Ditemukan 2150 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-06-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384/B/PK/PJK/2010 Tanggal 7 Juni 2011 — PT. PANAMITRA MULYA SEJAHTERA, ; DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penetapan Tarif Bea Masuk DalamRangka AseanChina Free Trade Area (ACFTA) berlaku sejaktanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitungsejak tanggal 1 Januari 2007, dimana Pos Tarif 8509.40.0000(BM 8%) ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang diajukan,PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding mohon kepada MahkamahAgung Rlyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauankembali ini berkenan untuk dapat mengabulkan permohonanPemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan Peraturan Menter
Register : 15-08-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 232/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 13 Oktober 2014 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.;
H. ARUDJI KARTAWINATA.;
79 — 25
79 — 25
Anton Nurdin Surat Keputusan Menter Dalam Negeri Republik Indonesia = Nomor:161.16339 Tahun 2014, tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaHal 3 dari hal 13 Put.
Register : 30-04-2010 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G2010/PTUN-MDN Tanggal 23 Agustus 2010 — TINGGI TARIGAN : KAKAN.PERTANAHAN KOTA MEDAN
209 — 6
209 — 6
Bahwa disamping itu peralihan Sertifikat Hak Miliktanggal 31 Maret 1998 No. 265 seluas lebih kurang219 M2 sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 1311Maret 1998 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 4 ayat 1 Peraturan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan yang menegaskan sebelum mengajukanpermohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan datafisik
Register : 30-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 0663/Pdt.G/2016/PA.Ba Tanggal 26 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohonuntuk ijin cerai talaknnya, maka Majelis Hakim setelah memperhatikan identitasnama Pemohon yang telah pula mencantumkan nama alias dalam identitaspermohonan dan petitumnya karena terjadinya perbedaan ejaan penulisannama dalam dokumen Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon dan dalamdokumen lainnya yaitu KTP tertulis nama Pemohon, karenanya patutmempertimbangkan bahwa Majelis setelah memperhatikan Peraturan Menter
Register : 03-10-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1447/Pdt.P/2016/PA.GM Tanggal 18 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
13 — 9
13 — 9
Buku Kutipan Mana telah terjadisalah pencatatan Nama Pemohon sehingga tidak sesuai dengan identitasdokumen yang lainnya;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakehendak dari Pemohon untuk merubah biodata / nama Pemohon dalam aktanikah sehingga sama dengan biodata Pemohon dalam dokumen yanglainnya, sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi PengadilanAgama Giri Menang, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 26 Juli 2019 — Pemohon:
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
1.Ahmad Zuhdi
2.Hajjah Amini
10 — 2
Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 25-09-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 206/Pdt.P/2018/PN Bjb Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon:
LASMINAH
20 — 7
LASMINAH
20 — 7
Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgn Tanggal 10 Oktober 2019 — Pemohon:
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
31 — 5
1.ACHMAD ZAILANI
2.DJATMINI ARNY
31 — 5
makamenurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan permohonan para PemohonHalaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PN Kgncukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untukditerima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum bagi paraPemohon tersebut dikemudian har ;Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan,maka kepada para Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yangditimbulkan dalam permohonan ini ;Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter
Register : 02-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Bms Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Nomor 0116/Pdt.P/2019/PA.Bms19 tahun 2018 Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama, maka oleh karenauntuk kepastian dan kepentingan hukum Pengadilan Agama berwenangmemeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut, terlebih lagiPemohon mendalilkan kepentingannya adalah sematamata dalam rangkamengurus administrasi kKependudukan, maka Majelis memandang perkara inimendesak dan memerlukan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatanbagi Pemohon yang harus lebih diutamakan sehingga Peraturan Menter
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA.Mtp Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
18 — 2
18 — 2
Ke6 dari 9 halamanBuku Nikah Pemohon dan Pemohon II pada saat pencatatan pernikahanPemohon dan Pemohon Il.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan PemohonIl telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menter Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007 TentangPencatatan Nikah, sehingga karenanya permohonan Pemohon danPemohon II dikabulkan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo.
Register : 12-08-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0168/Pdt.P/2019/PA.Lmg Tanggal 22 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
PengadilanAgama wilayah yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkankaidah fiqghiyah yang selanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis,yaitu :arbass Lb bois ac JI de plo VI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, karena permohonan Para Pemohon telah sesuaidengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 23-08-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 09-01-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 21 Desember 2011 — Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI);Menteri Keuangan Republik Indonesia
99 — 37
99 — 37
AnwarSuprijadi, M.Sc ;putusan Tergugat bersifat individual, dimanakeputusan Tergugat ditujukan khusus' kepadapenunjukan anggota dan Ketua Komite PengawasPerpajakan untuk melakukan suatu' perbuatanhukum tertentu sebagai mana termuatSurat Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 125/KMK.01/2010 tertanggal 19Maret 2010 tentang Penetapan Ketua, WakilKetua, dan anggota Komite Pengawas Perpajakankhususnya sepanjang terkait atas nama Drs.Anwar Suprijadi, M.Sc yang mendasarkanpadaPeraturan Menter
Register : 24-11-2020 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 235/Pdt.G/2020/PN Jap Tanggal 5 Mei 2021 — Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua
84 — 0
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua
84 — 0
Pos Indonesia Wilayah XI Papua dan Papua Barat
Turut Tergugat:
1.Menter Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Papua
Register : 29-11-2021 — Putus : 27-12-2021 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 237/B/2021/PT.TUN.SBY Tanggal 27 Desember 2021 — Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO. vs 1. PT HONEYMOON PROPERTIES. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
154 — 61
154 — 61
KURNIAWIDHI, KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Karanggan MudaRT.002/RW.003, Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBoger, Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur PTHoneymoon Properties), berdasarkan Akta Serita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa No. 04, tanggal 10 Maret 2021, danKeputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AH U0016285. AH. 01. 02 Tahu nPatwsan Nomor 237/B/2021/PTTUNS pxHalaman!
Register : 05-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA LUMAJANG Nomor 1291/Pdt.G/2014/PA.Lmj Tanggal 18 Juni 2014 — Pemohon Vs. Termohon
3 — 0
3 — 0
(Kutipan Akta Nikah) adalah akta yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, olehkarenanya maka berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antaraPemohon dan Termohon terikat oleh perkawinan yang sah dan belum dikaruniaianak;Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masingmasing bernamaSUMILAH binti BUANG dan SUYANTO bin MENTER pada pokoknyamenerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon
Register : 24-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PA DEMAK Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Dmk Tanggal 30 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 3
16 — 3
Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Demak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikanPerkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana Keputusan Menter
Register : 19-11-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 0618/Pdt.P/2019/PA.Clp Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Acara Sidangpemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuaan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namayang semula PEMOHON, seperti dalam buku kutipan akta nikah PemohonPenetapan Nomor.0618/Pdt.P/2019/PA.CIpHalaman 4 dari 9 halamanmenjadi Pemohon untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anakanakPemohon serta mengurus keperluan lainnyaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter
Register : 26-09-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0521/Pdt.P/2016/PA.Bwi Tanggal 21 Oktober 2016 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 1
12 — 1
Penetapan No.0521/Pdt.P/2016/PA.Bwisehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II diperintahkan untukmencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan Menter!
Register : 31-10-2018 — Putus : 26-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Lmg Tanggal 26 Desember 2018 — Penuntut Umum:
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
64 — 7
DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
ROBIL SUNDOYO BIN SALEKAN
64 — 7
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
LAB: 7978/NNF/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 telah melakukanPemeriksaan berupa 5(lima) butir tablet warna putih berlogo ZENITHdengan berat netto 2,816 gram milik Terdakwa ROBIL SUNDOYO BINSALEKAN dengan Kesimpulan sebagai berikut:Bahwa benar tablet mengandung bahan aktif KARISOPRODOL terdaftardalam golongan (satu) dengan Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menter!
Register : 10-08-2010 — Putus : 20-12-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 20 Desember 2010 — PT. Tawang Meranti;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
364 — 22
364 — 22
Bahwa Usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhikelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalamLampiran 1 Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratanusulan RKUPHHK dalam hutan alamitterdiri atas1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam HutanAlam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal2. Peta Kawasan hutan dan Perairan Provinsi atau RITRWPpada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam ;3.
Peraturan Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.6/Menhut I1/2007 tentang Rencana Kerja dan RencanaKerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayudalam hutan alam dan Restorasi Ekosistem Dalam hutanAlam pada Hutan Produksi ; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis