1Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantorDirektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputitempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dankepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Penjelasan Pasal 2 ayat 1Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektifdan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan berdasarkan sistem self

(hereby referredas MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng KeeRoad and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMAcompany, having registered address in Jakarta as: Jalan SultanIskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registeredwth the same owmership.PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRINSELF DEALING ;18.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yangdisebut sebagai self dealing.

Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessmentTerlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut : No Barang No. Rangka No. PIB1. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308319 201406210002912. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308371 201406210002913. Subaru XV 2.0i AWD PLPGP7KC5EA 000000006276CVT14MY 308088 201406210002904. Forester 2.0XT AWD JF1SJGK85EGO0 000000006276CVT 25994 201406090002825.

UU No. 28/2007 jo UU No. 16/2009 tentangUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menganutsystem Self Assesment yaitu dengan cara menghitung, membayar anmelaporkan sendiri pajaknya ke Ditjen Pajak, dan sesuai pasal 22, pasal 23, asal25 UU No. 7/1984 jo. UU No. 7/1991 jo. UU No. 10/1994 jo. UU No. 17/2000jo.

Putusan Nomor 59 P/HUM/2020and moral obligation (sometimes appearing to be in conflict with eachother) towards: The client: The courts and other authorities before whom the lawyer pleadshis client cause or acts on his behalf; The legal profession in general and each fellow member of it inparticular; and The public for whom the existence of a free and independentprofession, bound together by respect for rules made by theprofession it self, is an essential means of safe guarding humanrights in face

Putusan Nomor 36 P/HUM/2017baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan) serta mengedepankan kedudukanhukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatu asaspemungutan sistem self assessment sebagai salah satunya politikhukum pemungutan non pajak sebagaimana diamanatkan dalamPasal 9 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diharapkanmemiliki Konsistensi dan harmonisasi dalam pemungutan dalamartian objek yang sama

Bagi Pemegang Saham atau InvestorHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT DKI14.Tergugat Il yang mendapatkan saham Tergugat II baik melalui IPOmaupun Right Issue dapat melakukan aktivitas perdagangan sahammelalui Pasar Sekunder BEI, melalui mekanisme yang diatur dalamperaturan perundangundangan baik oleh pihak Otoritas bursaselaku Self Regulatory Organizations (SRO) maupun pihak OtoritasJasa Keuangan (OJk) ;Bahwa Tergugat Il sebagai Emiten dari BEI tidak memperolehpenambahan dana

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self assessment,yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayarHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN.Plg.8.dan melaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.Dapat Termohon sampaikan bahwa aktivitas perekonomian Indonesiatidak dapat terlepas dari peran pajak di dalamnya. Saat ini Pajak telahmenjadi tulang punggung keuangan negara.

Mdnyang tidak beralasan dan tidak mendasar, serta tidak adanyakemampuan mengendalikan diri (self correction), padahal pada nomortersebut yang dimaksud Penggugat sampai dengan Penggugat Vmemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq.

MN ZIM NORFOLK (Emirates Shipping),Pelayaran Nomor 0728 yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak menujuPelabuhan New York dan tiba pada tanggal 8 Agustus 2007, kemudian padatanggal 9 Agustus 2007 container tersebut diperiksa oleh cukai AmerikaSerikat, selanjutnya container tersebut dipindahkan di atas sebuah kapal dandiangkut ke Pelabuhan Newark, New Jersey pada tanggal 20 Agustus 2007;Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2007 Container Nomor TEXU2293587 dikirim ke Gudang Penyimpanan American Self

hukumoniine.com/berita/baca/t579b5t75766ff/tragissudahdihukummatiternyataterbuktitakbersalah/), mengakui bahwaputusan pengadilan meskipun telah inkracht, tetap rentan keliru.Terlebih lagi di Indonesia, kondisi unfair tria/ dalam situasiperadilan masih kental ;Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN.MdoIa mencontohkan, masih sulitnya akses bantuan hukum,pembuktian yang masih berbasis berkas perkara, korupsiperadilan, minimnya pengawasan jaksa sebagai pengendaliperkara (dominus litis), self

No. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang awalnyamenganut system Government/ Official Assesment yaitu kewajiban pajakdinyatakan terutang setelah ditetapkan oleh Pemerintah, yang kemudianHalaman 49 dari 91 Putusan No.228/Pid.B/2015/PN.Bdg.dirubah menjadi Self Assesment, yang mana dalam system ini Wajib Pajakdiberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor danmelaporkan pajak terutang, yang dituangkan dalam bentuk laporan yang disebutSurat Pemberitahuan

terutang;Bahwa benar konsekwensi kewajiban apabilaPengusaha Kena Pajak tidak melakukan kewajibanmemungut PPn atas transaksi yang telah terjadi, biladilihat dari wilayah hukum administrasi pajak adalahwilayah hukum administrative, kalau tata cara tidakdiberlakukan sudah pasti adminitrasinya kacau, jadiefeknya setiap wajib pajak atau Pengusaha KenaPajak tidak melakukan normanorma sesuaiadministrasi nya, dan belum tentu menimbulkankerugian Negara;Bahwa di Indonesia sejak tahun 1983 menganutsystem Self

Wajib Pajak Badan PT.Chandra Prima Persada (PT.CPP) adalahPajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, 29, Pajak PenghasilanPemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 15, 19, 21, 23, 26 danPajak Pertambahan Nilai (PPn), sehingga PT.Chandra Prima Persada(PT.CPP) memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan~ sendiri kewajibanperpajakannya (Self Asessment).

Pengertian mengisi SPT dengan benar menurutUU KUP adalah:e benar dalam perhitunganHalaman 81 dari 128 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Ckre benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakane benar dalam penulisan, dane sesuai dengan keadaan yang sebenarnyaSistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesiamengandalkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalampemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, termasuk dalamkewajiban pengisian dan penyampian SPT.

Bahwa benar perbuatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yangdimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SuratPemberitahuan, Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisiinformasi yang benar dan lengkap, Sistem self assessment memberikankepercayaan seluasluasnya kepada Wajiob Pajak dalam memenuhikewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur danjika tidak jujur dapat dipidana.Menimbang

orang pekerja boronganuntuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan;e Peralatan yang digunakan adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unitserta peralatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan;e Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;e Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self

terdiri dari 40 orang pekerja boronganuntuk pembersihan dan penanaman, 7 orang pengawas lapangan;e Peralatan yang adalah 3 unit escavator dan chainshaw 20 unit sertaperalatan pendukung untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.e Saat ini rekanan membutuhkan dana untuk pembayaran uang mukapengadaan bibit sawit sebanyak 165.000 batang;e Jika dilihat tingkat pekerjaan tersebut diatas menurut kami wajar danmemungkinkan karena yang bersangkutan memulai kerja pada awal bulanSeptember 2008 dengan menggunakan self

Putusan Nomor 1212 K/PID/2016Penetapan pemilik rekening yang memenuhi kriteria untukdicantumkan dalam DHIB (Daftar Hitam Individual Bank)dilakukan oleh Bank Tertarik secara self assessment:Huruf a:Penarikan satu lembar cek dan/atau bilyet giro kosong yangsama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkan sebagai satulembar penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;Huruf b:Cukup jelase Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 2/10/DAS.P juncto Nomor:4/17/DASP juncto Nomor 8/17/DASP juncto Nomor: 8/33/DASP

Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/201311.19.self assessment dalam formulir lampiran khusus 3A SPTTahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPTTahunan PPh, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimana caraperhitungan dalam rangka hubungan istimewa maka sesuaidengan kuasa Pasal 18 ayat (3) UU PPh, PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukankembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yangwajar dan kelaziman

RAMLIE WOENTORO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai RBPH SEMM (Regional Business PartnerHead Self Employe Mass Market) di Bank Danamon yang tugasnya yaitu:a.Pemenuhan pengadaan people (Rekruitmen Pegawai)b. melaksanakan training pegawaic.masalah hubungan industrial diwilayah Timur dari Cirebon sampai PropinsiPapua.Bahwa sepengetahuan saksi yaitu Terdakwa sebagai Unit Manager di unitBangil sedangkan terdakwa II sebagai CO di unit bangil ;Halaman

lima puluh juta rupiah), karena apabila pejabat yang memilikiBWMkK tersebut tidak melakukan tanda tangan dalam memo persetujuankredit maka kredit tidak akan bisa cair meskipun dokumen dokumenpendukung / form pengajuan kredit lainya telah adae Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Il selaku CO diantaranyamelakukan Verifikasi berkas masuk, melakukan verifikasi berkaskelapangan (untuk usaha dan jaminan), membuat proposal pengajuankredit, melakukan inisiasi kredit sesuai dengan kebijakan kredit SEMM(self

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan ManufacturerDump Truck and Other Special Purpose special, yang menerimapemesanan untuk pembuatan Self Loader dari PT. Emi MerapiIndonesia dimana ketika itu Tergugat Rekonpensi menjabat sebagaiDirektur;3.2. Bahwa PT. Emi Merapi Indonesia (ketika itu Tergugat Rekonpensisebagai Direktur) telah meminta bantuan kepada PenggugatRekonpensi untuk dapat membantu memberikan dana talangan ataspemesanan atau pengadaan 3 (tiga) unit mobil Hino FL 260 JWkepada PT.

Kerugian MaterilKehilangan dan/atau tidak mendapatkan keuntungan bila danatalangan sebesar Rp. 363.423.000, (tiga ratus enam puluh tiga jutaempat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) diinfestasikan ke bisnispembuatan Self Loader dengan nilai keuntungan 25% (dua puluhlima persen), terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengandiajukannya gugatan Rekonpensi aquo oleh PenggugatRekonpensi, yaitu selama 22 (dua puluh) bulan, yang perinciannyasebagai berikut:Modal dasar x 25%:Rp. 363.423.000 x 25% =

Pemilinan Pembandingbahwa sesuai dengan prinsip self assestment bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap. Pada SPT Tahunan PPh Badan,Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menggunakan Metode Lainnya pada saatpenerapan harga transfer atas transaksi penjualan.

Penerapan atau perhitungan Harga Jual Wajarbahwa sesuai dengan prinsip self assessment yaituTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) wajib mengisi SPT Tahunan dengan jelas,benar dan lengkap, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) terlebin dahulu meminta kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mendemonstrasikan perhitungan harga jualwajar berdasarkan dokumendokumen yang ada, tetapiselama proses pemeriksaan Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding)

Untuk mengujitingkat kepatuhan Wajib Pajak maka Direktorat Jenderal Pajakberdasarkan UndangUndang Perpajakan diberi Kewenangan untukmelakukan pemeriksaan.Pasal 1 angka 6 UU KUP, Nomor Pokok Wayib Pajak adalah nomoryang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamHal. 125 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.Mndadministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenaldiri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya.Dalam kaitannya dengan sistem Self

memenuhiketentuan untuk melakukan kewajiban perpajakan (persyaratansubjekif dan objektif) wajib mendaftarkan diri secara suka rela untukdicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak yang berNPWP.Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan ObjekPajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Dalam kaitannya dengan sistem Self

Lebih lanjut dalam Pasal 13 diatur bahwa PKP wajib membuatFaktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP atauekspor BKP. yang dilakukannya.Setelah membuat faktur Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutangsesuai dengan prinsip Self Assessment.

dengan UU No 16 tahun 2009) yangberbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikanSurat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingsedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurangdibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yangtidak atau kurang dibayar.Hal. 133 dari 271 Putusan No. 493Pid.Sus/2020/PN.MndDengan sistem Self

JOAS SAITAMA PUTRA yang ikutdapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak diberi hakuntuk menghitung pajak sendiri (Self assessment).

diubah terakhir denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan";bahwa kemudian, sesuai angka Romawi poin 4 huruf f pada penjelasanUndangundang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa: "Denganberpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dankesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undangundang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakanpokok sebagai berikut meningkatkan penerapan prinsip self