Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sela seli sele selfi selft selo
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
178 — 63
  • Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya. Namun apabilaHal 28 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangkanMenimbangTerdakwa tidak mengakui perbuatannya, maka alat buktidapat diperoleh dari keterangan para Saksi dan barang buktilainnya.2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
47 — 10
  • Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alamsebagai berikut:a) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan;b) SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayuolahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah.c) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 02-02-2015 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN SALATIGA Nomor 4/PDT.G/2016/PN.Slt
Tanggal 12 Juli 2016 — BUDI KABUL MELAWAN KOSIDI, DKK
97 — 14
  • Adrianus Setyo Adibroto dan Sdr.Wibowo Heru, masing masing selaku Regional Collection Head dan AssetLiquidation Unit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan sistem Self
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 19-09-2017 — Upload : 08-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 869 K/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — ERWINSYAH alias ERWIN
104 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi, seorangTerdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalamdakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akanmemberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Hak di atas juga diatur dalam Pasal 175 KUHAP.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari
Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
353 — 736
  • Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
    SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
240 — 159
  • PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
    PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Pengadilan PN TUBEI Pidana Khusus
Register : 30-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN TUBEI Nomor 25/Pid.B/LH/2021/PN Tub
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.SIS SUGIAT, SH
2.KHUSNUL KHOLIFAH, SH
3.Yandres Junius Amalo, S.H.
Terdakwa:
1.Roses Adi Putra Bin Alpian
2.Irik Marton Bin Ishak alm
102 — 24
  • Angkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Permen LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor : P.48 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 /2017 tentang Perubahan Atas Permen LHK Nomor : P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu yang diangkut menggunakanSKSHHK adalah kelompok Jenis kayu tumbuh alami; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menerbitkan Dokumen SKSHKtersebut adalah Penerbit SKSHHK secara self
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
311 — 62
  • Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
    200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 04-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kln
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ANA MAY DIANA, SH
Terdakwa:
SANTOSO BUDI RAHARJO
149 — 59
  • Suyuti Sido Maju adalah Santoso Budi Raharjo; Bahwa pelaporan pajakmenganut sistem self assesment yaitu Wajib Pajak dipersilahkan untukmendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung jumlah pajakterhutang, memperhitungkan kredit pajak, melaporkan pembayaran danmelaporkan pajak secara mandiri;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1(satu) orang Ahli yang bernama FALIH ALHUSNIEKA
    Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Suyuti Sido Maju ,berkewajiban menyampaikan SPT secara benar ke Kantor Pelayanan Pajak.Halaman 60 dari 84 Putusan Pidana Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN Kin Bahwa sesuai dengan sistem self assesment yang berlaku saat ini wajibpajak termasuk terdakwa diberikan kepercayaan untuk menghitung ,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknyamelalui SPT dengan jujur.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 07-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FERDY ANDRIAN SH MH
Terdakwa:
AHMAD CHOERONI Bin JUMONO
304 — 88
  • Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.
    dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
404 — 39
  • Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.
Pengadilan PN GRESIK Perdata
Register : 04-09-2013 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN GRESIK Nomor 45/Pdt.G/2012/PN.GS
Tanggal 15 Juli 2013 — ZAENUL ARIFIN VS 1. NURUL NASIKIN 2. Direktur Utama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 3.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia 4. H. SOELIKIN 5.KANTOR PERTANAHAN KAB. GRESIK 6.SAFEK ISWAHYUDI
41 — 9
  • Bank Danamon TbkCabang Surabaya Divisi Self Employed Mass Market berkedudukan diSurabaya, Sebagai Kreditor selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia diJakarta cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XSurabaya dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya beralamat di JI.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-08-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 112/Pdt.P/2015/PN Gpr
Tanggal 29 Agustus 2016 — SUSANTO HARTANTO
melawan
LENY HENDRAWATI dkk
35 — 5
  • karena system perpajakan IndonesiaHalaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 112/Pdt.G/2016/PN.Gpr.menganut sistem self assiment system yaitu. pertama adalahmenghitung dan kedua membayar dan ketiga melapor. Dengan sistemtersebut tentunya pertanggung jawaban kebenaran dari pembayaran pajakyang dilaporkan adalah ditanggung oleh wajib pajak.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 04-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 140-K/PM.III-12/AD/VII/2018
Tanggal 3 September 2018 — Oditur:
Moch. Mulyono, SH
Terdakwa:
YUCUNG, SH
45 — 24
  • Yahya Harahap dalam bukunya PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, mengatakan Dalampenyidikan dan penuntutan terdakwa berhak untuk memberikanketerangan dengan bebas, berarti terdakwa berhak untukmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, asasini dalam hukum pidana disebut Non self Incrimination.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 77/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 9 Februari 2015 — EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN
105 — 38
  • Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuanpenggunaan untuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kreditLhokseumawe, MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWIABDULLAH Bin ABDULLAH dan TERDAKWA bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairinimenjalankan perintah dibawah tekanan, setelah
    Bank Aceh CabangLhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officersempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidakfleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti, tidakadanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kreditdisebabkan adanya keberadaan keterlibatan
Pengadilan PN MUARO Pidana Khusus
Register : 27-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj
Tanggal 22 Maret 2016 — DEDI HENDRI pgl. DEDI bin SUBRATA
30 — 3
  • melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukanBahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RAFFLES DEVIT NAPITUPULU, SH
Terdakwa:
1.RIZKY ABDILLAH
2.DIKY JANUAR
413 — 35
  • Karena sistemnya adalah Self Assesment maka perusahaanyang memiliki ijin yang dapat mengelola dan memanfaatkan kayu darihutan tersebut;Bahwa yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah negara;Bahwa setiap letak dari tungkul penebangan kayu tersebut diambil titikkoordinatnya, yang berjumlah 18 (delapan belas) titik;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalahmilik toke/bos Para Terdakwa, yang mana dalam STNK bernama SwandiPurba;Bahwa di kawasan tersebut tidak ada ramburambu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh KPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan September Tahun Pajak 2010 Nomor: 00183/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
1.AHMAD TAHIR MANUSAMA, SH
2.ALFRIANTO HENDRA
Termohon:
Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
233 — 126
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi)atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karenasebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahantersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan