Dapat kami jelaskandengan berpijak pada prinsip self regulatory bodies. Dalam sistem HukumAdministrasi Negara kita peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebutdapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.

di daerah untukmenjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapun kebijakan yang dibuatnyaharuslah dilakukan artinya hak uji materiel terhadap peraturanperaturan KPUada pada lembaga tersebut, tidakmutlak harus dimintakan pengujian ke Mahkamah Agung sebagaimana yangPemohon lakukan saat ini ;Secara langsung pembatalan atau pengecualian terhadap penerapanperaturanperaturan KPU ada dalam wewenang dari lembaga itu sendiri.Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yang belum cukupdiatur dalam self

Divisi Self Employed Mas Market Manado Cq. SEMM(Danamon Simpan Pinjam Self Employed Mas Market) pasarBastiong, berkedudukan di Ternate ;Sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;6. MENTERI KEUANGAN RI Cqg.Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq.KantorWilayah 16 Manado Cq.Kepala Kantor KPKNL, beralamatdijalan Manonutu Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate ;Sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;7. Hi.

Terhadap RDKUPS yang menyebutkan adanya self financingsebesar20% dari nilai kredit yaitu sebesar Rp.7.507.500.000, (tujuhmiliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidakmempertimbangkan kemampuan KUD Giri Tani dalam membiayaiself financing tersebut, padahal sesuai laporan keuangan yangdisajikan, nilai kas dan setara kas lainnya hanya sejumlahRp.317.405.000, (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima riburupiah) serta nilai piutang usaha Rp.2.015.000.000, (dua miliar limabelas

juta rupiah) yang dimiliki oleh KUD Giri Tani masih tidakmencukupi dana self financing yang harus disediakan sebesarRp.7.507.500.000, (tujuh miliar lima ratus tujuh juta lima ratus riburupiah);7.

tanggal permohonan 20 Februari 2012, tanggal pencairan22 Februari 2012, sebesar Rp.1.079.120.000, (Satu miliar tujuhpuluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang kemudianPutusan Nomor 20/TIPIKOR/2020/PT.BDG, Halaman 10ditransfer ke rekening bank Mandiri No. 1320011650661 atasnama PEPEN EFFENDI.Bahwa pada permohonan pencairan kredit tersebut, terdakwa bersamaRIZAL ZAINAL tidak meneliti kebenaran dokumen persyaratanpermohonan pencairan kredit, padahal pada kenyataannyabuktipengeluaran self

TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.G/2019/PA. TSe

November 2003 (bukan 6 November 2004)tidak dikaji oleh Majelis Hakim, padahal Penggugat dalam gugatannyatertanggal 28 September 2005 telah memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk menyatakan bahwaperjanjian kredit tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.Penggugat memohon demikian karena melihat adanya ketidak benarandalam pembuatan perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat Vtertanggal 6 November 2003 dan ketidak benaran dalam menerimaobyek perkara dari Show Room Self

No.293 PK/Pdt/2007.Jadi kalau ada surat yang menyatakan bahwa pada tanggal6 November 2003 Tergugat II menerima obyek perkara dari ShowRoom Self Bina Motor sepoerti yang diterangkan pada angka 2.1.2.tersebut diatas, maka hal ini jelas tidak benar dan mustahil bisa terjadi,kecuali hanya rekayasa saja.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaalasanalasan tersebut tidak termasuk alasan permohonan

TSe(dua ratus enam belas ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPutusan Nomor 153/Pdt.G/2020/PA. TSe

Bahwa seharusnya nama Ayah yang benar yaitu LADAN HAWADI,Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentinganPemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan danmenetapkan sebagai berikut :halaman 1 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.KphMengabulkan permohonan Pemohon;Menetapkan bahwa ELIYA SELF!

Kabupaten Kepahiang meminta agarhalaman 6 dari 9 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Kph Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeritempat domisili Pemohon;Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohonmengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebutdiatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkanmaka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohonsebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemohon ELIYA SELF

Dalam teori hukumpidana, asas ini disebut non self incrimination. Walaupun demikian terdakwajuga harus membuktikan bantahannya.

Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunkantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;5.

Self Financing sudah ada ;4.

Pesona Dompu Mandirimencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Financhinh telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebihRp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Disposisi Kredit Investasi (KI) untuk renovasi dapat dilaksanakan serelahpengeluaran self financing sebesar Rp11,581 juta direalisasikan disertaidengan bukti pengeluaran yang syah dan diserahkan kepada Bank;c. Pantau proses renovasi dan pastikan bahwa penggunaan KreditInvestasi (KI) yang diberikan sejalan dengan tujuan, sehingga denganfasilitas kredit investasi tersebut, mall benarbenar dapat dioperasikandengan baik;d.

Masa hakSHGB berlaku adalah sampai dengan tanggal 5 September 2011;Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT.

BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Syahminal,MM, Gusdi Hasanudin dan Asmiati Knumas telah memperkaya diri sendirimenyebabkan kerugian keuangan Negara cq. PT.

dandiserahkan kepada Bank;Disposisi faislitas KI dilakukan secara bertahap, dimana pencairan pertama,dilakukan setelah self financing tertanam seluruhnya dalam bentuk progresfisik bangunan.

No. 2351 K/Pid.Sus/2016Terdakwa Aming Gosal, Saudara Naysar dan Saudara Mappelawadiharuskan keluar dari kepengurusan dan kepemilikan saham padaperusahaan lainnya yang telah mendapat fasilitas kredit di BNI;Self Financing harus diinvestasikan terlebih dahulu sebelum pemakaianfasilitas kredit disertai buktibukti pengeluaran yang dianggap sah dandiserahkan kepada PT. BNI, kenyataannya self financing yangdipersyaratkan tidak pernah ada;Bahwa fasilitas kredit yang diebrikan oleh PT.

oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self

(Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 129/Padt.G/2019/PA. TSe

menyetujui koreksi Pajak Masukan tersebut, namunmeminta Pajak Masukan tersebut dapat dibebankan ke perhitungan Harga PokokPenjualan dalam SPT PPh Badan dengan alasan Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan dapat dibiayakan sebagai Harga Pokok Penjualan;MenimbangMengingatMemutuskanbahwa menurut Majelis, pelaporan suatu transaksi sebagai Pajak Masukan ataudibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, seharusnya dilakukan oleh WajibPajak pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan melalui system self

kedudukanyapada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 dan Tahun 2013) Termohonselaku perusahaan dari negara British Virgin Island yang tidak dan / atau belummenerapkan / mengikatkan / meratifikasi Konvensi New York 1958 sehinggapatut dan layak Termohon tidak dapat dan / atau belum mendapatkan hak dan/ atau perlindungan status pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing,sebagaimana ditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 di tentukan :A Contracting State shall not be entitled to avail it self

of the presentConvention against other Contracting States except to the extent that it is self bound to apply the convention, Bahwa oleh karena pada saat pemeriksaan dan Putusan arbitrase dijatunkanserta dan pada saat hubungan hukum jual beli (penandatanganan kontrak)antara Pemohon dengan Termohon, negara Termohon (BVI) belummenerapkan dan/atau mengikatkan diri (meratifikasi) Konvensi New York 1958,maka Termohon tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri ataskonvensi New York 1958 tentang

;Bahwa dalam Memorandum Self Employed Mass MarketPT.Bnank Danamon Indonesia Tbk tertanggal 11 Februari 2010Nomor B. 0494/MM/2010.

Bank Danamon Indonesia Tbk,dan memorandum yang dikeluarkan oleh self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk, yang disetujui oleh Vice PresidentDirector dan Micro Business Director PT.

Foto copy tanpa aslinya MEMORANDUM Self Employed Mass MarketPT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Tertanggal 11 Februari 2010 Nomor ;B.0494/MM/0210, Perihal : Permohonan Persetujuan Penalti KPRPegawai Bagi Pegawai Resign, diberi tanda bukti T. 3. ;4. Foto copy sesuai aslinya Perihal : Surat Pengunduran Diri Karyawan atasnama M. Rizal, dengan alasan pribadi Istirahat tertanggal 3 Desember2014, diberi tanda bukti T. 4. ;5. Foto copy tanpa aslinya Perihal : Surat Pemberitahuan kepada M. Rizaldari PT.

Rizal (Penggugat) yakni bahwa apabilapermohonan kredit ini disetujuil, Saya dengan ini memberi kuasa kepada BankDanamon untuk memotong gaji saya setiap bulan guna pembayaran angsuranserta memotong pesangon, merubah status dan suku bunga pinjaman menjadikomersial jika Saya mengundurkan diri dari Bank Danamon, dan juga dalamsalah satu poin, Penggugat menyatakan bahwa saya telah membaca semuapolicy Bank Danamon dan akan mematuhinya ;Menimbang, bahwa didalam Memorandum dari Self Employed MassMarket PT

P.43/MENHUT11/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHalaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN SbwHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan KayuPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 ayat (1) huruf a jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/II/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan, hasil hutan yang berasal dari hutan hak,tidak ada ijin kayu untuk kayu yang berasal dar hutan hak dan sudahmemiliki alas titel dan dibebani ha katas tanah, masyarakat wajibmelaporkan ke Dinas

dilakukan didalam kawasan hutan tersebut tidakada ijin penebangan dan tidak ada dokumen pengangkutan;Bahwa Terdakwa melanggar Undang undang nomor 18 tahun 2013tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan pasal 88 ayat (1)huruf a Jo pasal 16, pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo pasal 12 huruf e, Jopasal 82 ayat (1) huruf c, jo pasal 12 huruf c;Bahwa berdasarkan Permen nomor P.43/MenHutII/2015 harus memilikiSKSHHK ( Surat keterangan sah hasil hutan kayu ) ;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit secara Self

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkanNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1

uraian serta penjelasan tersebut diatas dapatdikemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa Penggugat antara lain : Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengtenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ; Mengajukan permohonan keberatan ; Menyampaikan alasan keberatan ; Mengajukan peninjauankembali ; Mengajukan gugatan dan lainlain ; Mengajukan banding ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self

Print0330/WPJ.08/RP.03/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sedangkanakhir pemeriksaan Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2006 (viafacsimeile) dan panggilan menandatangani berita acara pemeriksaan padatanggal 17 Pebruari 2006 ;Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata carapemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem Self Assesment,Penggugat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepadaNegara, undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenanganyang

Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasarpengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak ;Mengajukan permohonan keberatan ;Menyampaikan alasan keberatan ;Mengajukan peninjauankembali ;Mengajukan gugatan dan lainlain ;Oo a9 5Mengajukan banding ;Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, Wajib Pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan

Dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini tata cara pemungutanpajak di Indonesia dengan menerapkan sistim self assesment, wajib pajakmenentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Negara.Undangundang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yangbesar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibankewajibanperpajakannya wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harusdibayar ke Kas Negara.4.

Self Financing yang mengetahui adalah Cabang ;3.

Saksi menjelaskan dan menanyakan terkait self financing perusahaanuntuk dijadikan sebagai dasar menghitung kebutuhan modal kerja danmeminta self financing dalam bentuk uang yang disimpan pada bankNTB, PT PDM belum dapat menunjukkan hal yang diminta namunKantor pusat menjelaskan bahwa self financing itu tidak saja dalambentuk tunai akan tetapi termasuk penyediaan material atau bahanbangunan ;.

Self Financing sudah ada ;4.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih 3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelissyarat Self Finanching telah terpenuhi menurut hukum;Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

Pesona Dompu Mandiri mencapai kurang lebih3 Milyar rupiah, dengan demikian menurut Majelis syarat Self Finanching telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan PT.

oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwapanggilan saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delayis injustice it self

Abdurrahman, S.Ag(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Salinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 4 halamanPenetapan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA. TSe