No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

Salah satu keputusan yang dihasilkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang berencana tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan akandirealisasikan/efektif untuk jangka waktu satu bulan kedepan terhitung sejaktanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan DewanDireksi (2 Agustus 2013 diputuskan sampai dengan 2 September 2013).Ditegaskan juga selama waktu menunggu batas waktu 1 (satu) bulan (2Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013), Tergugat Rekonvensimasih

diwajibkan hadir di perusahaan untuk melakukan pekerjaannya;Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2013 keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi secara khusus tentangtidak lagi memakai jasa kerja Tergugat Rekonvensi secara resmi belumdisampaikan Penggugat Rekonvensi karena harus menunggu pengetikannaskah, namun pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDewan Direksi belum ditutup, maka dengan inisiatif sendiri bapak PaulHalliday menemui Tergugat Rekonvensi ke ruangannya untukmeginformasikan

secara khusus tentang keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang rencananya tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan efektif/berlaku1 (satu) bulan sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan Dewan Direksi.

Menunggu sampai batas waktu yang ditentukan danakan dibuat dibuatkannya surat keputusan pemberhentian, bapak PaulHalliday menginstruksikan agar Tergugat Rekonvensi tetap masuk bekerja.Setelah menginformasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Dewan Direksi tersebut, bapak Paul Halliday meninggalkanruangan Tergugat Rekonvensi.

Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasanyang jelas membuat Penggugat Rekonvensi harus mengambil sikap;Bahwa pada 16 Agustus 2013 Tergugat mengirim berita tentang RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi kepada TergugatHalaman 20 dari 44 hal. Put.

Pertamina Dana Ventura ("RUPS Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam

Permintaan Turut Tergugat IV itu) dengan tegasditolak Penggugat karena tidak sesuai atau menyimpang daripersetujuan Komisaris dan keputusan RUPS PDV yang telahdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa penolakan Penggugat mengubah Pernyataandan Kesepakatan tanggal 14 Maret 2005 menimbulkan reaksiyang luas dari berbagali kalangan, maupun berbagaikonsekuensi.

No. 1216K/Pdt/2010kesepakatan a quo untuk mendapat persetujuan dari DewanKomisaris dan RUPS PDV.

Namun setelah meneliti lebih rincisyarat dan ketentuan yang diatur dalam KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005, maka Dewan Komisarismaupun RUPS PDV tidak dapat memberi' persetujuan yangdimintakan ;Bahwa alasan yang utama yang mendasari keputusanDewan Komisaris dan RUPS PDV adalah karena KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005 sama sekali tidak memberiperlindungan yang hakiki terhadap upaya pengembalianinvestasi Penggugat.

Kesepakatan a quo dirasakan sangattendensius memprioritaskan penyelamatan BPI daripadapengembalian investasi Penggugat ;Bahwa tidak diberikannya persetujuan oleh DewanKomisaris maupun RUPS PDV a quo telah disampaikan Penggugatkepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun TurutTergugat V ;Bahwa setelah pemberitahuan a quo, maupun setelahlampau waktu tanggal 28 April 2005 yang disyaratkan dalamPokok Pokok Kesepakatan BI tanggal 26 April 2005 sebagaibatas akhir bagi Penggugat untuk memperoleh

BTN ke PT MCS
CV Karyanta
CV Ike
CV Nelly
Asli Sertifikat SHM No 488 An Agridja Rosyid
Covernote No 15/NW/VI/2015 Perihal Penjelasan tanggal 11 Juni 2015 dari Notaris Abdul Wahab
Covernote No 89 tgl 21 Juni 2012 Tentang Akta dan Dokumen saat Akad
Akta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni 2012 Notaris Abdul Wahab
Akta Pengakuan Hutang No 392
Akta Cessie No 400
Akta SKMHT No 396
Akta Perjanjian Subordinasi No 399
Akta RUPS

No 388
Akta RUPS No 390
Akta Personal Guarentee No 395
Akta Personal Guarantee No 394
Akta Perjanjian Subordinasi No 397
Akta Subordinasi No 398
Salinan Rekening Koran PT.

2013
Copy NPWP Berkah Trimitra
Copy Izin Operasional Berkah Trimitra
Copy Anggota Kadin Berkah Trimitra
Copy Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SID-BI an Nelly Apriani
Copy Memo No 464 tanggal 27 Juni 2013 perihal Perubahan Plafond
CV Nelly Apriani
Asli Surat Permohonan kredit tanggal 15 April 2013
Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal 18 Juni 2013
Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015
Copy Notulen RUPS

2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Personal Guarantee No 572 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 573 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Perjanjian Subordinasi No 574 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta Cessie No 575 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn
Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40, tanggal 12 April 2016
Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April 2016
Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Halaman 86 dari 99 dan Dokumen saat AkadAkta Perjanjian Kredit No 391 tanggal 21 Juni2012 Notaris Abdul WahabAkta Pengakuan Hutang No 392Akta Cessie No 400Akta SKMHT No 396Akta Perjanjian Subordinasi No 399Akta RUPS No 388Akta RUPS No 390Akta Personal Guarentee No 395Akta Personal Guarantee No 394Akta Perjanjian Subordinasi No 397Akta Subordinasi No 398Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2017 s.d 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS Periode1/01/2001 s.d 20/06/2013 18.

Halaman 90 dari 99 Asli Akta SKM No 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnAsli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra No 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn 20.

tahunan PT BTN Persero tok No. 40,tanggal 12 April 2016Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, sehinggaA.A.Ngurah Pujawan tidak pernah mendapatkan pembagian deviden, makapada tanggal 20 Juni 2002, dia menjual 30% sahamnya kepada:e Soedjianto = 20%e Sigit Priyono = 5%e Budi Purnomo = 5%Sesuai akta no 45, tanggal 20 Juni 2002, tentang RUPS luar biasa4. Bahwa setelah 30% saham A.A.

Alfa Arian Tour tidak pernah melakukan RUPS, padahal RUPS tersebutsesuai pasal 18 akta notaris Made Puryanma, SH wajib dilakukan setiaptahun, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan di tutup, jugamelanggar ketentuan pasal 78 (1); (2) UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas.9.

Bahwa selain Termohon tidak pernah melaksanakan RUPS, juga tidak pernahmembagi keuntungan/deviden kepada Pemohon sehingga Pemohon patutmenduga ada rekayasa pembukuan atau penggelapan deviden/keuntungandalam mengoperasionalkan PT.

AlfaAriantour.10.Bahwa Pemohon sudah sejak Bulan Februari 2014 berusaha untukmenyelesaikan perkara ini dengan musyawarah mufakat, dengan caramengirim surat untuk melakukan RUPS dan menjual 10% saham Pemohonkepada Termohon, tetapi dijawab oleh saudara Termohon bahwa tidak bolehdilakukan pemeriksaan RUPS dan hanya mau memberikan kompensasikepada Budi Pornomo Rp 100.000.000 dan kepada Sigit Priyono Rp60.000.000, sesuai suratnya nomor 01/W/N/2014 tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh kuasa hukum Soedjianto

Alfa Arian Tour, saksi tidak tahuapakah pernah dilakukan RUPS ataukah tidak ;Bahwa, memang ada aliran dana dari Prancis masuk ke PT. Alfa ArianTour, karena PT. Alfa Arian Tour punya agen di Prancis, dimana danatersebut digunakan untuk mensuport dan menghendel tamu dari luarnegeri ;Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada uang dari PT.

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

., sebagai direktur untuk mengikuti rapat RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempatKantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.,Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapatundangan ke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25Februari 2013 tempat yang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru S.H.,M.H.;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat kembali menyampaikansurat kepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru, S.H.

., agar dapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugatkepada Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang adasesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku,namun hal ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yangtertanggal 20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS padatanggal 6 Maret 2013 tempat Kantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.

;Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undangan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa setelah undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugatselalu berusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidakada rapat sama sekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalamundangan tersebut Penggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan surat kepadaDinas

Hal ini sangat dirasakan tidak obyektif karena peminjaman danpenjualan kendaraan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatanperdata yang kelak dapat diperhitungkan dalam RUPS.

Fakta yangsesungguhnya terjadi adalah perselisinan antara para pengurus dan parapemegang saham perihal Pengauditan keuangan dalam rangka PraRUPS, namun permintaan Direktur Utama agar Komisaris Utama (saksiPelapor) & suami Komisaris Utama tidak bersedia memberikan datapemakaian uang perusahaan sehingga RUPS belum dapat terlaksana;Oleh karenanya sesuai uraian di atas Terdakwa berkeberatan atasHal. 5 dari 9 hal. Put.

Al Husein Putra Mandiri (bukti persidangan) tentang Tugas &Kewenangan Direksi dalam mengurus dan mewakili kepentingan Perseroan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007, Pasal 102 ayat(1) tentang Perseroan Terbatas, menegaskan sebagaimana Direksi wajibmeminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan Perseroan, ataub.

., dan telahdisahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM);Bahwa berdasarkan akta tersebut Saksi Adipurna Sukarti sah menjadisalah satu pemegang saham sehingga sesuai Akta Perubahan Anggaranpada butir 16 tentang kourum rapat dan persyaratan sahnya keputusanhuruf c RUPS untuk mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atauseluruh kekayaan perseroan kourum dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui

Putusan Nomor 1073 K/Pid/2018Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi Adipurna Sukarti selaku pemegangsaham dan Para Terdakwa memaksakan kehendak dan menyuruh SaksiRustianah, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk tetap membuat Akta RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia,maka menjadikan akta tersebut cacat yuridis karena tidak sempurnanyakehadiran pemegang saham, sehingga mengakibatkan Saksi AdipurnaSukarti mengalami kerugian;Bahwa namun demikian putusan judex facti tersebut harus

kepada Para Terdakwa,karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Para Terdakwa yangbelum cukup dipertimbangkan judex facti sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:= Bahwa dalam perkara a quo yang berinisiatif membuat akta adalahPara Terdakwa dengan cara memberikan informasi yang keliru kepadaNotaris dan menjamin kehadiran Saksi Adipurna Sukarti, tetapi padakenyataannya Saksi Adipurna Sukarti tidak pernah hadir, ParaTerdakwa memberitahukan RUPS

AGB Mining No.30dan No.35, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Pengesahan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengansurat Keputusan tanggal 12 Juni 2008 dibawah nomorAHU32378.AH.01.01.TH 2008;Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Rudhi Prasetya, SH., Menurut Pasal113 Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya gaji atau honorarium untukKomisaris ditetapkan oleh RUPS. (Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH.

Sehin hal ini dian ik n yang mempunyaikekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang telah disepakatiseluruh pemegang saham untuk dijadikan dasar bagi pemberian gaji, tunjangan dan bonus akhir tahun untuk Direksi dan Komisaris.

Hal ini diatur dalam Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pemegang saham dapatjuga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semuapemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan.10 Pendapat ahli hukum Prof. Dr.

., menurut Pasal 91 UU 40Tahun 2007, RUPS itu tidak usah selalu harus dalam bentuk rapat di suatutempat di mana para pemegang saham berkumpul berhadap muka, tetapi dapatpula melalui pengambilan keputusan diluar RUPS, yaitu dengan secara tertulisoleh direksi diedarkan kepada para pemegang saham yang mengusulkan sesuatuputusan yang diusulkan oleh Direksi, yang kemudian disetujui secara tertulispula oleh sekalian pemegang saham.

, jawabannya adalah TIDAK karena untuk mengambil sebuahkeputusan RUPS harus disetujui lebih dari 50% suara, dan selanjutnya,apakah hanya dengan menggugat satu orang pemegang saham BudiSantoso Saroyo yang hanya mempunyai suara 6,6% dapat membatalkanKeputusan RUPS ?, jawabannya juga TIDAK, karena jumlah suara yangHal. 34 dari 72 hal. Put.

Dwima Turangga Gunung ; Bahwa tata cara pemanggilan RUPS PT.

Dwima Turangga Gunung diaturdalam : UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdiatur dalam Pasal 68 dan 69 yang menyebutkan :Pasal 68 :1) Untuk penyelenggaraan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadapemegang saham.2) Dalam halhal tertentu. yang ditetapbkan dalam Anggaran Dasar,pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapatdilakukan oleh Komisaris.Pasal 69 :3) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPSdiadakan.4) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat

tidak sah, karenaseorang pemegang saham yang biasanya mempunyai kedudukan dantingkat sosial yang tinggi tidak pernah mau mengurusi halhal yang remehdan secara langsung menerima undangan RUPS dan secara langsungmenandatangani tanda terima surat akan tetapi akan selalu diwakilkanbaik oleh bawahannya ataupun karyawannya ; Bahwa dalam perkara aquo, yang menerima surat undangan RUPS yangditujukan kepada Budi Kurniawati Nauli adalah Soetrisno, Satpam penjagarumah yang merupakan karyawan dari Budi Kurniawati

Pasal 68 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas UU PT 1995") menentukan bahwa "Untukmenyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepadaPemegang saham". Dalam pasal 69 ayat (2) UU PT 1 995ditentukan bahwa "Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surattercatat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU PT1995 disebutkan bahwa "Ketentuan ini untuk memastikanHal. 52 dari 72 hal. Put.

Nomor 776 K/Pdt/2019Bahwa penetapan Judex Facti tentang izin Ketua Pengadilan Negeriuntuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)seharusnya bukan dengan proses voluntair walaupun bentuknyapermohonan karena ada sengketa tentang penyelenggaraan RUPS makaada pihak yang harus ditarik sebagai pihak utamanya Peseroan itu sendiridengan demikian Judex Facti telah melanggar tertib hukum acara, sehinggacukup alasan untuk dibatalkan;Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi meskipun bukan pihak dalampenetapan

, adapun sepadannya adalah sebagai berikut : sebelah Utara : berbatas dengan Laut sebelah Selatan : berbatas dengan Laut sebelah Timur : berbatas dengan Laut sebelah Barat : berbatas dengan Laut.Bahwa karena itulah diadakan beberapa kali RUPS, adapun RUPSpertama kali diadakan tanggal 7 Juli 2008.

Bahwa sebabnya terjadibeberapa kali RUPS adalah disebabkan sulitnya pengurusan mendapatkanpengesahan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), hingga terakhirtepatnya tgl 31 oktober 2008 diadakan lagi RUPS, dengan acara dalamrapat sama dengan RUPS sebelumnya adalah untuk memperolehpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham mengenai :Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 2444 K/Pdt/ 2011a. Pengantian Direksi Perseroanb.

Menyatakan Sah Surat Berita Acara RUPS CB PT Mentawai Surak Wisatatanggal 31 Oktober 2008 akta NO.39 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Satria Darma, SH Notaris di Padang, SK Menteri Hukum danHam, RI No. AHU43611 AH. 01022009 tentang persetujuan Aktaperubahan Aanggaran Dasar perseroan yang telah ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2005.

Mentawai SurakWisata diganti menjadi Penggugat (Novi Leni Savitri), penggantiantersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanggal31 Oktober 2008 dengan akta no. 39 SK Menteri Hukum dan HakAzazi Manusia RI tentang akta perubahan anggaran dasar perseroantanggal 4 September 2009, sedangkan PT.

Mentawai Surak Wisata dikarenakantidak berjalan sebagaimana mestinya yang ditetapkan seorang Direksidengan tugas dan kewajibannya maka berdasarkan Rapat UmumPemegang saham (RUPS) sebagaimana dituangkan dalam berita acara(RUPS) No. 39 tanggal 31 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatanganioleh Satria Darma, SH Notaris di Padang telah diganti Direksi PT.Mentawai Surak Wisata dari semula Robi Mayersya menjadi Novi LeniSavitri.Bahwa oleh karenanya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut(PT.

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa : - 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 06 tanggal 03 Mei 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembar fotocopy leges Keputusan Menkumham RI Nomor: C-19613 HT.01.01.TH.2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopy leges Akta Nomor: 54 tanggal 28 Maret 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti

Lestari;- 1 (satu) bundel fotocopyleges Akta Nomor: 15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-19974.40.22.2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 22 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0049823 tanggal 19 Mei 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) bundelfotocopyleges Akta Nomor: 03 tanggal 05 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Takaras Inti Lestari;- 1 (satu) lembarfotocopyleges Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-AH.01.03-0105799 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data PT Takaras Inti Lestari;- 3 (tiga) lembar

LuarBiasa;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 P.T TIL mengadakan RUPS LuarBiasa dimana 55% saham diakuisisi P.T Cakra Mineral Tbk dengan janjiharga saham yang diakusisi akan disetor setelah dua tahun;Bahwa didalam RUPS luar biasa P.T TIL tersebut P.T CakraMengakuisisi 55% saham juga menempatkan/menunjuk Dexter SjarifPutra sebagai Direktur Utama, Argo Trinanditio sebagai KomisarisUtama, sedangkan saksi dan Budiyanto Karwelo berubah jabatanmenjadi direktur dan Komisaris P.T TIL;Bahwa sdr.

Saksi IRWAN DJUNAIDI, disumpah selanjutnya memberikan keteranganyang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Bahwa saksi ikut hadir dalam RUPS yang rapat tersebut diadakan calonpemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak PT Cakra adalah DEXTER SJARIFPUTRAdanARGO TRINANDITYO;Bahwa Danny Paulus bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS Luar Biasa dengan hasil perubahan modal, konversisaham, dan perubahan kepengurusan;Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 256/Pid.B/2017/PN PlkBahwa PT Cakra Mineral masuk sebagai

walaupun belum ada pengesahanoleh Dirjen AHUKementerian Hukum dan HAM RI;Bahwa pembatalan akte hanya dapat dilakukan lewat pengadilan;Bahwa saksi sebagai Notaris hadir dalam RUPS luar biasa P.T TILtanggal 28 Maret 2014 di Hotel Swiss Bell Palangka Raya tersebutdiadakan bersama calon pemegang saham;Bahwa yang hadir dari pihak P.T Cakra Mineral Tbk adalah sdr.

Argo Tri Nandityo;Bahwa Terdakwa hadir tetapi bukan sebagai pemegang saham;Bahwa RUPS luar biasa dengan hasil perubahan modal, konversi sahamdan perubahan kepengurusan;Bahwa P.T Cakra Mineral Tok telah mengakuisisi 55 % saham P.T TILdan Dexter Sjarif Putra menjabat Direktur Utama dan Argo Trinanditiosebagai Komisaris Utama;Bahwa Berita Acara RUPS Luar Biasa P.T TIL tanggal 28 Maret 2014,akta nomor 54 tidak mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHAM dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Akta

Takaras Intilestari Palangka Raya No. 54 tanggal 28Maret 2014 tentang RUPS perseroan terbatas PT Takara Intilestari danakta perubahan No.15 tanggal 14 Juli 2014 tentang Berita acara RapatUmum Pemegang Saham perseroaan terbatas PT.