.G/2019/PA. TSe
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
236131
  • Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.
    Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunkantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;5.
    Self Financing sudah ada ;4.
    Pesona Dompu Mandirimencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Financhinh telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
    Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebihRp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 —
75 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu Pemohon Banding melakukanpembetulan SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 dengan itikad baik dansuka rela serta sebenarbenarnya dengan kesadaran sendiri, sesuai dengansistem self assessment yang dianut oleh perpajakan di Indonesiasebagaimana telah diterangkan pada bagian Penjelasan UndangUndangNegara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan pada Bagian .
    Umum Angka 3 yang berbunyi:Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahanUndangUndang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehinggamasyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya dengan lebih baik;Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban PemohonBanding sebagai
Register : 17-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA JEMBER Nomor 3255/Pdt.P/2020/PA.Jr
Tanggal 29 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
6514
  • Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama;SELF ATURROHMAH binti DIDIK, tanggal lahir 22 April 2004 (umur 16 tahun, 8bulan), agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Dusun SumberKokap RT.002 RW. 016 Desa Pringgondani Kecamatan SumberjambeKabupaten Jember;Dengan calon suaminya:hal. 1 dari 10 hal.Salinan Penetapan Nomor 3255/Pdt.P/2020/PA.JrM. ALFIYAN bin MOH.
    BAHRI telah hadirmenghadap sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya benar iadengan calon istrinya nama SELF ATURROHMAH binti DIDIK tidak adahubungan keluarga dan akan segera menikah karena telah lama saling mengenalserta telah saling mencintai, walaupun calon istri belum genap usia 19 tahundianggap telah cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yangsah;Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yangpada pokoknya perkawinan anak Para Pemohon bernama SELFI ATURROHMAHbinti
Register : 10-06-2013 — Putus : 20-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49739/PP/M.VI/15/2013
Tanggal 20 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
21341
  • menyetujui koreksi Pajak Masukan tersebut, namunmeminta Pajak Masukan tersebut dapat dibebankan ke perhitungan Harga PokokPenjualan dalam SPT PPh Badan dengan alasan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dapat dibiayakan sebagai Harga Pokok Penjualan;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut Majelis, pelaporan suatu transaksi sebagai Pajak Masukan ataudibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, seharusnya dilakukan oleh WajibPajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan melalui system self
Register : 08-01-2014 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.Sby
Tanggal 5 Februari 2014 — PEMOHON
291
  • Dapat kami jelaskandengan berpijak pada prinsip self regulatory bodies. Dalam sistem HukumAdministrasi Negara kita peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebutdapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.
    di daerah untukmenjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapun kebijakan yang dibuatnyaharuslah dilakukan artinya hak uji materiel terhadap peraturanperaturan KPUada pada lembaga tersebut, tidakmutlak harus dimintakan pengujian ke Mahkamah Agung sebagaimana yangPemohon lakukan saat ini ;Secara langsung pembatalan atau pengecualian terhadap penerapanperaturanperaturan KPU ada dalam wewenang dari lembaga itu sendiri.Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yang belum cukupdiatur dalam self
Register : 03-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 20/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : RULY RAHMAWAN WIDARMANA Als. RULY WIDARMANA Als. RULY
Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMAD, S.H., M.Hum
453625
  • Terhadap RDKUPS yang menyebutkan adanya self financingsebesar20% dari nilai kredit yaitu sebesar Rp.7.507.500.000, (tujuhmiliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidakmempertimbangkan kemampuan KUD Giri Tani dalam membiayaiself financing tersebut, padahal sesuai laporan keuangan yangdisajikan, nilai kas dan setara kas lainnya hanya sejumlahRp.317.405.000, (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima riburupiah) serta nilai piutang usaha Rp.2.015.000.000, (dua miliar limabelas
    juta rupiah) yang dimiliki oleh KUD Giri Tani masih tidakmencukupi dana self financing yang harus disediakan sebesarRp.7.507.500.000, (tujuh miliar lima ratus tujuh juta lima ratus riburupiah);7.
    tanggal permohonan 20 Februari 2012, tanggal pencairan22 Februari 2012, sebesar Rp.1.079.120.000, (Satu miliar tujuhpuluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudianPutusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 10ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1320011650661 atasnama PEPEN EFFENDI.Bahwa pada permohonan pencairan kredit tersebut, terdakwa bersamaRIZAL ZAINAL tidak meneliti kebenaran dokumen persyaratanpermohonan pencairan kredit, padahal pada kenyataannyabuktipengeluaran self
Register : 08-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 299/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 21 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : Dwi Noertjahjo Diwakili Oleh : Salim SH
Terbanding/Tergugat III : Puteri Prastitis Parameswari, ST
Terbanding/Tergugat I : Drs. Bambang Widodo sulistyoboedi, MBA
Terbanding/Tergugat II : Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa TImur II
5533
  • Bahwa sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini adalah Self Assessmentdimana Wajib Pajak~ diberi kepercayaan untuk menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009:Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesiaadalah sistem self assessment, yaitu
    Bahwa berdasarkan sistem Self Assessment, Penggugat memiliki Kewajibanuntuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang ;3. Bahwa pada faktanya Penggugat tidak melakukan kewajibannya untukmelakukan pembayaran pajak sendiri namun malah menitipkan uangpembayaran pajak kepada Tergugat. Hal tersebut menunjukkan itikad tidakbaik Penggugat dalam membayar kewajiban perpajakan ;4.
    a.Bahwa Turut Tergugat atau aparat di bawahnya tidak pernahmelakukan penagihan pajak kepada Penggugat ;Bahwa proses yang sedang dijalankan oleh Turut Tergugat adalahmelakukan proses penyidikan kepada Wajib Pajak PT KencanaMenggalaprima dimana berdasarkan data perpajakan Penggugatmerupakan salah satu Direktur PT Kencana Menggalaprima ;Bahwa proses penyidikan dilakukan dapat Turut Tergugat jelaskansebagai berikut:1) Bahwa Turut Tergugat jelaskan kembali sistem perpajakan yangberlaku sekarang ini adalah Self
    Hal inisesuai dengan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009:"Sistem Perpajakan yang berlaku di Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sistem self assessment, yaitu sistem perpajakanyang anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiripajak yang terutang" ;Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan
    Nomor 299/PDT/2017/PT SBY2)3)4)5)6)Bahwa dalam sistem Self Assessment Wajib Pajak mempunyaikewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar danmelaporkan sendiri pajak yang terutang ;Bahwa pada fakta Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima untukTahun Pajak 2007 dan 2008 tidak melaporkan Surat PemberitahuanPajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mass Januari 2007sampai dengan Masa Desember 2008 ;Bahwa karena Wajib Pajak PT Kencana Menggalaprima tidakmelaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak
Upload : 20-08-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.K/2013/PT.MDN
DARUL AHLI, SE
7047
  • Kepada debiturdiingatkan untuk menggunakan KAP yang tercatat diBNI ;e Agar diteliti + dandiinformasikan dalam PAK secara detail serta dapat dipertanggungjawabkankebenarannya 5e Agar disyaratkansetoran Self Financing berasal dari setoran murni pemegang saham untukkemudian didudukkan sebagai setoran modal dalam akta nota riil perusahaan atauhutang pemegang saham yang diikat oleh aktaaae Agar diteliti dandiverifikasi serta diinformasikan dalam Perangkat Analisa Kredit atas performancesusunan pemegang
    bertentangan dengan :e Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Segmen Korporasi danMenengah (IN/023/MAR tgl. 20022006) :e Proses bagan arus dokumen Perangkat Aplikasi Kredit adalah :e Debitur/Calon Debitur mengajukan permohonan kredit kepada petugas/pejabat di Unit Pemasaran Bisnis ;e Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, maka RM/PemimpinKelompok Pemasaran Bisnis/Senior RM/Executive RM kemudian mengumpulkandata yang diperlukan (berkaitan dengan debitur/calon debitur maupun pihake Self
    Financing harus tercermin dalam Laporan Keuangan perusahaan.Buktibukti pemenuhan Self Financing harus diverifikasi dan dalam kontrol ataudikuasai Bank, antara lain melalui :(2.1) Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;(2.2) Akta Pendirian/Perubahan 5(2.3) Barangbarang/aktiva yang dibiayai dan bukti pemilikannya ;e Persyaratan umum permohonan kredit, diantaranya adalah: Bank wajibmeminta fotocopy laporan keuangan yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPhTahun Pajak Terakhir dan bertanda terima
    Atakana tersebut24telah lunas, setelah pembayaran oleh Pembeli dari dana si Pembeli sendirimaupun dana dari pembiayaan Bank BNI telah direalisasikan untuk pelunasankepada Pembeli ; e Penerima kredit harus menyediakan Self Financing di rekening Penerimakredit dan atau apabila Self Financing tersebut sudah Penerima kredit setor dalambentuk uang muka pembelian maka bukti setoran tersebut harus Penerima kreditserahkan ; e Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dilakukanterdakwa DARUL
Register : 05-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.TSe
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
96
  • TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA. TSe
Register : 25-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN TUBAN Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Tbn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
YUNIATI UNDARTI, SH
Terdakwa:
AHMAD TEGUH SANTOSO Bin SUTRISNO
9227
  • Kemudian Saksi pergi kesanadan memergoki hubungan intim yang dilakukan antara Terdakwa denganSaksi SELF!
    KASIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SELF, yangmana Saksi merupakan bude daripada Saksi SELFI dan tinggalbersebelahan rumah dengan Saksi SELFI; Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Saksi SUMIYATI bahwa padahari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, sekira pukul 15.00 wib, bertempat dibelakang SD Negeri 1 Widang Dusun Mandungan RT.11 RW.03 DesaWidang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban telah terjadi hubunganintim Terdakwa dengan
    NAJWA AULIA NILFA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi YULIA, namun padaHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN TbnTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!
    YULIA DWI SEFIYANA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi menerangkan Saksi SELFI anak yang baik dan pendiam,setiap hari bepergian bersama Saksi dan Saksi NAJWA, namun padaTanggal 2 Juli 2019 tersebut, Saksi SELF!
Register : 10-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 153/Pdt.G/2020/PA.TSe
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
187
  • TSe(dua ratus enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPutusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA. TSe
Putus : 03-05-2016 — Upload : 08-04-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 163/Pdt.G/2015/PN.Mks
Tanggal 3 Mei 2016 —
252
  • ;Bahwa dalam Memorandum Self Employed Mass MarketPT.Bnank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 11 Februari 2010Nomor B. 0494/MM/2010.
    Bank Danamon Indonesia Tbk,dan memorandum yang dikeluarkan oleh self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang disetujui oleh Vice PresidentDirector dan Micro Business Director PT.
    Foto copy tanpa aslinya MEMORANDUM Self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Tertanggal 11 Februari 2010 Nomor ;B.0494/MM/0210, Perihal : Permohonan Persetujuan Penalti KPRPegawai Bagi Pegawai Resign, diberi tanda bukti T. 3. ;4. Foto copy sesuai aslinya Perihal : Surat Pengunduran Diri Karyawan atasnama M. Rizal, dengan alasan pribadi Istirahat tertanggal 3 Desember2014, diberi tanda bukti T. 4. ;5. Foto copy tanpa aslinya Perihal : Surat Pemberitahuan kepada M. Rizaldari PT.
    Rizal (Penggugat) yakni bahwa apabilapermohonan kredit ini disetujuil, Saya dengan ini memberi kuasa kepada BankDanamon untuk memotong gaji saya setiap bulan guna pembayaran angsuranserta memotong pesangon, merubah status dan suku bunga pinjaman menjadikomersial jika Saya mengundurkan diri dari Bank Danamon, dan juga dalamsalah satu poin, Penggugat menyatakan bahwa saya telah membaca semuapolicy Bank Danamon dan akan mematuhinya ;Menimbang, bahwa didalam Memorandum dari Self Employed MassMarket PT
Register : 15-06-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 733/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
IQRAM SYAH PUTRA, SH
Terdakwa:
1.SIPRIANUS SUBANG TELUMA als. SIPRI
2.FLASIUS MUDA TUKAN als FLOR
3.AMIR PERMANA bin MARJA
4.ABIDIN als BIDIN
10942
  • BIDIN yang bertindak baik secarasendirisendiri ataupun secara bersamasama dengan saksi NEDIH alias BOSJEBOS (terdakwa yang disidangkan dalam berkas terpisah), Saudara WAWANSUDRAJAT dan Saudara JIMMY (DPO) pada hari selasa tanggal 17 Maret2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yangmasih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kapal Self Propeller OilBarge (SPOB) Coast Way 20101 di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih
    gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)setiap bulan dan Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uangharian; Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah sebagai bemper, untukmenjadi penanggungjawab bila ada masalah, jika ada wartawan datangke gudang atau kantor, saya disuruh menghadapinya dan melaksanakanperintah dari Jimmy untuk memberikan uang belanja (Bio Solar B 30)kepada supir mobil Box; Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitarpukul 11.00 Wib di Kapal Self
    diatas,Para Terdakwa membenarkannyaMenimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Terdakwa I :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keteranganpendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikansebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) olehpenyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020sekitar pukul 11.00 Wib di Kapal Self
    Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Terdakwa II :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keteranganpendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikansebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) olehpenyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020sekitar pukul 11.00 Wib di Kapal Self
    Sinergi Permata Mulia;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wibdi Kapal Self Propeller Oil Barge (SPOB) Coast Way 20101 di PelabuhanMuara Baru Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap ParaTerdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan pengankutan bahanbakar Bio Solar B 30 bersubsidi; Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT.
Register : 10-01-2019 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Kph
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon:
ELIYA SELFI
3512
  • Bahwa seharusnya nama Ayah yang benar yaitu LADAN HAWADI,Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentinganPemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan danmenetapkan sebagai berikut :halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.KphMengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa ELIYA SELF!
    Kabupaten Kepahiang meminta agarhalaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Kph Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeritempat domisili Pemohon;Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohonmengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebutdiatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkanmaka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohonsebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon ELIYA SELF
Register : 05-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 135/Pid.B/2018/PN Tml
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.TONI SETIAWAN, S.H
2.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
ADITYA ERWIN SETIAWAN alias DIDIT alias JEJE bin DIRIS
2421
  • saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delay Penetapan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Tml hal. 2 dari 4is injustice it self
Register : 21-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 130/Pid.B/2018/PN Tml
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.TONI SETIAWAN, S.H
2.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
1.EMIRIANO bin INDORENE Alm
2.KRISTIAN NYUNYUT MJS bin IDIN
2715
  • oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self