BitSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimumtanggal 6 Juni 2016;6. Bahwa setelah sekian lama menunggu kepastian proses penyidikanalangkah terkejutnya Pemohon ketika beberapa waktu yang alumendapatkan informasi bahwa Perkara yang ia Laporkan telah dihentikanPenyidikannya.

Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30

Bit10.membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Laporan PolisiNomor : LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 Nopember 2014tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263KUHP;Atas laporan tersebut maka dilakukan proses penyidikan dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terdapatperubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6Juni 2016

Bitdilakukan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/949/X1/2014/ Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudianterdapat perubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016.Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (Sebelas) saksi termasukpelapor dan pemohon, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016dilakukan gelar perkara dengan hasil agar dilakukan penghentian penyidikanperkara

/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014, T3 tentangSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/645/V1I/2016/Ditreskrimum tanggal06 Juni 2016, T4 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/692/X1/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Nopember 2014, T5 tentang BeritaAcara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 a.n.

penegak hukum, oleh karena itu kami sangatmengharapkan agar dalam pengujian Praperadilan ini mengakomodir nilainilaikeadilan, kepastian, serta kKemanfaatan hukum bagi Pemohon Praperadilan;Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini Pemohon Praperadilan keberatanatas sejumlah tindakan Termohon Praperadilan yang telah menetapkan sebagaiTersangka serta tindakan upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan) karenatidak sesuai dengan ketentuan hukum atas dikeluarkan surat yaitu:e Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik

fakta hukum tersebut sangatlah jelas jikaPenyidik (Termohon Praperadilan) dalam melakukan kegiatan penyidikan tidakmematuhi ketentuan hukum yang berlaku ;e Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik/501/VI/2016/Reskrim tanggal 16 Juni 2016, tidak sesuai denganProsedur, cacat hukum, tidak jujur, dan tidak menjunjung tinggi nilai kepastian,keadilan, seta kepatuhan hukum, maka sangat beralasan bagi yang muliaHakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan jika Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik

Hakim tunggalpemeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan memanggil pihakpihak dalam suatuhari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untukseluruhnya ;MenyatakanSurat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/501/V1I/2016/Reskrimtanggal 16 Juni 2016 tidak sah atau setidaktidaknya batal demi hukum;Menyatakan tindakan penangkapan, Penahanan, serta Penetapan tersangkaterhadap Pendi Sembiring

Gas / 501. a/VI/2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. / 501 / VI / 2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tersebutTermohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna di mintai keterangandiantaranya:01.02.03.04.04.05.06.07.08.Pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor an. SAREPTA Br SEMBIRINGPemeriksaan terhadap Saksi an. NOVIYANA FRISKA Br GINTING (korban)Pemeriksaan terhadap Saksi an.

SEFRUDIN ZAI), sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Sidik/381/X/2013/Reskrim tanggal 13 Oktober 2013 dan selanjutnyamelakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZAl).. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor/tersangka (ic.SEFRUDIN ZAI) ternyata terlapor/tersangka menyangkal semualaporan/pengaduan Pemohon dengan dikuatkan keterangan saksi yangdihadirkan oleh terlapor/tersangka (ic. SEFRUDIN ZA)..

belumdisidangkan di Pengadilan; Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada surat yang dikirimkan olehPolsek Medan Area (Termohon) kepada Pemohon atau kepada Kejaksaan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalildalil jawabannyaTermohon dipersidangan mengajukan buktibukti surat berupa fotocopy, antara lainsebagai berikut :1.Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/1216/K/IX/2013/SPKT/Sektor MedanArea, tanggal 03 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T1;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik

Bahwa setelah dilakukannya laporan dugaan tindak pidana oleh Penggugatselaku kuasa hukum Tergugat, kemudian nasabah yang bernama NANANGANGRAITA di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari 2020. Bahwa karena telahditetapbkanya sebagai tersangka pihak nasabah NANANG ANGRAITA selakuterlapor mendatangi kantor cabang PT. MANDIRI TUNAS FINACE cabangYogyakarta, beralamat di JI.

Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Pencabutan laporan tersebut(vide posita point 6) diatas dengan alasan pertimbangan hukumnya bahwalaporan sudah berjalan dan Terlapor sudah di tetapkan sebagai tersangkaberdasarkan Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari2020, sehingga berdasarkan KUHAP pasal 109 (ayat 2), delik pidana yangmerupakan delik biasa tidak dapat dihentikan kecuali tidak adanya bukti yangcukup, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, penyidikandihentikan

Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebih terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa agung No. 15 tahun 2020.

Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cararestorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019,karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggalHalaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Padt.G/2020/PN Smn27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Watesterlebin terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturanjaksa

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 221.B/ VII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 ;2. Diterbitkannya SHM No. 258/ Tlogosari Kulon, PenerbitanSertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas + 3.526m2 atas nama Liem Wei Tjen ;ll.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 221.B/ VIII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 karenaPelapor yaitu Sdr. Lie Wei Tjen tidak memiliki LegalStanding yang sah terhadap luas tanah dalam SHM No.258/Tlogosari Kulon berdasarkan Putusan Tipikor No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg ;V. Permohonan Penundaan : Bahwa Diterbitkannya Surat dari Tergugat yaitu :Him. 17 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020/PTUN.SMG1.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/ VII/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020, sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum tetap ; Memerintahkan kepada:2. Tergugat Il untuk menunda pelaksanaan SHMNo. 258/ Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikatpada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas+ 3.526 m2 atas nama Liem Wei Tjen. Dalamsengketa sampai dengan adanya kekuatanhukum tetap ;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;1.

Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020;Bahwa pertanyaan yang perlu dijawabadalah apakah Surat LP/B/296/VII/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020 danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 bersifat konkrit, individual, dan final ?

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2020 (selanjutnyadisebut obyek sengketa 2, vide bukti TI5);3.

tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak

Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.

Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.

Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.

Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.

sampai 8 (delapan) tidak dapat11diterima karena sangat jelas tidak ada korelasinya dengan perkara aquo dandalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yang mengatakan SUTION SHdijadikan sebagai tersangka itu tidak berdasarkan hukum karena sangat jelasuntuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memenuhi buktipermulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP..Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomo r: SP.Sidik/ 262.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T8.9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 kepada Ir.

di SP3 Kan) Polri, karena H Lukman Hakim, SP MemilikiUang Banyak dan Bisa Mengatur Hukum di Riau ini, sedangkan BerkasPengaduan (BAP) dari Saksi H Lukman Hakim, SP tersebut Tetap berada diPolda Riau untuk dinaikkan kepengadilan.Bahwa atas limpahan dan penanganan proses perkara tersebut dari LaporanPengaduan Pemohon ditindak lajuti oleh Polresta Pekanbaru dengan TerlaporH.Lukman Hakim dan Terlapor Sution,SH, dan Laporan Pengaduan Pemohonoleh Termohon telah diterbitkan SP3 Polresta Pekanbaru Nomor SP.Sidik

Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik/ 262a / VI /2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telah memberitahukan keKepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dengan Nomor : B/288a/V1/2015/Reskrim, Tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan pasal 109 KUHAP.Menimbang, bahwa dari jawab

Apakah sah atau tidak, tindakan Termohon menerbitkan SP3, PolrestaPekanbaru Nomor SP.Sidik/262a/V1/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 Jo.Nomor B/535d/VI/2015/Polresta, tanggal 25 Juni 2015 untuk TerlaporH.Lukman Hakim saja.

Bahwa selanjutnya Termohon telah menaikkan status pemeriksaan dariPenyelidikan ke Penyidikan yang menjadi dasar Pemanggilan Pemohonsebagai Tersangka sebagaimana point 3 adalah Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, terkaitperkara dugaan tindak pidana Dengan sengaja memakai surat Palsu atauyang dipalsukan, sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 /Jatim / Res Banyuwangi, tanggal 21 Mei 2018, dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SPRINSIDIK / 341 / V / 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21Mei 2018, berikut Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal8 Oktober 2018 Tentang PENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara DugaanTindak Pidana Dengan Sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan,sebagaimana dimaksudkan dan diuraikan dalam pasal 263 ayat (2) KUHPadalah tidak sah dan tidak

Menyatakan pula tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik / 341 / V / 2018 / Jatim / Res Banyuwangi,tanggal 21 Mei 2018, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPRINSIDIK /341 /V/ 2018 / SATRESKRIM, tanggal 21 Mei 2018, berikut Surat KetetapanNomor: S.Tap/16/X/2018/Reskrim tanggal 8 Oktober 2018 TentangPENETAPAN TERSANGKA, terkait perkara Dugaan Tindak Pidana DenganSengaja memakai surat Palsu atau

Foto Copy Surat Perintah PenyidikanNomor Sp.Sidik/341/V/2018/Satreskrim, tanggal21 Mei 2018. Foto Copy Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor :B/442/V/2018/Satreskrim, tanggal 22Mei 2018.

BitPemohon bukan lagi berstatus sebagai Saksi tetapi telah menjadiTersangka sesual dengan Laporan Polisi NomorLP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, Tanggal 25 Oktober2017, dimana dalam surat tersebut diberitahukan kepada Pemohonstatus Pemohon telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkaradugaan tindak pidana menerbitkan Dokumen Kapal KM. KUDA LAUT01Palsu, dengan maksud dan telah dipakai menerbitkan dokumen KapalKM.

MahkamahKonstitusi No.130/PUUXIII/2015, yang menyatakan bahwa Penyidikwajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.16.Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menerima suratPerintah dimulainya penyidikan dari Termohon berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dansurat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik

Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagimana tersebut diatas telahcukup alasan bagi hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini untukmenyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanLaporan Polisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair,Tanggal 25 Oktober 2017, dan Surat Nomor : SPg/8/V/2018/Ditpolair,tanggal 2 Mei 2018 atas nama Tersangka MELISA NUR tidak sahmenurut hukum;Berdasarkan atas alasanalasan diatas maka

Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberitahukan kepadaPemohon tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dalam LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, TanggalHalaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN.

SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair tertanggal 25OKtober 2017, merupakan pelanggaran terhadap putusan MahkamahKonstitusi No: 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan jugamelanggar pasal 109 KUHAP, oleh karena itu penyidikan perkara a quotidak sah karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah melampauibatas waktu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No:130/PUUXIII/2015;2.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

• Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./ 2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon

dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02 April 2024 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karenanya prosesnya harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.

No. 2 PK/PID/2017dasar Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/229/V1/201/Reskrimsustanggal 29 Juni 2012 dengan bukan Surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 sebagaimanadimaksud oleh Hakim Praperadilan, Bahwa setiap perubahan suratperintah penyidikan tersebut telah merujuk kepada surat perintahsebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam dictum Dasar angka 4(empat) Surat Perintah penyidikan kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/201 2/Reskrimsus tanggal 29 Juni

2012 yang menyebutkan dasar surat perintahtersebut merujuk pada surat perintah sebelumnya yaitu Surat perintahpenyidikan yang pertama Nomor Sp.Sidik/171/V/2012/Reskrimsustanggal 9 Mei 2012 (BUKTI T2) begitu juga dengan Surat PerintahPenyidikan yang ketiga Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6Februari 2014 yang pada dictum dasar angka 4 (empat) MenyebutkanSurat Perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp.

Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 dan angka 5 (lima) menyebutkan suratPerintah Penyidikan yang kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012;Bahwa mengenai tata cara atau teknis Administrasi Penyidikansecara jelas tidak diatur dalam KUHAP dan diserahkan kepada KebijakanInstansi yang berwenang melakukan penyidikan, begitu juga mengenaijangka waktu pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum serta teknisperubahan surat perintah penyidikan perkara a quo;Bahwa pertimbangan Hakim

Pol : SP.Sidik/378/IX/2012/Dit Reskrim tanggal13 September 2012, dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan nomor :SP.Sidik/465/V1/2014/Dit Reskrimum tanggal 25 Juni 2014, kemudianmemberitahukan dimulainya proses penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Bali sebagaimana Surat Termohon Nomor : B/16/I/2013/Dit. Reskrim tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya dilakukanpemeriksaan saksisaksi dan barang bukti hingga dilakukanpemberkasan perkara untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali;.

pernah diberitahu nama ketiga belas orangahli waris tersebut, akan tetapi korban sudah tidak ingat lagi;Bahwa pemohon/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14,5Menimbang, bahwa untuk membuktikan dailildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermateraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.Foto copy Laporan Polisi, Nomor : LP/03/VIII/2012/SPKT POLDABALI,tanggal 10 Agustus 2012, diberi tanda T1 ;Foto copy Surat Perintah Penyidikan, Nomor : SP.Sidik

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN KotS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadIlham Mudin bin M.

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadlIIham Mudin bin M.

Pringsewu seringterjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjutiinformasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, lalu Saksi TriWibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana Yusup S.R binBambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam AhmadFahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/IIl/2021/Narkoba tanggal26 Maret 2021, lalu Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasamadengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin ImamBudi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad Ilham Mudin bin M.

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26Maret 2021, Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan SaksiMaulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm,Terdakwa Il Muhamad Ilham Mudin bin M.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23Oktober 2013.. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah 5/ (lima)(lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertama padabulan Juli 2013 di rumah Sdri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 jugapernah 5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitupertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sadri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertamapada bulan Juli 2013 di rumah Sdri.

Rika Puspitayana dkk. 4 (empat)orang termasuk diantaranya atas nama Sar.Gassalan Nur alias Cinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dariPolres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/SatNarkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas namaAiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5(lima) orang untuk melaksanakan serangkaiantindakan sesuai ketentuan Undangundangdalam perkara atas nama Terdakwa Sdri.

Gassalan Nur aliasCinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari PolresPangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu AgustinusLallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untukmelaksanakan serangkaian tindakan sesuaiketentuan Undangundang dalam perkara atas namaTerdakwa Sdri.

Bahwa Laporan Tergugat II kepada Tergugat dengan LaporanPolisi Nomor : LP/4526/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 25 Juli2019, namun ada kejanggalan dengan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.Sidik/3520/VII/2019/Ditreskrimum, tanggal 26 Juli2019, karena tenggat waktu laporan tanggal 25 Juli 2019 hanyabutuh waktu satu hari maka tanggal 26 Juli 2019 Surat PerintahPenyidikan LANGSUNG DITERBITKAN oleh Tergugat I.Halaman 9 Putusan Nomor 162 /PDT/2021/PT DKIBahwa semakin terbukti kejanggalan kinerja Tergugat

Surat Perintah penyidikan Nomor ;Sp.Sidik/3520/VII/2019/Dit Reskrimum, tanggal 26 juli2019;2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor: B/13490/VII/RES.1.26/209/Datro, tanggal 26 Juli2019;3.

Surat Perintah penyidikan Nomor ; Sp.Sidik/3520/VII/2019/DitReskrimum, tanggal 26 juli 2019;2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/13490/VII/RES.1.26/209/Datro, tanggal 26 Juli 2019;3.

MENGADILI

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Menyatakan tindakan Termohon yang menghentikan Penyidikan atas perkara A-quo terhadap Terlapor Magdarentha Nainggolan sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/92/1/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor TIOMINAR BORU TAMBUNAN berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum

D I L I:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan dalam perkara pidana atas nama RAFFI FARID AHMAD sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /01/VII/2019/BNN Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik

PolisiNomor : LPA/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor SuratR/169/1X/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, adalah tidak saholeh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdan oleh karena itu diperintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikanpenyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK

Bahwa TERMOHON, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal10 September 2020 terhadap diri PARA PEMOHON;.

Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN MamPEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkaraberkenan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10September 2020, yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai TersangkaDugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi AngkutanLaut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018yang dilaksanakan

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10September 2020, yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangkadan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS,tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020,kemudian Surat Panggilan Polisi Ke2 NomorS.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untukhadir pada

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikanterhadap PARA PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor :SPRINSIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal10 September 2020, yang menetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka adalahCacat Hukum;. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PARA PEMOHON yang dilakukanoleh TERMOHON adalah Tidak Sah;Hal. 28 dari hal.58 Put.