Ditemukan 1439 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
173 — 90
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
173 — 90
Laut, berasal dari:Halaman 7 dari 133 halaman Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT BJMBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);pasien umum;pelayanan gratis;pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut, berasal dari: BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial); pasien umum; pelayanan gratis;e pihak ketiga;Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5% : untuk dana pengembangan; 95 % : untuk remunerasi,hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012tentang Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah HadjiBoejasin Pelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil
Putus : 19-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 06-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PDT/2017/PT PLK Tanggal 26 April 2017 — BELA melawan PT. KARYA DEWI PUTRA
111 — 52
111 — 52
PTKDP/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turutandil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Seruyan diProvinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadiperkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sertamusnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida
Register : 04-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PDT/2017/PT.PBR Tanggal 9 Maret 2017 — Bupati Bengkalis, Dkk Sebagai TERGUGAT
Lawan
Nanang Hermoyo Sebagai PENGGUGAT
34 — 11
34 — 11
Diperkirakan Penggugat akan menerima Gaji/Penghasil lebihkurang setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,d.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN POSO Nomor 16/Pdt.G/2014/ PN.Pso Tanggal 17 Desember 2014 — R. TIMPO. Dkk VS P.T. SINOSTEEL MINING, Dkk
82 — 14
82 — 14
Penggugat tersebut sehingga menjadi rusak karenapenggalian tambang, dan mengenai dampak air yang tercemar juga harusdibuktikan apakah pencemaran air tersebut penyebabnya adalah akibatkegiatan penambangan Tergugat tergugat atau bukan, serta harusdibuktikan secara ilmiah apakah air yang tercemar tersebutmengakibatkan pohon pohon sagu tersebut menjadi rusak atau mati.Selain itu Penggugat harus dapat membuktikan atau menggambarkan danmenjelaskan secara rinci andil atau peran masingmasing Tergugat20sebagai penghasil
Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan
Register : 31-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
196 — 118
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
196 — 118
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesualHalaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBI17.18.19.20.dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan.Karena dalam Keputusan Objek Sengketa tidak disebutkan hakhakyang harus Penggugat perdapat dan tidak mempertimbangkankepentingan dari anak dan keluarga Penggugat yang masih perlumendapat penghasil
Register : 09-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2021/PN Tpg Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
107 — 35
Yogi Fransis Taufik SH
Terdakwa:
DANG VAN AN
107 — 35
i api yang dahulu dikenal sebagai penghasil ikanterbesar di Indonesia dan sebagai catatan hingga tahun 2000 ronaperairan masih belum menunjukan adanya perbaikan/ perubahan ( masihkeruh ).Menimbang, bahwa dari alasanalasan sebagaimana terurai dalamparagraph di atas, Hakim Anggota Joko Supraptomo, A.pi,M.M. berpendapatdalam perkara ini hal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaanalternatif kKedua penuntut;Menimbang, bahwa walau pun terdapat perbedaan pendapatsebagaimana diuraikan di atas
Register : 04-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA;
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena penyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawitdapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangka penyerahanKecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;ii Bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Paiak (PKP) di kantorPelayanan Pajak Pemohon Banding Besar Satu sejak awal berdirinya KPP WajibPajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan perpajakanmaka secara otomatis pelaporan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalahtersentralisasi.
Register : 14-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Sby Tanggal 19 Februari 2020 — Penuntut Umum:
1.DJOKO SUSANTO, SH, MH.
2.BUNARI, SH
Terdakwa:
ABETNEGO SISWANTO SINGGIH ALS JIMMY
844 — 167
1.DJOKO SUSANTO, SH, MH.
2.BUNARI, SH
Terdakwa:
ABETNEGO SISWANTO SINGGIH ALS JIMMY
844 — 167
- 4 (empat) lembar foto copy lampiran Ketentuan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk usaha jasa / izin operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil PT. Gunawan Fajar nomor : 660/1915/411.315/2019 tanggal 18 Juli 2019 yang telah dilegalisir di Pengandilan Negeri Nganjuk pada tanggal 13 Agustus 2019.
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bupati Nganjuk perihal Notifikasi Persetujuan Komitmen PT.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1377/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengeahan Kelape SowWisi Beobean PeajiehCPP Py OOP PK PrH CPP DE OP PK PP Pio & 1c O 7GVickie HitLike cite 7IRS ol HBR ERKET io cm 230 3 "2 boule ba * Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SMELTING;
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 16-12-2019 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7427/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 20
25 — 20
Belum lagi penghasil dari Jasa Pelayanan PengembalianRadiologi yang kebetulan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensimerupakan orang Radiologi;Disamping itu Kami yakin bahwa, Tergugat Rekonpensi/PemohonKonpensi pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anakanaknya agarnantinya memiliki masa depan yang lebih baik dari pada kedua orangtuanya yang harus berpisah karena perceraian.8.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN JEPARA Nomor 05/Pid. Sus/2015/PN. Jpa Tanggal 10 Juni 2015 —
42 — 13
42 — 13
sebanyak 3 (tiga) ton dengan menggunakan mesin giling dan mesinoven kemudian ditambah Kalium 20 (dua puluh) sak/25 (dua puluh lima) kgsetelah kering ditambah sulfur 20 (dua puluh) sak/50 (lima puluh) kgselanjutnya dikumpulkan untuk dilakukan pengayaan supaya halus dan ratasetelah itu dilakukan pengemasan ke dalam karung goni plastik ukuran 50(lima puluh) kg dengan nama pupuk NKCL AGRITRAN;e Bahwa pembuatan pupuk NKCL yang benar bahan baku adalah dari NaCl(Natrium Klorida) dan NH4CooH (Urea) sebagai penghasil
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 11/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Muh. Safri Bin H. Pado ,JPU,Supriyadi, SH
53 — 9
53 — 9
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 29-07-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 02-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 3 April 2012 — 1.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),2.Gerakan Masyarakat Cinta Alam
813 — 565
813 — 565
Yang dimaksud dengan Pengumpulan limbah B3 menurut Pasal 1ayat 13 PP 18/1999 adalah Kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 denganmaksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaatdan / atau pengolahan dan / atau penimbun limbah B3 ; Dengan kata lain, izin pengumpulan limbah hanya bersifat satu jeniskegiatan saja, yaitu pengumpulan limbah yang dihasilkan pihak oleh lain.Praktiknya izin pengumpulan diberikan kepada perusahaan pengolah limbah ;Bahwa Obyek Sengketa pada
Register : 20-01-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 6/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 12 April 2016 — terdakwa ALIMIN Bin KATU ,JPU,SUPRIYADI,SH
43 — 12
43 — 12
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOCFIN INDONESIA
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenapenyerahan dari unit penghasil Kecambah Kelapa Sawit dapatdiketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalam rangkapenyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;. bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 25 Mei 2021 — Perdata
Purwati, Dkk melawan Didik Budi Hermanto, Dkk
103 — 49
103 — 49
tanah kasDesa Selorejo dengan PARA PENGGUGATHalaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pat.G/2020/PN KpnBahwa benar TERGUGAT adalah Kepala Desa Selorejo, Kecamatan DauKabupaten Malang periode 20072013.Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewa menyewalanan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT, pada sekitartahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, dengan maksud agartanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta dapatmenjadi ikon desa sebagai penghasil
Register : 28-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
145 — 83
1.Purwati
2.Dwi Sugeng Wiyono
3.Ali Machrus
4.Waliadi
Tergugat:
1.Didik Budi Hermanto
2.Bambang Soponyono
3.Kepala Desa Selorejo
145 — 83
Bahwa benar TERGUGAT pernah membuat kesepakatan sewamenyewa lahan tanah kas Desa Selorejo dengan PARA PENGGUGAT,pada sekitar tahun 2012, dengan maksud untuk ditanami jeruk, denganmaksud agar tanah kas desa tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggl,serta dapat menjadi ikon desa sebagai penghasil buah jeruk, sebabternyata diketahui bahwasannya lingkungan Desa Selorejo Kecamatan Dausangat potensial untuk ditanami jeruk.4.