DalamDugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanahbagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumLokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit ListrikTenaga Mesin Gas) 10 MW tahun anggaran 2016 diDusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan NamleaKabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor : B1335/Q.1/Fd.1/08/2019 Tanggal 3 Agustus 2019Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku (Bukti T29)Atas permohonan Termohon terebut maka KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiMaluku Surat Penunjukan Nomor:747/81.AT.02.03

Surat Bantuan Ahli Dalam Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum LokasiPembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MWtahun anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, KecamatanNamlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor : B1335/Q.1/Fd.1/08/2019 Tanggal 03 Agustus 2019 Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, bukti T29;Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Maluku Nomor: 747/81.AT.02.03

Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa.
4) 5 (lima) lembar SK Menteri PUPR Nomor: 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pengangkatan atasan/atasan langsung/ pembantu atasan langsung kuasa pengguna anggaran/ barang dan pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR;

tender tersebut adalah membuat SuratPenunjukan Penyedia untuk Paket Pengadaan Jasa Penilai Publik/AppraisalObyek Pengadaan Tanah Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) Mandalika, tanggal 5 September 2019 untuk mendukung pelaksanaanpenilaian dimaksud, dan pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan adanya SuratPerjanjian Kontrak Lumsum Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi PengadaanJasa Penilai Publik/Appraisal Obyek Pengadaan Tanah Pembangunan BypassBandara Internasional Lombok (BIL)Mandalika Nomor: HK.02.03

., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor HukumNUGROHO & REKAN Attorneys at law, beralamat di Bellezza BSA 1Floor SA106, Jalan Letjen Soepeno, Permata Hijau, Jakarta Selatan danPara Karyawan Perseroan, seluruhnya tergabung dalam tim kuasa hukumPerseroan, berdasarkan Surat Kuasa No.HK.02.03/A.DIR.WG.4127/2021, tertanggal 28 Juni 2021, yang telah diHalaman 1 dari 51 Putusan Nomor 444/Pdt.Sus.Arbit/2021/PN Jkt.Brtdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dibawahNomor 1556/2021 tertanggal

CV.Karya Nusantara tanggal 20 Mei 2013 dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu31) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM00494/WPJ.01/KP.02.03/2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Wilayah DJP Sumatera Utara 32) 1 (satu) lembar Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Karya Nusantara No.131. tanggal 17 April 2013 An.

., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1665/SKU-73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor 95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02 September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat II;

., Jabatan Kepala Sub SeksiPenanganan, Sengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan KabupatenBulukumba;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1665/SKU73.02.MP.02.03/VIII/2019 tanggal 29Agustus 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bulukumba Register NomorHalaman 2 dari Halaman 48 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.BIk.95/Daf.Surat Kuasa/2019/PN.BLK, tanggal 02September 2019;Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat ll;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca suratsurat

Nangka;

Nangka;1 (Satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.

Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulu kepadaKepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56 tanggal 20Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.

Nangka;1 (satu) bundel surat dari KPA SKPDTP Provinsi Bengkulukepada Kepala LKPP RI Nomor : HK.02.03/SKPDTP/DPU/56tanggal 20 Februari tentang penyampaian daftar hitam PT.Sindang Brothers;1 (satu) bundel copy Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan (PHO) Kegiatan Preservasi Rehabilitasi Jalan Bts KotaKepahiang SP Kanto Bupati Kepahiang NomorPW.04.01/301/SKPDTP/PPK.S.02/2017 tanggal 29 Desember2017;1 (satu) bundel copy Laporan Uji Petik (PHO) paket PreservasiRehabilitasi Jalan Bts Kota Kepahiang

KAI, Lampiran1 (tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Lampiran 3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17Desember 2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus duapuluh) Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap II Sebanyak 90 (Sembilan puluh)Lembar, Dokumen terlampir.1 (satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran BuktiPenyetoran Ke Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (Seratus empatpuluh

KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17 Desember2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomor : UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019,tanggal 17 Desember 2019. Lampiran 3 (tahap 3)UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019.Halaman 322 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bna147.148.149.150.151.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT.

KAI, Lampiran 1(tahap 1), nomor : UP.02.03/379.a/11.03/XII/2019 tanggal 17Desember 2019. Lampiran 2 (tahap 2) nomorUP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019. Lampiran3 (tahap 3) UP.02.03/397.a/11.03/XII/2019, tanggal 17 Desember2019.1(satu) examplar Dokumen Kesepakatan bersama antara BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan PT. Kereta ApiIndonesia (persero) Tentang Pensertifikatan tanah dan penanganandan permasalahan tanah asset PT.

KAI, beserta Lampiran (tahap I, II dan III) Nomor :UP.02.03/194/11.03/V1/2020 tanggal 18 Juni 2020.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Sebanyak 120 (seratus dua puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap Il Sebanyak 90 (Sembilan puluh) Lembar,Dokumen terlampir.1 (Satu) Berkas Dokumen Tanda Terima Pembayaran Bukti PenyetoranKe Kas Negara, Tahap III Sebanyak 143 (seratus empat

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimHalaman 27 dari 248 Putusan Nomor: 32

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2012, telah dibuatkanBerita Acara Rapat Evaluasi perubahan Kontrak Paket Peningkatan JalanBatas Kota Serang Batas Kota Tangerang ditandatangani TimPembahas Teknis Unsur Direktorat Bina

Ito Nazamudin (selaku PPK) mengirimkan surat kepada KepalaSNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Il Jakarta dengan SuratNomor : PR.02.03/PPK15PJNMIIJ/01082012.01 tentang perubahankontrak (revisi desain) Paket Peningkatan Jalan Batas Kota Serang Batas Kota Tangerang.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 474/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementrian Kesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2014 tanggal 16 Desember 2013;65. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03

/I /1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;66. 1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/I/0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;67. 1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 474/MENKES/SK/X1V2013 tentang PelimpahanWewenang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dantanggung jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selakuPengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara KementrianKesehatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Tahun Anggaran2014 tanggal 16 Desember 2013;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03

/I/1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang Perubahan Keduaatas Keputusan

//1963/2014 tentang Tim Penelaah Tugas Pembantuan TahunAnggaran 2014 program pembinaan upaya kesehatan diLingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;1 (satu) budel Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya KesehatanKementrian Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 212 dari Putusan Perkara No 19/Pid.SusTPK/2016/PN Tpg67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.HK.02.03//0363/2015 tentang Tim Penetapan Rumah SakitRujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;1 (satu) budel Keputusan Menteri Kesehatan

Kdr.02.03.Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX, tertanggal 22 Oktober 2009yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) XXX, Kabupaten Jombang ;Bahwa, benar setelah melangsungkan permenikah / perkawinanPenggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri danbertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama + 3( tiga ) tahun,setelah ituPenggugat dan Tergugat membeli rumah di Dusun Pakisaji, RT.08/RW.02, Desa XXX, Kec.

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda P1; Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 348/045/VII/2019,tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Drono,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, bermeterai cukup, cocokdengan aslinya, diberi tanda P2; Fotokopi suratsurat berkaitan dengan proses pembinaan dariatasan Penggugat, riwayat penyakit Penggugat, seluruhnya bermeteraicukup, ditandai dengan P3 sampai dengan P15; Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor KP.02.03

melihat dan memeriksa bukti surat dari kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua pihak yangberperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 pebuari 2012, yangtelah di daftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah RegisterNomor : 114/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Pebruari 2012 telah mengajukan gugatan kepadaTergugat dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;Ol.02.03

Direktif Presiden di Propinsi NTT beserta lampiran Jadwal Acara RapatKoordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/ 974/2011tanggal 08 Agustus 201 1.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor: 313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapan tanah dalamrangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi NTTAPBNP TA. 201 1.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

Direktif Presiden di Propinsi NTT besertalampiran Jadwal Acara Rapat Koordinasi.2 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bupati Alor Nomor: PU.600/974/2011 tanggal 08 Agustus 2011.3 1 (satu) lembar foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:313/DK/PK. 05.01/TX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal Kesiapantanah dalam rangka program penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presidendi Provinsi NTT APBNP TA. 2011.4 1 (satu) jepitan foto copy surat Kementerian Perumahan Rakyat R.I Nomor:UM.02.03

Pemalang dari Appraisers - Toto Suharto & Rekan;

Bukti T 11 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/11/258/2016, tanggal 22 Januari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 2/G/2017/PTUNJKT.12. Bukti T 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan BandingAdministratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani,NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);13.

Tergugat II berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera UtaraNomor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor :148/KEP12/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penetapan Jasa Penilaiatau Penilai Publik (KJPP) Andi Iswitardiyanto dan Rekan yang diadakan dandiusulkan oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pengadaan langsungdan telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor:HK.02.03/015415CB/VI/25/2019 tanggal 25 Juni

dan PeraturanHal 69 dari 116 Putusan Nomor 359/Pdt/2021/PT MDNBappepam VIII C 4.Dalam melaksanakan pekerjaan penilaian juga didasarkan kepada PeraturanPresiden No 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk kepentingan Umum Bagian Keempat Penetapan Penilalpasal 63 ayat 3 "Pengadaan Jasa Penilai dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan dibidang Pengadaan barang/jasa pemerintah.Hal ini sudah dilakukan dan sesuai dengan Surat Perintah Kerja NoHK.02.03

Bukit Asam (Persero) Tbk.No.321/KEP/Int0100/LG.10.01/2016 tanggal 20 Juli 2016:Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, Tergugat Illmengikuti lelang / tender dengan memenuhi segala persyaratansebagaimana ditentukan dalam Pengumuman Lelang Nomor630/Eks15200/LG.02.03/XI/2016, tanggal 4 November 2016;Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2017, Tergugat Ill dinyatakansebagai pemenang Pelaksanaan Pekerjaan Rancang dan Bangun BukitAsam Convention Hall Jakabaring Palembang SPPH 6276 berdasarkanSurat

(Sesuai dengan asli);: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, NomorIP.02.03/208.52.05/VI/2021, Perihal Permohonan Informasi,Tanggal 14 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli ataufotokopinya, masingmasing diberi tanda T1.a sampai dengan T14, sebagaiberikut:1. Bukti T1.a2. Bukti T1.b3.

: Foto Copy dari aslinya berupa: Surat Ijin MenemXXXXXXKios/Los (SIMKL) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Jepara, Unit XXXXXX atasnama: XXXXXX, setelah diperlinatkan kepada Penggugat mengakui benar.e T2 : Foto Copy dari aslinya berupa: Surat Ijin MenemXXXXXXKios/Los (SIMKL) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Jepara, Unit XXXXXX atas nama: XXXXXX, setelah diperlinatkan kepada Penggugat mengakui benarT3: Foto Copy dari aslinya berupa: Surat nomor:3352.KRD.02.03