Notaris diJakarta, tanpa persetujuan Pengugat selaku Pemegang saham yang sah sebesar 30% adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagiPenggugat, adalah sangat berdasar dan beralasan hukum apabila segala hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa dari Tergugat I mengenai Persetujuan menjaminkan assetasset Tergugat I kepada Tergugat V sebagaimana Hasil Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Tergugat I yang berita acaranya dituangkan

51 dari 84 hal Putusan No.305/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undangundang No.40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Ayat 1 Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan kePengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yangdianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan / atau Dewan Komisaris .

/ RUPSLB yangdiajukan adalah tidak sah, karena tidak memenuhi kuorumsebab tidak mengikutsertakan Penggugat selakupemegangsaham sebesar 30%, namun Penggugat sama sekalitidak menjelaskan mengenai berapa jumlah kekayaanperseroan yang dijaminkan kepada tergugat V dan juga tidakmenjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB.Bahwa sebagaimana ketentuan perundang undangan, penjaminankekayaan perseroan disyaratkan dengan persetujuan RUPS apabila asetyang dijaminkan melebihi 50% dari seluruh

harta kekayaan perseroan,begitupun kuorum RUPS juga telah ditentukan oleh undangundang.Bahwa karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dalam gugatannyamengenai jumlah kekayaan perseroan dan tidak juga menjelaskan berapajumlah kuorum RUPS/ RUPSLB yang telah dilakukan, maka gugatanyang demikian mengandung cacat obscuur libel atau tidak jelas dan tidakterang isinya .Il.

/RUPSLB yang dilakukan adalah tidaksah karena tidak memenuhi kuorum sebab tidak mengikut sertakan Penggugatselaku Pemegang Saham 30% namun Penggugat sama sekali tidak menjelaskanmengenai berapa jumlah kekayaan perseroan yang dijaminkan kepada TergugatV dan juga tidak menjelaskan mengenai keabsahan ketentuan kuorum RUPS/RUPSLB ;e Bahwa karena Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya mengenai jumlahkekayaan perseroan dan juga tidak menjelaskan berapa jumlah kuorum RUPS/RUPSLB yang telah dilakukan

Notaris di Jakarta (videbukti P3), pada tanggal 15 Agustus 2008 telah dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tergugat II dengan keputusan rapat antara lainHalaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/2016sebagai berikut:".

Menegaskan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 15082008 (lima belas Agustus dua ribu delapan)yang telah dinyatakan dalam Akta Nomor 199 tanggal 16082008(enam belas Agustus dua ribu delapan)...(vide bukti P3).

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus)saham, atau. dengan nilai nominal sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham,atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Agar Tergugat II mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya Penggugat selaku Pemegang Saham padaTergugat Il, yang menggantikan kedudukan Tergugat termaksud;Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/201610.2.

) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir ke 10.1. huruf d gugatan ini, sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Melarang Tergugat Il mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),selain untuk

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham, ataudengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah);Menghukum Tergugat Il untuk mengadakan RUPS atau RUPSLBberkaitan dengan masuknya Penggugat selaku Pemegang SahamTergugat II, yang menggantikan kedudukan Tergugat tersebut;Menghukum Tergugat Il untuk mencatat Penggugat sebagai PenggantiTergugat dalam Daftar Pemegang Saham Tergugat Il menghukumTergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat yaituuang sebesar

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan

Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Pengadilan Pajak, yang berbunyi :Halaman 15 alinea9s.d13: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap datadata yangdisampaikan Pemohon banding berupa Jurnal, Buku Besar dan vouchervoucher, diketahui piutang pemegang saham (Sudwikatmono) sebesarRp. 3.175.154.597,00 kepada PT Megarimba Karyatama dialihkankepada Pemohon Banding sebagai tambahan setoran modal;bahwa tambahan setoran modal dari pemegang saham (Sudwikatmono)tersebut belum dibuat aktanya karena belum sampai dibuat Berita Acarapada tingkat RUPS

Sedangkan penyetoran dalambentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagaibadan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yangditunjuk oleh RUPS. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uangHal. 9 dari 15 hal. Put.

2006harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis ataumacam, status, tempat kedudukan dan lainlain yang dianggap perlu demikejelasan mengenai penyetoran tersebut.Ayat (2)Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat pada perseroan adalah orangperseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untukmenilai harga benda tersebut.Pasal 34(1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkankeputusan RUPS

.(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuansebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Komisaris untuk waktupaling lama 5 (lima) tahun.(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 sewaktuwaktu dapat ditarik kembali dalam RUPS.Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07584/PP/M.V/15/2006 tanggal 14 Februari 2006 diketahui MajelisPengadilan Pajak tidak pernah memeriksa bukti yang sah mengenai telahdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, yangmenyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 1997, bertempatdi Jalan Pulo Mas Raya, Nomor 9, Jakarta Timur, telah diadakan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT. Laksana Budaya.Bahwa Kwok Untung Sinarta selaku Direktur PT. Laksana Budayamemimpin RUPS dan menghasilkan keputusan rapat sebagaimanadituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LaksanaBudaya Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gonawan,S.H., Jakarta tersebut, sebagai berikut:1.1.

Laksana Budaya Nomor 2tanggal 8 Agustus 2000 Notaris Thomas Gunawan, S.H., adalah merupakanPernyataan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS) PT.Laksana Budaya yang dibuat di bawah tangan tanggal 6 Januari 1997;Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995dinyatakan dengan tegas Organ Perseroan adalah: RUPS; Direksi; Komisaris;Halaman 15 dari 23 halaman.

Putusan Nomor 01 K/TUN/2015Dari ketentuan tersebut yang berhak memberikan Kuasa untuk menyatakansuatu keputusan rapat umum pemegang saham dalam suatu akta Notarisadalah RUPS itu sendiri bukan para pemegang saham oleh karena parapemegang saham hanya dapat memberikan Kuasa kepada Pihak Ketigauntuk mewakili para pemegang saham dalam RUPS;Bahwa oleh karenanya Kuasa yang diberikan para pemegang sahamkepada Penggugat (Boenarto Tedjoisworo) untuk menyatakan keputusanrapat PT.

Laksana Budayaberdasarkan RUPS PT.

Tanpa ditandatangani Risalah/ Berita Acara RUPS yang dibuat denganakta Notaris, adalah akta otentik.

Beli Saham, Para Pihak harus hadir;Bahwa jual beli saham bisa dilakukan sebelum atau sesudahdiadakannya RUPS.

Tanpa adanya jual beli saham, makatidak bisa merubah RUPS.

Yangterpenting, jual beli saham adalah sebagai dasar yang digunakan olehpemegang saham yang baru untuk menghadiri RUPS;Bahwa apabila memang ada nama baru yg masuk, harus melalui jual belisaham, baru kemudian di sahkan dalam RUPS.

;Bahwa di dalam peralihan saham, harus dimuat dalam suatu BeritaAcara dan Berita Acara tersebut dibuat di luar RUPS, kemudian dibuat didalam RUPS yang dibuat dihadapan Notaris.

Oktober 2006 esna Penggugat secara ssinak dan diam diam telah & mengajukan upaya hukum berupa permohonan untuk r2 ditetapkan RUPS: yang. menyusun ulang susunan Dewan va tee Direksi dan Komisaris serta menetapkan kepemilikan 30(tiga puluh) saham tercatat di Perseroan atas nama SauripKadi (Penggugat 1D) sehingga diterbitkan Penetapan No. > 308/Pat. P/2006/PN.

Penggugat terhadap RUPS = LB tersebut a~~ dibenarkan disebutkan dalam butir 14, 15, dan 16 Gugatan tidaklah dapat memberikan memberikan kuasa (mewakilkan) kepada Turut Tergugat Ill (Tuan Adhityo Suryo. Widodo) dan Tuan Dony.

Joenoes, seen, eo oSoa telah digelapkan oleh Ida Bagus Ngurah Wijaya sebanyak 30 > afae Bahwa. benar saksi ikut t menjadi saksi dalam pembuatan Petjanjian ae~ tanggal 16 Juni 2007 ;a Bahwa saksi adalah mantan urnawirawan Polti; DONY YU YUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Serea 3 Bahwa saksi hadir dalam RUPS PT.

Tenaga, Bumi Bali Hl pada tenggal oe29 Juli 2008 ai Bali; cP es eae= Bahwa kehadiran saksi dalam RUPS tanggal 2 29 uit 2008 di Bali a Agadalah dalam rangka mewakili Edwin Joenoes ; ce eeco =" : Bahwa undangan rapat membahas RUPS ;Lal o Bahwa saksi hanya menghadiri dan menanda tangani dattar hadi;S Bahwa saksi tahu surat perjanjian tanggal 16 Juni 2007 ;bee Merimbang,# bahwa selarjutnya Pengauget juga rmengejuken saksi si all =a sebagai berikut : Eolas eae osPut No: 1800/Pat .

Bukti PR27 i Daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) zots ees . tanggal, 29 Juli 2008, di Meeting Room Segara Village:Hotel, Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar, E Bali (fotocopy sesuai dengait aelnya)' Z~ Menimbang, bahwa dalam perkara i ini Turut Tergugat L Toru Tergugat I,dan Turut Tergugat Ml tidak mengajukan bukti surat eepUnes Saks!

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya diKantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegangsaham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;3.

UCI,merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisarisserta pemegang saham perseroan tersebut; bahwa Taufik Surya Darma tidak pernah memperlihatkan ataumemberikan akta tersebut kepada saya, namun saya ketahui adalahakta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT.KPB nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan NotarisKhairu Subhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT.

., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadirdalam RUPS tersebut ;hal25 dari 51 hal Putusan Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT.KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT. KPB, dengan demikiansaya tidak mengetahui siapa yang menyerahkan akta no.15 tanggal10 Januari 2011 ; bahwa saya tidak tahu apakah sdr.

Taufik Surya Darma danArdiansyah Muchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadirsaat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ;10. KRITIPAL SINGH RAHEJA BIN BALBIR SINGH ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 %dari susunan kepemilikan saham, PT. UCI memiliki saham sebanyak2.000 lembar saham setara dengan 40 % dari susunan kepemilikansaham dan sdr.

PMA tersebut mengacu pada ketentuan pasal 51UU PT. dimana jika pemegang sahamnya hendak menjual hendakmenjual sahamnya dalam PT. tersebut harus menawarkan padapemegang saham lainya, karyawan dan sebagainya tanpadibutuhkan persetujuan RUPS, tentunya disyaratkan untukmemperoleh persetujuan untuk jual beli saham tersebut, tentunyadisyaratkan untuk memperoleh persetujuan BKPM, sedangkanBKPM mensyaratkan dilampirkan risalah RUPS yang menyetujui jualbeli saham tersebut,'korum RUPS yang ditentukan adalah

Pasal 142 Ayat 1 huruf a dimana pembubaran perseroan terjadiberdasarkan keputusan RUPS,d.

PenetapanPeraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untukHalaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 67 P/HUM/20144.7.pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d didahuluidengan keputusan RUPS untuk Persero dan Perseroan Terbatasdan keputusan Menteri untuk Perum.e.

Bahwa menurut Pemohon, dalam PP No. 72 Tahun 2014 tidak adapengaturan mengenai penyelesaian status dan hak karyawan dariPerseroan yang diambilalih sehingga merugikan kepentingan karyawan,Pembubaran BUMN tanpa didahului RUPS dan tidak dilakukanoJehkurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125, 126,142 UU Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;3.

Bahwa menurut Pemohon, semua perubahan bentuk perusahaanBUMN harus ditegaskan oleh PP dan harus didahului denganmekanisme RUPS, sedangkan penerbitan PP 72 Tahun 2014 tidakdidahului RUPS pada masingmasing PTPN, sehinggabertentangandengan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 PP 45 Tahun2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan PembubaranBUMN.ll.

Pengalihansaham yang dimaksud merupakan saham yang dimiliki oleh Negara RI., dankeberatan Pemohon terkait RUPS tidak ada relevansinya, karena Pemohonbukanlah pemegang saham PTPN I, Il, IV sampai dengan XIV, malainkanhanya sebagai pekerja di PTPN tersebut.

Karenaberdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas secara tegas dinyatakan Anggota Direksidiangkat oleh RUPS. Tergugat adalah bagian dari RUPS, danTergugat tidak pernah menghadiri RUPS atau memberi persetujuandalam RUPS terkait pengangkatan Direksi yang yang memberikuasa dalam perkara aquo.

Tergugat adalah bagian dari Organ Perseroan (RUPS)Penggugat, sangat tidak patut dan berdasarkan hukum jika Direksiperseroan Penggugat (pengangkatannya tidak sah) menggugat Tergugatatas dasar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapperseroan Penggugat.ll. MATERI GUGATAN PENGGUGATSetelah membaca gugatan Penggugat, maka dapat diketahui yangmenjadisubstansi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut.7.

Karena berdasarkan Pasal 94 ayat (1)UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secaraHalaman 18 dari 39 halaman putusan perkara Nomor : 551/Pdt/2019/PT.DKI11.10.2.tegas dinyatakan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. Tergugatadalah bagian dari RUPS, dan Tergugat tidak pernah menghadiriRUPS atau) = memberi persetujuan dalam RUPS terkaitpengangkatan Direksi yang yang memberi kuasa dalam perkaraaquo.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 52 ayat (1)UU Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tergugat sebagaipemegang/pemilik saham perseroan Penggugat, berhakmenghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS perseroanPenggugat.Bahwa berdasarkan dalildalil yang diuraikan oleh Tergugattersebutdi atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan Penggugat kabur dan tidak

12.3.Bahwa berdasarkan uraian dalildalil tersebut di atas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidakdapat diterima (niet onvsnkelijk verklaard).Gugatan premature, karena belum ada pemberitahuan/perundinganataupun RUPS perseroan Penggugat membahas pokok sengketa aquo.13.1.

Dengan surat keputusan itu Penggugat langsung menerima akibatdari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum ; Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karenatidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsungmenimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank SumselBabel sertaPenggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut,yaitu untuk mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Umum padaBank SumselBabel dan Bank SumselBabel diminta menyesuaikanhasil RUPS

Selanjutnya berdasarkankeputusan RUPS Luar Biasa BPD SumselBabel tanggal 8 Desember2010, Penggugat diangkat menjadi Direktur Umum untuk periodeTahun 20442044 ; ...2.

Penggugat pada saat diangkat sebagai Direktur Umum berdasarkanKeputusan RUPS Luar Biasa BPD SumselBabel tanggal 8 Desember2010, telah menjalani Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Tergugat ;Mengenai proses Fit and Proper Test yang dijalankan oleh Penggugatpada saat diangkat menjadi Direktur Umum dapat dijelaskankronologisnya sebagai berikut : "a) Bahwa pada saat Penggugat diangkat sebagai Direktur Umumberdasarkan RUPS Luar Bisa BPD SumselBabel tanggal 8Desember 2010, BPD SumselBabel pada tanggal

Sebab tidak ada rekomendasi atau persetujuan secara tertulisdari Penggugat kepada TERGUGAT atau TERGUGAT Il untukmenjual tanah dengan SHM nomor: 2778 dan SHM nomor: 2779ataupun tidak ada persetuju~an RUPS PT.

Artinya TERGUGAT memerintahkan TERGUGATll menjual ke2 (dua) SHM tanpa melalui RUPS atau tanpa/tidakpersetujuan dari Penggugat. Atau dengan kata lain bahwa PT. Bali lhaitidak pernah menjual atau tidak ada dalam RUPS Bali lhai untukmenjual tanah asset dari PT. Bali lhai. Yang = mana kemudianTERGUGAT Ill mengontrakan tanah dengan 2 (dua) SHM yakni 1.SHM nomor: 2778 dan 2. SHM nomor: 2778 kepada TERGUGAT VIselama jangka 30 (tigapuluh) tahun.

BALI IHAI semetinya harus melaluipersetujuan RUPS atau melalui RUPS atau persetujuan dariPENGGUGAT sebagai Komisaris dan Pendiri PT. BALI IHAI.Akan tetapi TERGUGAT melalui TERGUGAT Il telah menjualasset PT. BALI IHAl kepada TERGUGAT Ill. Sehingga dengandemikian TERGUGAT Ill bukanlah pembeli yang baik. Olehkarena TERGUGAT Ill bukan pembeli yang baik, makaTERGUGAT Ill tidaklah dilindungi oleh Undangundang.

selaku Direktur PT Bali lhaiuntuk membalik nama SHM nomor 2777, SHM nomor 2778,dan SHM nomor 2779 yang dilakukan tanpa seijinPENGGUGAT sebagai komisaris PTBali lhai, maupun tanpapersetujuan RUPS bukanlah merupakan perbuatan melawanhukum.b.

Bali IHAl kepada Tergugatlll tanopa sepengetahuan Penggugat atau keputusan RUPS PT.

Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( MRUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT.

Murui Jaya Perdanamelakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tok / Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 lembar saham perseroan denganHalaman 16 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Piknilai Rp. 6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima jutarupiah ) yang harus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam aktaPT.

Murui Jaya Perdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tentang Peningkatan modal dasar dan Perubahan SusunanPemegang Saham Perseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk/Tergugat untuk mengakuisisi sebanyak 63.250 saham Perseroansebagaimana tertuang dalam akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 27tertanggal 22 Agustus 2014.

Apabila Tergugat mengetahui bahwa ternyata ada akta No.104 tanggal 13 Januari 2012tersebut, pastinya Tergugat tidak akan mau melaksanakan RUPS danmenandatangani akta hasil RUPS tersebut yaitu akta No.27 tanggal 22Agustus 2014.Tergugat juga tidak pernah menerima Permintaan dari Para Penggugatbaik lisan maupun tulisan untuk membatalkan akta No. 27 tanggal 22Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 147/Pdt.G/2016/PN PlIkAgustus 2014 dan mengembalikan sahamsaham PT.

Murui JayaPerdana;Bahwa RUPS dilaksanakan di rumah Sdr. Yesaya selaku salah satupemilik saham PT.

;Menimbang, bahwa PT Bank Tamara Tbk telah masukkategori Bank dalam penyehatan sehingga sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 hakdan kewenangan dari Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beralih kepadaBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tetapi meskipun demikian PT Bank Tamara Tbk sebagai badan hukumMasih ada dan belum dibubarkan (masih eksis), karenapembubaran Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuaiketentuan yang diatur dalam

pasal 114 UndangUndangNo.1 th. 1995, sehingga menurut hukum PT Bank TamaraMasih mempunyai Direksi, Komisaris, Pemegang sahamserta RUPS;Bahwa oleh karena hak dan kewenangan yang diperoleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarketentuan 4 or ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun1999 adalah hak dan kewenangan Direksi, KomisarisPemegang Saham dan RUPS dari PT Bank Tamara Tbhk., makaBadan Penyehatan Perbankan Nasional dalam melaksanakanhak dan kewenangan tersebut seharusnya bertindak

atasnama Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS PTBank Tamara Tbk.

;Bahwa Bapak PARA TERGUGAT menyewakan Gudang tersebut kePENGGUGAT dan untuk membayar uang sewanya PENGGUGATuntuk membayar sejumlah uang kepada Bapak PARA TERGUGAT,kemudian Bapak PARA TERGUGAT meminta PENGGUGAT untukmembayar setiap tahun PBBnya;Bahwa Jadi gudang tersebut bukan aset PENGGUGAT ;Bahwa Bapak Dominicus Chandra adalah sebagai Pemegang Sahamsebanyak 30 % ;Bahwa Pada tahun 2006 ada RUPS ;Hal. 14dari 31. Hal. Put.

Foto copy Surat Undangan RUPS PT Kwinto Viratus yang ditujukan KepadaTergugat dan Dra Lisa Ratna Kusnadi Per tanggal 1 september2015,selanjut nya bukti surat tersebut diberitanda T8.;. Foto copy Tanggapan atas somasi /teguran dari Trimurti Law Office pertanggal 4 September 2015 Dari Petrus Paulus Chandra,selanjut nya buktisurat tersebut diberi tanda T9.

;Foto copy Salinan penetapan Pengadilan Jakarta Timur no04/Pdt.P/Rups/2015/PN Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2016,selanjutnya buktisurat tersebut diberi tanda T25.;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKwinto Viratus yang ditujukan Kepada Komisaris Ir. Tekky Iskandar Budisetiadan Direktur Ir. Henry Gunawan karnadi tertanggal 23 Februari2016,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T26.

;Bahwa saksi pernah bicarabicara dengan Bapak PARA TERGUGATmengenai PENGGUGAT ia menyatakan bahwa RUPS tidak pernahdilaksanakan .;Hal. 2idari 31. Hal. Put.

itu selain pelepasan tanggungjawadalam RUPS itukan dibicarakan aset Perusahaan, pendapatan rugilaba, menyetujui atau tidak menyetujui perubahan pengurusan sertapenghapusan hutang ;Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus terakhir PT.

Hakman Novi Direktur : Barlian* Komisaris Utama: Beni Hendrik* Komisaris : GunziryadiDengan Akta RUPS LB ini maka Notaris Mufti Noknman, SH.(Tergugat 1) membuat Akta Hibah Saham yang termaktub dalamAkta Nomor 13 tanggal 27 September 2010 dan Akta HibahSaham yang termaktub dalam Akta Nomor 14 tanggal 27September 2010.c. Tanggal 21 Februari 2011 dibuatkan Akta PernyataanKeputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang isinya adalah AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Bara Mega Quantumyang dibuat sendiri oleh Mufti Nokhman, SH., Notaris di Bengkulu(Tergugat ). Isinya adalah Rapat RUPS LB menyetujui danmengesahkan hibah saham milik PT. Borneo Suktan Miningsebesar 1800 saham (90%) kepada Yuan Rasugi Sang (TergugatIl). Sehingga posisi pemegang saham sebagai berikutHal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 1607 K/Pdt/2013.

Bara Mega Quantum, tidak pernah melakukan RUPS LB perseroan PT. Bara MegaQuantum sebagaimana tercantum dalam akta dalam AktaNomor 17 tanggal 13 Agustus 2011;* tidak pernah melakukan atau turut serta hadir danmenandatangani dalam RUPS LB sebagaimana tercantumdalam Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang memuatAkta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT.

Akta Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2011 yang memuat AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. Bara Mega Quantum,b. Akta hibah saham dengan Akta Nomor 18 tanggal 13 Agustus 2011,c. Akta Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2011 yang merubah susunanpengurus PT.

Bara Mega Quantum;Bahwa penerbitan akta tersebut jelas sangat melawan hukum karenaPenggugat Rekonvensi selaku pemilik saham 600 lembar pada PT.Bengkulu Mega Quantum tidak pernah melakukan persetujuan sertamengadakan RUPS LB untuk menghibahkan saham PT. Bengkulu MegaQuantum yang ada pada PT. Bara Mega Quantum.

Thamrin No.5 Jakarta Pusat dalam rangkaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta,Terdakwa selaku Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta mengatakan : PT.Graha Finesa itu BANDIT yang selanjutnya Terdakwa mengartikan kataBANDIT adalah singkatan dari Bandit yang dilindungi Ibu TIT? PT. GrahaFinesa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bursa Berjangka Jakarta;Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 888 K/Pid/2009 Bahwa ucapan atau katakata Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMO yangmengatakan PT.

Graha Finesa Bandit diucapkan di hadapan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bursa Berjangka Jakarta, sehingga parapemegang saham mendengar dan mengetahui bahwa saksi TiflHENDRAWATI, SH. melindungi perusahaan pialang yaitu PT.

GrahaFinesa, bahwa setelah selesai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)saksi korban menjadi omongan peserta rapat; Bahwa akibat perobuatan Terdakwa JAHJA WIRAWAN SUDOMOmenyebarkan perkataanperkataan tersebut di atas di hadapan RUPSmerasa nama baik saksi yaitu TIT HENDRAWATI, SH. dicemarkan olehTerdakwa sebagaimana dilakukan Terdakwa tersebut di atas. Kemudiankuasa hukum saksi TITI yaitu saksi UNG RAYES.

(RUPS) PT Pantai Perupuk Indah yang disampaikan dengan Kop SuratTergugat Nomor 076/ExtPPIIXI14 tertanggal 26 Nopember 2014 danNomor 085/ExtPPI/XI14 tertanggal 16 Desember 2014 adalah tidak sahdan batal demi hukum:;Menyatakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTPantai Perupuk Indah tanggal 16 Desember 2014 dan tanggal 5 Januari2015 yang masingmasing dituangkan kedalam Akta Nomor 11 BeritaAcara Rapat PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 16 Desember 2014 danAkta Nomor 3543/Leg/2015 tertanggal

Pantai Perupuk Indah Nomor 11 Tanggal 16 Demseber 2014, yangdiperbuat dihadapan Poeryanto Poedjiaty S.H., Notaris di Medan, yangtercatat di dalam sistim Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukumdan HAM RI, Nomor AHU48303.40.22.2014, tanggal 22 Desember 2014:Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Sahara (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Notulen RapatUmum Pemegang Saham PT.

., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 3543/Leg/2015;Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah, tertanggal 08Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita AcaraRapat Nomor 12 Tanggal 08 Oktober 2015, yang diperbuat oleh CiptoSoenaryo, S.H., selaku Notaris di Medan;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya perkarayang timbul dalam konvensi maupun di dalam gugatan rekonvensi ini;Halaman 8 dari 20 hal

Saham (RUPS) PT Pantai Perupuk Indah tertanggal 05Januari 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta NotulenRapat Umum Pemegang Saham PT Pantai Perupuk Indah tertanggal5 Januari 2015, Notulen mana ditandatangani dinadapan PoeryantoPoedjianty, S.H., selaku Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor3543/Leg/2015;Halaman 17 dari 20 hal.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Pantai Peruput Indah, tertanggal 8Oktober 2015, yang sebagaimana tertuang di dalam Akta BeritaAcara Rapat Nomor 12 tanggal 8 Oktober 2015 ,yang diperbuatoleh Cipto Soenaryo, S.H. selaku Notaris di Medan;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Rekonvensi (Termohon Kasasi) untukmenanggung biaya perkara yang timbul dalam konvensi maupundalam rekonvensi ini;Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon

Komponen Futaba Nusapersada,sehubungan dengan Surat Pemindahan Hak Atas Sahamtanggal O06 Desember 2004, yang nyatanya telah disetujuioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 22Desember 2004, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 28tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat oleh MR. Muh.Hendarmawan, SH. Notaris di Jakarta. Akta mana telahmendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM No.CUM.02.01.1670tanggal 4 Februari 2005.

Frits Hendrik Eman,PhD (Penggugat / Pembanding) kepada Chenny Juliana Lintanguntuk menghadiri RUPS Tahunan yang diadakan oleh PT. KomponenFutuba Nusa Persada ;Menimbang, bahwa Tergugat , Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) telah menggunakan surat bukti Tl 1= Tll 2 sebagai dasar untuk penyerahan 682 (enam ratusdelapan puluh dua) lembar saham milik Penggugat / Pembandingkepada Tergugat (Terbanding) melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan PT.

benar telah menerangkan hal yang tercantum dalamakte tersebut dan memenuhi syarat materiil yaitu = tentangkebenaran dari isi keterangan dalam akte dibawah tanganTergebut go m mn ww rn wn en en et ee ee enMenimbang, bahwa sesual fakta yang terungkapdipersidangan baik surat bukti Tl.1 = TIl.2 maupun saksi yangdiajukan oleh Penggugat / Pembanding sebagai berikutMenimbang, bahwa surat bukti Tl 1 = TIl 2 adalah suratyang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan TurutTergugat (para Terbanding) dalam RUPS