AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.BELTDC TOURISMDEVELOPMENT CORPORATION Nomor.2 tertanggal 17 April2017 yang diterbitkan oleh Natoris Bachtiar Hasan, SH, tidakmemiliki hutang dan atau kewajiban kepada Pihak manapun;Bahwa PT..BELTDC selama lebih dari 3(tiga) tahun telah tidak aktifdalam menjalan perseroan tersebut ;Bahwa menurut Pasal 142 ayat(1) UndangUndang Nomor.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnyaperseroan salah satunya adalah karena berdasarkan keputusanRapat Umum Pemegang Saham( RUPS

BELTDC tidak adapihakpihak = yang menyatakan keberatan aatas pembubaranPT.BELTDC tersebut;Bahwa hasil pembubaran PT.BELTDC dilakukan berdasarkankeputus berdasarkan RUPS dilaksanakan atas kesepakatan parapemegang saham yaitu 65 % hak Pemohon Il dan 35 % hakPemohon , maka Keputusan RUPS tentang pembubaranperseroan adalah sah karena diambil berdasarkan musyawarahuntuk mufakat karena jumlah suara yang hadir dalam memberikanpendapat pembubaran PT.BELTDC adalah 100% hak suara;Bahwa Pemohon dan Pemohon

BelitungTourism Development Corporation (BELTDC) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Herawan,RD.Moch Zainal Arifin, Mirang Uganda dan Imam Fadli, bahwa padatanggal 17 April 2017 pemegang saham melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat(1)Undangundang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas(UUPT), berakhirnya perseroan salah satunya adalah adanya keputusanRapat Umum Pemegang Saham(RUPS), sesuai dengan bukti surat P5;Menimbang

, bahwa salah satu berakhirnya atau dibubarkannyasuatu perseroan karena adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat(1) Undang undang Nomor 40tahun 2007, yang mempunyai Anggaran Dasar serta lahan lebih kurang92,3 ha diatas HPL Nomor 1 telah dilakukan pemberesan aset yangbertempat di Desa Keciput Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, PT.Belitung Tourism Development Corporation (BELTDC) yang berkedudukanPenetapan No. 87/Pdt.P/2017/PN.TdnHalaman 17 dari 19 halamandi Komplek

tersebut sesungguhnya telahmengakui secara tersirat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan,hubungan hukum dan legal standing bertindak sebagai pelaksana wasiat(executeur testamantair) untuk melaksanakan urusan Pemberi HibahWasiat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya judex facti tidak lagimempertimbangkan kapasitas Pembanding dalam hubungannya dalampenyelesaian segala sesuatu/urusan yang berkaitan dengan masalah obyektanah, masalah kepemilikan saham Wang Cheng Hsiung, Rapat UmumPemegang Saham (RUPS

Formosindo Wangi Abadi, perubahandirektur dan hasil keputusan RUPS yang mana telah merugikankepentingan alm. Wang Cheng Hsiung sebagai salah satu pemilik sahamatau pemilik modal yang saat ini9 menjadi obyek tanah, bangunan danperusahaan yang dalam hal ini telah memberikan hibah wasiat kepadaPembanding (Yu Chun Jung) ;Tentang Judex Facti keliru menilai dan mempertimbangkan kapasitasPenggugat ( YU CHUN JUNG) dan Terbanding Il (NY. TELLY LIONG)dalam perkara A quo pada rapat dan hasil RUPS PT.

FORMOSINDOWANGI ABADI;Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 44 alinea ke4yang menyatakan Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 AnggaranDasar tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.1 Majelis Hakim menilaibahwa peralihan hak tersebut hanya dapat dilakukan melalui Rapat UmumPemegang Saham;Bahwa kalaupun berdasarkan RUPS tidak ada aset yang dapat dialinkankepada Pembanding, namun yang menjadi keberatan Pembanding adalahbahwa kapasitas Pembanding yang sama sekali tidak pernah diberitahu

kanatau dinformasikan atau dilibatkan bahwa akan dilaksanakan RUPS PT.FORMOSINDO ABADI, oleh karena Pembanding adalah sebagai penerimahibah wasiat dari Alm.

Telly Liongl) dalam perkara a quo pada rapat hasil RUPS PT.Formosindo Wangi Abadi, juga tidak dapat dibenarkan, karena Mejelis HakimTingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari Bukti T.1.II5dan Bukti T.I.Il6 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Formosindo Wangi Abadi dengan agenda perubahan direksiPerseroan kerena Direksi lama Wang Cheng Hsiung meninggal dunia, danKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)menyepalakati mengankat Ny.

Ronald Rigen Tambunan;20. 1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitan Kompas Gramedia21. 4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoret silang bertuliskan batal!!, Hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 ditandatangani diatas materai;Dikembalikan kepada Saksi Caleb Napitupulu .22. 1 (satu) bundel dokumen asli rekap pembayaran bukti bukti-bukti pengeluaran kas PT. Trinitas Air untuk penggunaan dana milik sdr. Caleb H.

RonaldRigen Tambunan sebesar Rp. 1.942.400.000,2 (dua) lembar Aircraft Bill of Sale tertanggal 19 Agustus 2009 atas nama Mr.Ronald Rigen Tambunan;1 (satu) eksemplar asli majalah Angkasa No.12 September 2000 Th.XIX terbitanKompas Gramedia4 (empat) lembar asli Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicoretsilang bertuliskan batal!!

TRINITAS AIR banyakmenanggung hutang kepada pihak ketiga,atas dasar temuan tersebut sehingga saksiCALEB HABONARAN NAPITUPULU alsCALEB bersama saksi WIDISAKSONOdan saksi HOFMAN SIHALOHOmembatalkan Berita Acara RUPS yang telahditandatangani tersebut dengan caramencoret dengan tanda silang danmenuliskan katakata BATAL, kemudianBerita Acara RUPS yang dibatalkan tersebutdikirim kepada Terdakwa melalui Pos Kilat,dimana sebenarnya PT.

saaksi mencoret dan menulis BATAL karena saksi yang khawatirbahwa BA RUPS tersebut didaftarkan di Notaris dan disyahkan menjadi akta PT.Trinitas yang baru.e Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan alat latih penerbangan milik PT.

Trinitas Air hadir :terdakwa, CALEB HABONARAN NAPITUPULU als CALEB, HOFMAN(komisaris), WIDIAKSONO (investor) hadir dan sepakat untuk membuat danmenandatangani RUPS yang isinya menyepakati bahwa saham PT. Trinitas Airmilik terdakwa sebanyak 21% dan 14% saham sdr.

Pertamina Dana Ventura ("RUPS Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam

Permintaan Turut Tergugat IV itu) dengan tegasditolak Penggugat karena tidak sesuai atau menyimpang daripersetujuan Komisaris dan keputusan RUPS PDV yang telahdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa penolakan Penggugat mengubah Pernyataandan Kesepakatan tanggal 14 Maret 2005 menimbulkan reaksiyang luas dari berbagali kalangan, maupun berbagaikonsekuensi.

No. 1216K/Pdt/2010kesepakatan a quo untuk mendapat persetujuan dari DewanKomisaris dan RUPS PDV.

Namun setelah meneliti lebih rincisyarat dan ketentuan yang diatur dalam KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005, maka Dewan Komisarismaupun RUPS PDV tidak dapat memberi' persetujuan yangdimintakan ;Bahwa alasan yang utama yang mendasari keputusanDewan Komisaris dan RUPS PDV adalah karena KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005 sama sekali tidak memberiperlindungan yang hakiki terhadap upaya pengembalianinvestasi Penggugat.

Kesepakatan a quo dirasakan sangattendensius memprioritaskan penyelamatan BPI daripadapengembalian investasi Penggugat ;Bahwa tidak diberikannya persetujuan oleh DewanKomisaris maupun RUPS PDV a quo telah disampaikan Penggugatkepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun TurutTergugat V ;Bahwa setelah pemberitahuan a quo, maupun setelahlampau waktu tanggal 28 April 2005 yang disyaratkan dalamPokok Pokok Kesepakatan BI tanggal 26 April 2005 sebagaibatas akhir bagi Penggugat untuk memperoleh

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Krakatau Steel lebih tulen PERSERO setelah terbitnyaUndangUndang PERSERO terbaru nomor : 40 Th.2007 & UndangUndangPenanaman Modal Nomor 25 Th.2007.Oleh karenanya Direksi PT.KS dalam pengambilan keputusan tertinggiadalah RUPS....adalan BUKAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA....

No. 1103 K/Pdt/2009c) Para Pelaku Pemutus Air & Listrik tidak dilengkapi SuratPerintah dari Direksi PTKDL & PIKTI..... serta tidakberdasarkan Keputusan RUPS baik RUPS PTKS, RUPSPTKTDL maupun RUPS PTKTI.d) Para Pensiunan Korban Pemutusan Aliran Air & Listrik yangberpegang pada Peraturan Rumah Dinas PTKSnomor 87/CDU/KSKpts/1988 secara timbal balik TIDAK MEMILIIHUBUNGAN HUKUM DENGAN PTKTI & PTKDL (bukti P04)...kecuali Hubungan Hukum antara KONSUMEN &PRODUSEN beserta Hak & Kewajibannya sebagai Konsumen

KrakatauSteel...yang masing2 memiliki RUPS berdiri sendiri.Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1103 K/Pdt/20097.6 Para Penggugat memiliki Bukti2 Pembayaran Rekening TagihanAir (PT.KTI) & Listrik (PT.

Keputusan RUPS, tanggal 31 Mei 1996, yang isinya PT.

Krakatau Steeltidak menjual lagi tanah dan rumah pada penghuninya termasuk parapensiunan penghuni rumah dinas, dan putusan RUPS tahun buku 1998,supaya Para Pensiunan meninggalkan rumah yang ditempatinya,melawan Kebijakan, Keputusan, Peraturan Mentri Keuangan /Pemerintah yang mengizinkan Pengalihan Rumah Dinas kepadaKaryawan dan Pensiunan.Para Penggugat / Pensiunan tidak meninggalkan rumah Dinas, berpegangdengan Rasa keadilan, dimana banyak rekanan para pensiunan dan karyawanlain telah memperoleh

Selanjutnya berdasarkan hasil RUPS tersebut maka Terdakwa dan Ir.ANUNG NUGROHO pada tanggal 10 September 2008 bertempat di Kantor PT. KTEJalan Soekarno Hatta No.

KTE untuk menghadiri RUPS PT. KPC ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT. KTENo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPC termasuk rencanapenjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPS mengangkatAnung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut danDirektur PT. KTE, serta berdasarkan perhitungan ekonomi bisnis diputuskanbahwa paling menguntungkan adalah saham 5% milik PT.

Dari pengertian ini, saham5% telah masuk ke dalam ketentuan PerseroanTerbatas (PT) dan mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Terdakwa masuk dalamPT. Kutai Timur Energi setelah PT.

Kutai TimurEnergi diberi saham 5%, Terdakwa dalam melakukankegiatan menjual saham bukan atas inisiatif sendiri,namun atas amanat RUPS, karena saham 5% telahmasuk ke dalam ketentuan Perseroan Terbatas (PT)dan mekanisme RUPS, maka ketentuan kauanganNegara dan ketentuan Perbendaharaan Negara tidakbisa diberlakukan, sehingga hasil penjualan dikelolasendiri menurut amanat RUPS, sehingga MajelisHakim berpendapat tidak ada ketentuan hukum yangdilanggar oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta No.38) ;Bahwa "Berita Acara RUPS" (yang di Notariatkan dalam Akta No. 38)PT.

kekeliruan yang terjadi untuk mendapatkankeuntungan dari kekeliruan tersebut ;Bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan baik pada "BeritaAcara RUPS" dan Akta No. 38, Penggugat telah menyampaikanHal. 5 dari 40 hal.

No 20 K/Pdt/2010permintaan tertulis kepada Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan, SH,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.Namun permintaan Penggugat kepada Tergugat IV, sama sekali tidakdiperhatikan ;Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 38, secara hukum belumpernah diterbitkan karena salah satu syarat mutlak yang harns dipenuhi yaitutanda tangan Penggugat di "Berita Acara RUPS" dan di "minuta Akta 38"belum dilaksanakan Maka dengan demikian pula, AktaAkta berikutnya (AktaNo. 39

P4/5) ;Ringkasan pasalpasal dalam Akta adalah :Bahwa telah terjadi RUPS PT Indokarya Gemasakti untuk pengalihansaham PT Indokarya Gemasakti (Penggugat) sebanyak 21.250 (duapuluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ke PT SumberPotensi Selaras dan sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)lembar saham milik Rusli Sugianto di alihkan ke Ir.

No 20 K/Pdt/2010 Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 (Akta No. 38 dan No.39), tidak ada perubahan pada susunan Komisaris, Direksi ataupemegang saham PT.

HARUM RESOURCES tertanggal 15 Desember 2023;

HARUM RESOURCES;

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;f, Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Sena Perkasa Indonesia, beralamat di jalanSutomo No.3 Medan, pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Penetapan Perkara Permohonan No.01/Pdt.P/2014/PN.Mdn, halaman 7 dari9 halamanf. Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

Bali Villas) diwajibkan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham/RUPS (vide UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengansebutan "RUPS" tersebut adalah merupakan organ tertinggi dalam suatuBadan Hukum, sehingga bilamana ada para pemegang saham ataupundirektur maupun komisaris yang melakukan tindakan hukum menyangkutkepentingan perseroan tanpa melalui RUPS, maka tindakan tersebut batal13demi hukum dan merupakan tanggung jawab pribadi

Bali Villas) haruslah melaluiRapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut sesuai denganUndang Undang No. 40 Tahun 2007 (vide Pasal 75 ayatBahwa bilamana ada salah seorang pemegang saham atau pengurusperseroan melakukan aktifitas ataupun melakukan jual beli assetperseroan tanpa terkecuali berupa tanah tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka perbuatannya tersebut BATAL DEMIHUKUM, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadaperseroan/Badan Hukum, oleh karenanya terhadap dalil gugatanPenggugat

Notanota pembayaran yang diterima oleh Turut Tergugat;Bahwa oleh karena tidak adanya dokumen RUPS dari Tergugat dalam halini PT. Bali Villas, sehingga akta jual beli antara Penggugat dengan Turut17Tergugat dan Wayan Dhana maupun Frans Elmar Bader tidak dapatdiproses secara hukum oleh Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH. Bahwa jelaslah terlinat didalam datadata yang disajikan oleh Penggugatkepada Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH., tidak ada kaitannyadengan Tergugat dalarn hal ini PT.

Bali Villas tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham/RUPS dalam hal melakukan jualbeliasset peseroan kepada Penggugat, sehingga apa yang dilakukan Wayan Dhana maupun Franz Elmar Bader dalam hal jual bellisebagaimana yang dituangkan dalam dailildalil gugatan Penggugatmerupakan tindakan pribadi bukan mewakili Tergugat dalam hal ini PT.Bali Villas, sehingga tidaklah manusiawi jikalau Penggugat menuntut gantirugi kepada Tergugat terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukanoleh Tergugat kepada

Bali Villas memberi kuasa kepadaTurut Tergugat ( Lesly Aschwin Van Braam ) untukmenjual tanah assetnya ; Bahwa saksi tidak tahu suatu Badan Hukum untuk menjual asetnya ataumelalui RUPS, dan saksipun punya PT bahwa pemegang saham terbesarboleh menjual asetnya iBahwa yang disepakati jual belinya adalah sebesar 200 juta31Bahwa cara pembayaran tanah yang dibeli adalah pertama dengan uangmuka sebesar 25 juta rupiah lalu dilunasi lagi dengan membayar sebesar175 juta rupiah, sedangkan yang menerima pembayaran

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

Adhi Padang Gusti mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dimana RUPS tersebut sebagai penetapansaham tertinggi dalam organ perseroan, yang wajib mengetahui tentangpenjaminan atas harta kekayaan perseroan seluruh atau sebagian kekayaanperseroan terhadap pihak lain ;Termohon sebagai pemberi fasilitas kredit, sebagai penerima jaminanberkewajiban meminta persetujuan seluruh pemegang saham diantaranya10adalah Pemohon Peninjauankembali sendiri, tanpa memperhatikan aturan danUndangUndang yang telah

Bank Utama), padahal Direksi wajib menyampaikan laporantahunan perseroan kepada RUPS, apabila telah terjadi perseroanmengeluarkan Surat Pengakuan Hutang ;Bahwa pada RUPS pertama tanggal 25 eptember 1990 Pemohon dengan jelasdalam rapat itu, menyatakan menjual seluruh sahamsahamnya kepada Sdr.

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : - 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 06 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembar fotocopy leges Keputusan Menkumham RI Nomor: C-19613 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 54 tanggal 28 Maret 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti

Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopyleges Akta Nomor: 15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-19974.40.22.2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 22 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0049823 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 03 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0105799 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 3 (tiga) lembar

LuarBiasa;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 P.T TIL mengadakan RUPS LuarBiasa dimana 55% saham diakuisisi P.T Cakra Mineral Tbk dengan janjiharga saham yang diakusisi akan disetor setelah dua tahun;Bahwa didalam RUPS luar biasa P.T TIL tersebut P.T CakraMengakuisisi 55% saham juga menempatkan/menunjuk Dexter SjarifPutra sebagai Direktur Utama, Argo Trinanditio sebagai KomisarisUtama, sedangkan saksi dan Budiyanto Karwelo berubah jabatanmenjadi direktur dan Komisaris P.T TIL;Bahwa sdr.

Saksi IRWAN DJUNAIDI, disumpah selanjutnya memberikan keteranganyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Bahwa saksi ikut hadir dalam RUPS yang rapat tersebut diadakan calonpemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak PT Cakra adalah DEXTER SJARIFPUTRAdanARGO TRINANDITYO;Bahwa Danny Paulus bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS Luar Biasa dengan hasil perubahan modal, konversisaham, dan perubahan kepengurusan;Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN PlkBahwa PT Cakra Mineral masuk sebagai

walaupun belum ada pengesahanoleh Dirjen AHUKementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa pembatalan akte hanya dapat dilakukan lewat pengadilan;Bahwa saksi sebagai Notaris hadir dalam RUPS luar biasa P.T TILtanggal 28 Maret 2014 di Hotel Swiss Bell Palangka Raya tersebutdiadakan bersama calon pemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak P.T Cakra Mineral Tbk adalah sdr.

Argo Tri Nandityo;Bahwa Terdakwa hadir tetapi bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS luar biasa dengan hasil perubahan modal, konversi sahamdan perubahan kepengurusan;Bahwa P.T Cakra Mineral Tok telah mengakuisisi 55 % saham P.T TILdan Dexter Sjarif Putra menjabat Direktur Utama dan Argo Trinanditiosebagai Komisaris Utama;Bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa P.T TIL tanggal 28 Maret 2014,akta nomor 54 tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Akta

Takaras Intilestari Palangka Raya No. 54 tanggal 28Maret 2014 tentang RUPS perseroan terbatas PT Takara Intilestari danakta perubahan No.15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita acara RapatUmum Pemegang Saham perseroaan terbatas PT.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.