Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON berdasarkanpenetapan ini;5. Memerintahkan seluruh Direksi dan Komisaris TERMOHON untuk hadirdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akandiselenggarakan berdasarkan Penetapan ini;6. Memberikan izin bagi PEMOHON dan/atau Kuasanya untuk menunjukPejabat Notaris untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamTERMOHON yang dilakukan berdasarkan Penetapan ini;7.

Memberikan izin kepada Pejabat Notaris yang ditunjuk PEMOHON untukmelakukan pemberitahuan dan pendaftaran atas hasil rapat umumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON kepadaKementrian Hukum dan HAM RI;8.

Surat PEMOHON danHalaman 18 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krg28.Surat Il PEMOHON, dimana Surat Permohonan tersebut ditandatanganioleh Direksi PEMOHON yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22Oktober 2018;Bahwa sikap Direksi dan Dewan Komisaris TERMOHON belum dapatmemenuhi permintaan PEMOHON untuk menyelenggarakan RUPSLB,didasarkan atas fakta dan dan dasar hukum sebagai berikut:a.

Sehingga langkah RUPSLB yang diambil di tengahproses PKPU yang sedang dilalui oleh PEMOHON tanpa persetujuantertulis Tim Pengurus PKPU tersebut adalah SUATU PERBUATANYANG MELAWAN HUKUM;29.

(Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa); Bahwa pihak yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham harus sesuai ps 79 ayat (2) UU PT; Bahwa Pasal 79 UU PT ada ketentuan RUPSLB yang dilakukanpemegang saham hanya dapat dilakukan apabila Direksi dan Komisarisatas permohonan pemegang saham diminta untuk dilakukanHalaman 28 dari 48 Penetapan Nomor 82/Pat P/2019/PN Krgpemanggilan RUPSLB, pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 haridan apabila tidak memanggil para pemegang saham

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, berdasarkan RUPSLB keIl tanggal 30 juni 2010"55.

Bahwa, sehubungan dengan gagalnya RUPSLB kell, tanggal 20Desember 2010 tersebut diatas, maka kemudian pada tanggal 20 Desember2010 Penggugat kembali telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk hadirdalam RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010, dengan Agenda, sebagaiberikut :Agenda utama;e Pemenuhan Penyetoran Saham dalam portepel Rp. 9.000.000.000,danPenyetoran Saham dalam portepel untuk memenuhi modal inti minimumRp. 100.000.000.000, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,berdasarkan RUPSLB keIl tanggal

inti minimum Rp. 100.000.000.000, sesuai ketentuan BankIndonesia beradasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.

Andre Mirza Hartawan, adalah keputusan yang sah karenadiputuskan dalam RUPSLB yang telah memenuhi kuorum dan agendatersebut adalah agenda utama sebagaimana tertera dalam undanganRUPSLB baik RUPSLB maupun RUPSLB Il;Bahwa keputusan RUPS yang menetapkan Tergugat dan Sdr.

Bukti P6 : Foto copy Notulen rapat Umum RUPSLB II PT BankLiman tanggal 20 Desember 2010;7. Bukti P7 : copy dari copy surat kuasa tertanggal 20 Desember 2010;Foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Desember 20108. Bukti P8 : Foto copy dari copy Notulen Rapat Umum RUPSLB IIPT.Bank Liman tanggal 27 Desember 201 0;9. Bukti P9 : Foto copy Daftar Hadir RUPSLB ke Il tanggal 27DS SSTTIBST 2 Gy mm mam nc nen10.

DALAM POKOK PERKARADalam provisi :- Menolak tuntutan provisi PenggugatDalam pokok perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat- Menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) tanggal 15 November 2013 yang diselenggarakan para Tergugat yang telah dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Yasmin Interbuana Hotel No 18 Tanggal 20 November 2013 dihadapan Turut

permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpemah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 1 UUPT ;Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telah diatur olehUUPT, yang baru dapat dilaksanakan atas permintaani pemegang saham yang bersamasama mewakili4/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan haksuara ii Dewan Komisaris;Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalamhal ini kepada Penggugat dengan surat tercatatdisertai

RUPSLB lain" yangdilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwa penting yangsangat mengganggu eksistensi PT.

Dalamsoal pertentangan Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan, dapat ditunjukanpada Gugatan PENGGUGAT butir 5, 6, 7 dan 8 dimana PENGGUGATmempersoalkan keabsahan RUPSLB tanggal 15 November 2013 sebagai tidaksah dan menuntut dalam Petitum Gugatan agar RUPSLB tanggal 15 November2013 dstnya dinyatakan tidak sah.

kepada Direksi dalam hal inikepada Penggugat dengan surat tercatat disertai denganalasannya, oleh karena prosedur tersebut diatas tidakdilakukan sebelum dilaksanakan RUPSLB 15 November 2013maka konsekuensi hukum dari hasil RUPSLB tersebut adalahterdapat cacat hukum dan karenanya memiliki alasan untukdibatalkan ;b.

Apalagi RUPSLB yang diselenggarakanpada tanggal 15 November 2013 itu bukanlah RUPSLB tahunan "melainkanRUPSLB lain" yang dilakukan kapan saja berdasarkan keadaan dan peristiwapenting yang sangat mengganggu eksistensi PT.

Bentuk pelanggaran hukum lain yang dilakukan oleh Termohon Kasasidalam pelaksanaan RUPSLB PT. RAS adalah sebagai berikut:a. Undangan dan iklan pengumuman yang dibuat oleh Termohon Kasasipada surat kabar terbitan Riau Pos untuk undangan RUPSLBpertama tidak mencantumkan tanggal surat untuk melaksanakanRUPSLB tersebut melanggar pasal 82 ayat (3) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam sebuah perseroan RUPSLB bisa dilakukan apabilasebelumnya telah dilakukan RUPS Tahunan. RUPS Tahunan wajbdilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuberakhir dan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)dan (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas. Dan untuk laporan tahunan tahun 2008 dan tahun 2009tidak dilakukan Termohon.

Pada RUPSLB kedua Termohon Kasasi tidak lagi membuat suratundangan yang akan dilaksanakan RUPSLB pada tanggal 21Oktober 2009, tetapi dibuat surat undangan RUPSLB kedua olehSaudara Rusdi Zein, SH tertangal 10 Oktober 2009 No. 002A/UmdirutRAS/X/2009 untuk diadakan RUPSLB kedua dengan memakaikop surat PT. RAS dan Nomor Indeks Surat Dirut PT. RAS dan tanpaHal. 12 dari 15 hal. Put.

Dan meskipun tanopa ada undangan RUPSLB kedua oleh TermohonKasasi, namun Termohon Kasasi tetap saja melakukan RUPSLBkedua tanggal 21 Oktober 2009 dan memimpin Rapat tersebutdengan 8 (delapan) mata acara RUPS yang sama sekali berbedadengan mata acara rapat, sedangkan RUPSLB pertama hanya 3(tiga) mata acara dan kesemua mata acara RUPSLB kedua adalahberbeda dengan mata acara RUPS pertama tanggal 9 Oktober 2009seperti tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 21 Oktober 2009 yangdibuat oleh Nursyiwan Koto

Notaris Pekanbaru;Terdapat perbedaan yang sangat fatal dan melanggar hukum agenda/mata acara RUPSLB pertama dan RUPSLB kedua dibandingkandalam akta risalah RUPSLB PT.

Memerintahkan Termohon I, Termohon Il, Termohon Ill wajib hadirdalam RUPSLB;4. Memerintahkan Direksi dan Komisaris PT. Rumah Sakit Haji Jakartauntuk wajib hadir dalam RUPSLB;5.

Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.

Rumah Sakit Haji Jakartatanggal 20 Juli 2007 Nomor: 2100/071.24 hal Penyelenggaraan RUPSLB PT.

Akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) kedua pada tanggal 05 Maret 2007 untuk menentukanstatus badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta;Bahwa sebagai tindalklanjut RUPSLB tanggal 05 Februari 2007. Padatanggal 14 Maret 2007 di adakan RUPSLB PT. Rumah Sakit Haji Jakarta, diRuang Rapat Sekretaris Jenderal Departemen Agama Republik Indonesia diJalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RUPSLB tersebut menghasilkan:a.

untuk segera melaksanakan RUPSLB PT.

Tergugat II dan Tergugat Ill yangmemperjualbelikan saham portepel senilai Rp. 7.500.00 berdasarkanRUPSLB tanggal 27 Desember 2010 secara hukum tidak dapatdibenarkan karena keputusan RUPSLB tersebut cacad hukum, sehinggaoleh karenanya keputusan RUPSLB tersebut batal demi hukum.10.Bahwa, ketentuan pasal 1365 KUH.

pada tanggal 27Desember 2014, sehinga selain sebagai kuasa PENGGUGAT yangtidak dapat hadir pada RUPSLB TERGUGAT Il juga mendapatundangan selaku standby buyer dan hal ini dapat dilihat dari daftarhadir rapat RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 27Desember 2010.17.Bahwa Hasil dari RUPSLB tertanggal 27 Desember 2010 yaituMengeluarkan saham portepel sejumlah 7.500.000 saham dengan nilaiRp. 7.500.000.000,.

Nomor 201/PDT/2016/PT.DKIsesuai ketentuan Bank Indonesia berdasarkan RUPSLB ke II tanggal30 Juni 2010.

tidak hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

, sesuai ketentuan BankIndonesia berdasarkan RUPSLB keII tanggal 30 Juni 2010.77.Bahwa RUPSLB KeIl tanggal 27 Desember telah mengambil keputusansebagai berikut :Mengeluarkan saham dalam portepel sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratusribu) saham dengan nilai Rp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus riburupiah).

Menyatakan RUPSLB Tergugat I tanggal 21 September 2012 yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat I tertanggal 21 September 2012 ; 5.

pemegang saham".Pelaksanaan RUPSLB juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (2) anggaran dasar PT.

.RUPSLB 21 SEPTEMBER 2012: PEMANGGILAN RUPSLB DILAKUKANTANPA MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR.24.25.Bahwa setelah RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012, selanjutnya padatanggal21 September 2012 TERGUGAT mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dipimpin olehTERGUGAT X sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham PT.

Tindak Lanjut RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012Hasil RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012 kemudian dicatat dalamHalaman 45 dari 275 hal.

melalui organ Dewan Komisaris melakukan pemanggilankepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB di HarianPelita" pada tanggal 24 Agustus 2012.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah dilaksanakan RUPSLB PTBara Prima Mandiri (in casu Tergugat l) sebagai berikut :21.1. RUPSLB PT Bara Prima Mandiri (in casu Tergugat ) tanggal 24Halaman 116 dari 275 hal.

berdasarkan hasil RUPSLB Tanggal 21September 2012.

Bahwa sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlakupertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama menyangkut RUPSLB yangdituangkan dalam Risalah Rapat RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019 (videBukti T8) tidak dimintakan dibatalkan dalam Petitum Gugatan. Padahal,Pemohon Banding (dahulu Penggugat) berkalikali menyatakan dalamGugatannya bahwa RUPSLB maupun Risalah Rapatnya tanggal 23Agusuts 2019 melawan hukum atau tidak sah vide poin 13,14,16 dan 17,halaman 5 s/d 6 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding).G.

Bahwa terkait dengan kuorum merubah maksud dan tujuan PTKSE, pada dasarnya RUPSLB yang diselenggarakan telah memenuhiketentuan kuorum, karena RUPSLB yang dilaksanakan adalah RUPSundangan kedua akibat pada undangan pertama Pemohon Bandingsengaja tidak hadir meski telah mengetahui undangan tersebut.Dalam hal RUPSLB undangan kedua, maka kuorum untuk merubahanggaran dasar turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT.

Termohon Banding selaku Notaris dalam pembuatan Akta PKRNomor 03 tanggal 10 September 2019 hanya menuangkan pernyataankehendak para pihak dari apa yang diterangkan atau diceritakan olehpara pihak yang menghadap Termohon Banding I, serta tidak melihatatau menyaksikan langsung RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 23Agustus 2019. Tegasnya, Termohon Banding sama sekali tidak terlibatdalam proses RUPSLB PT KSE tersebut.26.

Pasal 87 ayat (1) dan (2) UU PT olehJudex Factie Tingkat Pertama.Dalam hal dilakukannya RUPSLB kedua, kuorum untuk merubah dataperseroan pun turun dari 2/3 (66%) menjadi 3/5 (60%) sesuai denganPasal 88 ayat (3) UU PT, sehingga RUPSLB yang dilakukan Tergugat IItelan memenuhi kuorum 60% pemegang saham dan disetujui pula oleh60% pemegang saham (suara bulat).C.

Termohon Banding pun tidak melihat atau menyaksikansecara langsung RUPSLB tanggal 23 Agustus 2019.E.

Dengan demikian, undangan RUPSLB tersebutTIDAK BENAR karena faktanya PEMOHON tidak pernah meminta pengundurandiri dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, baik secara lisan apalagisecara tertulis ;Meskipun demikian, pada tanggal 16 September 2011 PEMOHON telah memintaperubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB tersebut menjadi tanggal 23September 2011 (Bukti P4), namun MICHAEL WINATA KURNIAWAN nyatanyata mengabaikan hal tersebut dan tetap menyelenggarakan RUPSLB tersebuttanpa kehadiran PEMOHON

yang dibuat dengan tidak berdasarkan keadaan yangsebenarnya (Fakta PEMOHON TIDAK PERNAH menyampaikan suratpengunduran diri) ;(2) Isi Akta tersebut bertentangan/kontradiksi dengan Agenda Rapat yang terterapada undangan RUPSLB, dimana dalam undangan RUPSLB dinyatakan :perubahan susunan pengurus sehubungan dengan adanya permintaanpengunduran diri dari Direktur dan Komisaris Utama Perseroan, sedangkanKeputusan Rapat yang terjadi sebagaimana dalam Akta PKR No. 14, adalah :2.

OPTIK TUNGGALSEMPURNA No. 14, tanggal 23 September 2011,dalam Akta PKR No. 14 tersebut, MICHAELWINATA KURNIAWAN menyuruh Notarismencantumkan undangan RUPSLB dengan agendayang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut, yanghasil keputusan RUPSLB nya bertentangan denganagenda RUPSLB tersebut, apakah merupakan ataudapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidanasebagaimana dalam Pasal 266 KUHP ; ataue Bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukanoleh Termohon atas Laporan Pemohon sesuaiLaporan Polisi:

surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara dalam undangan RUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB dan keputusannya jugaberbeda yaitu pemberhentian Pemohon selaku Komisaris Utama dan tidak diberi hakuntuk membela diri, sehingga bukti ini patut untuk dikesampingkan ;Hal 35 dari 40 hal.

dalam Bukti P3 yangtidak benar kemudian dijadikan dasarpenyelenggaraan RUPSLB dan dimasukkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.

Tiga Pilar Sejahtera (Dalam PKPU)(Surat Permintaan RUPSLB), ditandatangani oleh Sdr. HengkyKoestanto yang mengatasnamakan Direktur Utama Pemohon selakuanggota Direksi yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 22 Oktober2018;Bahwa faktanya sebagaimana telah diuraikan di atas, RUPSLB tanggal 22Oktober 2018 yang mengangkat Sdr.

DANPERMOHONAN PENETAPAN RUPSLB DARI PEMOHON (PT.

Hengky Koestanto dalam mengajukanpermohonan penetapan penyelenggaraan RUPSLB PT.

(DALAMPKPU) in casu Termohon Intervensi I, perihal RUPSLB PermohonanPenetapan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (Dalam PKPU) tanggal 27 Juli 2018dan RUPSLB PT.

TulodongBawah raya No. 21, RT 003 RW 001, Keluarahan Senayan,Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Kdl, halaman 3 dari 20Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, pemegang Kartu) TandaPenduduk nomor 0952025105735517, selaku pemegang atau pemilikyang sah atas 63.750 saham dalam perseroan.selanjutnya disebut sebagai Pemegang Saham);Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Pemohon telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (RUPSLB 1),dimana sebelum RUPSLB diselenggarakan, sesuai ketentuan Pasal

;Bahwa, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 AnggaranDasar jo.

Lainlain yang dianggap perlu.Namun demikian, pada saat RUPSLB II dilaksanakan, Kembali hanya satudari Pemegang Saham yang hadir yaitu Lily Chandra, hal ini sebagaimanadibuktikan dalam Berita Acara RUPSLB berdarkan Akta Nomor 13tertanggal 8 Februari 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Prof.

) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT jo.

kuorum untuk melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga PT Tossa Shakti karenakuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, sehingga RUPSLB tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa sebelum diselenggarakan RUPS maka yang harusdiperhatian adalah ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 79Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yangberbuny/i:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana

Rapat dengan suara bulat danmufakat memutuskan menyetujui Dewan Komisaris melaksanakanpemanggilan RUPSLB sesuai dengan permintaan PT Mitra Tirta Utamaselaku pemegang saham Perseroan;Bahwa atas Surat Panggilan RUPSLB yang ditunjukkan kepadaPenggugat tersebut, kemudian diketahui banhwa RUPSLB tersebutdilaksanakan tanpa kehadiran dari Penggugat sebagai salah satuPemegang Saham PT. Oceania Development. Hal tersebut diketahuiHalaman 7 dari 52 halaman.

Budi SantosoIsbandi, S.H., merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT Oceania Development tanggal 4 Juni2015..

Atau dengan kata lain dalam hal perubahan direksi sepenuhnyawewenang internal perseroan atau selesai ketika RUPSLB PT OceaniaDevelopment ditutup!!.Halaman 22 dari 52 halaman.

Untuk menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat II Intervensi 1tanggal 4 Juni 2015 dan akta notaris hasil RUPSLB adalah tidakHalaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2016sah karena telah melanggar hukum Pasal 79, 80 dan 81UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas haruslah dibuktikan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebabpelaksanaan dan hasil RUPSLB merupakan urusankeperdataan diantara para pemegang saham, Direksi danKomisaris.

Putusan Nomor 431 K/TUN/2016Faktanya RUPSLB dilaksanakan tidak di tempat kedudukan Perseroan ataudi tempat Perseroan Melakukan Kegiatan Usahanya yang Utama.

Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan mata acara RUPSLB sesuai dengan permohonan pemegangsaham sebagai berikut :a. Bentuk RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);b. Mata acara RUPS :b.1. Laporan Keuangan;b.2. Perubahan Susunan Direksi dan Komisarisc. Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6. Menetapkan ketua rapat RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau Anggaran Dasar perseroan.7. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghadiri panggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sandipala Arthaputra;8. Menyatakan bahwa RUPSLB PT.

Sandipala Arthaputra (Bukri TI1).2 Bahwa permintaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

SandipalaArthaputra ;Bukti T 2 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDireksi PT. Sandipala Arthaputra tertanggal 29 Januari 2013 ;Bukti T 3 : Surat Permintaan untuk melakukan RUPSLB kepadaDewan Komisaris PT.

(Turut Tergugat I) (Bukti P 4);Bahwa dari Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004, dapatPenggugat ketahui seolaholah telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat1, padahalRUPSLB tidak pernah ada karena Penggugat tidak pernah ada/hadirdalam RUPSLB dan juga tidak pernah mendapat undangan untukhadir dalam RUPSLB tersebut.Bahwa dari Akta Nomor 97 tentang Berita Acara PT Antar JasaPratama Agung tanggal 28 Pebruari 2004 tersebut, dapat diketahuibahwa Penggugat dan Tergugat Il, Ill

, IV dan V seolaholah telahhadir dalam RUPSLB dan menghadap Notaris sebagaimana terdapatpada halaman 1 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut:Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telahmenghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri saksisaksi yang sama yang akan disebut dalam akhir akte ini:I.

Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat V yang telahmembuat Akta Nomor 97 tanggal 28 Februari 2004 tentang Berita AcaraHalaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 44/Pdt/2021/PT.DKIRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa ( RUPSLB ) PT Antar JasaPratama Agung adalah merupakan perbuatan melawan hukum;3.

2004 , namun ditolak oleh Majelis Hakim ;Bahwa Pembanding / Tergugat juga keberatan tentang pertimbanganMajelis Hakim yang meragukan kebenaran Beriat Acara RUPSLB akta no.97 tanggal 28 Februari 2004 dikarenakan berkaitan dengan panggilan baikmelalui Surat maupun iklan kepada para pemegang saham untuk mengikutiRUPSLB tersebut .

, sesuai bunyi dalam Akta tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara iniadalah apakah Penggugat / Terbanding hadir dalam RUPSLB sebagaimanaAkta No. 97 tanggal 28 Februari 2004 yang dibuat Notaris Hilda SariGunawan ,SH.

TERGUGAT 1)melakukan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) TERGUGAT VII melalui Surat tanggal 29 Oktober 2018,perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII (ic. PT. Kertas BekasiTeguh) kepada Para Pemegang Saham TERGUGAT VII (ic.

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATHalaman 14 dari 100 halaman Putusan Perdata No. 660/PDT/2020/PT.BDG.34.35.36.37.38.Vil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan berdasarkanpemanggilan sendiri RUPSLB oleh TERGUGAT berdasarkan Surattanggal 29 Oktober 2018, perihal: UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VIItanpa didahului penetapan pemanggilan RUPS dari Pengadilan Negeriadalah menjadi tidak sah;Bahwa dengan demikian RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13NOVEMBER 2018 didasarkan pada pemanggilan atau undangan yangmelanggar

Maka, Pelaksanaan RUPSLB TERGUGATVil TANGGAL 13 NOVEMBER 2018 yang dilaksanakan tidak sesuaidengan mata acara rapat berdasarkan pemanggilan sendiri RUPSLB olehTERGUGAT berdasarkan Surat tanggal 29 Oktober 2018, perihal:UNDANGAN RUPSLB TERGUGAT VII adalah menjadi tidak sah;Bahwa demikian, RUPSLB TERGUGAT VII TANGGAL 13 NOVEMBER2018 diselenggarakan tidak sesuai dengan mata acara rapat yang telahditetapkan, sehingga melanggar hukum.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh parapemegang saham dan telah memenuhi quorum sebesar 83.33 % daripemegang saham yang hadir secara musyawarah dan mufakat telahditandatangani Berita Acara RUPSLB ( kecuali Terbanding I/Penggugatsudah hadir namun tidak mau ikut menandatangani Berita AcaraRapat). Dalam RUPSLB tersebut telah disepakati hasil rapat yangdituangkan dalam Risalah RUPSLB PT Kertas Bekasi Teguh Tanggal 13November 2018.

Dalam RUPSLB sudah diputuskan oleh para pemegang saham dantelah memenuhi quorum sebesar 83.33 % dari pemegang saham yang hadirsecara musyawarah dan mufakat telah ditandatangani Berita Acara RUPSLB( kecuali Terbanding semula Penggugat sudah hadir namun tidak mau ikutmenandatangani Berita Acara Rapat). Dalam RUPSLB tersebut telahdisepakati hasil rapat yang dituangkan dalam Risalah RUPSLB PT KertasBekasi Teguh Tanggal 13 November 2018.

No.2773 K/Pdt/2011Bahwa dalam redaksional RUPSLB tersebut terdapat fakta yang salingbertentangan dalam fakta yang sebenarnya sebagai berikut :1)Pada bagian 4 halaman terakhir Notulen RUPSLB disebutkanbahwa Peserta rapat meninggalkan ruangan sebelum notulenrapat diselesaikan dan menunjuk BUDI SADHANA dan HAERULBESTARI BENGARDI untuk menandatangani Notulen Rapat.Namun demikian ternyata pada bagian tanda tangan, yangmenandatangani Notulen adalah BUDI SADHANA, HAERULBESTARI BENGARDI TATANG BENGARDI,

CHIRSTCIANOTANDRAMIHARDJA serta AGUSTINA TANDRAMIHARDAJA ;CHIRSTCIANO TANDRAMIHARDJA dan AGUSTINATANDRAMIHARDJA pada saat RUPSLB tersebut bukanlah orangyang berwenang untuk menandatangani notulen RUPSLB tanggal28 September 2001 karena tidak ada bukti surat kuasa yangditerangkan dalam notulen RUPSLB bahwa kedua orang tersebutmewakili ZAENAL TANDRAMIHARDAJA ;Membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholahAlm.

;Oleh karena itu, Tergugat sebagai Direktur Utama berkewajibanuntuk menyampaikan niat THOMAS ISKANDAR BUDIONOkepada para pemegang saham lainnya untuk mengambil bagianmembeli seluruh saham THOMAS ISKANDAR BUDIONO ;Ternyata didalam Notulen RUPSLB tertanggal 28 September 2001yang dibuat oleh Tergugat selaku Direktur Utama yang bertindaksebagai Ketua RUPSLB Tergugat ll, tidak ada pernyataan yangmenjelaskan bahwa para pemegang saham lain PT.

No.2773 K/Pdt/201 1AGK untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk penetapantersebut ;Bahwa sehubungan surat undangan RUPSLB tersebut, terbukti Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

No.2773 K/Pdt/201 1panggilan RUPSLB kepada para pemegang saham pada hal kenyataantidak; Tergugat melakukan manipulasi dengan mencantumkan nama parapemegang saham yang tidak hadir seolaholah hadir didalam Rapat UmumPemegang Saham; Tergugat membuat Surat Kuasa tertanggal 26 September 2001, seolaholah Alm. H.

Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON menginginkan agarTERMOHON melaksanakan RUPSLB untuk membahas LaporanKeuangan dari Tahun 2008 s/d 2015;5. Bahwa PARA PEMOHON telah memperingatkan TERMOHON untuksegera melaksanakan RUPSLB sebagaimana Surat tanggal 02Desember 2015 dan Surat tanggal 18 Januari 2016;6. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan RUPSLB pada tanggal 25Januari 2016.

Namun demikian, pada RUPSLB tersebut sebagianbesar pemegang saham TERMOHON dengan para pengurusTERMOHON telah mengatur jalannya RUPSLB sehingga usulanPARA PEMOHON agar TERMOHON membuat Laporan Keuangantidak mendapatkan tanggapan di dalam RUPSLB tersebut Adapunusulan PARA PEMOHON agar TERMOHON membuat LaporanKeuangan sejak tahun 2008 s/d tahun 2015 adalah dicatatsebagaimana Notulen Rapat;7.

Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk menunijuk sendiriNotaris untuk mencapat RUPSLB;3. Menunjuk PARA PEMOHON atau kuasanya yang sah sebagai KetuaRUPSLB;4. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiripemanggilan RUPSLB terhadap Para Pemegang Saham Perseroan(TERMOHON) melalui Surat tercatat dalam jangka Waktu 7 (tujuh) harisebelum RUPSLB diadakan, tidak termasuk tanggal panggilan dantanggal Rapat Umum Pemegang Saham;5.

DanTermohon pada tanggal 19 Januari 2016 (Bukti T4) telahmengirimkan undangan RUPSLB Perseroan yang diadakan padatanggal 25 Januari 2016. Didalam RUPSLB tersebut Termohonsudah menjelaskan halhal sebagai berikut:"Bahva sebagai Direktur saya MENOLAK permintaan Sdr. BahasiliPapan dan Sdr. Gunarko Papan perihal permintaan laporankeuangan PERSEROAN tahun 2008 s/d 2014, karena Pemohonsebagai ahli waris Bapak Aim.

PBB , laporan keuangan;Bahwa hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Kedua masih membicarakan hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Pertama, karena dalam Rapat UmumPemegang Saham Biasa (RUPSLB) Pertama tidak ada realisasi;Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Ketiga terjadi keributan yang dilakukan oleh Gunarko Papan(Pemohon Il), Karena Para Pemohon tidak mau menyetor uang untukpembayaran PBB dan biaya pengurusan perpanjangan SHGB atasnama PT,

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.

dituangkan didalam akte RUPSLB PT.

Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal22 Nopember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21Desember 2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28Desember 2013 yang susunan pengurusnya adalah sebagai berikut :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b Reny Pardede Sebagai Direktur Keuangan.c Drs.

Hotel DanauToba International agar di Tolak dan Menerima Hasil Pelaksanaan RUPSLByang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Susunan Pengurus Baruberdasarkan Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 20 tanggal 07 Nopember2013 jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 138 tanggal 22 Nopember 2013jo Akte Berita Acara RUPSLB Nomor 07 tanggal 03 Desember 2013 jo AkteBerita Acara RUPSLB Nomor 98 tanggal 21 Desember 2013 jo Akte BeritaAcara RUPSLB Nomor 139 tanggal 28 Desember 2013, yaitu :a Marry Pardede sebagai Presiden Direktur.b

;PAGE 1021Bahwa berkaitan dengan RUPSLB PT. HDTI yang diprakarsai Penggugat yangmenghasilkan beberapa Akta yaitu : Akta Berita Acara RUPSLB Nomor: 20tanggal 07 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLBNomor : 138 tanggal 22 Nopember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor :07 tanggal 03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal21 Desember 2013 jo.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 07 tanggal03 Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 98 tanggal 21Desember 2013 jo. Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 139 tanggal 28Desember 2013, yang kesemuanya dibuat dihadapan Adi Pinem, S.H., Notaris diMedan adalah TIDAK SAH.

DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA adalah sah susunannya sertaberhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikatmengenai segala hal yang dibicarakan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA;11) Bahwa Tergugat perlu sampaikan bahwa dengan hadirnya kuasaPenggugat dalam RUPSLB PT.

Apakah pada aspek syarat sah untukmelaksanakan RUPSLB, atau pada saat penyelenggaraan RUPSLB ataukah pada hasil RUPSLB;Bahwa dalam hal ini Tergugat akan menjawab berdasarkankonstruksi hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya:13) Bahwa sebelum pelaksanaa RUPSLB PT.

Rinrin Merinova;21) Bahwa terselenggaranya RUPSLB PT.

., M.Kn pada tanggal 04 Februari 2019;24) Bahwa perlu Tergugat tegaskan hasil RUPSLB PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA telah sesuai pula denganketentuan yang termuat dalam UU PT terkait pembuatanRisalah RUPSLB PT.

Tuan Thomas pada RUPSLB PT.