SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS , tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER ALAM ANUGRAH ABADI.

Komisaris : ACHMAD FADJARUNDANGUNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN ANGGARANDASAR PERSEROAN MEMBERIKAN HAK KEPADA PEMEGANGSAHAM UNTUK MEMINTA DISELENGGARAKANNYA RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.Bahwa pasal 78 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UU PT) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) suatu perseroan terbatas dapet berupa RUPS tahunan dan RUPSlainnya ( RUPS Luar Biasa );Pasal 78 ayat (1) UU PT:RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnyaPenjelasan Pasal 78 ayat (1

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.. Dalam RUPS tahunan , harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat(2)..

RUPS Tahunan sejaktahun 2013Termohon sejak Tahun Buku 20132014 tidak pernah memberikanlaporan pertanggungjawaban dihadapan RUPS mengenai jalannyaPerseroan serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan setidaknya sejak Tahun Buku 2013.25 Bahwa terhitung sejak RUPS tertanggal 11 April 2013 yang mana hasilRUPS dimaksud telah dituangkan kedalam Akta No. 14/2013 (Vide BuktiP2)Sampai dengan pemanggilan RUPS dan Il Termohon tidak pernahmenyelenggarakan RUPS Tahunan.26 Bahwa adanya fakta

Selain itu telah terbukti pula bahwaPemohon mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta wajar untukmeminta diselenggarakannya RUPS Luar Biasa;MENGENAI RUPS LUAR BIASA SEBAGAIMANA PEMANGGILAN DANPELAKSANAANNYA DIMOHONKAN DALAM PERMOHONAN A QUOBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (8) UU PT, maka PenetapanPengadilan a quo juga berwenang menetapkan halhal sebagai berikut:a) bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan

diadakan undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) karena adanya permintaan dari Termohon berdasarkan emailyang disampaikan kepada Termohon Il;LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN AGENDA RUPS dan RUPS LuarBiasaBahwa adapun yang menjadi latar belakang alas an dan dasar perlu ataupentingnya kediua Agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tersebutdiatas adalah sebagai berkut :1.Termohon selaku direktur tidak pernah menyelenggarakan RUPS Tahunansejak April 2013;Termohon sejak tahun Buku 2013 2014 tidak pernah

BARA JAYA KONSULINDOtahun 2010 hingga 2020, belum perna dilakukan Rapat Umum PemegangSaham, (RUPS) atau pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), oleh direksi atau dewan komisaris kepada pemegang saham;5. Bahwa berdasarkan AD/ART PT BARA JAYA KONSULINDOpada pasal 14 dewan komisaris telah berakhir masa kepengurusan, makapemohon memandang perlu untuk dilakukan RUPS untuk menjadi Agendapembahasan dalam RUPS;6.

Bahwa berdasarkan pasal 79, dan 80, UndangUndang PerseroanTerbatas, disebutkan bahwa :Pasal 79Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pat.P/2020/PN Smr(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili

/atau Dewan Komisaris, menetapkanpemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohonsecara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhidan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai denganpermohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilanRUPS, kuorum kehadiran, dan/atau. ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan

RUPS, serta penunjukanketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanundang undang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau DewanKomisaris untuk hadir dalam RUPS;Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohontidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telahdipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS;RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bolehmembicarakan mata acara rapat sebagaimana

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan RUPS Tahunan PT. BARA JAYA KONSULINDOagar RUPS tahunan dapat segera terselenggara.3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.BARA JAYA KONSULINDO yang dilaksanakan oleh Pemohonsetelah diberikannya izin oleh Pengadilan adalah kuorum dalamkehadiran, maka segala keputusan dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tersebut sah demi hukum;4. Memerintahkan kepada direksi dan/atau dewan koisarisuntuk hadir dalam RUPS.5.

80 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 berbunyi :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;2.3.

tahun 1995:Ayat (1):Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambar 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan.Ayat (2):Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.e Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar perseroan:Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan 2(dua) surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukanatau dimana melakukan kegiatan usaha yang harus dikirim/dimuat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapatdipersingkat paling

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Deny Mardanidan Gusti Syaifuddin, keduanya selaku pemegang 50% sahamperseroan tidak hadir dalam RUPS sehingga kuorum RUPS tersebutsebesar paling sedikit 34 (tiga perempat) bagian jumlah seluruhsaham dipastikan tidak tercapai dan karena itu RUPS tidak sah danbatal demi hukum;1.4.

Put.Nomor 2801 K/Pdt/2014penyelenggaraan RUPS tanggal 8 Juni 2004 itu adalah sah danmengikat;3.10.

mekanisme penyelenggaraan RUPS dan kuorum RUPS tidaktercapai, dan karena itu tidak sah menurut hukum.

Lili Widjaja, MPHS, untuk melakukan RUPS Tahunan,yaitu:a. Permohonan diselenggarakan RUPS yang disampaikan melaluiSurat Para Pemohon tertanggal 5 Desember 2014 tentangpermohonan RUPS LB dengan tujuan;1) Penyampaian laporan tahunan perseroan yang belum pernahdisampaikan;2) Pengangkatan Direksi yang telah berakhir masa jabatan;3) Penyelesaian utangpiutang pemegang saham terkait perjanjian28 Februari 2008;b.

adalah undangan RUPS Tahunan yangpertama kali dikeluarkan oleh Termohon Kasasi.

dalam pertimbangannya pada halaman 47 telah salahmenilai dan salah mempertimbangkan tentang RUPS tanggal 31 Maret2015 dan salah mempertimbangkan ketidakhadiran Para Pemohon Kasasipada RUPS tanggal 31 Maret 2015 tersebut;Halaman 14 dari 25 Hal.

., untuk mengundang RUPS denganmengatasnamakan sebagai pemegang saham, maka Pemohon Kasasiberpendapat bahwa undangan RUPS tertanggal 17 Maret 2015 yangditandatangani oleh Dra.

Judex Factidalam pertimbangannya pada halaman 47 alinea ke 2, karena sebenarnyake 2 (dua) RUPS tersebut tidak berhubungan dan sangat berbeda;Perbedaannya adalah yaitu; Surat Undangan RUPS Nomor: 0/033/RUPS01/1214 tertanggal 23Desember 2014 untuk RUPS pada tanggal 9 Januari 2015 berjudul SuratUndangan Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rapat: (a)Penyampaian Laporan Keuangan tahun buku 20092013.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan kuorum RUPS-LB PT. NANYANG INTINDO Ketiga sebesar ¹/₃ (satu pertiga) dari keseluruhan saham perseroan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT.

Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagai berikut :Pasal 79 ayat (1) :Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4)dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagaiRUPS Luar Biasa sebagaimana

RUPS kedua.(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPSpertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambilkeputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (Satu pertiga) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada

ketua pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ataspermohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS keduatelah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akandilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilannegeri;Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri, pendapat mantan

kuorumyang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilanRUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dantidak mencapai kuorum. (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satupertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang

Lainlain.Menimbang, bahwa jangka waktu untuk pemanggilan RUPS tersebutsebagaimana dalam hal penyelenggaraan RUPS dilaksanakan atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris, maka Direksi kemudian wajibmelakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal79 ayat (5) UU PT).

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainya;2. RUPS tahunan wajib dilakukan dalamjangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;a Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2);Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40tahun 2007 menentukan sebagai berikut :1.

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainya sebagaimana dimaksud dalampasal 78 ayat (4) dengan pemanggilan RUPS;2. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah selurun sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ataub. Dewan Komisaris;3.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 21/Padt.P/2022/PN.Mtr6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagimanadimaksud pada ayat (5) :a. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ayat (2) huruf a diajukankembali kepada Dewan Komisaris ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b;7.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalampasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut;2.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;4.

Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Para Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan tanpa hadirnya Para Termohon (verstek);
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon dan atau kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

Pansaky Berdikari Bersama (Termohon I);

Ibu Deutzy Nefolina Tonggembio, yakni ParaPenggugat telah mengirimkan surat sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat agar segera dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan(RUPS Tahunan) dan sebelum dilakukan RUPS Tahunan, Para Penggugatmeminta kepada Tergugat agar Tergugat segera memberikan beberapadokumendokumen sebagai bahan untuk RUPS Tahunan kepada ParaPenggugat selaku Ahli Waris Pemegang Saham pada PT.SGI, akan tetapihingga saat diajukan gugatan ini, Tergugat tidak mempunyai niat untukmelakukan

RUPS Tahunan dan perbuatan tersebut adalah perbuatanmelawan hukum, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa merupakan suatu kewajiban dan perintah UndangUndangPerseroan Terbatas, yakni RUPS Tahunan wajib dilakukan setiap tahunpaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan sebelumdilakukan RUPS Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan PT.SGIwajib dan harus diajukan kepada Para Pemegang Saham sebelum RUPSTahunan dilakukan, sebagaimana

yang disyaratkan dalam Pasal 78 ayat(2) dan (3)., jo., Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit dinyatakan pada Pasal78 ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan :Ayat (2) :RUPS Tahunan WAJIB diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (3) :Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).Bahwa oleh karena

Melaksanakan RUPS Tahunan adalah suatu kewajiban darisebuah perseroan untuk menentukan apakah suatu Perseroan Terbatasmengalami rugi atau laba/untung dalam tahun sebelumnya.

Bahwaapabila perseroan mengalami keuntungan, maka haruslah dibagikeuntungan perusahaan (deviden) kepada para pemegang saham;Bahwa semua dokumen untuk keperluaan RUPS Tahunan yang dimintakanoleh Para Penggugat melalui suratnya sebanyak 3 (tiga) kali kepadaTergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan, dan bahkan Tergugattanpa melakukan RUPS Tahunan langsung menyatakan bahwa Tergugatmengalami kerugian karena perbuatan Almh.

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

/2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB

RUPS agar dibuat dengan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang dihadiri oleh Notaris yang memahami hukumPerseroan Terbatas.

Penentuan waktu pelaksanaan RUPS tahun 2019.7.

, diberi tanda bukti P62;Fotokopi SURAT PERMINTAAN RUPS LB PT.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeuptusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/ ataub.

Tentang Pelaksanaan RUPS PT.

Bahwa saksi tahu Risalah RUPS itu sobek saat saksi di belakang, dipanggil Mas Uka.Bahwa Ukasyah memfoto copy Risalah RUPS itu di kantor ; Bahwa Ukasyah jatuhnya terlentang di atas cup mesin mobil, bukan ditanah. Jatuhnyakarena kedorong Terdakwa.

saksi tidak tahu sekarang Risalah RUPS yang asli ada dimana ;Bahwa saksi melihat saat terjadi saling berebut dan waktu itu Terdakwa memegangi tanganBahwa cara Terdakwa merebut kertas, tangan kiri Terdakwa mendekap tas, tangankanannya menarik Risalah RUPS.

karena belummembaca 5Bahwa hal ini saksi sampaikan lagi kepada Pak Daud,saat itu Pak Daud pesan Risalah RUPS PT.

WEI LING yang tinggal ditanda tangani oleh Terdakwa dan harus ditarus lagi di kantorNotaris ; Bahwa maksud Terdakwa mengambil Risalah RUPS itu adalah karena tidak terima denganisi Risalah RUPS itu dan ingin tetap menguasai PT. WEI LING ;Bahwa setiap ada RUPS, Terdakwa selalu diberitahu dan menandatangani, namun tidakpernah mau menanda tangani hasil dari RUPS tersebut ;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Akta RUPS Luar Biasa belm bisa dibuat,serta lokasi pabrik PT.

RUPS PT.

Bahwa organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lainHalaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017(untuk selanjutnya disebut RUPSLB") adalah Direksi.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris, ataub. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;18. Atas permintaan kembali pemegang saham kepada DewanKomisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan panggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima (vide Pasal 79 Ayat (7) UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemegang saham yang mengajukanpermohonan secara sumir/sederhana mampu membuktikan bahwapersyaratan telah dipenuhi dan alasan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS (vide Pasal 80 Ayat (2) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007). RUPS hanya boleh membicarakan mata acararapat sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (videPasal 80 Ayat (5));24.

untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;2/7.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran,dan/atau ketentuan tentang Persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penjunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar;dan/atau,b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalam RUPS;28.

Anugrah Alam Buana Indonesia ;

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 79 ayat (1) UU PT,sebagai berikut : Pasal 79 ayat (1) : Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;Bahwa RUPS lainnya yang dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkankebutuhan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78ayat (4) tersebut, dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham, atau permintaan kembalipemegang saham kepada Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS tersebut dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Perseroan (videPasal 80 ayat (1) UU PT);Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan RUPS, memperhatikan ketentuanPasal 86 pada ayat : (1), RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2(satu

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapatdiadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harusHalaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pat.P/2018/PN Btmdisebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4)RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada

RUPS ketigaharus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapaikuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan olehketua pengadilan negeri; Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PN Bon.Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan kepada Ketua PengadilanNegeri, pendapat mantan Hakim Agung Yahya Harahap memberikan uraian mengenaihalhal yang harus dibuktikan oleh pemegang saham yang menjadi pemohon, sebagaiberikut :1.

lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kKecuali UndangUndangdan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam halkuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakanHalaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Btmpemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkanbahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS keduasebagaimana

PikiranRakyat Bandung;Bertindak sebagai Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebut:Menetapkan seluruh pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaanRUPS dan atau RUPSLB tersebut ditanggung dan dibebankanpembayarannya kepada PT. Pikiran Rakyat Bandung;Menetapkan kewenangan Pemohon yang diwakili PanitiaPenyelenggaraan dan Ketua Rapat RUPS dan atau RUPS LB tersebutuntuk menggunakan sarana, perangkat dan karyawan PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;Menetapkan seluruh biaya permohonan penetapan ijin penyelengaraanRUPS dan atau RUPSLB ini dibebankan kepada PT.

Windu Djajadiredja sebagai Anggota;Yang secara bersamasama atau sendiri sendiri apabila yang lainnyaberhalangan mewakili para Pemohon;Membentuk atau menunjuk Panitia Penyelenggaraan RUPS dan atauRUPS LB PT. Pikiran Rakyat Bandung;Melakukan sendiri Pemanggilan RUPS dan atau RUPS LB, PT.

Pikiran RakyatBandung untuk hadir dalam RUPS dan atau RUPSLB ini:Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 2589 K/Pdt/201611. Menetapkan Pemberian Ijin Penyelenggaraan RUPS dan atau RUPS LBini merupakan Penetapan Instansi Pertama dan Terakhir;12. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;13.

Bahwa berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:Halaman 19 dari 25 hal.Put.

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENATELAH DIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DANTELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUANDARI KEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.. KEPUTUSAN RUPS PT. KODEL TENTANG MASUKNYA PT.INTRABUANA JAYA UTAMA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT.KODEL TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPT TAHUN2007 DAN HUKUM YANG BERLAKU KARENA DILAKUKANBERDASARKAN KONVERSI HAK TAGIH MENJADI SETORANSAHAM.Hal 18 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKIJ.

Majelis Hakim yang terhormat, di dalam Gugatan Para Penggugatpada intinya telah meminta agar RUPS RUPS PT.

Selanjutnya, gunamenindaklanjuti hal tersebut, telah diselenggarakan RUPS PT. Kodelsebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5Hal 35 Perk.No.73/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.tertanggal 2 Oktober 1980 yang dibuat di hadapan Milly KarmilaSareal, SH., Notaris di Jakarta (RUPS Tahun 1980).Dalam RUPS Tahun 1980 tersebut telah hadir dan diwakili semuapemegang sahamdari PT. Kodel/Tergugat 1 (termasuk ParaPenggugat).

KEABSAHAN RUPS 2002 TIDAK TERBANTAHKAN KARENA TELAHDIAKUI DAN DITEGASKAN DALAM RUPS 2014 DAN TELAHMENDAPATKAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN DARIKEMENKUMHAM PADA TAHUN 2014.Majelis Hakim yang terhormat, sekalipun PT.

Apabila RUPS tersebut keliru, maka pastinyaKemenkumham tidak menyetujui hasil Rapat Umum PemegangSaham PT.

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiripemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroanterhadap para pemegang saham perseroan melalui surat tercatat dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) diselengarakan, tidak termasuk tanggal pemanggilan dantanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;.

Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili minimal 1/4 (satu per empat) atau 25 %(dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah yang telah dikeluarkan;.

Nomor 1096 K/Pdt/2019.Umum Pemegang Saham (RUPS) di wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan;10.Membebankan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang timbuldari permohonan ini kepada perseroan;Ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapatlain mohon penetapan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriJakarta

dantanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menunjuk sendiri notarisuntuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Pemimpin RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan;Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatHalaman 4 dari 7 Hal.

Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk wajibhadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yangdiselenggarakan oleh Para Pemohon;9. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan di wilayah hukumPengadilan Negeri Jakarta Selatan;10.

tersebutdisetujui dengan suara bulat.Bahwa didalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), (4) tidak ada satupun yang dipenuhidalam RUPS tersebut maka RUPS tertanggal 01082012 dianggap tidak sahdan batal demi hukum.b.

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan,kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS danmenyetujui penambahan mata acara rapat.(4).Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujuidengan suara bulat.Bahwa dalam RUPS dimaksud tidak disertai dengan Surat Undangan RUPStertanggal 01082012, sehingga tidak terdapat pula mata acara rapatyang akan dibahas dalam RUPS tersebut, oleh karena itu dengan tidakterpenuhinya ketentuan pasal dimaksud jelas

BangkitCipta Mandiri untuk menyelenggarakan RUPS karena sifatnya hanyaformalitas dan tidak adanya surat undangan untuk RUPS pada tanggal 01082012.Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas,penyelenggaraan RUPS tertanggal 01082012 adalah nyatanyatamerupakan suatu tindakan yang melawan hukum.8.

Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan RUPS tertanggal 01082012tidak pernah ada dan hal itu tentunya bertentangan dengan UUPT,Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS tidak dapathanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPTmensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh DewanKomisaris.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) namun pada kenyataan Tergugat dan Tergugat II tidak pernahmengadakan RUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit CiptaMandiri nomor O01 dan pada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuatakta jual bell saham dengan Tergugat Il.