meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

Putusan Nomor 749/B/PK/PJK/2016Bahwa selain itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkanTergugat untuk memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak dalam setiapadanya masalahan perpajakan sehingga apabila wajib pajak melakukankesalahan akibat ketidaktahuan maka tidak menjadi berkesinambungan danperlu memanggil wajib pajak untuk melakukan perbaikan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.60508/PP/M.XVIIIB/99/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun danharmonis namun sejak sekitar bulan Oktober 2019 rumah tangga mulairetak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :;e Masalahan ekonomi, dan tempat tinggal, Penggugat tidak nyamantinggal bersama mertuanya karena sering ikut campur dan intervensidalam urusan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat;4.Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulanBulan Maret 2020 dengan permasalahan yang sama sebagaimanadisebutkan

Bahwa atas dasar permasalahan seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidaksanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat selanjutnyaPenggugat mengajukan masalahan tersebut ke pengadilan Agama Wonosobountuk diselesaikan secara hokum;7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara8. Berdasarkan alasan alasan / dalil dalil seperti tersebut di atas, sayamemohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenanmemeriksa dan memutus sebagaiberikut :1.

Majalengka; Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4084/Padt.G/2019/PA.Mjl Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,namun sejak bulan September 2019 antara Pemohon dan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurangbersyukur menerima nafkah rumah tangga yang diberikan sesuaikemampuan Pemohon; Bahwa saksi pernan mendengar Pemohon dan Termohonbertengkar, dan curhat tentang masalahan

Termohon tinggal bersamadirumah Orang tua Pemohon, Namun dan saat ini sudah pisah;Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersamalayaknya sebagai suamiistri dalam keadaan bada dhukul, Dan telahdikaruniai 1 anak, yang bernama : ANAK I, Umur 6 tahun yang saat initinggal bersama Pemohon;Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awalPertengahan tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dansudah tidak ada kecocokan dan kesefahaman lagi dalam menjalaniPerkawinan ini disebabkan Masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasisebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha mendamaikandengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugatakan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabPanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah bolehapabila Penggugat mempunyai hujjah; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan

meskipun panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai denganketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkaraini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR dan ibarat KitabTanatuth Thalibien Juz IV halaman 238 yang berbunyi ;Artinya:Memutus atas Tergugat yang ghoib dari wilayah Yurisdiksi atau Tergugattidak hadir dalam persidangan sebab tawari atau taazuz adalah boleh apabila Penggugat mempunyai hujjah;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahan