perbuatandari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagaiancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;20.Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihandengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, bukan dengan memberikan tekanan danintimidasi kepada Penggugat;21.Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dariPenggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapiTergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan

Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya bepisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama ANAK, Umur 2 Tahun;5.

PPN tersebut menolakkarena usia anak pemohon masih di bawah umur.Bahwa pemohon menghawatirkan anaknya terjerumus kepada halhal yangmelanggar normanorma agama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika di dasarkan padaketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangperlindungan anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebutdimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohonberstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

sebab pada saat dilakukanSidang Komisi Kode Etik Polri oleh Polres Rokan Huludengan memutuskan hukuman disiplin dan sampaiberlanjut kepada dikeluarkannya Surat Keputusan PTDHoleh Tergugat adalah tanpa mempertimbangkan situasidan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi yang dialami olehPenggugat dan tanpa menjunjung tinggi hak asasi manusiaantara lain karena : a) Penggugat sebagai Terperiksa/Terhukum atau orang tuaPenggugat pada saat sebagai saksi tidak boleh berbicaradalam persidangan dan adanya penekanan

No. 460 K/PID/2015VII.VIII.Xl.Bahwa pemohon Berita Acara Pemeriksaan secara tegas telah ditolakoleh pemohon karena pemohon merasa tidak membunuh korban, akantetapi pemohon merasa telah mendapat tekanan psikis dari penyidikmengakibatkan pemohon mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaantersebut ;Bahwa kemudian atas adanya penekanan psikis yakni Saksi ADI ALFIAN,Saksi ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, Saksi ERIKHUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA, hal ini yakni SaksiADI ALFIAN, Saksi

ANTONIUS GINTING, Saksi NATAR SIBARANI, SaksiERIK HUTABARAT serta Saksi Verbalisan EVI PRIMADONA tidakmengakui penekanan psikis tersebut ;Bahwa kemudian pada saat Penyidik melakukan rekonstruksi peranpemohon digantikan oleh Penyidik hal ini telah melanggar pasal 75 ayat(2) dan ayat (8) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yang mana tentang pemeriksaan ditempat kejadian haruslah disertaidengan Sumpah Jabatan dan Berita Acara tersebut harus ditandatanganioleh semua pihak yang terlibat, bahkan

terhadap pemohon (Terdakwa s/dTerdakwa Ill) ;Bahwa dari Putusan yang dijatuhkan Judex Facti telah terdapat ketidakadilan antara Putusan yang dijatuhkan terhadap pemohon, yang mana pemohontelah mencabut keterangan yang telah diberikan pada saat dilakukanpemeriksaan di tingkat Penyidik, mengenai hal ini, pemohon tidak tahu harusbilang apa terhadap pertimbangan ini, oleh karena di muka persidanganpemohon telah menerangkan bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan diPenyidikan pemohon telah terjadi penekanan

serta melakukan pembunuhan dan peranan pemohon semulaTerdakwa sebagai apa dalam kasus tersebut, Pengadilan negeri Baligedalam memutus perkara a quo hanya menitik beratkan pada keteranganSaksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT, dimana Saksi HEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOITtidak tahu menahu tentang pembunuhan korban tersebut, bahkan dalammemberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) SaksiHEHE HUTASOIT alias SEVEN HUTASOIT alias HUTASOIT telahmengalami penekanan

perbuatan dariTergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagai ancamanagar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan denganPenggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku bukan dengan cara memberi ancaman atau intimidasiterhadap Penggugat;Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugatyang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalumemberikan intimidasi dan penekanan

Cohen) perbuatan melawan hukum adalahperbuatan yang:a. melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casuadalah Penggugat merupakan pemilik dari obyek jaminan yangdijaminkan Tergugat yang masih beritikad baik untuk menyelesaikankewajibannya kepada Tergugat;b. bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal iniTergugat dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaankeadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;c. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian

luka robek pada bibir atas bagian dalamsebelah kiri koma bentuk luka tidak teratur koma tepi luka tidakrata koma panjang luka satu sentimeter koma lebar luka nolkoma tiga sentimeter koma sudut luka tidak lancip komaterdapat jembatan jaringan Koma warna luka kemerahan komatidak ada pendarahan aktif titik.Leher : Tampak memar pada leher sebelah kanan koma kiri koma danbelakang koma warna memar lebih kemerahan dari daerahsekitar koma pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitardan teraba nyeri pada penekanan

luka robek pada bibir atas bagian dalamsebelah kiri koma bentuk luka tidak teratur koma tepi luka tidakrata koma panjang luka satu sentimeter koma lebar luka nolkoma tiga sentimeter koma sudut luka tidak lancip komaterdapat jembatan jaringan Koma warna luka kemerahan komatidak ada pendarahan aktif titik.Leher : Tampak memar pada leher sebelah kanan koma kiri Koma danbelakang koma warna memar lebih kemerahan dari daerahsekitar koma pada perabaan lebih hangat dari daerah sekitardan teraba nyeri pada penekanan

Tergugat selalumemberikan penekanan intimidasi dan pengancaman lelang secara lisanyang bisa menjatuhkan mental keluarga Penggugat dan apabila sampaiterjadi pelaksanaan lelang sebagaimana Tergugat sampaikan akan timbulsuatu kerugian oleh Penggugat juga merugikan pendapatan Negara bukanPajak;Bahwa gugatan ini diajukan atas pembelaan juga perlindungan diri,keluarga dan harta benda terkait tindakan Tergugat yang akan mungkinterjadi apabila dibiarkan.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht matige daad) kepada Penggugat makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata carahukum keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut HukumKetentuan UUHT Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukumkepada Tergugat untuk menghentikan ancamanancaman yang mengandungunsur tindakan melawan hukum;.

Tergugat selalu memberikan penekanan intimidasi danpengancaman lelang secara lisan yang bisa menjatuhkan mental keluargaPenggugat dan apabila sampai terjadi pelaksanaan lelang sebagaimanaTergugat Sampaikan akan timbul suatu kerugian oleh Penggugat jugamerugikan pendapatan Negara bukan Pajak, dalil Gugatan Penggugat aquo tidak jelas dan tidak relevan dengan pokok perkara, bahwa kedudukanPenggugat adalah sebagai Penjamin Hutang Kreditur dari Tergugat yangbernama Prasetyo Adi Wibowo, Prasetyo Adi Wibowo

(Penekanan oleh Tergugat !)Ketentuan yang Mengatur Perjanjian Kerja Laut adalah Lex Specialisterhadap Ketentuan Perjanjian Kerja Pada Umumnya Menurut UUKetenagakerjaan5.

(Penekanan oleh Tergugat !)6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketentuanketentuanmengenai Perjanjian Kerja Laut dalam PP Kepelautan dan PM 84/2013tersebut merupakan ketentuan yang mengatur secara khusus (/exspecialis) atas pengaturan perjanjian kerja pada umumnya berdasarkanketentuanketentuan Pasal 1 Angka 14 dan 15, serta Pasal 5066 UUKetenagakerjaan. Kekhususan pengaturan tersebut ditujukan untukorangorang yang menjalankan profesi Pelaut.7.

(Penekanan oleh Tergugat !)Bentuk Formil Perjanjian Kerja Laut Haruslah Memenuhi Ketentuan PM84/20138. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PM 84/2013ditentukan bahwa Peranjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelautdan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui olehDirektur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal iniseharusnya Perjanjian Kerja Laut harus dibuat di hadapan Syahbandarsesuai dengan Pasal 224 Ayat (2) huruf a UU Pelayaran.9.

Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan,intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan.

Menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT makaakan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukumjual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum KetentuanUUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGATuntuk menghentikan ancaman ancaman yang mengandung unsur tindakanmelawan hukum.7.

pokokpinjaman, bunga dan denda, ternyata Penggugat tidak juga memenuhi kewajibannyatersebut, dan karena itu Tergugat melakukan pemasangan stiker yang berisi tulisanTempat ini dalam pengawasan BPR Suar sebagaimana bukti P8;Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas,tidak ditemukan adanya fakta hukum yang membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat, dan tidakterbukti Tergugat melakukan pemaksaan, penekanan

Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut denganangsuran Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, pasti akan segera ditunaikan.Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan danintimidasi.

diatasmerupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimanahukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadapPenggugat tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dimana tindakan tersebuthanya membuat takut keluarga Penggugat dimana setiap kali pihakHalaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN Bii.24.25.26.Tergugat mendatangi ke rumah Penggugat yang tanpa memberikan solusimalah justru yang ada hanya penekanan

Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan penekanan danperbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada Penggugatmaka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tatacara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurutHukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Danmenghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman ancamanyang mengandung unsur tindakan melawan hukum ;5.

Maria Supriyati Sindeselaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Bunut Hilir diperoleh hasil yang padapokoknya sebagai berikut :e Terdapat bercak perdarahan dengan luas 1 x 0,5 cm pada skelera mata kiri.Ketajaman pengelihatan baik, gerak bola mata baik ukuran pupil mata 2 mm,tidak ada nyeri pada penekanan mata.e Terdapat luka lecet dengan ukuran 7 x 2 cm berwarna kemerahan denganujung sebelah kanan memanjang berwarna kecoklatan sepanjang 4 cm.

Maria Supriyati Sinde yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang Lakilakiyang bernama Tino Rustami, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Terdapat bercak perdarahan dengan luas 1 x 0,5 cm pada skelera mata kiri.Ketajaman pengelihatan baik, gerak bola mata baik ukuran pupil mata 2 mmtidak ada nyeri pada penekanan mata.Terdapat luka lecet dengan ukuran 7 x 2 cm berwarna kemerahan denganujung sebelah kanan memanjang berwarna kecolatan sepanjang 4 cm.

Hj Endah Ressia Dewi, berkesimpulan Mulut alatkelamin pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan,Selaput dara terdapat robekan pada arah jarum jam dua belas dan satu,tampak kemarahan, nyeri pada penekanan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa AHMAD SUHAILI Alias SUHAI Bin SUPIAN, pada hariSabtu tanggal 14 Oktober

Hj Endah Ressia Dewi, berkesimpulan Mulut alatkelamin pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan,Selaput dara : Terdapat robekan pada arah jarum jam dua belas dan Putusan Perkara Pidana Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pli (Perlindungan Anak) Halaman 6 dari 32satu, tampak kemarahan, nyeri pada penekanan;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Bahwa

Endah Ressia Dewi, yang pada kesimpulanhasil pemeriksaan menyatakan bahwa pada areal selaput dara terdapat robekanpada arah jam dua belas dan satu, tampak kemerahan, nyeri pada penekanan;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah memberikanketerangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2017, sekira pukul 19.00WITA, Terdakwa dengan mengendarai sepedamotor datang kerumahSaksi Rizalul Muttagin di Desa Ujung, Kecamatan Batibati

oleh anak sendiri dan orang tuanyaBenar bahwa saksi dari awal pemeriksaan telah meyiapkanPenasehatHukum untuk mendampingi anak selama prosespemeriksaan, namun anak menolak dan memilih untukmenghadapisendiri, peryataan anak menolak di tuangkan dalam berita acarapenolakan didampingi Penasehat Hukum.Benar bahwa anak didampingi orang tua selama prosespemeriksaan,namun sebelum pemeriksaan anak bercerita kepada saksiagar perbuatannya tidak diketahui ibu kandungnya.Benar bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan

,selaku Penyidik Pembantu dalam perkara A quo yang melakukanpemeriksaan terhadap anak pada saat Penyidikan bahwa bahwa saksitidak ada melakukan penekanan atau pengancaman terhadap anak dalammemberikan keterangan, saksi tidak diperbolehkan menggunakan senjataapi selama proses penangkapan dan pemeriksaan anak karena itu Sudahada SOP dalam peyidikan perkara anak;Bahwa benar saksi verbalisan Romi, SH menerangkan bahwa saksimelakukan pemeriksaan dengan metode wawancara, saksi bertanyakemudian anak menjawab

bahwa telah dipaksa, ditekan bahkan diancam denganHalaman 26 dari 34 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN Bknmenodongkan senjata api oleh penyidik agar mengakui perbuatan yangdituduhkan padanya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Anak tersebut, di persidangantelah didengar keterangan saksi Verbalisan berdasarkan keterangan saksiVerbalisan yaitu Romi, SH., selaku Penyidik Pembantu dalam perkara A quoyang melakukan pemeriksaan terhadap anak pada saat Penyidikan bahwabahwa saksi tidak ada melakukan penekanan

Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabusabu dilarang aturanhukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KSsudahdiingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotika agarmenjauhkan serta menghindarinya.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti

Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabusabu dilarangaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KSsudah diingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotikaagar menjauhkan serta menghindarinya.: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor : 97K/PM 102/AD/V1/2017MenimbangMenimbangMenimbangBahwa

Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Sabusabu dilarangaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di Korem 023/KSsudah diingatkan dan diberi penekanan pimpinan atas tentang bahaya Narkotikaagar menjauhkan serta menghindarinya.5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu sabu terjadiperubahan fisik pada badan terasa bersemangat, bergairah serta susah tidur.6.

Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanyasubyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama ALI SURAHMAN AliasTENGKU sebagai Terdakwa

Pada daerah samping kepala kiri (daerah belakang telinga kiri), danPada daerah rahang (mandibula) kiriCc.Tampak pula pada pemeriksaan dalam pada daerah kepala adanya akibat tandatanda kekerasan tersebut, yaitu memar otak (contusion cerebri) pada daerahtemporal kanan, occipital, dan temporal kiri, serta tampak pecahnya pembuluhnadi (arteri meningea media) diatas selaput otak keras (durameter) pada daerahtemporal kanan, occipital dan temporal kin7) Tandatanda penekanan pada pusat pernafasan dibatang

Pada daerah rahang (mandibula) kiriTampak pula pada pemeriksaan dalam pada daerah kepala adanya akibattandatanda kekerasan tersebut, yaitu memar otak (contusion cerebri) padadaerah temporal kanan, occipital, dan temporal kiri, serta tampak pecahnyapembuluh nadi (arteri meningea media) diatas selaput otak keras (durameter)pada daerah temporal kanan, occipital dan temporal kiriTandatanda penekanan pada pusat pernafasan dibatang otak sehingga terjadikegagalan pernafasan (asfiksia) yg ditemukan : selaput

Tandatanda penekanan pada pusat pernafasan dibatang otak sehingga terjadikegagalan pernafasan (asfiksia) yg ditemukan : selaput kelopak mata tampak pucat(anemis) disertai bintik pendarahan (petechiae haemorogik), bibir tampak kebiruan(sianosis), kuku tangan dan kaki kebiruan (sianosis),organorgan dalam (paruparu,hepar,lambung, usus, dan ginjal) tampak bintik pendarahan (tradieu spot),lebam mayat berwarna merah kebiruan gelap, dari lubang hidung dan mulut keluarbusa halus, serta otak besar,otak kecil

Bahwa di satuan Terdakwa sudah sering diajdakan penyuluhan hukumataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkotika dilarangdigunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.Bahwa terhadap keterangan saksi dan Terdakwa tersebut, maka MajelisHakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalahketerangan yang diberikan disidang Pengadilan,

Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhanhukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkotikadilarang digunakan tanpa ijin Karena merusak kesehatan.: Bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktiunsurunsur dakwaan namun mengenai amar pidananya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhanhukum ataupun penekanan dari dansat atau pengambil apel kalau narkotikadilarang digunakan tanpa ijin karena merusak kesehatan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalah guna, telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan Hal 22 dari 28 Hal Putusan No. 202K/PM 1I02/AD/X/2017MenimbangBahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal ke1 undangundang No.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal

Hal ini dapat dimaknai memiliki kontradiktifimplementasi hukum dan sekaligus tidak sejalan apa yang menjadi normahukum tujuan dari Peraturan Terbanding Nomor PER22/PJ/2011 dibuatuntuk Penanganan Pemeriksaan terhadap Wajid Pajak yang MempunyaiHubungan Istimewa dengan penekanan untuk transaksi lintas Negara,karena regulasi ini memiliki tujuan untuk memperkecil risiko distorsipenerimaan perpajakan akibat upaya penghindaran pajak oleh perusahaanmultinasional yang melakukan aktivitas bisnis dengan pihak