Objek sengketa; 2 222222222222 ===Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negaraadalah Surat Keputusan Bupati Kaur nomor :188.4.45525 tahun 2016,tertanggal 18 Mei 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Air LongKecamatan Maje Kabupaten Kaur tahun 2016 An. Suryadi;Il. Tenggang waktu mengajukan gugatan; Bahwa penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45525 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Air LongKecamatan Maje Kabupaten Kaur Tahun 2016 An.

kerumahwarga dan pada saat itu sudah ada warga menunggu dan menuduhPenggugat berselingkuh serta langsung melakukan penggrebekanterhadap Penggugat; 222 22 nn e nooneBahwa kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saudara Bangsawandan mana berkas dikembalikan karena tidak cukup bukti dan prosesnyasampai (P19); 2 ooo nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn n nnn nsBahwa berdasarkan pengaduan masyarakat dan hasil pemeriksaankemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45525 Tentang Pemberhentian

Kepala Desa Air Long KecamatanMaje Kabupaten Kaur Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal 18 Mei 2016; 22202 2222020202Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undangundang Nomor51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadiobjek sengketa Tata Usaha Negara yang berbunyi Badan atau PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankanurusan

Hal. 4 dari 35 Hal.11.12.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangundangNomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitungsejak tanggal pelantikan;Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45 525 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Air Long Kecamatan MajeKabupaten Kaur Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat padatanggal

18 Mei 2016 adalah cacad hukum dan harus dibatalkan;Bahwa dalam konsiderans Menimbang huruf c Surat Keputusan BupatiKaur Nomor: 188.4.45525 Tentang Pemberhentian Kepala Desa AirLong Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Tahun 2016 yang berbunyi;Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakanPelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (2) huruf f dan g, Pasal 26 ayat (4)huruf c,d, dan e, Pasal 29 huruf c, e dan k Undangundang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa ;Dalam konsideran menimbang huruf c ini Penggugat

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan Jo.

16 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan apalagi Penggugat termasuk calon Kepala Desa, maka seyogianyaPenggugat berterima kasih telah terlaksannya pemilihan kepala DesaHilimagari dan bukan membuat alasan yang tidak berdasar, sebagaimanadalil gugatan angka 2 tersebut;.

Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka alasan Penggugat dimaksud sangat tidak berdasardan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalamperkara ini dengan segala akibatnya hukumnya;.

Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan,dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukumdan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana

Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan denganketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan uraian

Kepala Desa sertaPeraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentangHalaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.JBI.10111213Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa AirPanas Sungai Abu melakukan verifikasi berkas seluruhBakal Calon Kepala Desa Air Panas Sungai Abu;Bahwa sesuai dengan tahapan

Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten KerinciNomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa mekanisme pemungutan suara pada pemilihanKepala Desa Air Panas Sungai Abu sesuai denganketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten KerinciNomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenKerinci

Rahman;Fotokopi sesuai dengan fotokopi warna, Dokumentasi Pemungutan Suara Pemilihan PilkadesDesa Air Panas Sungai Abu, Tahun 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan DaerahKabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 TentangPemilinan dan Pemberhentian Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan BupatiKerinci Nomor 25 Tahun 2016 Tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenKerinci Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihandan Pemberhentian Kepala Desa;Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan

Kepala Desa (vide Bukti T.30);Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.JBI.2. a.

Surat Suara terdapat CoretCoretan/Rusak yang diserahkankepada Pemilih;Menimbang, bahwa mengenai surat suara yang rusak diatur dalam Pasal39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide Bukti T.30) junctoPasal 25 ayat (7) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (vide Bukti T.31)yang pada pokoknya

Kepala Desa dan Pasal 86ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menyatakan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah KabupatenBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;5.

2015 Tentang PedomanPemilihan Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian KepalaDesa(Bukti TI,Ke5);Fotokopi Salinan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2019Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahBanyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa PemilihanPengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (BuktiTI,Ke6);Fotokopi UndangUndang Nomor

Kepala Desa, dan Pasal 86 ayat (2) danayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten BanyuwangiNomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bertentangan atau tidakHalaman 77 dari 90 halaman.

Kepala Desa;b.

Kepala Desa Sumurber tertanggal 2 april2013, hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenGresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang selengkapnyaberbunyi: Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada27ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepadaBupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yangdihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD. yang sebelumnyadiperkuat oleh surat rekomendasi dari masyarakat

oleh 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) ; Ayat (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh ) hari sejak usul diterima ; Ayat (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud padaayat (5) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa;Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Desa Sumurber dalam hal melakukan usulan

Kepala Desa Sumurber yang diajukan olehBadan Permusyarawatan Desa (BPD) Desa Sumurber kepadaTergugat ?

Kepala Desa Sumurber yang pada pokoknyaberisi penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumurbertentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Sumurber perlu ditindaklanjuti ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaji dari aspeksubstansi, antara alasan pengusulan Penggugat supaya diberhentikan sebagai KepalaDesa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan dasar alasan Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa, adalah tidak sinkron.

Kepala Desa, denganmenggunakan pendekatan logika berfikir yang sebaliknya(acontrario ).....

Kepala Desa pasal 38 ayat (1) huruf Jserta dengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Bahwa oleh karena obyek sengketa masuk dalam pengertian pasal 53 ayat 2Undang undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 Jo.

telahdiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, PengangkatanDan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Purworejo NomorNomor 4 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa seagaimanatelah dubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

Kepala Desa;b.

Sabar sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat bahwa Sadr.Sabar telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2018/PTUN.SMGTahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;d. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang mengatakanbahwa Sdr. Sabar telah melakukan money politik.

Purworejo Nomor 12 tahun 2015 tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa,pasal 38 ayat (1) huruf J , menjanjikan atau memberikan uang atau materilainnya kepada pesertakampanye;Bahwa ketentuan berdasarkan Perda Kab.

Kepala Desa, Pasal 22 ayat (1) Apabila hasilpemeriksaan dan penelitian berkas Bakal Calon telah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,16, 17, dan 18, maka PanitiaPemilihnan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dalamsuatu Keputusan Panitia Pemilihan, Bahwa, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Grujugan masingmasing calon mendapatkan suara : a.

Kepala Desa Pasal 8 ayat (3) DPS yang telahditetapbkan diumumkan di Kantor/Balai Desa, Dusun atau tempat strategislainnya selama 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak tanggalditetapbkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada pemilih yang masihD@lUM Terdaliar, =22s2econsene ene neses see eee tree eeeBahwa, pada malam hari H. tepatnya 10 jam sebelumnya, Panitiamenyodorkan 1 (satu) lembar surat yang ternyata tambahan DPT yangdiberi nama : Daftar nama yang terdapat di DPS tetapi tidak terdapat diDPT

,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 42 ayat (1) huruf f :memperlihatkan surat suara kepada calon Kepala Desa dan Saks, Kejadian.....10.Kejadiankejadian tersebut di atas sudah diprotes oleh saksisaksi dariPenggugat bernama MASNAWI dan ABD.

undangan yang beredar dengan jumlah suratsuara yang digunakan untuk pemungutan suara, dan hal ini tentu tidaksejalan dengan Peraturan Bupati Sumenep No.1 Tahun 2013 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 41 : Pada saatpemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjaminagar tata demokrasi pancasila dapat berjalan secara langsung, umum,bebas

Kepala Desa Pasal 53 ayat (2) berbunyi :Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap usulpengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ditemuiadanya permasalahan baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaanpemilinan, Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih palinglambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanyaKeputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Kepala Desa, dimana Ketua Badan Permusyawaratan Desa,Desa Keper telah membuat surat pernyataan tertanggal 20 Mei 2013.

Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala DesaTerpilih Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atas nama Ahmad10Jamaludin Kusen hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum12DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa,Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Nomor 03/BPD.K/VI/2013tertanggal 4 Juni 2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa dan PenetapanCalon Kepala

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11Tahun2006;Tentang : Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa; 9 Bahwa dari semua peraturan perundang undangan tersebut; dikatakan secara jelasbahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalahlembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertibpenyelenggaraan negara, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan.

Kepala Desa, maka laporan terhadap pelaksanaan pemilihanKepala Desa dimungkinkan jika diajukan masih dalam tenggang waktu 7Menimbang, bahwa oleh karena laporan tersebut diajukan pada haridilaksanakannya Pilkades, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) dan (4) Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat harus mengkajisetiap laporan pelanggaran yang diterima serta menyelesaikannya dalam

Asas Profesionalita:Maksudnya adalah fTergugat tidak mampu mengawasiPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yangdiamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten PandeglangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;c.

Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati PandeglangNomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikanAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya AsasKecermatan, Asas

Pasal 48 Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.

Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati A quo mengenai Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding)sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya ;5.

Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, KeputusanBupati A quo mengenai Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa BersifatFinal dan Mengikat (Binding)sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;5.

Kepala Desa,Camat Kranggan selaku unsur Panitia Pengawashanya berwenang menyelesaikan permasalahanyang menyangkut dengan adanya keberatanmengenai hasil dari pelaksanaan pemungutansuara, sah atau tidaknya pelaksanaan pemungutansuara sebagaimana tertuang dalam ayat (1)tersebut di atas.

Kepala Desa, dan Peraturan BupatiTemanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan dan membuatberita acara pemilihan kepadaBerdasarkan laporan dan BAP Panitia Pemilihan, BPDmenetapkan calon Kepala Desa terpilih dan disampaikankepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadiKepalaBupati menerbitkan Keputusan tentang

P2 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3. P3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa (Fotokopi darifotokop1); 4.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 2. T2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa (Fotokopi darifotokopi); 3.

Kepala Desa, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta peraturanperaturan lainnya yang berkaitan;MENGADILI1.

Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan Pasal 9Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikotakarena:a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;Putusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 9c.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pada Hari Jumat tanggal 4Agustus 2017, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) PotoKecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa mengajukan surat kepadaBupati Sumbawa Nomor : 19/BPDPT/VIII/2017, tanggal 7 Agustus 2017,Hal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Poto;7.

Sumbawa kepada Bupati Sumbawa Nomor19/BPDPT/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopisesual dengan asili) ;Surat Perintah Tugas dari Inspektorat Nomor787.5/974/Itkab/2017 tanggal 10 Agustus 2017 untukmelakukan pemeriksaan khusus terkait usulan BPDtentang Pemberhentian Kepala Desa Poto KecamatanMoyo Hilir ; (fotokopi Sesuai dengan asl) ;Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat TerhadapUsulan BPD DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIRTENTANG PEMBERHENTIAN SDR.

Kepala Desa Poto Dan Pengangkatan PenjabatPutusan Nomor: 162/G/2017/PTUN.MTR Halaman 33Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tanggal 16Agustus 2017 atas nama Drs.

Hamzah (vide Bukti P1 = Bukti T1) ;Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengandikeluarkannya objek sengketa berupaSurat Keputusan Bupati SumbawaNomor 906 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Poto DanPengangkatan Penjabat Kepala Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir KabupatenSumbawa tanggal 16 Agustus 2017 atas nama Drs.

BuktiP1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa TanggulanginKecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan ; 2. BuktiP2 : Potokopi sesuai dengan aslinyaKeputusan Bupati Pasuruan Nomor : 141.1/1251/HK/424.022/2007, tanggal 5 September 2011 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilin sebagai KepalaDesa Tanggulangin Kecamatan Kejayan KabupatenPasuruan Periode 2007 2013 ; 3.

Bukti..........Potokopi sesuai dengan aslinya surat dari OMBUDSMAN R.Perwakilan Jawa Timur Nomor : 022/ORISrtSby/IV/2011,tanggal 25 April 2011 ; Potokopi dari potokopi Surat BPD Desa Tanggulangin No.05/bpd/0705/2010, tanggal 7 Mei 2010 tentang Usulan19.20.21.Bukti P 2122.Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin, Kejayan,UO aBuktiP19 : Potokopi dari potokopi Surat BPD DesaTanggulangin No. 005/296/bpd/25.0.2010, tanggal 25Oktober Mei 2010 tentang Usulan Pemberhentian KepalaDesa Tanggulangin, Kejayan,

BuktiT1 : Potokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati PasuruanNomor : 141.1/707/HK/424.013/2010, tanggal 20 Desember2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin,Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ;2 BuktiT2 : Potokopi sesuai dengan aslinya Suratdari BPD Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, KabupatenPasuruan Nomor : 05/BPD/0705/2010 tanggal 07 Mei 2010tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin ;B. Bune cscs sas3.

Kepala Desa ;10.

Kepala Desa secara umum kalau KepalaDesa tersangkut masalah pidana diberhentikan sementara oleh Bupati,kalau masalah disiplin pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh BPDmilalui Carat 5

Surat Nomor : O1/KEB.TUN/MN/I/2020 tentang Keberatan AtasTerbitnya Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 140/801/K/Tahun2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sitolubanua KecamatanBawolato Kabupaten Nias, tanggal 9 Januari 2020, danb. Surat Nomor : 04/KEB.TUN/MN/II/2020 tentang Tindaklanjut Surat :01/KEB.

, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa : Kepala Desa berhentiKarena :a.

Ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten NiasNomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias mengamanatkan bahwa Pemberhentian KepalaDesa

Kepala Desa di Kabupaten Niassebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias;2.Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum,Asas Keterbukaan, Asas Proposionalitas, Asas Profesionalitas dan AsasKeadilan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalildalil Penggugat

Kepala Desa di KabupatenNias sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias sebagai halyang tidak terbukti;Menimbang, bahwa karena dalil gugatan dinilai tidak terbukti, makagugatan harus ditolak secara keseluruhan maka sesuai dengan ketentuan pasal110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Bahwa tindakan sewenangwenang Tergugat dalam Objek Sengketa tidaksejalan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnyaAsas Kepastian Hukum dan melanggar peraturan yang berlaku, yakniPasal 17 Ayat (1) dam (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun Pasal 43 Peraturan DaerahKabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihnan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,terkaitan dengan pemberhentian Kepala Desa, Penggugat

Bahwa terkait dengan usul pemberhentian Kepala Desa Margo MulyoKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang diusulkan olehPimpinan Badan Permusyawaratan Desa Margo Mulyo kepada Bupati MusiBanyuasin (Tergugat), dalam hal ini Pasal 17 Ayat (4) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun Pasal 44.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, patut diduga telah

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 1341 Tahun 2010Tanggal 08 Desember 2010, atas nama Fajar Ibnu Sajari, TentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan BayungLencir Kabupaten Musi Banyuasin. 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 1341Tahun 2010 Tanggal 08 Desember 2010, atas nama Fajar Ibnu Sajari,Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo KecamatanBayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. 4.

Muba Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitubahwa Penggugat telah melanggar Sumpah/ Janji Kepala Desasebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat(3) Peraturan Daerah Nomor 1Hal. 19 dari 92 hal.

Bukti P 3,Petikan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 772 Tahun2008 Tanggal 22 Mei 2008, tentang Pengesahan PengangkatanDan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Dan KepalaDesa Pandan Sari Kecamatan Bayung Lencir Serta Kepala DesaPanai Kecamatan Sanga Desa Periode 2008 S/D 2014Kabupaten Musi Banyuasin; (Fotokopi sesuai dengan asli); Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor :1341 Tahun 2010Tanggal 08 Desember 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Margo Mulyo Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten

Kepala Desa sebagaimanadalam BAB IV Pencalonan Kepala Desa Pasal 7.3.

Dalam perkara ini tergugat I tidak sedikitpunmelakukan penghinaan terhadap penggugat, tetapi melaksanakan tugas sesuaidengan peraturan perundangundangan tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;Bahwa sehubungan dengan petitum dari penggugat yang menyatakan PengadilanNegeri Boyolali supaya menunda atau membatalkan pelaksanaan PemilihanKepala Desa Pulutan sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berkenan untuk mengesampingkannya.

Identitas pihak TERGUGAT II yang dicantumkan olehpenggugat khususnya pada jabatan sebagai Ketua Panitia Pemilihan bakal CalonKepala Desa Pulutan adalah tidak benar, karena dalam peraturan perundangundangan baik dalam PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Perda KabupatenBoyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah denganPerda Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan AtasIl.Peraturan Daerah Kabupaten

Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, PeraturanBupati Boyolali Nomor 37 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerdaKabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 22 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada dantidak dikenal istilah

tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa, Bab KXillPEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA, BagianKesatu, Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa (Fotokopi sesuaidengan Fotokopi); 22+ nnn nn en cnn nce nec nce encesTurunan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor:104.

T4 : SuratBupati Kabupaten Klaten No.141.1/1006/00 PerihalPenyelenggaraan Pemerintah Desa Tirtomarto tertanggal 3 Juni2016 (Fotokopi sesuai dengan asli petikan);5. 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan6.

kepala desa, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bersifat konkret, individualditujukan kepada Nahrowi dan final, karena Obyek Sengketa tersebut tidakmemerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkanakibat hukum, yakni telah adanya hak dan kewajiban terhadap Nahrowi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Kepala Desa, menyatakan bahwa:(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana ayat (1) huruf c karena; a.

, tanggal 15 Juni 2009 (fotocopy legalisir);

Desa.

Menyatakan bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa UloKecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan DaerahKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilinan Pelantikandan Pemberhentian Kepala Desa;2.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017Desa dan Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang PemilihanPelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa.

Putusan Nomor 207 PK/TUN/2017dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, keliru menafsirkan Pasal10 ayat (1) huruf i Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015 tentangPemilinan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Karena dalam pasaltersebut benar panitia diberi Kewenangan untuk mengatur tata cara kampanyedalam wilayahnya.

Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Desa:(1) Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapanPemilihan Kepala Desa, Bupati WAJIB menyelesaikanperselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.(2) Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bupati membentuk Tim PenyelesaianSengketa Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugasHal 19 dari 72 Hal Putusan No.27/Pdt.G/2015

masih dalam batas kotak foto calonKepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan pemberiansuaraSelanjutnya pasal 1 angka 11 huruf g ke 10dan11 PeraturanBupati Bondowoso Nomor: 15 Tahun 2015 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor: 1 Tahun 2015 tentangPedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan :10.

Kepala Desa maka Pengadilan NegeriBondowoso belum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquosebelum Bupati Bondowoso melaksanakan kewajibanna untukmenyelesaikan senketa pemilihan Kepala Desa ;3.

Kepala Desa telah selesai, namun jika kita memperhatikankembali ketentuan dalam psal 61 ayat (4) Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka sengketa para pihak tentangperselisihan dalam tahapan Pemilihnan Kepala Desa atau karena perbuatanmelawan hukum tidak dibatasi dengan telah selesainya tahahapan PemilihanKepala Desa, maka oleh karena itu maka eksepsi poin ini tidak beralasanhukum maka harus dinyatakan ditolak

Kepala Desa, Peraturan BupatiNomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 15tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBondowoso Nomor 5 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia

Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tentang dokumen surat-surat asli yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin a.n. Agus Yahya, antara lain :------------------------------ 1. Surat No. 05 / BPD / 07-05 / 2010, tanggal 7 Mei 2010 dan No.005 / 296 / BPD / 25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010 ;-------------------------2. Surat No. 02 / BPD / 7-10 / 2007, tanggal 7 Nopember 2007 ;---------3.