Ditemukan 1439 data
76 — 11
.> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil Galian C mendapat bagian 10% daritotal penyetoran ke Kas Daerah Kab.Donggala, berdasarkan Pasal 68 Ayat(1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yangmenyatakan Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%(sepuluh persen) untuk Desa
Bupati Donggala No. 19Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, BantuanHalaman 6 dari 71 Putusan perkara No 33/Pid.SusTPK/2015/PN PalKeuangan dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Donggalapada Pasal 8 Ayat (5) yang menyatakan Bantuan keuangan disalurkanlangsung ke Kas Daerah/Kas Desa dan penggunaannya dianggarkan,dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaankeuangan daerah.Bahwa Desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak Galian C sebesar 10%adalah desa penghasil
yang di wilayah desa tersebut terdapat tambangGalian C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang Bagi Hasil Untuk Desa yang menyatakan Hasilpungutan pajak Kabupaten Donggala yang diterima dari bahan galiangolongan C 10 % di bagikan kepada DesaDesa Penghasil di Kab.Donggaladan Pendapatan bagi hasil 10% dari bahan galian golongan C akandiserahkan/dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBD), sebagai sumber pendapatan Desa dalam pelaksanaannyadikordinasikan
Bahwa untuk Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen) berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten DonggalaNo.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan Tarf PajakMineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluhpersen).> Bahwa hasil setoran pajak Galian C dari pihak perusahaan Galian Cdimasukan kedalam Kas Daerah Kab.Donggala, dari hasil penerimaan pajakbahan golongan galian C tersebut, Pemerintah Kabupaten Donggalamengalokasikan untuk Desa penghasil
Surat Keputusan Bupati Donggala No. 18845/0413/VIII/2002 tentang BagiHasil Untuk Desa yang menyatakan Hasil pungutan pajak KabupatenDonggala yang diterima dari bahan galian golongan C 10 % di bagikankepada DesaDesa Penghasil di Kab.
Muhammad Kenan Lubis SH
Terdakwa:
1.Sunarto Sembiring
2.LEGIREN
3.H E R I
547 — 61
- Jaring burung 9 (Sembilan) helai
- Sound penghasil suara burung beserta baterai 3 (tiga) buah.
- Handphone 3 (tiga) unit.
- Karung tempat burung 54 (lima puluh empat)
- Sangkar burung pemikat 6 (enam) buah.
- Kaca selam 2 (dua) buah.
- Terpal plastic 2 (dua) helai.
- Pancing 2 (dua) buah.
Dirampas untuk Negara;
6.
Sound penghasil suara burung beserta baterai 3 (tiga) buah.9. Handphone 3 (tiga) unit.10. Karung tempat burung 54 (lima puluh empat)11. Sangkar burung pemikat 6 (enam) buah.12. Kaca selam 2 (dua) buah.13. Terpal plastic 2 (dua) helai.14. Pancing 2 (dua) buah.Dirampas untuk dimusnahkan4.
Sound penghasil suara burung beserta baterai 3 (tiga) buah.9. Handphone 3 (tiga) unit.10. Karung tempat burung 54 (lima puluh empat)11. Sangkar burung pemikat 6 (enam) buah.12. Kaca selam 2 (dua) buah.13. Terpal plastic 2 (dua) helai.14.
LEGIRIN dan Terdakwa III HERI, tim patroli dari Balai Besar Taman NasionalGunung Leuser mengamankan barang bukti berupa :Burung Murai daun sebanyak 10 (Sepuluh) ekor.Burung ranting sebanyak 31 (tiga puluh satu) ekor.Burung Murai daun mini 12 (dua belas) ekor.Kutilang Mas 1 (satu) ekor.Cerocok 1 (Satu) ekor.Ikan Jurung Asapan 13 (tiga belas) ekor.Jring burung 9 (Sembilan) helaSound penghasil suara burung beserta baterai 3 (tiga) buah.9.
Cerocok 1 (Satu) ekor.udah selayaknya dikembalikan ke Habitatnya;Ikan Jurung Asapan 13 (tiga belas) ekor.Jaring burung 9 (Sembilan) helaiSound penghasil suara burung beserta baterai 3 (tiga) buah.Handphone 3 (tiga) unit.10. Karung tempat burung 54 (lima puluh empat)11. Sangkar burung pemikat 6 (enam) buah.12. Kaca selam 2 (dua) buah.13. Terpal plastic 2 (dua) helai.14.
102 — 17
Rp731.446.013,00 yaitu atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelianpupuk, perbaikan atau perawatan kebun, dengan alasan Pajak Masukan tersebutdigunakan untuk menghasilkan TBS yang berdasarkan ketentuan ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai PKP dan sejak semula dimaksudkan untukmelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN yaitu CPO dan Pemohon Bandingadalah PKP yang bersifat integrated penghasil
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
152 — 53
Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017 a. 1 (satu) lembar undangan rapat dari DPRD Kota Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP dan SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;
SKPD penghasil PAD Kota Balikpapan;
Sita/82/VIII/Res.3.3/2018/Ditreskrimsus, tanggal 14 Agustus 2018 2 (dua) lembar asli notulen Rapat Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD penghasil PAD, pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Gabungan Komisi
Sita/109/VIII/2017/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2017 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD Kota Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.
TEKKO (selaku Tim TAPD),bahwa saksi CHAIDAR CHAIRULSYAH dibantu oleh saksi NOORLENAWATIdan Terdakwa membuat RKA pengadaan lahan RPU senilaiRp.12.500.000.000, dengan target kinerja: Terlaksananya pembebasan lahan5 Ha kemudian disempunakan menjadi RKA pengadaan lahan RPU senilaiRp.12.500.000.000, dengan target kinerja: Terlaksananya pembebasan lahan45 Ha.Halaman 7 dari 90 Putusan Nomor 5 /PID.TPK/2019/PT SMR Pada tanggal 24 Nopember 2014 dilaksanakan Rapat Banggar di DPRD KotaBalikpapan dan membahas penghasil
SP. . 1 (Satu) lembar undangan rapat dari DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan kepada SKPD pada acara rapat kerja017/Ditreskri Banggar DPRD Kota Balikpapan dengan TAP danmsus tanggal SKPD penghasil PAD terkait pembahasan RAPBD1 Agustus Tahun 2015 tanggal 10 Nopember 2014;2017 . 2 (dua) lembar daftar hadir rapat banggar DPRDKota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2014,pukul 10.00 Wita, Tempat Ruangan RapatGabungan Komisi DPRD Kota Balikpapan, AcaraRapat Anggaran DPRD Balikpapan dengan SKPD Halaman 33 dari
90 Putusan Nomor 5 /PID.TPK/2019/PT SMR penghasil PAD Kota Balikpapan;c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangan SKPDtanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita,Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRDKota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRDBalikpapan dengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan;d. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaBalikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hariSenin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi,Pemimpin Rapat Abdullah,
PAD Kota Balikpapan;c. 3 (tiga) lembar daftar hadir rapat undangan SKPDtanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita,Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi DPRDKota Balikpapan, Acara Rapat Anggaran DPRDBalikpapan dengan SKPD penghasil PAD KotaBalikpapan;d. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaBalikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hariSenin tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00Wita, Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi,Pemimpin Rapat Abdullah, S.Sos.
SP. 2 (dua) lembar notulen rapat banggar DPRD KotaSita/109/VIII/2 Balikpapan dengan SKPD Penghasil PAD, hari Senin017/Ditreskri tanggal 24 Nopember 2014, pukul 10.00 Wita,msus tanggal Tempat Ruangan Rapat Gabungan Komisi, Pemimpin1 Agustus Rapat Abdullah, S.Sos.20178. SP. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hak Garap TanahSita/109/VIII/2 atas nama Ramsyah tanggal 29 Maret 1975017/Ditreskrimsus tanggal1 Agustus20179.
58 — 25
Syam Kalimantan, terdakwa tidakmengetahuinya secara utuh karena untuk pengurusannya dilakukanoleh saudara SISWANTO ;e Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukanterdapat lokasi tambang milik perusahaan lain, dan memang didaerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara dan terdakwaketahui di lokasi tersebut adalah milik perusahaan PT. SyamKalimantan dan PT.
Kalimas Jaya Utama dipindahkan ke Km 38 Desa Riam Adungan,Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatannamun sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, suratsurat perijinan tersebut belum ada ;Bahwa disekitar wilayah penambangan yang terdakwa lakukan yaitu di Km38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan terdapat lokasi tambang milik perusahaan lain,dan memang daerah tersebut merupakan daerah penghasil batubara danterdakwa
Amanah ;Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa mengetahuikalau di di Km 38 Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten TanahLaut, Propinsi Kalimantan Selatan merupakan wilayah penghasil batubara,sehingga wajib memiliki ijin sehingga terdakwa mengetahui perbuatannya akanada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dariperbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, iatidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebutterdakwa
147 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 16B (3) UU PPN,Pajak Masukkan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;DASAR DAN ALASAN PEMOHON BANDINGBahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP173/WPJ.01/2012 tertanggal 14 Maret 2012 danmengajukan Banding terhadap koreksi Pajak Masukkan sebesarRp2.090.750,00 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil
penyerahan yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikansebelumnya bahwa perusahaan Pemohon Banding memproduksi CPOyang merupakan Barang Kena Pajak (BKP), dengan demikian maka semuaFP Masukan yang Pemohon Banding peroleh adalah berhubungan denganpenyerahan BKP yang Pemohon Banding hasilkan, hal ini berarti bahwa FPMasukan atas aktivitas kebun Pemohon Banding sebagai contoh, ataspembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebunmerupakan PajakMasukan yang terkait dengan industri penghasil
Pemohon Banding utarakan bahwapembelian pupuk dan perlengkapan perkebunan yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudahsewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Bandingmenyatakan Nature of Business perusahaan Pemohon PeninjauanKembali, semula Pemohon Banding adalah Industri penghasil
230 — 58
;Bahwa untuk melakukan perhitungan dana jaspel mekanisme yangseharusnya ditempuh adalah mengacu pada ketentuan Pasal 7 SuratKeputusan Direktur RSUD Banten Nomor : 821/0514/RSUD/VI/2016sebagai berikut :1) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidaklangsung;3) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baiktenaga medis, kelompok tenaga keperawatan setara dan
Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajibanmemberikan kontribusi kepos insentif yang besaran presentasinyaditentukan dalam sistem insentif.5.
Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yangdiatur dalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.
Setiap karyawan pada penghasil jasa pelayanan berkewajiban memberikankontribusi kepos insentif yang besaran presentasinya ditentukan dalamsistem insentif.;5.
Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberi kontribusi yang diaturdalam system remunerasi;2. Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;3.
SYUKRI, SH.
Terdakwa:
EFENDI Bin SANUSI
78 — 21
PengelolaanLingkungan yang dimaksud dengan Pengelolaan limbah B3 adalahkegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari kegiatanpengelolaan limbah B3 tersebut didefinisikan lebih jauh di dalam Pasal 1Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaiberikut: Dalam angka 13, disebutkan bahwa Pengurangan Limbah B3adalah kegiatan Penghasil
Dalam angka 21, disebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil LimbahB3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, PengolahLimbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
Nicosa Sejahtera DiDesa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten LampungTimur, Provinsi Lampung; danPasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yangmenyebutkan bahwa Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatanmengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelumdiserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,dan/atau Penimbun Limbah B3.Definisi Pengangkutan Limbah B3 yang disarikan dari KamusBahasa Indonesia sebagai suatu
NICOSA SEJAHTERA sebagai perusahaan yangmempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah,mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa limbah yangdikumpulkannya diperoleh dari penghasil limbah B3 yang mempunyaiizin. Dengan adanya perbuatan dari pihak PT. NICOSA SEJAHTERAyang membeli langsung oli bekas dari Terdakwa, baik itu melaluidirekturnya maupu karyawannya, padahal pihak PT.
NICOSA SEJAHTERA oleh pihakyang berwenang untuk mengumpulkan oli bekas, maka pihak PT.NICOSA SEJAHTERA mempunyai kewajiban untuk memastikanbahwa oli bekas yang dikumpulkannya diperoleh dengan cara yangbenar dan dari pihak yang mempunyai izin.Bahwa peran Terdakwa pada dasarnya hanya merupakan bagian kecildari rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dalamperkara aquo, karena posisi Terdakwa hanya sebagai pengangkut yangmenghubungkan antara penghasil limbah B3 dengan perusahaanpengumpul
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2014Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dalammemproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO, oleh karena itu sudah sewajarnya PPNMasukannya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;Bahwa semua Faktur Pajak (FP) yang Pemohon Banding kreditkan sudah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sangat jelas terkait erat dengankegiatan usaha Pemohon Banding sebagai penghasil CPO, hal ini telah sesuai denganUndangUndang Perpajakan Nomor 8 Tahun
yang terutang pajak;Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding informasikan sebelumnya bahwaperusahaan Pemohon Banding memproduksi CPO yang merupakan Barang KenaPajak (BKP), dengan demikian maka semua FP Masukan yang Pemohon Bandingperoleh adalah berhubungan dengan penyerahan BKP yang Pemohon Bandinghasilkan, hal ini berarti bahwa FP Masukan atas aktivitas kebun Pemohon Bandingsebagai contoh, atas pembelian pupuk dan perlengkapan untuk kebun merupakanPajak Masukan yang terkait dengan industri penghasil
Pemohon Banding utarakan bahwa pembelian pupuk danperlengkapan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali,semula Pemohon Banding adalah nyatanyata merupakan kegiatan yangberhubungan langsung dalam memproduksi/menghasilkan BKP berupa CPO,oleh karena itu sudah sewajarnya PPN masukannya dapat dikreditkan sebagaiPajak Masukan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanNature of Business perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali, semula PemohonBanding adalah Industri penghasil
25 — 13
Put. 12/ Pdt.G/2011/ PA Stb.Ter gugat Rekonvensi mengajuk an j awabanyang menyatakan hanya sanggupmemberikan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000, (dua jutarupiah ).Menimbang, bahwa Ter gugat Rekonvensi mengakuinemiliki penghasil an yang tidak tetap, walaupun bekerjasebagai war t awan dan pengurus LSM, dan Peng gugatRekonvensi juga tidak nengetahui berapa jumlah penghasil anTergugat Rekonvensi.Menimbang, bahwa saksi yang diajukan PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuisecara pasti
jumlah penghasil an Ter gugat Rekonvensi,namun saksi kedua Penggugat Rekonvensi Sofia bintiDar ma Sur ya mengetahui Tergugat Rekonvensi pernahmenitipk an biaya belanja rumah tangga untuk dis erahkankepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 300.000., (tigaratus ribu rupiah) dan Rp250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tigahari, namun hal tersebut di bantah oleh Ter gugatRekonvensi bahwa biaya rumah tangga yang pernah dititipk an oleh Tergugat Rekonvensi kepada saksi untuk diserahkan kepada
109 — 74
Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau) tersebut padaawalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yangberdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07/2010tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TahunAnggaranAnggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010 tentang Alokasi
Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 525/1458.3 tanggal 08September 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial KemasyarakatanBantuan Modal Kelompok Petani Tembakau antara Ir.EDY SUHARIYANTA,MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul denganHM.IRSYAD/SARJONO selaku Ketua KUB Makmur yang seharusnyadipergunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku dengan pembudidayaantembakau dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuandan keterampilan kerja masyarakat di daerah penghasil
Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan bakutembakau.
Pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Menimbang36Menimbang, bahwa dana bantuan sosial kemasyarakatan (tembakau)tersebut pada awalnya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil TembakauTahun Anggaran 2010 dan Pasal 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 44Tahun 2010
Dan pembinaan lingkungan sosial dengan pembinaan kemampuan danketerampilan kerja masyarakat di daerah penghasil bahan baku tembakau.Penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp.180.000.000,(Seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh TerdakwaHM.IRSYAD/SARJONO bin SLAMET MARDI UTOMO dan saksi ADITYAKURNIAWAN beserta saksi SUJONO alias PUJI SUDARMO dipergunakan untuk :1. Sewa lahan tembakau Rp.12.000.000, (Dua belas juta Rupiah) tertanggal 18 Juni 2010.2.
168 — 9
Rp269.545.301,00 yaitu atas Pajak Masukan yang berhubungan dengan pembelianpupuk, perbaikan atau perawatan kebun, dengan alasan Pajak Masukan tersebutdigunakan untuk menghasilkan TBS yang berdasarkan ketentuan ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai PKP dan sejak semula dimaksudkan untukmelakukan penyerahan BKP yang terutang PPN yaitu CPO dan Pemohon Bandingadalah PKP yang bersifat integrated penghasil
38 — 15
juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil
juta lima ratus ribu rupiah)11sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil
35 — 7
juta lima ratus ribu rupiah)sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil
juta lima ratus ribu rupiah)11sesuai dengan kesepakatan, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MiftahulMunir di Jalan Raya Romo Manyar untuk menyerahkan Raw Slime sebanyak kuranglebih 13 Kg dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.500.000, (tigapuluhduajutalima ratusribu rupiah) dari hasil penjualan Raw Silme tersebut, bahwa dalam hal initerdakwa dalam mendapatkan Raw Slime dari saksi Suluh Hadi Als Sulung sudahmengetahui saksi Suluh Hadi Als Sulung tidak bekerja di PT Smelting selakuperusahaan penghasil
11 — 9
Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebihlanjut tetang jumlah pembebanan ini, maka Majelis terlebin dahulumengetahui berapa pendapatan/penghasil Tergugat Rekonpensi untuk setiapbulannya;Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Tergugat Rekonpensimenyatakan bahwa pendapatannya untuk setiap bulan dapat mencapakisaran diatas sepuluh jutaan rupiah setian bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan atas penyampaian TergugatRekonpensi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensimempunyai
penghasil yang cukup memadai untuk setiap bulan, olehnya itupembebanan yang pantas dan layak kepada Tergugat Rekonpensi atastuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :1.
Terbanding/Tergugat : YULIO AQUA MARE
Terbanding/Turut Tergugat I : LEO MARTIN
Terbanding/Turut Tergugat II : R. PEPEY DELON TANAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : ERMA TOFANY
Terbanding/Turut Tergugat IV : DENNY LERRY SINULINGGA, SH., M.Kn
59 — 50
Memberikan Fee/Komisi sebesar 25% (dua puluh persen) atastagihan perseroan dari pengelolaan limbah milikindustry/perusahaan penghasil limbah yang tidak menggunakantransportasi perseroan tersebut seperti antara lain namun tidakterbatas untuk hal ini saja: rekanan dan/ atau mitra kerjaperseroan dan/atau sejenisnya;5.
Surat Pernyataan dibuat dengan klausul tidak dapat dicabut, danberlangsung turun temurun sebagaimana disebutkan pada poin 4sebagai berikut: Surat pernyataan ini akan tetap berlaku selama perseroan tersebutmelakukan transaksi dengan industry/perusahaan penghasil limbahdan tidak akan berakhir karena sebab apapun; Menyimpang dari poin 4 tersebut di atas, bilaman salah satumeninggal dunia, maka pernyataan akan tetap berlaku dan harusdipenuhi oleh para penggantinya dan/atau ahli warisnya.Bahwa faktanya
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama : GEAR 8483.40.14.00 5 10Fungsi : Roda gigi penggerak komponenlainBahan : Besi12 Nama : GENERATOR 8511.50.30.00 15 10Fungsi : Penghasil listrikBahan : Besi dan tembaga 13.
Nama :GENERATORFungsi : Penghasil listrik 8511.50.30.00 15 10Bahan: Besi dan tembaga12 Nama :GLOW PLUGFungsi : Magnet pemercik api 8511.80.00.00 5 10Bahan : Besi13. Nama :LEVER ASM; ENGFungsi : Dudukan sling gas 8708.99.93.00 15 10Bahan : Besi14.
6 — 2
No. 3514/Pdt.G/2014/PAJSe Bahwa saksi juga mendengar kabar bahwa Tergugat seringberhubungan dengan wanita lain;e Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi bahwa ia tidak diberinafkah oleh Tergugat;e Bahwa segala kebutuhan rumahtangga dipenuhi Penggugat yangmempunyai penghasil sebagai karyawan di BUMN;e Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahuikeberadaannya, dan sudah ditanyakan kepada keluarga maupun temantemannya tapi tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai alamattempat
No. 3514/Pdt.G/2014/PAJSTergugat akan marah dan bahkan melakukan tindakan kekerasandengan cara memukul;e Bahwa Tergugat meminta uang tidak cukup kepada Penggugat saja tapijuga kepada saksi dan ibunya Penggugat, sehingga keadaan di rumahmenjadi tidak tenang akibat kelakuan Tergugat;e Bahwa segala kebutuhan rumahtangga dipenuhi Penggugat yangmempunyai penghasil sebagai karyawan di BUMN;e Bahwa Tergugat juga sering berhubungan dengan wanitawanita lain;e Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat
4 — 1
Bahwa sejak bulan Februari tahun 2015 atau sejak awal menikah Penggugattidak pernah diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja, bahkan untukkebutuhan seharihari tergantung dengan penghasil Penggugat, sehingga jikaPenggugat menyuruh agar Tergugat bekerja yang terjadi adalah pertengkaran. ;5.
44 — 17
Delima,kemudian pindah ke rumah saksi dan dari pernikahan tersebutPenggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saatini diasuh oleh Penggugat; Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini sudah tidak harmonis, karena terjadipertengkaran; Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugatdan Tergugat, saat terjadi pertengkaran Tergugat memukulPenggugat; Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebabpertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomiyakni penghasil