Kepala Desa, dalam pasal19 ayat (5) yang menyebutkan :Apabila Bakal Calon tidak melengkapi dan ataumembetulkan berkas lamaran sebagaimana dimaksud ayat 4,maka bakal calon dinyatakan gugur .

Kepala Desa; Peraturan Bupati PurworejoNomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan PelaksanaPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa dan Surat Bupati PurworejoNomor

Kepala Desa; Peraturan Bupati PurworejoNomor 67 Tahun 2018 tentang Peraturan PelaksanaPeraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa Keputusan Bupati

Kepala Desa dan Surat BupatiPurworejo Nomor 141/11.822/2018 tanggal 31 Oktober 2018perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihnan Kepala.

Kepala Desa, Nyatanyata Sdr.

Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/99/418.32/2016 tanggal 9Pebruari 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan NgadiluwihKabupaten Kediri atas nama Solikin; 3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45 / 99 /418.32 / 2016 Tanggal 9 2 2016Tentang Pemberhentian Kepala Desa RembangkepuhKecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Atas Nama: SOLIKIN;3.

Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan NgadiluwihKabupaten Kediri atas nama SOLIKIN incasu Obyek Sengketa ( vide bukti P36 = T29 );.Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mendalikan dimana terbitnya SuratKeputusan Obyek Sengketa aquo telah nyata dan terang melanggar Pasal 49, Pasal 52 dan Pasal53 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa BAB XV serta Pasal 35Peraturan Bupati Kediri Nomor : 8

Kepala Desa, pasal 35 ayat (3) : Apabila dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhimya tenggang waktu peringatan ke III, BPD tidakmengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Camat Ngadiluwih mengusulkan pemberhentianKepala Desa Rembangkepuh kepada Bupati dengan dasar bahwa Kepala Desa telah melanggarpasal 21 ayat ( 1s/d 4), yang dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa lainnya diangkat oleh KepalaDesa setelah mendapat Rekomendasi secara tertulis dari Camat atas nama Bupati danRekomendasikan

Ayat (2) Proses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), danpengangkatan Pejabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkanPutusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas Profesionalita:Maksudnya adalah fTergugat tidak mampu mengawasiPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yangdiamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;c.

Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AsasKecermatan, Asas

Pasal 48 Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati A quo mengenai Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding)sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya ;5.

Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati A quo mengenai Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa BersifatFinal dan Mengikat (Binding)sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;5.

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan Jo.

16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianyaPenggugat berterima kasih telah terlaksannya pemilihan kepala DesaHilimagari dan bukan membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimanadalil gugatan angka 2 tersebut;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan uraian

Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentangHalaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.JBI.10111213Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa AirPanas Sungai Abu melakukan verifikasi berkas seluruhBakal Calon Kepala Desa Air Panas Sungai Abu;Bahwa sesuai dengan tahapan

Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten KerinciNomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa mekanisme pemungutan suara pada pemilihanKepala Desa Air Panas Sungai Abu sesuai denganketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten KerinciNomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenKerinci

Rahman;Fotokopi sesuai dengan fotokopi warna, Dokumentasi Pemungutan Suara Pemilihan PilkadesDesa Air Panas Sungai Abu, Tahun 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 TentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan BupatiKerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenKerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihandan Pemberhentian Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan

Kepala Desa (vide Bukti T.30);Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.JBI.2. a.

Surat Suara terdapat CoretCoretan/Rusak yang diserahkankepada Pemilih;Menimbang, bahwa mengenai surat suara yang rusak diatur dalam Pasal39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide Bukti T.30) junctoPasal 25 ayat (7) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide Bukti T.31)yang pada pokoknya

BuktiP1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa TanggulanginKecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ; 2. BuktiP2 : Potokopi sesuai dengan aslinyaKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1251/HK/424.022/2007, tanggal 5 September 2011 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilin sebagai KepalaDesa Tanggulangin Kecamatan Kejayan KabupatenPasuruan Periode 2007 2013 ; 3.

Bukti..........Potokopi sesuai dengan aslinya surat dari OMBUDSMAN R.Perwakilan Jawa Timur Nomor : 022/ORISrtSby/IV/2011,tanggal 25 April 2011 ; Potokopi dari potokopi Surat BPD Desa Tanggulangin No.05/bpd/0705/2010, tanggal 7 Mei 2010 tentang Usulan19.20.21.Bukti P 2122.Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan,UO aBuktiP19 : Potokopi dari potokopi Surat BPD DesaTanggulangin No. 005/296/bpd/25.0.2010, tanggal 25Oktober Mei 2010 tentang Usulan Pemberhentian KepalaDesa Tanggulangin, Kejayan,

BuktiT1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin,Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;2 BuktiT2 : Potokopi sesuai dengan aslinya Suratdari BPD Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan Nomor : 05/BPD/0705/2010 tanggal 07 Mei 2010tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin ;B. Bune cscs sas3.

Kepala Desa ;10.

Kepala Desa secara umum kalau KepalaDesa tersangkut masalah pidana diberhentikan sementara oleh Bupati,kalau masalah disiplin pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPDmilalui Carat 5

Kepala Desa Sumurber tertanggal 2 april2013, hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenGresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang selengkapnyaberbunyi: Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada27ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepadaBupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yangdihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. yang sebelumnyadiperkuat oleh surat rekomendasi dari masyarakat

oleh 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) ; Ayat (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh ) hari sejak usul diterima ; Ayat (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (5) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa;Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Sumurber dalam hal melakukan usulan

Kepala Desa Sumurber yang diajukan olehBadan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Sumurber kepadaTergugat ?

Kepala Desa Sumurber yang pada pokoknyaberisi penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurbertentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sumurber perlu ditindaklanjuti ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaji dari aspeksubstansi, antara alasan pengusulan Penggugat supaya diberhentikan sebagai KepalaDesa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dasar alasan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa, adalah tidak sinkron.

Kepala Desa, denganmenggunakan pendekatan logika berfikir yang sebaliknya(acontrario ).....

Kepala Desa, dimana Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Desa Keper telah membuat surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2013.

Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala DesaTerpilih Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad10Jamaludin Kusen hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum12DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa,Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013tertanggal 4 Juni 2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan PenetapanCalon Kepala

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11Tahun2006;Tentang : Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa; 9 Bahwa dari semua peraturan perundang undangan tersebut; dikatakan secara jelasbahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan.

Kepala Desa, maka laporan terhadap pelaksanaan pemilihanKepala Desa dimungkinkan jika diajukan masih dalam tenggang waktu 7Menimbang, bahwa oleh karena laporan tersebut diajukan pada haridilaksanakannya Pilkades, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat harus mengkajisetiap laporan pelanggaran yang diterima serta menyelesaikannya dalam

Surat Nomor : O1/KEB.TUN/MN/I/2020 tentang Keberatan AtasTerbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 140/801/K/Tahun2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sitolubanua KecamatanBawolato Kabupaten Nias, tanggal 9 Januari 2020, danb. Surat Nomor : 04/KEB.TUN/MN/II/2020 tentang Tindaklanjut Surat :01/KEB.

, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa : Kepala Desa berhentiKarena :a.

Ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten NiasNomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa Pemberhentian KepalaDesa

Kepala Desa di Kabupaten Niassebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias;2.Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan, Asas Proposionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasKeadilan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalildalil Penggugat

Kepala Desa di KabupatenNias sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias sebagai halyang tidak terbukti;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dinilai tidak terbukti, makagugatan harus ditolak secara keseluruhan maka sesuai dengan ketentuan pasal110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Kepala Desa, Pasal 22 ayat (1) Apabila hasilpemeriksaan dan penelitian berkas Bakal Calon telah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,16, 17, dan 18, maka PanitiaPemilihnan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalamsuatu Keputusan Panitia Pemilihan, Bahwa, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Grujugan masingmasing calon mendapatkan suara : a.

Kepala Desa Pasal 8 ayat (3) DPS yang telahditetapbkan diumumkan di Kantor/Balai Desa, Dusun atau tempat strategislainnya selama 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggalditetapbkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masihD@lUM Terdaliar, =22s2econsene ene neses see eee tree eeeBahwa, pada malam hari H. tepatnya 10 jam sebelumnya, Panitiamenyodorkan 1 (satu) lembar surat yang ternyata tambahan DPT yangdiberi nama : Daftar nama yang terdapat di DPS tetapi tidak terdapat diDPT

,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 42 ayat (1) huruf f :memperlihatkan surat suara kepada calon Kepala Desa dan Saks, Kejadian.....10.Kejadiankejadian tersebut di atas sudah diprotes oleh saksisaksi dariPenggugat bernama MASNAWI dan ABD.

undangan yang beredar dengan jumlah suratsuara yang digunakan untuk pemungutan suara, dan hal ini tentu tidaksejalan dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 41 : Pada saatpemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjaminagar tata demokrasi pancasila dapat berjalan secara langsung, umum,bebas

Kepala Desa Pasal 53 ayat (2) berbunyi :Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usulpengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemuiadanya permasalahan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaanpemilinan, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih palinglambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyaKeputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 secara substansi,kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentangPedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa

; dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desaterpilin Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yangtertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentangPemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri,Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakankewenangan Tergugat, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif PerdaKabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa JunctoPerbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa yaitu : a.

Surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013, tentangUsulan Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron KabupatenNgawi dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri kepada Tergugat tanggal 11Juli 2013; 22222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn nn ne nnn nnn ne nnn nnn nen cence nnn nneeMenimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam putusannya Nomor: 129/G / 2013/ PTUN.SBY. tanggal 7Nopember 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikutMENGADILI

Kepala Desa yang dikeluarkan Tergugat,telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal7 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tata cara PencalonanPemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa danPeraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman PelaksanaanPencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ternyata bahwa dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyeksengketa adalah sah berdasarkan

Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 9Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikotakarena:a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;Putusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9c.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pada Hari Jumat tanggal 4Agustus 2017, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PotoKecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa mengajukan surat kepadaBupati Sumbawa Nomor : 19/BPDPT/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017,Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto;7.

Sumbawa kepada Bupati Sumbawa Nomor19/BPDPT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopisesual dengan asili) ;Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Nomor787.5/974/Itkab/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untukmelakukan pemeriksaan khusus terkait usulan BPDtentang Pemberhentian Kepala Desa Poto KecamatanMoyo Hilir ; (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat TerhadapUsulan BPD DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIRTENTANG PEMBERHENTIAN SDR.

Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan PenjabatPutusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16Agustus 2017 atas nama Drs.

Hamzah (vide Bukti P1 = Bukti T1) ;Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengandikeluarkannya objek sengketa berupaSurat Keputusan Bupati SumbawaNomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir KabupatenSumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs.

Bahwa tindakan sewenangwenang Tergugat dalam Objek Sengketa tidaksejalan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum dan melanggar peraturan yang berlaku, yakniPasal 17 Ayat (1) dam (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun Pasal 43 Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihnan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,terkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa, Penggugat

Bahwa terkait dengan usul pemberhentian Kepala Desa Margo MulyoKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang diusulkan olehPimpinan Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo kepada Bupati MusiBanyuasin (Tergugat), dalam hal ini Pasal 17 Ayat (4) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun Pasal 44.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, patut diduga telah

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 1341 Tahun 2010Tanggal 08 Desember 2010, atas nama Fajar Ibnu Sajari, TentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan BayungLencir Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 1341Tahun 2010 Tanggal 08 Desember 2010, atas nama Fajar Ibnu Sajari,Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo KecamatanBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. 4.

Muba Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitubahwa Penggugat telah melanggar Sumpah/ Janji Kepala Desasebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 1Hal. 19 dari 92 hal.

Bukti P 3,Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 772 Tahun2008 Tanggal 22 Mei 2008, tentang Pengesahan PengangkatanDan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Dan KepalaDesa Pandan Sari Kecamatan Bayung Lencir Serta Kepala DesaPanai Kecamatan Sanga Desa Periode 2008 S/D 2014Kabupaten Musi Banyuasin; (Fotokopi sesuai dengan asli); Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :1341 Tahun 2010Tanggal 08 Desember 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten

Jadid;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaiberikut:Halaman 17 dari 36 Halaman. Putusan Nomor 171 PK/TUN/2017Pasal 18 ayat (2) : Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhipersyaratan administratif sebagai mana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh PanitiaPemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhakdipilih;27.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan

2015 tentang Pedoman Pencalonan, pemilihan,Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Halaman 27 dari 36 Halaman.

Putusan Nomor 171 PK/TUN/201713.14.15.16.Bahwa final proses pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah sesuaiketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi: Bupati menerbitkankeputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD sebagai dasarpertimbangan penerbitan objek sengketa a quo (dalil 32

Kepala Desa; Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SampangNomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 33 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Sampang Nomor 31Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenSampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilihan, pengangkatan pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa

Kepala Desa, Bab KXillPEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, BagianKesatu, Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa (Fotokopi sesuaidengan Fotokopi); 22+ nnn nn en cnn nce nec nce encesTurunan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor:104.

T4 : SuratBupati Kabupaten Klaten No.141.1/1006/00 PerihalPenyelenggaraan Pemerintah Desa Tirtomarto tertanggal 3 Juni2016 (Fotokopi sesuai dengan asli petikan);5. 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan6.

kepala desa, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individualditujukan kepada Nahrowi dan final, karena Obyek Sengketa tersebut tidakmemerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkanakibat hukum, yakni telah adanya hak dan kewajiban terhadap Nahrowi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Kepala Desa, menyatakan bahwa:(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; a.

pihak di persidangan ;Telah mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa serta saksisaksidalam perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETA ; =2on nnnMenimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Februari 2014 dan telah diperbaiki padatanggal 01 April 2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun yang menjadi OBJEK GUGATAN ini adalah:1 Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 tentangPengesahan, Pemberhentian

Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa DalamKecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin tanggal 16 Januari 2014 KhususDesa Beringin Agung Nomor Urut 6 (enam) atas nama PANIDI;ADAPUN DASAR HUKUM GUGATAN INI ADALAH :Bahwa objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan SuratKeputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo dan sebagaimana telah dirubah dalam UndangUndangNomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan surat suara tersebut maka yang seharusnyaKepala Desa yang terpilih adalah PENGGUGAT dengan nomor urut I (satu ) ;14 Melihat dari Surat Keputusan dari Tergugat tersebut Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan, Pemberhentian Kepala Desa Dan PengangkatanKepala Desa Dalam Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin tanggal16 Januari 2014Desa Beringin Agung Nomor Urut 6 (enam) atas nama PANIDI, maka SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan

Desa yang lama yaitu 16 Mei2013, sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 pada tanggal 16 Januari 2014 Desa Beringin Agung Nomor Urut6 (enam) atas nama PANIDI, dengan demikian Surat Keputusan tersebut adalahbertentangan dengan azas hukum, oleh sebab itu Surat Keputusan Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan BATAL DEMI15 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor: 53/KPTS/PMPD/2014 tentang Pengesahan, Pemberhentian

Kepala Desa Dan PengangkatanKepala Desa Dalam Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin tanggal 16Januari 2014 khusus nomor urut 6 (enam) atas nama PANIDI, maka berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2006, tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, makatindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo adalah bersifat sewenangwenang~ dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidakmemperhatikan asas asas umum pemerintahan

UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30 ayat(2) dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementaradan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan Pasal 40 ayat (3) :pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupatib. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (2) hurufd dan huruf f. dan ayat (4) 20202 ne nc nc nn neec.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal9 huruf a dan huruf b.Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat Keputusan BupatiBone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 TentangPemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode20132019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa BandunganKecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8September 2016 dikeluarkan atas dasar surat aduan dari BadanPermusyawaratan

Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utaradengan surat Nomor : 01/SK/BPDDB/II/2015 tertanggal 11 Februari2015 tidak bisa dijadikan dasar Pemberhentian Kepala Desa, karenatidak sesuai dengan Perundangundangan yang berlaku, maka denganini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:Bahwa Penggugat keliru dalam menafsirkan Surat dari BPD BandunganKecamatan.

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Surat KeputusanBupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 TentangPemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode20132019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa BandunganKecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8September 2016 dengan Pemberhentian Kepala Desa, tidakberlandaskan dengan Undangundang Desa Nomor 6 Tahun 2014,Pasal 54 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4, dan sesuai PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal

17 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4), maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagaiaBahwa pada poin ini kami sampaikan kembali bahwa UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) hanya mengaturtentang Musyawarah Desa yang tentunya tidak adahubungannya/kaitannya dengan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa,Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawashanya berwenang menyelesaikan permasalahanyang menyangkut dengan adanya keberatanmengenai hasil dari pelaksanaan pemungutansuara, sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutansuara sebagaimana tertuang dalam ayat (1)tersebut di atas.

Kepala Desa, dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan dan membuatberita acara pemilihan kepadaBerdasarkan laporan dan BAP Panitia Pemilihan, BPDmenetapkan calon Kepala Desa terpilih dan disampaikankepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadiKepalaBupati menerbitkan Keputusan tentang

P2 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3. P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

Kepala Desa, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturanperaturan lainnya yang berkaitan;MENGADILI1.

Desa.

Menyatakan bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa UloKecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilinan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa;2.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017Desa dan Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang PemilihanPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, keliru menafsirkan Pasal10 ayat (1) huruf i Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena dalam pasaltersebut benar panitia diberi Kewenangan untuk mengatur tata cara kampanyedalam wilayahnya.

No. 25 K/TUN/2009Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembandingtelah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu' sebagaiTergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada pokoknya atas dalildalil :Objek Gugatan :Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 0031 Tahun 2008tanggal 28 Januari 2008 tentang Pemberhentian Kepala Desa TanjungMeriah

Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa TanjungMeriah tanggal 30 Oktober 2007 yang ditujukan kepadaBupati Pakpak Bharat perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah;b. Surat permintaan tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Pemuda,Sukut beserta perkumpulan Wirit Yasin, LSM dan Masyarakatkepada Bupati Pakpak Bharat untuk memberhentikan KepalaDesa Tanjung Meriah karena telah melanggar sumpah janjidan tidak lagi mendapat kepercayaan Masyarakat;c.

Kepala Desa diatur dalam Pasal 17Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 2005 tentang Desa;Hal. 3 dari 18 hal.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanTergugat Nomor : 0031 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah danPengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa TanjungMeriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, KabupatenPakpak Bharat atas nama Annes Maharaja;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikanharkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala DesaTanjung Meriah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe,Kabupaten Pakpak Bharat;5.

No. 25 K/TUN/2009oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie yangmenyatakan bahwa %...perihal permohonan pencopotan/pemberhentian Kepala Desa Tanjung Meriah (Vide bukti T8) telahmemenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku; telahsalah dan keliru, oleh karenanya Putusan Hukum Judex Factiedimaksud tidak boleh dipertahankan lagi dan harus dinyatakanbatal;Judex Factie telah salah Menerapkan Hukum dan MelanggarHukum Pembuktian;Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 53 alinea