posArtinya:"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 1.000,(seriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 1.000,(seriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Menjatuhkan taak satu bain sughra Tergugat (Aman Hendriawan binEncepo terhadap Penggugat (Neneng Ruhiyat binti Cecep);3.

Puer Kab.Bondowoso, selanjuinya disebutsebagatermohon;Pengadilan Agana tersebut telah memeriksa berkas perkara & mendengar keferangan par pihek dipersidangan;DUDUK PERKARANYABahwa pemohon ddan pemohonannya teranggal 4 Okiober 2004 terdattar di Pengadilan Agana Bondowosotanggal 4 Oktober 2004 Nomor.748/Pdt G/2004/PA.Bdw. mengajukan permohonan jin taak dengan alasan sebagaberikutBahwa pemohon& trmohon menikah tanggd 2 Juni 2001, terdafar di KUA kec. Tlogosai Kab.

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum ikrar taak diucapkan berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

3.

Termohon sebagai istri tidak taak pada suami dan sering berkata kasar ;2. Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon :3. Sering terjadi pertengkaran dan orang tua Termohon menghendakiperceraian.

Mengizinkan Pemohon (Eko Rahwono bin Suhartono) untuk menjatuhkan taak satu raj'i terhadap Termohon ( Desy Gusrini binti Baslan) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

4.

Dalam bahasahukum, tugas adalah taak. yakni pekerjaan yang harus di laksanakan,sedangkan kewenangan adalah bevoegdheid, yaitu kemampuan untukmelaksanakan tindakan hukum. Dalam bevoegdheid itu ada taak, rechten,plichten, dan verantwoordelijkheid (tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban). Bevoegdheid merupakan genus, sedangkan taak adalah spesiesoleh karenanya, sangatjelas bahwa kewenangan itu melahirkan tugas, hak,kewajiban dan pertanggung jawaban.

Selaku panitia dianggap melakukanpenyalahgunaan kewenangan sedangkan yang di jalankan oleh Panitiaadalah tugas (taak) bukan kewenangan seperti dalam pertimbangan MajelisHakim halaman 74 dalam putusannya :UNSUR DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI ;10.Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ke3 unsurdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi pada halaman 76 paragraf ke2 yang menyatakan bahwa patokanharga ditetapkan

peraturanMahkamah Agung Repubik Indonesia Nemor : 1 Tahun 2008 tidak dapatksanakan, begiu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di Menimbang, bahwa periamatama harus dipertimbanglhubungan huku, maka berdasarkan bulti P (Kutipan Aka Micah,tentang akta autantik terbukti bahwa Pamehon adalah suami sahTerman mania Rh pete sang 21 Aguetnn 1000, dengan 7 oo : barker riingan dan patut menjadi Menimbang, bahwa pada pokoknys jamehen supaya diberian nk manga ah sats Teor dogo aaaom ain aan Termonon taak

mereka sudah sulit disatukan lagi, maka majelis hakimmenyimpulkan bahwa pertengkaran mereka sudah dapat dikategorikan pada pertengkaranyang terusmenerus yang sulit untuk didamaikan guna mewujudkan keluarga sejahteralahir batin sebagaimana maksud pasal Undangundang nomor Tahun 1974 karena hatimereka sudah retak dan ikatan perkawinannya telah pecah ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam alQuran surat alBagoroh ayat 227 yang berbunyi :Artinya : Dan Jika mereka bertetap hati untuk taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima, karena objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tindakan Tergugat yang bersifat politik ketatanegaraankarena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negaratidak hanya dalam rangka menjalankan kekuasaannya dalam lapanganadministrasi pemerintahan atau urusan pemerintahan (taak

vervulling) saja,tetapi juga dalam rangka menjalankan kekuasaannya atau kKewenangannyayang berisi kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik (taak stelling).Bahwa oleh karena keluarnya objek sengketa merupakan tindakan yangdilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangan yangmerupakan kewajiban ketatanegaraan dalam bidang politik bukan tindakanbidang eksekutif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009.

siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlahtalaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki olehlafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl Rp 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknyadengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafad1";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl 10.000, (sepuluhriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

diaturdalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 1.000, (seriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 1.000,(seriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yangdikehendaki oleh lafadl";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas,gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'Tergugat terhadap Penggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uangiwadl 10.000, (Sepuluh riburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl 10.000,(sepuluh riburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

diaturdalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperitmbangan di atas, gugatanPenggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadapPenggugat, dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl 1.000, (seriburupiah)Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 1.000,(seriburupiah), oleh karena itu syarat ta'lik taak

Kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling);b.

Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakankebyakan politi (Taak Vervulling);Bahwa Kekuasaan Negara dalam bidang politk (Taak Stelling) adalahkekuasaan yang menentukan tugas dari alatalat pemerintahan atau kekuasaanyang menentukan politi negara, sedangakan Kekuasaan Negara dalammenjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling) adalahkekuasaan yang menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan ataumerealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya.Bahwa objek sengketa

dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh GubernurKepulauan Riau merupakan kewenangan kekuasaan Negara dalam bidangpolitik (Taak Stelling), sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negaraadalah untuk menguji keputusankeputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dalam menjalankan atau melaksanakan kebyakan politik (TaakVervulling).

berisi bahwa Obyek Sengketa bukanlah kompetensi Peradilan Tata UsahaNegara karena penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak dalam rangkamelaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif dan Tergugat hanyalahmelanjutkan proses yang merupakan usulan/kehendak Partai Politik;Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi absolutyang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan ObyekSengketa merupakan bagian dari kewenangan kekuasaan negara dalam bidang politik(Taak