LPB/364/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 Jo. surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/360/III/2017/Ditreskrimum Tanggal 30 Maret 2017 Jo. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nommor A.3/40/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 4 April 2017;-

tanggal 28 Agustus 2019, Pemohonsampai saat ini juga belum pernah menerima SPDPterhadap SP.Sidik/78.a/RES.1.9./2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 yang baru.Bahwa di dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/590/Ditreskrimum tanggal 28 Agustus 2019tersebut status Pemohon juga berubah menjadiTersangka yang sebelumnya sebagai saksi dalamperkara dugaan tindak pidana melanggar Pasal 266KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas telah Nampakbahwa adanya ketidak jelasan dan tidak

Dilihat darilaporannya R.O Martin sebagai pelapor telah melaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/Bhalaman 24 dari 68 Putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN.Jmb92/III/2017/Jambi/SPKT tanggal 20 Maret 2017, dan ataslaporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat PerintahPenyidikan yang pertama Nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017.

Menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/262.a/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 September 2017 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/78.a/V/2019/Ditreskrimum, tanggal 14 Mei2019 adalah sah;4. Menyatakan segala perbuatan dan upayaupaya Hukum yang telahdilakukan oleh Termohon termasuk di dalamnya berkaitan denganPenetapan Pemohon Sebagai Tersangka adalah sah;5.

Gas / 262 / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T16;Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 262.a / IX / 2017 /Ditreskrimum Tanggal 22 September 2017, copy dari asli yangselanjutnya diberi tanda T17;Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP /109 / IX /2017 / Ditreskrimum Tanggal 26 September 2017, copy dari asliyang selanjutnya diberi tanda T18;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.

Dan dengan 2 (dua) alat buktitersebut ditetapkan seorang tersebut sebagai pelaku tindak tindak pidana;Menimbang, bahwa didalam Permohonannya Pemohon menyatakanbahwa Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor: SP.Sidik/262.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 22 September 2017 dan SuratPerintah Penyidikan nomor: SP.SIDIK/78.a/V/RES.1.9/2019/Ditreskrimumtanggal 14 Mei 2019 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumdan Penetapan tersangka sebagaimana tercantum dalam surat panggilanNomor: S.

sampai 8 (delapan) tidak dapat11diterima karena sangat jelas tidak ada korelasinya dengan perkara aquo dandalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yang mengatakan SUTION SHdijadikan sebagai tersangka itu tidak berdasarkan hukum karena sangat jelasuntuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memenuhi buktipermulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP..Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomo r: SP.Sidik/ 262.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T8.9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 kepada Ir.

di SP3 Kan) Polri, karena H Lukman Hakim, SP MemilikiUang Banyak dan Bisa Mengatur Hukum di Riau ini, sedangkan BerkasPengaduan (BAP) dari Saksi H Lukman Hakim, SP tersebut Tetap berada diPolda Riau untuk dinaikkan kepengadilan.Bahwa atas limpahan dan penanganan proses perkara tersebut dari LaporanPengaduan Pemohon ditindak lajuti oleh Polresta Pekanbaru dengan TerlaporH.Lukman Hakim dan Terlapor Sution,SH, dan Laporan Pengaduan Pemohonoleh Termohon telah diterbitkan SP3 Polresta Pekanbaru Nomor SP.Sidik

Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik/ 262a / VI /2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telah memberitahukan keKepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dengan Nomor : B/288a/V1/2015/Reskrim, Tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan pasal 109 KUHAP.Menimbang, bahwa dari jawab

Apakah sah atau tidak, tindakan Termohon menerbitkan SP3, PolrestaPekanbaru Nomor SP.Sidik/262a/V1/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 Jo.Nomor B/535d/VI/2015/Polresta, tanggal 25 Juni 2015 untuk TerlaporH.Lukman Hakim saja.

., atas Laporan Polisi Nomor LP/92/2018/Bareskrim tanggal 19 Januari 2018 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 48.a-1.2/IV//2021/Ditreskrimum tanggal 7 April 2021 dengan alasan tidak terdapat bukti cukup adalah sah dan berdasar hukum;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon tanggal 18 Maret 2024 tidak sah dan melawan hukum;
3. Menetapkan surat perintah penyitaan nomor SP.SITA/01/IV/2024/PPNS/BPOM-AMBON tanggal 26 April 2024 adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/01/III/2024/PPNS/ BPOM-AMBON tanggal 18 maret 2024 adalah tidak sah menurut hukum

ayat (2) dan atau pasal 436 ayat (1) jo pasal 145 ayat (1) dan atau pasal 438 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 adalah tidak sah dan melawan hukum;

No. 2 PK/PID/2017dasar Surat Perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/229/V1/201/Reskrimsustanggal 29 Juni 2012 dengan bukan Surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6 Februari 2014 sebagaimanadimaksud oleh Hakim Praperadilan, Bahwa setiap perubahan suratperintah penyidikan tersebut telah merujuk kepada surat perintahsebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam dictum Dasar angka 4(empat) Surat Perintah penyidikan kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/201 2/Reskrimsus tanggal 29 Juni

2012 yang menyebutkan dasar surat perintahtersebut merujuk pada surat perintah sebelumnya yaitu Surat perintahpenyidikan yang pertama Nomor Sp.Sidik/171/V/2012/Reskrimsustanggal 9 Mei 2012 (BUKTI T2) begitu juga dengan Surat PerintahPenyidikan yang ketiga Nomor Sp.Sidik/62/II/2014/Reskrimsus tanggal 6Februari 2014 yang pada dictum dasar angka 4 (empat) MenyebutkanSurat Perintah penyidikan yang pertama Nomor Sp.

Sidik/171/V/2012/Reskrimsus tanggal 9 Mei 2012 dan angka 5 (lima) menyebutkan suratPerintah Penyidikan yang kedua Nomor SP.Sidik/229/V1/2012/Reskrimsus tanggal 29 Juni 2012;Bahwa mengenai tata cara atau teknis Administrasi Penyidikansecara jelas tidak diatur dalam KUHAP dan diserahkan kepada KebijakanInstansi yang berwenang melakukan penyidikan, begitu juga mengenaijangka waktu pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum serta teknisperubahan surat perintah penyidikan perkara a quo;Bahwa pertimbangan Hakim

SP.Sidik / 10 / XI /Res. 1.6 / 2020 / Reskrim tertanggal 3 Nopemer 2020;Keterangan saksi : 1. Gilang Ramadhan, 2. Khairil Anwar, 3.

D I L I:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan dalam perkara pidana atas nama RAFFI FARID AHMAD sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /01/VII/2019/BNN Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik

Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas SuratPerintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan;Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON.Bahwa inti pokok permohonan adalah :1.DeMenerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON tidak sahsecara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP;Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/IX/201/IX/2017/Reskrimtanggal September 2017 yang dikeluarkan oleh TERMOHON;Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/497/1X/201/1X/2017/Reskrim tanggal September 2017 yang dikeluarkan olehTERMOHON;4. Menolak untuk membayar ganti kKerugian kepada PEMOHON : Materiil sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan; Kerugian Immateriil sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar RpHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pra.Per/2018/PN.Jkt.Utr.al/n.

Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut, H.Pujiyarto, SH., MH., yang diberi tanda bukti T 3;Fotokopy Laporan Hasil Penyilidikan tentang Perkara KekerasanPsikis Dalam Rumah Tangga, tertanggal 8 September 2017, yangdiberi tanda bukti T 4;Fotokopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/5971/1X/2017/Reskrim., tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani KepalaSatuan Reserse Kriminal, Polres Metro Jakut. Nasriadi, SH., S.I.K.

Kantor Satuan ReserseKriminal Polres Jakarta Utara;Menimbang, bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yangmenyatakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus lebihdahulu diperiksa sebagai saksi lebih dahulu;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P2 = T6 SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor B/134/III/2018/Reskrimtanggal 14 Maret 2018 kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,sedangkan Surat Perintahn Penyidikan Nomor : Sp.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/186/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/448/V/RES.1.11/2019/Ditreskrimum,tertanggal 28 Mei 2019 Jo. Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/186/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, tentang PenetapanTersangka tertanggal 13 September 2019, dengan dugaan TindakPidana Penggelapan Dalam Jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP;13.Bahwa, PT BIS merupakan Perseroan berbentuk Penanaman ModalAsing (PMA) yang fokus pada bisnis trading dan eksporimport, adapunpara pemegang sahamnya yaitu: (BUKTI P1)a. Ir.

penegak hukum, oleh karena itu kami sangatmengharapkan agar dalam pengujian Praperadilan ini mengakomodir nilainilaikeadilan, kepastian, serta kKemanfaatan hukum bagi Pemohon Praperadilan;Bahwa dalam permohonan Praperadilan ini Pemohon Praperadilan keberatanatas sejumlah tindakan Termohon Praperadilan yang telah menetapkan sebagaiTersangka serta tindakan upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan) karenatidak sesuai dengan ketentuan hukum atas dikeluarkan surat yaitu:e Surat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik

fakta hukum tersebut sangatlah jelas jikaPenyidik (Termohon Praperadilan) dalam melakukan kegiatan penyidikan tidakmematuhi ketentuan hukum yang berlaku ;e Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan No:SP.Sidik/501/VI/2016/Reskrim tanggal 16 Juni 2016, tidak sesuai denganProsedur, cacat hukum, tidak jujur, dan tidak menjunjung tinggi nilai kepastian,keadilan, seta kepatuhan hukum, maka sangat beralasan bagi yang muliaHakim Pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan jika Surat PerintahPenyidikan No: SP.Sidik

Hakim tunggalpemeriksa perkara aquo agar kiranya berkenan memanggil pihakpihak dalam suatuhari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta memberikan putusan yangamarnya sebagai berikut :Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untukseluruhnya ;MenyatakanSurat Perintah Penyidikan No: SP.Sidik/501/V1I/2016/Reskrimtanggal 16 Juni 2016 tidak sah atau setidaktidaknya batal demi hukum;Menyatakan tindakan penangkapan, Penahanan, serta Penetapan tersangkaterhadap Pendi Sembiring

Gas / 501. a/VI/2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik. / 501 / VI / 2016 / Reskrim tanggal 16 Juni 2016.Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan tersebutTermohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna di mintai keterangandiantaranya:01.02.03.04.04.05.06.07.08.Pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor an. SAREPTA Br SEMBIRINGPemeriksaan terhadap Saksi an. NOVIYANA FRISKA Br GINTING (korban)Pemeriksaan terhadap Saksi an.

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupHalaman 4 dari 36 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN KotS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadIlham Mudin bin M.

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, laluSaksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana YusupS.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ImamAhmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II MuhamadlIIham Mudin bin M.

Pringsewu seringterjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian untuk menindaklanjutiinformasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 dan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021, lalu Saksi TriWibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan Saksi Maulana Yusup S.R binBambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Imam AhmadFahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/IIl/2021/Narkoba tanggal26 Maret 2021, lalu Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasamadengan Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin ImamBudi Untung MS Alm, Terdakwa II Muhamad Ilham Mudin bin M.

Gas/26/III/2021/Narkoba tanggal 26 Maret 2021 danSurat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/III/2021/Narkoba tanggal 26Maret 2021, Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersamasama dengan SaksiMaulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi melakukan penangkapan terhadapTerdakwa Imam Ahmad Fahrozi alias Ozi bin Imam Budi Untung MS Alm,Terdakwa Il Muhamad Ilham Mudin bin M.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/140/XII/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tanggal 28 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/55/IV/RES.1.9/2023, Tanggal 6 April 2023 sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat 2 KUHP atau 263 ayat 1 dan ayat 2 jo

Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan surat Wajib Lapor Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim adalah tidak sah menurut hukum

2022 adalah tidak sah menurut hukum;

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/RESKRIM tanggal 18 September 2023 ;

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/ RESKRIM tanggal 18 September 2023, adalah Sah sesuai hukum ;

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/ 221.B/ VII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 ;2. Diterbitkannya SHM No. 258/ Tlogosari Kulon, PenerbitanSertipikat pada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas + 3.526m2 atas nama Liem Wei Tjen ;ll.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/ 221.B/ VIII/2020/ Ditreskrimum tanggal 25 Agustus 2020 karenaPelapor yaitu Sdr. Lie Wei Tjen tidak memiliki LegalStanding yang sah terhadap luas tanah dalam SHM No.258/Tlogosari Kulon berdasarkan Putusan Tipikor No.134/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg ;V. Permohonan Penundaan : Bahwa Diterbitkannya Surat dari Tergugat yaitu :Him. 17 dari 124 halaman Putusan Nomor : 93/G/2020/PTUN.SMG1.

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/ VII/ 2020/ Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020, sampai dengan adanyaputusan berkekuatan hukum tetap ; Memerintahkan kepada:2. Tergugat Il untuk menunda pelaksanaan SHMNo. 258/ Tlogosari Kulon, Penerbitan Sertipikatpada tanggal 18 November 1996 dengan GambarSituasi tanggal 1 Mei 1996 No. 4638/1996. Seluas+ 3.526 m2 atas nama Liem Wei Tjen. Dalamsengketa sampai dengan adanya kekuatanhukum tetap ;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa ;1.

Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020;Bahwa pertanyaan yang perlu dijawabadalah apakah Surat LP/B/296/VII/Jateng/Ditreskrimum tertanggal 31 Juli 2020 danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 25Agustus 2020 bersifat konkrit, individual, dan final ?

Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/221.B/VII/2020/Ditreskrimum tertanggal 25 Agustus 2020 (selanjutnyadisebut obyek sengketa 2, vide bukti TI5);3.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23Oktober 2013.. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah 5/ (lima)(lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertama padabulan Juli 2013 di rumah Sdri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 jugapernah 5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitupertama pada bulan Juli 2013 di rumah Sadri.

SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013.o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi3 juga pernah5 (lima) kali mengkomsumsi Shabushabu yaitu pertamapada bulan Juli 2013 di rumah Sdri.

Rika Puspitayana dkk. 4 (empat)orang termasuk diantaranya atas nama Sar.Gassalan Nur alias Cinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dariPolres Pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/SatNarkoba tanggal 23 Oktober 2013 atas namaAiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 5(lima) orang untuk melaksanakan serangkaiantindakan sesuai ketentuan Undangundangdalam perkara atas nama Terdakwa Sdri.

Gassalan Nur aliasCinnang.1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan dari PolresPangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkobatanggal 23 Oktober 2013 atas nama Aiptu AgustinusLallo, SH NRP 70080404 dkk. 5 (lima) orang untukmelaksanakan serangkaian tindakan sesuaiketentuan Undangundang dalam perkara atas namaTerdakwa Sdri.

Sp.Sidik/ 09/ III/2007/Reskrim,tanggal 29 Maret 2007;c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat No. Pol.S.Tap/ 766/IV/2009/Dit.Reskrim, tanggal 28 April 2009;d.Surat Ketetepan Penghentian Penyidikan dari Direktur ReserseKriminal Umum POLDA Jawa Barat Nomor: SP.Sidik/ 2408/X/2017/Dit.Reskrim.Um, tanggal 16 Oktober 2017Menyatakan secara hukum terhadap 5 (lima) unit bus yaitu :a. Merek Chevrolet, tahun 1944, nomor Polisi T-2890-Db.

BitPemohon bukan lagi berstatus sebagai Saksi tetapi telah menjadiTersangka sesual dengan Laporan Polisi NomorLP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dan surat perintahpenyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, Tanggal 25 Oktober2017, dimana dalam surat tersebut diberitahukan kepada Pemohonstatus Pemohon telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam perkaradugaan tindak pidana menerbitkan Dokumen Kapal KM. KUDA LAUT01Palsu, dengan maksud dan telah dipakai menerbitkan dokumen KapalKM.

MahkamahKonstitusi No.130/PUUXIII/2015, yang menyatakan bahwa Penyidikwajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainyapenyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannyasurat perintah penyidikan.16.Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah menerima suratPerintah dimulainya penyidikan dari Termohon berdasarkan LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, dansurat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik

Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagimana tersebut diatas telahcukup alasan bagi hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini untukmenyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkanLaporan Polisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair,Tanggal 25 Oktober 2017, dan Surat Nomor : SPg/8/V/2018/Ditpolair,tanggal 2 Mei 2018 atas nama Tersangka MELISA NUR tidak sahmenurut hukum;Berdasarkan atas alasanalasan diatas maka

Menyatakan tindakan Termohon yang tidak memberitahukan kepadaPemohon tentang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dalam LaporanPolisi Nomor : LP/153/X/2017/Ditpolair, tanggal 24 Oktober 2017, danSurat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair, TanggalHalaman 9 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid. Prap/2018/PN.

SP.Sidik/24/X/2017/Ditpolair tertanggal 25OKtober 2017, merupakan pelanggaran terhadap putusan MahkamahKonstitusi No: 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan jugamelanggar pasal 109 KUHAP, oleh karena itu penyidikan perkara a quotidak sah karena Surat Perintah Dimulainya Penyidikan telah melampauibatas waktu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No:130/PUUXIII/2015;2.

Jambi Melakukan Pemanggilan sebagai saksi Tindak PidanaKehutanan dengan Surat Pro Justitia Nomor : 44/Dishut/PPNS/IX/2020tertanggal 30 September 2020, guna penegakan hukum, anehnyahanya Pemohon yang di lakukan Penegakan Hukum;Bahwa dengan Surat Pro Justitia Nomor : 46/Dishut/PPNS/X/2020tertanggal 07 Oktober 2020 Penyidik Pegawai Negeri Sipil DinasKehutanan Provinsi Jambi Melakukan Pemanggilan II sebagai saksi;Bahwa Panggilan dan Panggilan II di dasarkan atas Surat PerintahPenyidikan Nomor :700.S/Sp.Sidik

/03/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28September 2020 dan Laporan Kejadian Nomor094.E/03/VII/Dishut/2020 tanggal 28 September 2020;Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor700.S/Sp.Sidik/O3/PPNS/Dishut//2020 Tanggal 28 September 2020,diterbitkan oleh Dinas Kehutanan disebabkan Pemohon masih tetapbertahan memberhentikan Kegiatan Pembangunan Tapak TowerTranmisi PLN 500 KV Sumatera (Paket 1) New Aur Duri Peranap;Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/4/Dishut3.1/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Tentang

Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020 tanggal 28 September2020c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 20203.

Surat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/O03/IX/PPNS/Dishut /2020 tanggal 28 September 2020;c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020;.

Pihak Termohon menindak lanjuti laporan tersebut dengan diterbitkannyaSurat Perintah Penyidikan Nomor:700.S/Sp.Sidik/03/IX/PPNS/Dishut/2020tanggal 28 September 2020 (Bukti T.11);. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor094.E/SPDP/03/Dishut3.1/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (Bukti T.12);.