Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;4. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 ;5. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga ;6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa ;7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil =;8. Fotocopy Tanda Bukti Hasil Pendataan :9.

Mawar) selaku penjualsebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 1923/W/2017, tanggal 10April 2017 harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dapat dikabulkan.Sedangkan tuntutan Para Penggugat agar Surat Ijin Mendirikan Bangunan(IMB), tanggal 3 Agustus 1964 juga harus dinyatakan tidak sah, oleh karenatidak menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan tanah danbangunan sengketa, harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa seluruh ahli waris dari Semen Mawar dan RasiUwet ternyata tidak semuanya

, Tergugat tidak mau menghadap pada instansiinstansiyang memerlukan penjelasan atau keterangan yang diperlukan dalammendirikan usaha tempat parkir sepeda motor, selalu Penggugat yangmenghadap instansi yang berwenang;Bahwa suratsurat ijin yang diurus antara lain Surat Ijin Pendirian TempatPencucian Mobil, Bengkel, dan Penitipan Sepeda Motor sesuai dengan SuratIjin Tempat Usaha No. 530.08/0654/35.73.314/2007 tanggal 8 Mei 2007, denganmasa berlaku s/d 7 Mei 2010, Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.640

;dan/atau d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka kami mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menerima, memeriksa,dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30 /Padt.G/2018/PN.Kbm.PRIMAIR :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melawan hukum.Menyatakan dan menetapkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor:503/640/2015 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum.Menyatakan dan menetapkan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor:503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 kepada TERGUGAT cacat hukum dan tidak sah, dan oleh karenanya Batal Demi Hukum.Menghukum Tergugat untuk tidak melanjutkan segala kegiatan dan segalatindaklanjutnya berkaitan dengan pendirian Rumah Sakit Palang Biru.Menghukum Tergugat

Tahun 2002, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf f PermaNomor 1 Tahun 2002 tersebut maka dalam gugatan class action mensyaratkanadanya kerugian yang nyata dari wakil kelompok maupun anggota kelompokatau diistilahnkan sebagai concrete injured parties ;Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati gugatanyang diajukan oleh Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya tuntutan gantirugi dalam petitum gugatan Penggugat, namun yang dituntut olen Penggugatadalah menyatakan dan menetapkan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan Nomor :503/640/2015 dan Surat Izin Pendirian Rumah Sakit Nomor503/01.01/RSU/KEP/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 cacat hukum dan tidaksah dan oleh karenanya Batal Demi Hukum, karena pendirian rumah sakitPalang Biru tanpa di dasari oleh proses Amdal menimbulkan potensi kerugian(potential lost) berupa dampak pencemaran pencemaran lingkungan dankerusakan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam posita angka 30 a,sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan jika tidak

terletak diDesa Adat Candi Kuning , di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12B ,seluas 2.180 Ha , Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember1959 yang mana obyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat HakMilik nomor 587, gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990 , nomor4161/1990 , seluas 19.300 m2, yang terletak di Desa Candi Kuning,Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali;atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 3;Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di BanjarLiligundi, Singaraja, surat

ijin mendirikan bangunan nomor 45/1955dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 4;Sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asaldapat membeli kembali setelah terjual lelang , yang diterima kembalioleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep Wayan Mudrasastra sepertitermaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970 ;atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 5;Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Nomor 94/PDT/2020/PT.DPS7.

ijin mendirikan bangunan nomor 45/1955dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;atau yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA 4;Sebuah rumah berikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asaldapat membeli kembali setelah terjual lelang , yang diterima kembalioleh Wayan Dangin dari sepupu Ngarep Wayan Mudrasastra sepertitermaktub dalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970;Merupakan harta peninggalan orang tua (Almarhum WayanDangin)/Pewaris;4.

CandiKuning, di Dusun Kembangmerta, persil nomor 12 B ,seluas 2.180Ha, Padol Nomor 105/1959 tanggal 17 Desember 1959 yang manaobyek ini telah tercatat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 587,gambar situasi tertanggal 21 Agustus 1990, nomor 4161/1990 , seluas19.300 m2, yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan, Bali;Merupakan bagian hak dari Tergugat dan Tergugat Il secaraberimbang Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak diBanjar Liligundi, Singaraja, surat

ijin mendirikan bangunan nomor45/1955 dari Ketua Dewan Pemerintah Buleleng;Merupakan bagian dari Tergugat IV, V dan VI selaku ahli warispengganti dari Almarhum Ketut Dharma Widiana Sebuah rumahberikut pekarangannya serta Sanggah Pemerajan asal dapat membelikembali setelah terjual lelang, yang diterima kembali oleh WayanDangin dari sepupu Ngarep Wayan Mudrasasira seperti termaktubdalam Surat Pernyataan/Kuasa tanggal 1 Desember 1970;5.

Asli surat perjanjian ( sewa menyewa rumah) tertanggal 1 Mei2013, bukti (P.1);2. .fotokopi Buku Tanah HGB Nomor 3451, yang dikeluarkan olehkantor pertanahan Kotamadya Malang , tanggal 23 september1993, bukti (P.2);3. .Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan olehwalikotamadya Malang, tanggal 8 Oktober 1993, bukti (P.3);4. .Fotokopi Foto rumah bukti (P.4);Fotokopi suratsurat tersebut diatas telah dicocokkan sesuaidengan aslinnya dan bermaterai cukup, kecuali bukti P.2 dan P.3 tidakbisa

Tergugat;Sebidang Tanah dan Bangunan permanen di atas nya sesuai Akta JualBeli No: 19/2014 atas nama Tuan Afendi Eddy Gordaya, yang terletakdi Kampung Pasir Pureut Rt 04 Rw 10 Desa Ciapreuan KecamatanCibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Blok Cigebang Persil No:25 Kohir No: C.1744, SPPT No: 32.07.241.016.0020128.0 seluaskurang lebih 798 M* dengan Batas batas: Utara =: Jalan Lingkungan; Barat : Tanah Kepunyaan Irwan, H Asep; Timur: Tanah Kepunyaan Irfan, Sudiman;Selatan : Tanah Kepunyaan Sahla;dan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No: 503/06/IX/2014 Luas Bangunan63 M?

keterangan rencana kota dan IMB ke Tergugat II ;Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan atau memberikan SuratKeterangan Rencana Kota No. 591/1195/00 tanggal 22 Desember 2000 dan JjinMendirikan Bangunan No.648.1174/Th.2001 tanggal 01 Februari 2001 di atastanah sengketa kepada Tergugat tanpa memperhatikan keabsahan dari hakTergugat ;Bahwa dengan demikian Tergugat dan II telan melakukan perbuatanmelawan hukum ;Bahwa akibatnya Surat Keterangan Rencana Kota No.591/1195/00tanggal 22 Desember 2000 dan Surat

Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/74/ Th2001 tanggal 01 Februari 2001 yang diterbitkan Tergugat II adalah cacat hukumsehingga harus batal demi hukum dengan segala hukumnya ;Bahwa Kemudian Tergugat berdasar suratsurat yang diperoleh dariTergugat II membangun obyek sengketa, dengan demikian jelas tindakan dariTergugat adalah tindakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat II melakukan tindakantindakan lain yang makin merugikan Penggugat, untuk itu Penggugat mohondiletakkan

Muntu (Alm.) yangsekarang ini sudah diwariskan kepada Penggugat dan Penggugat Il;Bahwa sampai saat ini di lahan/kintal milik Penggugat masih berdiribangunan liar berupa penggilingan padi yang dikelola olehTergugat I;Bahwa bangunan liar berupa penggilingan padi tersebut tidakdilengkapi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah;Bahwa keberadaan bangunan liar berupa penggilingan padi yangberdiri di lahan pekarangan milik Para Penggugat yang dikelola olehTergugat telah menimbulkan keresahan

Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 188/416.91/402.5.09/1997 tertanggal27 Maret 1997 atas nama Hendra Santoso yang diterbitkan olehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya (bukti Plw 5).Bahwa berdasarkan teori hukum sebagaimana telah disebutkan di atas,dikaitkan dengan buktibukti yang sah dan otentik a quo, adalah tidak benarjika Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya dan Judex Facti PengadilanTinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19menyebutkan : Menimbang karena perlawanan

No. 47 PK/TUN/2004diterbitkan dengan tidak sesuai Peraturan yang berlaku, sehinggaharus dinyatakan batal demi hukum;(viii) Bahwa PutusanPutusan tersebut di atas, tidaklan dapatmengenyampingkan syaratsyarat formal yang harus dilengkapiuntuk dapat terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan terhadap haksuatu tanah berdasarkan peraturan yang berlaku.

atas nama Pelawan, dandibeli pada Tahun 2001Rumah beserta seluruh tanahnya tersebut dibeli dalam masa perkawinannyaPelawan dengan Suami, dan pemilik Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)rumah tinggal, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khususlbukota Jakarta, tertanggal 24 April 1992.Bahwa dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi No. 32/Eks.HT/2008/PN.Jkt.Sel., tertanggal 24 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Berita Acara Sita Eksekusi initertanggal

Dan Pelawan adalahSATUSATUNYA PEM1LIK RUMAH (PEMILIK SERTIFIKAT No. 191) YANGSAH, berdasarkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 3440/IMB/92,tertanggal 24 April 1992 yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Jakarta..Bahwa Pelawan tidak pernah ada urusan dengan Terlawan (PT. BANKDANAMON INDONESIA Tbk), dan Pelawan tidak pernah mempunyai urusanHal. 5 dari 28 hal. Put.

Namun alas hukum Penggugat/Pembanding memintadibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidakterbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaanmemaksa atau force majeure;Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan TingkatBanding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti 1.4.2.)bahwa Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalamperkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa(Force Majeure) sebagaimana dirumuskan

Surat ijin mendirikan bangunan atas nama HUSIN ABDULLAH H, diberi tandaDUKE P=24, jnnnnna.02connnnnannennonannnananenenansnnnanannaanannnansennnnnannnnamnannannns25. Sertipikat Hak Milik No 297, Desa Canngkir, Kec. Driyorejo, Kab.

Mugaddas mengirim lewat WA (whatsaap) photo berupa 1 (satu)lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Mugaddas, 1 (Satu) lembar Surat Ijingangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atasnama Zihadul Mugaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaanperorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena haltersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya sehingga padahari

Mugaddas mengirim lewat WA (whatsaap) photo berupa 1 (satu)lembar surat ijin mendirikan bangunan nomor : 2024/503/PPT.II.08/04/2014TANGGAL 4 April 2014 atas nama Zihadul Mugaddas, 1 (Satu) lembar Surat Ijingangguan (HO) Nomor : 2023/503/PPT.1II.04/2014 tanggal 4 April 2014 atasnama Zihadul Mugaddas, 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaanperorangan (PO) tanggal 4 April 2014 atas nama Zihadul Muqaddas, karena haltersebut kemudian saksi Bibit Ngesti Lestari alias Bibit percaya sehingga padahari

Menyatakan Surat Pengakuan Pelepasan Hak dari Pemerintah NegeriAmahusu tanggal 1 Juli 1981 dan Surat Keterangan Nomor593/976/AMHS/KET/X/2012, tanggal 11 Oktober 2012 dari PemerintahNegeri Amahusu adalah sah dan berharga menurut hukum danmempunyai daya berlaku;Menyatakan Surat Keterangan Bangunan Nomor 01/DA/SKBANG/XII/94 tanggal 14 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaAmahusu adalah Surat Ijin Mendirikan Bangunan bukan merupakanSurat Kepemilikan obyek sengketa;Menyatakan Surat Keterangan

Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/20895/402.5.09/1997yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan bangunan Pemkot Surabayatertanggal 25 April 1997 ;b. Surat Ijin berdasarkan UndangUndang Gangguan (HO) No.530.08/183/402.1.03/1997 yang dikeluarkan oleh Walikota Surabayatertanggal 16 Desember 1997 ;c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 04/13/SIUP/IX/1999 yangdikeluarkan oleh kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian danPerdagangan Propinsi Jawa Timur tertanggal 13 September 1999 ;d.

Masjid / Musolla Annur yang terletak di Dsn.Subontoro Rt.04 / 13, Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, oleh karenapembangunan Mesjid / Musolah tersebut berlum memiliki ijin mendirikan bangunan danmasyarakat sekitar tidak menghendaki adanya Mesjid / Musolah tersebut karena kurang lebih 200meter dari tempat pembangunan Mesjid / Musolah tersebut telah ada Musolah, karena sudahbeberapa kali diingatkan oleh warga, dan hasil rapat Muspika agar pembangunan jangan dilanjutkansebelum adanya surat

ijin mendirikan bangunan, namun pembangunan Mesjid / Musolah tersebuttetap saja dilaksanakan akhirnya para terdakwa beserta warga yang lain mendatangi tempatpembangunan Mesjid / Musolah tersebut dan para terdakwa melakukan pengrusakan terhadapbangunan Mesjid / Musolah tersebut, yaitu dengan cara pada dinding batako sebelah barat (sebelahselatan pengimaman dan utara pengimaman) dipukul secara bergantian oleh para terdakwa denganmenggunakan bamboo panjang mendorong tembok batako hingga bengunan menjadi

IVAN RICHARD SURYA PUTRAmasih hidup dimana pada pulan Oktober 2008 YOVITA SURYA PUTRAtelah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menguasakansebidang tanah seluas 585 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 yangterletak di Jalan M.Yamin, Gang, Pelayaran, RT.19, Kelurahan GunungKelua, Kecamaatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk dibangunsebuah bangunan Rumah Tempat Tinggal ( RTT ) kepada Penggugat.12.Bahwa sebelum Penggugat membangun rumah tersebut dimanaPenggugat terlebih dahulu mengurus surat Ijin

Mendirikan Bangunan( IMB ) kepada Pemerintah Kota Samarinda.13.Bahwa bangunan rumah tersebut telah selasai dibangun oleh Penggugatdengan dibiayai oleh Penggugat dan Alm.

Adanya Surat Ijin Mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah KotaSamarinda kepada IVAN RICHARD SURYA PUTRA yang semulabernama JEFFRI DIRK.4.5.3. Bahwa pembangunan rumah tempat tinggal oleh IVAN RICHARDSURYA PUTRA yang semula bernama JEFFRI DIRK tersebutdibeayai dari pinjaman kredit Bank;Posita point 17;Bahwa PENGGUGAT pada point 17 posita gugatannya mendalilkansebagai berikut:Bahwa harta warisan Alm.

berprofesi sebagai pengusaha dan antara keduanya sudah salingmengenal dan berhubungan baik2: Bahwa pada tanggal 18 April 2019 Tergugat telah meminjam uangkepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah)sebagaimana terbukti dari Kuitansi Penerimaan Uang (Tanda Terima)tertanggal 18 April 2019, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor:12561/Sepanjangjaya atas nama Iwan Paulus beserta Akta Jual BelliNomor: 41/2013 tertanggal 01 Maret 2013 atas nama Iwan Paulus dandokumen pendukung berupa Surat

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor:503/0313/DB/IB/Pem tertanggal 25 Juli 2000 yang diterbitkan olehPemerintah Kota Bekasi;3.