Pasal 16ayat (1) menyatakan, Pejabat bea dan cukai dapatmenetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahanpemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal pemberitahuan pabean.Penjelasan Pasal 16Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk kurang

Jadi, seorangterdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan, maka Majelis hakimberpendapat bahwa pembelaan tersebut adalah hal yang wajar dilakukan olehterdakwa ;Menimbang, bahwa kemudian dalam hal ini nyata bahwa

menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknyamenyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur (prematoir);Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu gugatanyang premature dimana hal ini karena Penggugat mengajukangugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah karenaadanya Surat Panggilan dan klarifikasi dari Turut Tergugat kepadaPenggugat;Bahwa seperti kita samasama ketahui sistem perpajakan di Indonesiamenganut sistem self

SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) ataupun nihil(Surat Ketetapan Pajak Nihil), dimana bila ada ketidak setujuan denganproses keluarnya penetapan ini yang biasa kita sebut sebagai sengketapajak yaitu sengketa antara wajib pajak dengan fiskus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangundangPengadilan Pajak);Bahwa sengketa pajak ini dapat terjadi karena system perpajakan diIndonesia menganut system self

Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.Mdn Pihak/Sumber Nilai Sharing %Self Financing Rp. 35,2240.500.000.000, %Pembiayaan via Bank Rp. 64,78BNI (Baki Kredit) 74.500.000.000, %Total Nilai Sharing Rp. 100115.000.000.000, % 11.Bahwa harga pembelian obyek jaminan PT. Atakana Company a quo Rp.115.000.000.000, sebagaimana Pasal 3 perjanjian kredit investasi Nomor2010.058.MDM dan realisasi perjanjian a quo, PT.

Atakana Company dengan sharing pembiayaanPihak/Sumber Nilai Sharing %Self Financing Rp. 35,2240.500.000.000. %Pembiayaan via Bank Rp. 64,78BNI (Baki Kredit) 74.500.000.000, %Total Nilai Sharing Rp. 100115.000.000.000, Menimbang bahwa Termohon mendalilkan harga pembelian obyekjaminan PT. Atakana Company a quo Rp. 115.000.000.000, sebagaimanaPasal 3 perjanjian kredit investasi Nomor 2010.058.MDM dan realisasiperjanjian a quo, PT.

Bahari Dwi Kencana Lestari membayar yang menjadibagian pembiayaan sendiri (self financing) ke para pemegang saham PT.Atakana Company dan pihak ketiga Rp 53.757.001.660, (Bukti P), (videTabelIl):Tabel IIPembayaran Kebun PT. Atakana yang dibayarkan PT BDKLkepada Para Pemegang Saham PT. Atakana dan Pihak KetigaNo Uraian Jumlah01. Muhammad Aka Rp02. Sardul Singh 11.732.001.660,0003. Yusuf AR Rp04. Abdul Wahab Yahya 11.400.000.000,0005. Rusdy Rp06. BPHTB 2.000.000.000,0007. PBB R08.

Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.MdnMenimbang bahwa Termohon telah mendalilkan berdasarkan PerjanjianKredit tersebut di atasyang juga telah dibuktikan dalam persidangan diPengadilan Negen Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Medan (videBukti T hlm...) serta juga telah dibuktikan juga dalam Putusan Kasasi atasperlawanan yang diajukan PT Bank BNI nomor: 260K/PDT/2013, maka PT.Bahari Dwi Kencana Lestari telah mengeluarkan dana Rp 53.757.001.660,00dari self financing dan Rp 61.242.998.340,00

Dakwaan terhadap terdakwa seharusnya digabung dengan terdakwaatas nama Khamidin Yoesoef oleh karena telah memenuhi syaratsyraratpenggabungan surat dakwaan, dalam ketentuan hukum acara pidana18pemisahan ini akan melanggar asas non self incrimination, asas pradugatidak bersalah dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ; C. Dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap ; 1.

Keberatan (eksepsi) tentang dakwaan terhadap terdakwa seharusnyadigabung dengan terdakwa atas nama PT.Kallista Alam oleh karenaHalaman 19 dari 101 Putusan Nomor 133/Pid.B/2013/PN.Mbo.telah memenuhi syaratsyarat penggabungan surat dakwaan, dalamketentuan hukum acara pidana pemisahan ini akan melanggar azasnon self incrimination, asas praduga tidak bersalah dan asa peradilansederhana, cepat dan biaya ringan ; c.

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui Aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan(SIPUHH).d. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Putusan Nomor 879/B /PK/PJK/2012pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpemberitahuan pabean;Penjelasan Pasal 16e Penjelasan Pasal 16 menyatakan, Penetapan tarif dan nilaipabean atas pemberitahuan pabean secara self assesmenthanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yangdiberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilaipabean barang yang sebenarnya sehingga:a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilaipabean yang ditetapkan lebih tinggi;b. bea masuk lebih

. : 02426 tanggal 2 Juli 2018 yang ditanda tangani dandisetujui oleh RINALSON, Dibukukan RAHMI, Diperiksa RAHMI,Kasir SELF HERAWANI, sebesar Rp. 111.126.000, serta BuktiKas Operasi tanggal 2 Juli 2018 yang dibayarkan oleh YUSNI( HRD), sebesar Rp. 111.126.000,;Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 364/Pid.B/2019/PN Pbrb.

Terdakwa dalam perkara a quo tidak melakukan self assesmentmelaporkan kecanduannya kepada lembaga wajib lapor seperti pusatkesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medissebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka Majelismemandang bahwa secara kumulatif persyaratan yang diatur dalam SuratEdaran Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak terpenuhi pada terdakwa, sehinggaapa

Bahwa dalam hal terdapat transaksidalam hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) harus mengisi lampiran khusus 3A tersebut, danharus dapat membuktikan/menjelaskan bahwa penentuan harga transferkepada afiliasi yang telah dicantumkan secara self assessment dalamformulir lampiran kKhusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar(arms length).

Nadiamasih sangat beruntung terhadap orang lain dan merasa khawatir jikaditinggalakan orang yang diandalkan (ibu kandung), sangat pemalu,penampilan tenang dan patuh, namun kurang percaya diri dan cenderungmenghindar dari teman pergaulannya, merasa kesepian dan butuhdiperhatikan;3) Aspek mental: klien sering merasa cemas dan takut, merasakhawatir kejadian buruk yang terjadi pada dirinya dan keluarganya dantakut berada sendiri, merasa tidak puas, putus asa dan tidak bahagia,apatis, merasa bersalah, self

Wajid Pajak dikirimkan notifikasi melalui Sistem eRegistration;Bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP fungsi Pengukuhan PKPadalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan, pengawasan dalammelaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM;Bahwa setelah Wajib Pajak dikukuhkan menjadi PKP, Kantor PelayananPajak tidak mengawasi langsung kebenaran materi yang tercantum dalamfaktur pajak yang diterbitkan oleh PKP atau faktur pajak yang dikreditkanoleh PKP, karena sesuai dengan sistem self

Dalamsistem Self Assessment, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara suka relauntuk dicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak yang berNPWP;Bahwa sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT)adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukanobyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, Sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.

Dalam kaitannya dengansistem self assessment, dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi WajibPajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Halhal yangdilaporkan yaitu isi dari SPT, adalah semua informasi yang secara sukareladilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak tempat WajibPajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip self assessmenttersebut;Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri daria.

Apabila hasil langkah a), b) dan c) tidak cocok, SPT agar ditolak dandikembalikan kepada PKP atau Pemungut PPNApabila hasil langkah b) dan c) cocok, melakukan loading data digital sesuaiprosedur yang ditentukanBahwa dalam hal SPT khususnya SPT Masa PPN dianggap lengkap dandiberikan bukti penerimaan SPT oleh KPP, Seksi Pelayanan di KPP tidakmemeriksa mengenai kebenaran materi atas isi SPT tersebut karenaketentuan peraturan perundangundangan perpajakan di Indonesiamenganut sistem self assessmentYang

dimaksud dengan sistem self assessment adalah semua Wajib Pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif :a.

Untuk mendapatkan laporan tersebut, langkahmendasar adalah menyusun perkiraan atau account atau ledger yangdioperasikan secara elektronik oleh PEMOHON;Bahwa TERMOHON nyatanyata tidak memberikan kesempatan kepadaPEMOHON pada saat uji bukti untuk menjelaskan langsung melalui SAPmilik PEMOHON, karena PEMOHON selaku Wajib Pajak yang baik sesuaidengan asas Self Assesment maupun ketentuan yang diatur dalam Pasal14 Ayat (1) dan Ayat (2) PMK No. 184 dinyatakan secara tegas bahwa:Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat

Putusan Nomor 914/B/PK/PJK/201 7(c)Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, seperti penentuananggota Dewan Komisarsis yang mempertimbangkan kondisiPerusahaan Terbuka, penentuan komposisi anggota DewanKomisaris;Meningkatkan Kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris, seperti kebijakan penilaian sendiri(Self Assessment) yang kemudian diungkapkan melaluiLaporan Tahunan Perusahaan Terbuka, kebijakanterkaitpengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibatdalam kejahatan keuangan;Fungsi

tersendiri tidak boleh dicampuradukan antarasatu dengan lainnya;Bahwa azas kekhususan yang logis (/ogische specialiteit) ini sejalan denganprinsip /ex specialis systematic derogat legi generali (azas kekhususan yangsistematis) artinya ketentuan pidana yang bersifat knusus adalah berlakuapabila pembentuk undangundang memang bermaksud memberlakukanketentuan pidana sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;Bahwa Majelis berpendapat, ketentuan peraturan perundangundangan dibidang perpajakan dengan self

keterangan lainyang bersumber dari Putusan Kasasi Mahkamah yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa sanksi administrasi sebagai sub sistem dari sanksi pidana,diterbitkan Terbanding berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yangtelah berkekuatan hukum tetap dan final bahwa Putusan Kasasi MahkamahAgung dalam hukum pembuktian disebut dengan probatio plena, sehinggadiberlakukan sebagai suatu dasar hukum yang kuat dan tak terbantahkandan harus dilaksanakan isinya;Bahwa sesuai dengan asas self

terdiri dari 40 orang pekerja borongan untukpembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan ; Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainsaw 20 unit serta peralatanpendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan ; Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang muka pengadaanbibit sawit sebanyak 165.000 batang ; Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self

No.26/Tipikor/2013/PTR Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self financing (10%) dan untuk mempercepatpekerjaan membutuhkan dana Bank berupa pencairan sisa pinjaman (Pencairantahap II) ;Selanjutnya INDRA GUNAWAN dan ALFI SAHRIN membuat Laporan KunjunganProyek (LKP) tertanggal 11 November 2008 yang ditujukan kepada Ir. H.

Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing)atau dapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalamproyek yang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, selffinancing tersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity.Penarikan dilakukan dengan cara pemindah bukuan langsung kepadarekening supplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip documentsagainst payment atau melalui sistem transfer;Telah menyerahkan buktibukti pengeluaran

Maksimalpenarikan adalah 80% dari nilai kontrak.Hal 14 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.Telah menyerahkan bukti setor secara tunai sebagai share pembiayaan sendiri(self financing) atau menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanamdalam proyek untuk investasi drilling dan workover sesuai TAC yang dapatdiyakini dan diterima oleh bank;Penarikan dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip document againstpayment

atau melalui sistem transfer;Telah menyerahkan laporan pengawas yang independen tentang penggunaandana dan self financing.e Bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam SPPK No.CMB.CBC.JTH/541/2004 tanggal 26 Pebruari 2004 tersebut diatas harusdipenuhi oleh debitur cq.

Bank Mandiri (Persero) Tbk.Telah menyetor secara tunai dana share pembiayaan sendiri (self financing) ataudapat menyerahkan bukti pembiayaan sendiri yang telah tertanam dalam proyekyang dibiayai yang dapat diyakini dan dapat diterima oleh Bank, self financingtersebut harus dituangkan dalam neraca sebagai equity.Hal 54 dari 206 hal Put No.20/Pid/TPK/2015/PT.DKI.22.23.24.25.Penarikan dilakukan dengan cara pemindahbukuan langsung kepada rekeningsupplier/kontraktor proyek yang dibiayai dengan prinsip

sesuai UndangUndang) atas biayabiaya yang dikeluarkan minimalsampai dengan tahun 2003 yang akan mendapat penggantian dari Pertamina(Sunk Cost);Syarat Penarikan Kredit Kedua :e Telah menyerahkan tagihan pembayaran daripelaksanaan pekerjaan sesuai Berita AcaraPenerimaan Pembayaran oleh vendor atasdiselesaikannya masingmasing pekerjaandimaksud (Integrated Project Management).Maksimal penarikan adalah 80% dari nilai kontrak.e Telah menyerahkan bukti setor secaratunaisebagai share pembiayaan sendiri (self

eksportir), Terdakwa tidak melakukanpenelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan olehpengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidak meneliti tarif dan nilaipabean yang diajukan oleh pengguna jasa dan Terdakwa tidak melakukanpemeriksaan fisik barang impor yang diperantarai/diurus saksi Herry Liwototersebut.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dan kebenaran dokumen yang diajukan olehpengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidak meneliti tarif dan nilaipabean yang diajukan oleh pengguna jasa dan Terdakwa tidak melakukanHalaman 53 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptkpemeriksaan fisik barang impor yang diperantarai/diurus saksi Herry Liwototersebut.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

kebenaran dokumenyang diajukan oleh pengguna jasa (importir/eksportir), Terdakwa tidakmeneliti tarif dan nilai pabean yang diajukan oleh pengguna jasa danTerdakwa tidak melakukan pemeriksaan fisik barang impor yangdiperantarai/diurus saksi Herry Liwoto tersebut.Halaman 67 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptke Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dalam rangka perdagangan lintas batas di daratansebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barangbarang yangdibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan olehsetiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkanmelebihi jumlah enam ratus Ringgit Malaysia (RM600) setiap bulannya.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumensecara menyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagaiPajak Dalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

dalam rangka perdagangan lintas batas di daratansebagaimana dimaksud dalam Pasal II Ayat 3 ; Nilai barangbarang yangdibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan olehsetiap orang seperti disebut pada Ayat 3 dari Pasal I tidak diperbolehkanmelebihi jumlah enam ratus Ringgit Malaysia (RM600) setiap bulannya.Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dokumen secaramenyeluruh untuk pembayaran Bea masuk, PPN dan PPH sebagai PajakDalam Rangka Impor (bukan dihitung secara self

SARAS PERKASA tidak menyerahkan Self financing padasaat pengajuan kredit di BPD Riau Cabang Batam, dan ARYA WIJAYAselaku Direktur PT. SARAS PERKASA tidak layak untuk mendapatkankredit, akan tetapi dalam keputusan Rapat Komite Kredit yang dipimpinoleh ZULKIFLI THALIB diputuskan agar tetap menyetujui ataspermohonan kredit dari ARYA WIJAYA selaku Direktur PT.

Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSMHalaman 19 dari 85 halaman, Putusan Nomor 144/PID/2019/PT BJMBanjarmasin , sdrAGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank SyariahMandiri KC Banjarmasin), sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tigamiliar) dengan surat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3)dari PT.BSM tanggal 24 Juni 2015 dan bukti kuitansi senilai Rp. 19 .000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) turut dijadikan dasarsebagai bukti self financing yang diaccept oleh PT BSM senilai Rp.45,23%

Arif Rahman selaku Kepala Cabang Pembantu PT BSMBanjarmasin , sdr AGUNG TRISNOYUWONO (Kepala Bank SyariahMandiri KC Banjarmasin), sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluhtiga miliar) dengan surat Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan(SP3) dari PT.BSM tanggal 24 Juni 2015 dan bukti kuitansi senilaiRp. 19 .000.000.000 (sembilan belas miliar rupiah) turut dijadikandasar sebagai bukti self financing yang diaccept oleh PT BSM senilaiRp. 45,23% dari harga kapal, padahal kuitansi tersebut adalah tidakbenar

Selanjutnya saksi SELF RIA LIANSI memberitahukan bahwasepeda motor dengan ciricin tersebut telah diambil Terdakwa;Bahwa jarak saksi dengan halaman parkir Kantor Camat Sei Bambantersebut sekitar 20 30 meter;Bahwa saksi tidak ingat wama pakaian yang dikenakan pelaku pada saatkejadian;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwakeberatan dengan keterangan saksi dan selanjunya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi;Bahwa Terdakwa tidak pemah mengambil