Ditemukan 1407 data
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
64 — 24
dan fungsi Kapoldaselaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Kepolisian ditingkat Daerah ; Ditreskrimum selaku penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidanapemalsuan surat dan atau akte otentik dan atau menempatkanketerangan tidak benar diatas akte otentik sebagaimana dimaksuddalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266KUHP jo pasal 56 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor :LP/373/VIII/2018/Polda Kaltim/SPKT,tanggal 28 Agustus 2018 SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik
1.ZURIAH
2.TIMIN SANJAYA
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq PRESIDEN R.I. Cq KAPOLRI Cq. KAPOLDASU
34 — 8
MisnanKarim;Bahwa kemudian penyidik Distreskrimum Poldasu yang menanganiperkara laporan tersebut menetapkan Pemohon dan Pemohon Ilsebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/319/ VII/2018/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2018;Bahwa Permohonan Praperadilan atas penetapan Pemohon sebagaiTersangkasebagaimanatersebut di atas, diajukan dengan alasansebagai berikut :A.
190 — 72
Pol : SP.Sidik/137/VI/2009/DitI tanggal 30 Juni 2009;Bukti T4 : Surat Perintah Tugas No.
JIN NGI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
116 — 31
Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76,Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3209) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaitermasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menuruthukum adalah merupakan objek Praperadilan;10.Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
Yahdi Basma, S.H.,
Termohon:
Polda Sulawesi Tengah
104 — 31
Termohon(Penyidik) Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah langsung melakukanBAP awal kepada Tuan Longki Djanggola;Ss) Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Bapak Longki Djanggola kembalimengajukan laporan polisi dengan Nomor: LP/196/VII/2019/Sulteng/SPKT/tanggal 5 Juli 2019, namun laporan a quo hanya difokuskankepada Pemohon;t) Bahwaatas laporan tersebut Termohon mengeluarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/64/VII/2019/Direskrimsus, 09Juli 2019, Laporan Polisi Nomor : tanggal 05 Juli 2019 atas namapelapor
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat perkara a quo), Kuasa dan Keluarganya ke PolresMetro Jakarta Utara pada tanggal 7 Nopember 2010 dan dengan dasarLaporan Polisi Nomor 3094/1072/K/XI/2010/ Resju tanggal 7 Desember2010 atas dugaan melanggar pasal 167 KUHP yakni memasukipekarangan a quo dengan melawan hak orang lain (penyerobotan),namun Polres Metro Jakarta Utara berdasarkan penyidikan dugaantindak pidana tersebut tidak terbukti, sehingga Polres Metro Jakarta Utaramengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor Sp.Sidik
31 — 2
Pol :SP.Sidik/197/VHI/2015/Reskrim (bukti T4), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tanggal 7Desember 2015 No.: B/1043/XII/2015/Polsek Gubeng yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan NegeriSurabaya (bukti T5), Surat Perintah Penyitaan, tanggal 17 Agustus 2015, No.Pol : SPTA/151/VIII/2015/Reskrim ( bukti T32 ), Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang bukti, tanggal 03Desember 2015, No.Pol : B/15/XII/2015/Reskrim yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriSurabaya ( bukti T34) dan Termohon
Victor Yoga Widiyanto
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia RESORT KOTA BESAR BANDUNG
2.Kepala Satuan RESERSE DAN KRIMINAL Polrestabes Bandung
3.Direktur Direktorat Reskrim Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahJawa Barat
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.Kepala Kejaksaan Negeri BANDUNG
8.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
9.JAKSA AGUNG MUDA bidang PIDANA UMUM Kejaksaan Agung R.I
10.JAKSA AGUNG R.I
340 — 187
Bahwa selanjutnya TERMOHON dan Il menerbitkan Surat PerintahTugas nomor : SP.Gas/1562/X/2017/Reskrim tanggal 30 Oktober 2017dan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/1562.a/X/2017/Reskrimtanggal 30 Oktober 2017, TERMOHON juga telah memberitahukandimulainya penyidikan tersebut kepada Kepala Kejaksaan NegeriBandung melalui surat nomor : B/522/VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 30Oktober 2017 dan tembusannya pada tanggal 2 November 2017 telahTERMOHON dan II sampaikan kepada Pelapor/Istri PEMOHON danTerlapor
10 — 7
Akan tetapi laporan para Penggugat telahdihentikan penyidikannya dengan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.Sidik/1253.a/l/2015/Reskrim tanggal 19 Januari 2015 yangditerbitkan Kepala Kepolisian Resor Kota Medan karena tidak terbuktiadanya pemalsuan surat ditambah lagi gugatan para Penggugat tidakberalasan hukum sehingga yang sebenarnya yang melakukan perbuatanmelawan hukum adalah para Penggugat;Bahwa karenanya, keliru. dan salah para Penggugat menuntutpertanggungjawaban kepada Tergugat
57 — 24
Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan Tergugat berdasar surat perintahpenyidikan Nomor : SP.SIdik/191/VII/2011/Reskrim tanggal 07 Juli 2011 setelah8.9.mengamankan tersangka dan barang bukti, dalam pemeriksaan an. Herni yantoyang dituangkan dalam berkas perkara No. 67/VIII/2011/Reskrim diterangkanbahwa Sdr.
1.Askari Sukmawijaya
2.Deddy Harsulistiyono
Termohon:
Penyidik Polsek Dulupi, Polres Boalemo, Polda Gorontalo
167 — 84
Nomor Sp.Sidik/20/VIII/2010/SekDlp, tertanggal 20 Agustus 2018,diberi tanda T3;4. Fotokopi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh KepalaKepolisian Sektor Dulupi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta NomorB/02/01/2011/Reskrim, tertanggal 5 Januari 2011, diberi tanda T4;5. Fotokopi surat perintah penahanan dari Penyidik Kepolisian Sektor Dulupikepada Tersangka Darwin Bin Moridu alias Kadaru, tertanggal 4 Mei 2018,diberi tanda T5;6. Fotokopi permohonan penangguhan penahanan an.
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
I NYOMAN SIMPUL, S.Sos.
108 — 55
Pid.Sus/TPK/2019/PN Dpsperihal mohon dilakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaanbantuan Sosial/Hibah Untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan diBanjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung sebesar Rp. 70.000.000, (tujunh puluh juta rupiah) yangbersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 sesuaiLaporan Polisi Nomor : LPB/20/III/2018/Bali/Res Klk, tanggal 7 Maret2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
30 Agustus2018, saya bersama Tim melaksanakan Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaanbantuan Sosial/Hibah Untuk pembangunan Pura Paibon Wargi Tutuan diBanjar Nyamping Desa Gunaksa Kecamatan Dawan KabupatenKlungkung sebesar Rp. 70.000.000, ( tujuh puluh juta rupiah) yangbersumber dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun anggaran 2014 sesuaiLaporan Polisi Nomor : LPB/20/III/2018/Bali/Res Klk, tanggal 7 Maret2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik
20 — 8
Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/130C/XI/2016/ Reskrim, tanggal 12 November 2016 yangHalaman 24 dari 60 halaman Putusan No.133/Pdt.G/2018/MS.Sqgidikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pidie. Bukti surat tersebuttelah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.6);7.
M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
90 — 57
Membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/88.a/III/2018/Reskrim, tanggal19 Maret 2018.c. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 19 (Sembilan belas) orang saksiyang hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.d. Penyidik juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi ahli dariBadan Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja.e. Penyidik meminta bantuan kepada Inspektorat Kab.
FIN PADULI
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Kota
73 — 22
hasil penyelidikantersebut, penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan untuk dilaporkankepada penyidik, sebagaimana bukti T5;Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2020/PNGtoMenimbang, bahwa kemudian dari hasil penyelidikan tersebut Termohonmelakukan gelar perkara pada tanggal 29 April 2020 dan dapat ditingkatkan daripenyelidikan menjadi penyidikan, sebagaimana bukti T6, sehingga ada dasartelah ditingkatkan menjadi penyidikan tersebut Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik
350 — 324
Sehingga seharusnya materi tersebutseharusnya tidak disampaikan dalam pembelaan/pl/edo/, namun kamiakan tetap menanggapi pembelaan/p/edoi dari penasehat hukum;Bahwa mengenai hal tersebut adalah tidak benar, Penasehat hukumdalam memahami pengertian dari Pengaduan yang mendasarkan padaLaporan Polisi Nomor: LP/166/X/2020/NTT/Res Mrai, tanggal 12 Oktober2020 dan surat Printah Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/O8//RES2.5/2021/Sat.Reskrim tanggal 18 Januari 2021 adalah keliru, bahwaberdasarkan fakta hukum yang
I NYOMAN ADI RIMBAWAN
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Jateng
371 — 267
TitisariWardani, sebagaimana tercantum dalam Surat Panggilan Nomor :S.Pgl/809/X1/2018/Reskrimum yang ditujukan kepada Nyoman AdiRimbawan tertanggal 22 November 2018 (terlampir), diketahui bahwayang menangani Perkara A Quo sejak tanggal 19 November 2018adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah JawaTengah dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/229.a/X1/2018/Ditreskrimum tertanggal 19 November 2018.Bahwa pada tanggal 23 November 2018, Termohon menerbitkan SuratNomor : B/141
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
BETTY AZ
446 — 304
Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersamasama dengan rekankerja di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim Mabes Polri sesualdengan dasar yang telah dikeluarkan yaitu: Laporan Polisi Nomor :LP/A/179/III/2020/Bareskrim, tanggal 26 Maret 2020, Surat PerintahTugas Nomor : SP.Gas/203/III/2020/Dittipidsiber, tanggal 27 Maret 2020;Surat Perintan Penyidikan Nomor SP.Sidik/202/III/2020/Dittipidsiber,tanggal 27 Maret 2020, Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/44/III/2020/Dittipidsiber, tanggal 27 Maret
1.ARIE SHINTIAWATI
2.SIN SIN SHINTA
3.TJHWA, FANNY DESSY IRAWATI
4.YANAGA KAIS KURNIAWAN
Tergugat:
Ny. ERLIS DEWI OKTAVIANA
183 — 68
Dengan dasar suratperintah penyidikan Nomor : sp.sidik/18/III/2017/Reskrim, tertanggal 13Maret 2017 dan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) bernomor B/16/III/2017/Reskrim, ke KejaksaanNegeri Cilacap tertanggal 13 Maret 2017. Bahwa dengan tidak adanya bukti Sertifikat berada ditangan PT MatraUpaya Tangguh sesuai dalil Para Penggugat /n Casu, karena dikuasaitanpa hak atau secara melawan hukum (unlawful).
Bahwa Penyidik Reskrim Polres Cilacaptelah menaikan status penyelidikan ke tahap Penyidikan, dengan dasarsurat perintah penyidikan Nomor : sp.sidik/18/III/2017/Reskrim, tertanggal13 Maret 2017 dan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) bernomor B/16/III/2017/Reskrim, ke Kejaksaan NegeriCilacap tertanggal 13 Maret 2017.
MOH. RIVANI
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo Cq. Satuan Reserse Narkoba Parimo
68 — 19
penggeledahanB/496/X1/Res.4.2.2/2018/Res Narkoba tanggal 26 November 2018 diberitanda bukti P12;Penetapan penggeledahan dari ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor :52/Pen.Pid/2018/PN Prg tanggal 30 November 2018 diberi tanda bukti P13;Laporan Polisi Nomor : LPA/149/XI/2018/Polda Sulteng/Res Parimotanggal 15 November 2018 diberi tanda bukti P14;Surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan NomorSP.Gas/39/X1/2018/Res Narkoba tanggal 15 November 2018 diberi tandabukti P15;Surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik